Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1. BIDANG KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN -Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca bencana yang mengalami.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1. BIDANG KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN -Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca bencana yang mengalami."— Transcript presentasi:

1

2 1. BIDANG KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN -Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca bencana yang mengalami kerusakan relatif tinggi terdapat di wilayah: Kota Banda Aceh (75 %), Kabupaten Aceh Besar (70 %), Kabupaten Aceh Barat (65 %), Kabupaten Aceh Jaya (85 %), Kabupaten Singkil (65 %), Kabupaten Simeulue (70 %), sedangkan pada Kabupaten/Kota lainnya mengalami kerusakan dalam tingkatan yang lebih rendah, berkisar antara 50 % - 55 %. -Perkiraan kerusakan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintah mulai dari tingkat Kelurahan / Desa, Kecamatan, Kab/Kota hingga Provinsi diperkirakan mencapai Rp. 338,835 Milyar, belum termasuk peralatan penunjang operasional pemerintahan. -Bencana yang terjadi telah menyebabkan adanya perubahan batas administrasi wilayah. Perubahan luas wilayah yang cukup besar terjadi di Banda Aceh, yang mencapai 67 % dari luas awal. Pada Kabupaten Aceh Jaya, perubahan wilayah yang terjadi sekitar 25 %, sedangkan pada Kabupaten Simeulue dan Singkil terjadi perubahan wilayah sekitar 15 %. Sedangkan untuk wilayah desa, terjadi perubahan akibat desa yang tenggelam sekitar 10 % sampai 20 %, dengan perubahan yang terbesar terdapat pada Desa Ulee Lheu ( dari 67 Ha menjadi 54 Ha ) dan Alue Naga ( dari 242 Ha menjadi 194 Ha ).

3 1.SK Penunjukan Kepala Satuan Kerja Sementara baru dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2005, sehingga alokasi dana untuk TA 2005 tidak dapat dilakukan secara maksimal. 2.Pada TA 2005 tidak dapat dilakukan pekerjaan konstruksi fisik, karena keterbatasan waktu pelaksanaan yang tersedia. 3.Berdasarkan hal tersebut, diambil kebijakan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis pada TA 2005, sehingga pada TA 2006 telah tersedia perencanaan teknis yang matang untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik bangunan pemerintahan meliputi: Balee Musyawarah/Ktr Mukim, Kantor Lurah/Keuchik, Kantor Camat, Rumah Dinas Pemerintah, dan Bangunan Kantor Dinas Pemerintahan di Prov. NAD

4 SIGLI IPA BLM MENC KEBUTUHAN, TINGGI KEHIL. AIR (42%) PERMASALAHAN PENYEDIAAN AIR BERSIH BENER MERIAH BLM ADA PRA/SARANA AIR BERSIH KOTA TAKENGON MENURUNNYA EFISIENSI PERALATAN INSTALASI SINABANG JAR. PIPA BLM MENJANGKAU SLRH DAERAH LHOKSUKON IPA BLM MENC KEBUTUHAN KUALA SIMPANG TINGGINYA KEHILANGAN AIR ( 47 %) BLANG KEJEREN JAR. PIPA BLM MENJANGKAU SLRH DAERAH SINGKIL IPA BLM MENC KEBUTUHAN KOTA CALANG KERUSAKAN JAR. PIPA & SAMBUNGAN RUMAH MEULABOH KERUSAKAN JAR. PIPA & SAMBUNGAN RUMAH BIREUEN IPA BLM MENC KEBUTUHAN BANDA ACEH KERUSAKAN JAR. PIPA JANTHO JAR. PIPA BLM MENJANGKAU SLRH DAERAH 2.BIDANG AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

5 Kota Banda Aceh, Aceh Jaya dan Meulaboh : Jaringan Air Minum Hancur 100 % akibat gempa dan tsunami Khusus untuk Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, instalasi Air Bersih direhabilitasi dan direkonstruksi oleh Swiss Government, sedangkan untuk jaringan pipa direncanakan akan direhabilitasi oleh JICS (Japan Gov.), sedang Kota Meulaboh akan ditangani oleh Pem. Belanda. TOTAL ANGGARAN untuk Kota BNA dan A.Besar : Rp. 50 M (Japan) Perbaikan WTP Lambaro, BNA

6 -Alokasi Dana untuk 16 Kab/Kota sesuai Blue Print sejumlah Rp. 1,7 Triliun. -Melalui Dana APBD Provinsi, APBN, dan APBN-P BRR untuk TA 2005 telah dialokasikan sejumlah Rp. 51,8 Milyar untuk Rehabilitasi Jaringan Pipa dan Perbaikan Instalasi di 14 Kab/Kota. -Untuk melayani masyarakat yang tinggal di barak dan tenda pengungsi telah dilakukan pengadaan 15 unit truk tangki untuk Kota Banda Aceh, Pidie, A.Besar, A.Utara, Lhokseumawe, A.Timur dan Kota Langsa.

7 KAPASITAS 20 L/DET, SIMPANG TIGA REDELONG, KAB. BENER MERIAH

8 DRAINASE DAN PERSAMPAHAN -Alokasi Dana untuk 16 Kab/Kota sesuai Blue Print sejumlah Rp. 2,41 Triliun. -Melalui Dana APBN dan APBN-P BRR untuk TA 2005 telah dialokasikan sejumlah Rp. 23 Milyar untuk Rehabilitasi Saluran Primer dan Sekunder di 8 Kab/Kota. -Khusus Kota Banda Aceh diperkirakan membutuhkan Rp. 300 Milyar untuk merehabilitasi dan rekonstruksi jaringan drainase (usulan) -Kota Meulaboh akan ditangani oleh Pemerintah Belanda, saat ini dalam proses perencanaan SERAH TERIMA BANTUAN TRUK SAMPAH DARI PERKIM NAD KEPADA PEMERINTAH DAERAH TK. II SERAH TERIMA BANTUAN BECKHOE SUMBANGAN MASY. JEPANG MELALUI PERKIM NAD KEPADA PEMERINTAH DAERAH TK. II

9 2.Tidak dialokasikannya pekerjaan Perencanaan dalam DIPA sehingga timbul kesulitan pada pelaksanaan pekerjaan fisik. 1.Kebutuhan Air Bersih yang semakin meningkat namun sulit untuk dipenuhi mengingat masih banyak sarana dan prasarana air bersih yang masih rusak. Contoh : Di kota Meulaboh, Aceh Barat, 1 Intake Meurebo rusak dan WTP hanya tinggal 1 unit sedangkan kebutuhan air bersih untuk Huntara mencapai liter/hari. 3.Terjadinya kerusakan pada sebagian besar armada mobil truk pengangkut sampah, mobil truk pengangkut tinja serta fasilitas TPA dan IPLT, telah mengurangi kemampuan di dalam melakukan pengelolaan sampah maupun sanitasi, yang justru meningkat bebannya sebagai akibat dari hancurnya sebagian besar kawasan-kawasan permukiman kota.

10 BENCANA YANG TERJADI DI PROVINSI NAD : 1.26 DESEMBER 2004 GEMPA DAN TSUNAMI MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL JIWA, HILANG JIWA, PENGUNGSI JIWA, DAN KERUSAKAN RUMAH MENCAPAI UNIT DI SELURUH PROV.NAD 2.28 MARET 2005 GEMPA MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL 62 JIWA, PENGUNGSI JIWA, DAN KERUSAKAN RUMAH BERTAMBAH SEJUMLAH UNIT DI SINGKIL, UNIT DI ACEH SELATAN, UNIT DI SIMEULUE, DAN BEBERAPA UNIT DI KAB/KOTA LAINNYA APRIL 2005 BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI ACEH TENGGARA MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL 13 JIWA, HILANG 3 JIWA, PENGUNGSI 504 JIWA, DAN KERUSAKAN RUMAH 1500 UNIT. TOTAL KERUSAKAN/HANCUR SEJUMLAH UNIT TERDIRI DARI : •-RUMAH YANG HANCUR SEJUMLAH UNIT •-RUMAH YANG RUSAK BERAT/RINGAN SEJUMLAH UNIT •DARI JUMLAH INI PNS TK. I PROV. NAD YG KEHILANGAN RMH SEJUMLAH ORANG. 3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

11 1.Berubahnya fungsi lahan di sebagian kawasan Provinsi NAD, yang semula potensial sebagai kawasan permukiman, sekarang menjadi daerah genangan dan sudah tidak layak huni lagi. Kawasan Ulee Lheu

12 3.Tenda-tenda yang ditempati pengungsi sudah mulai bocor dan tidak layak pakai lagi. 2. Lahan siap Bangun untuk proses pembangunan perumahan semakin berkurang, sedangkan kebutuhan masyarakat untuk segera menempati rumah semakin mendesak. Proses Pengadaan Lahan membutuhkan waktu yang lama karena belum semua Kab/Kota memiliki Kantor BPN

13 5.Material yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan, sarana dan prasarana permukiman, sulit untuk diperoleh, misal kayu. 6.Belum semua donatur (NGO) yang bergerak di bidang shelter /pembangunan perumahan melakukan koordinasi dengan pemerintah sehingga alokasi kebutuhan rumah yang mendesak sulit untuk diarahkan pelaksanaannya serta planning dan BuildingCode sukar disampaikan. 4.Biaya untuk pembangunan perumahan yang cukup besar 7.Kesiapan dan keterlibatan personil KPKN Khusus, dimana pada awal pelaksanaan kegiatan KPKN Khusus hanya mampu memproses 5 s/d 6 paket perhari. 8.Keraguan Peraturan untuk pelaksanaan Prosedur Penunjukan Langsung, dimana dukungan Peraturan untuk percepatan pembangunan perumahan terlambat disahkan. 9.Perbedaan kebijakan/peraturan, untuk pembebasan lahan dengan dana APBD tidak dikenakan pajak, sementara pembebasan lahan dengan dana APBN dikenakan pajak.

14

15

16

17


Download ppt "1. BIDANG KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN -Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca bencana yang mengalami."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google