Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N ) SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N ) SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL."— Transcript presentasi:

1 SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N ) SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N ) Oleh : Sulastomo, Oleh : Sulastomo,

2 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 1.Bismarck (1883), Roosevelt (1935) 2.Sosial Insurance (Asuransi Sosial), Social Assistence (Bantuan Sosial), Social Services (Sosial Servis) 3.Provident Fund (tabungan), Commercial Insurance (Asuransi Komersial) 4.Anngaran Negara 5.Kelompok Formal -- Non Formal 6.Instrumen mobilisasi dana masyarakat -- tabungan nasional 7.“Engine of Development” 1

3 Jaminan Sosial adalah :  Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat  Merupakan Program negara (Pemerintah/masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem  Menanggulangi resiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan resiko lainnya  Merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends) mewujudkan kesejahteraan SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 2

4 PROSES PENYUSUNAN UU NO. 40 TAHUN 2004  Dipersiapkan sejak 2001 oleh Kelompok Kerja (POKJA) SJSN  Tim SJSN menyusun RUU SJSN yang direvisi 56 kali sebelum diajukan ke DPR RI  Diajukan ke DPR RI tanggal 26 Januari 2004  Pembahasan Pansus RUU SJSN tanggal 10 Mei s/d 21 September 2004  Disetujui DPR RI untuk disahkan dan diundangkan tanggal 28 September 2004  Disahkan dan diundangkan oleh Presiden RI tanggal 19 Oktober 2004 menjadi UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 150, Tambahan Lembaran Negara RI No.4456 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 3

5 UU NO. 40 TAHUN 2004 L A N D A S A N  Memenuhi amanat Konstitusi  UUD Tahun 1945, Pasal 5  UUD Tahun 1945, Pasal 20  UUD Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)  UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) dan (2) SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 4

6 UU NO. 40 TAHUN 2004 Jenis Program Jaminan Sosial  Jaminan Kesehatan (JK)  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)  Jaminan Hari Tua (JHT)  Jaminan Pensiun (JP)  Jaminan Kematian (JKM) SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 5

7 UU NO. 40 TAHUN 2004 ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP  Asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial  Tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak  Prinsip-prinsip Kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, keberhati–hatian, akuntabilitas dan portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar kepentingan peserta. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 6

8 UU NO. 40 TAHUN 2004 S A S A R A N  Perluasan kepesertaan  Perluasan jenis program jaminan sosial  Peningkatan manfaat  Sebagai “UU Payung” SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 7

9 Indonesia Amerika Filipina Belanda Turki Jerman Belgia Austria Perancis Spanyol Muangtai Korea Ceko Yunani Portugal Inggris Selandia Baru Finlandia Itali Jepang Australia Norwegia Denmark Islandia Kanada Luksemberg % pddk dg ASK PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI ASURANSI KESEHATAN SOSIAL / PEMBIAYAAN PUBLIK DI BEBERAPA NEGARA PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI ASURANSI KESEHATAN SOSIAL / PEMBIAYAAN PUBLIK DI BEBERAPA NEGARA 8 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

10 Indonesia Amerika Filipina Belanda Turki Jerman Belgia Austria Perancis Spanyol Muangtai Korea Ceko Yunani Portugal Inggris Selandia Baru Finlandia Itali Jepang Australia Norwegia Denmark Islandia Kanada Luksemberg % pddk dg ASK PERSENTASE PEKERJA SEKTOR FORMAL (>1 orang pekerja) YANG MEMILIKI JAMINAN HARI TUA/PENSIUN DI BEBERAPA NEGARA PERSENTASE PEKERJA SEKTOR FORMAL (>1 orang pekerja) YANG MEMILIKI JAMINAN HARI TUA/PENSIUN DI BEBERAPA NEGARA 9 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

11 PROFILE OF ASIAN COUNTRY, SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

12 Source: Health Care Industry, Price Waterhouse Coopers, 1999 Cardio vascular (17,3%)7,1/100067/7160,86. THAILAND Cancer (23%)4,3/100071/7721,85. TAIWAN Cancer (27%)3,6/100074/7834. SINGAPORE Cardio vascular (20%)11/100069/7421,173. MALAYSIA Cancer (31,6%)4/ ,22. HONGKONG Respiratory System (15,1%) TBC (11,5%) 47/ INDONESIA INFANT MORTALITY LIFE EXP. POPULATION (Million) COUNTRY Cardio vascular (17,3%)7,1/100067/7160,86. THAILAND Cancer (23%)4,3/100071/7721,85. TAIWAN Cancer (27%)3,6/100074/7834. SINGAPORE Cardio vascular (20%)11/100069/7421,173. MALAYSIA Cancer (31,6%)4/ ,22. HONGKONG Respiratory System (15,1%) TBC (11,5%) 47/ INDONESIA MAIN INFANT MORTALITY LIFE EXP. POPULATION (Million) COUNTRY 2,2/1000 4,9/1000 2,1/1000 0,6/1000 HOSPITAL BED 3,5/1000 4,07/1000 HOSPITAL BED PROFILE OF ASIAN COUNTRY, SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

13 ANALYSIS OF THE PATENT AND GENERIC MEDICINE SPLIT BY COUNTRY Hongkong Singapore Taiwan Malaysia Thailand Indonesia PatentGeneric Source: EIU, PricewaterhouseCoopers SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

14 NEGARAJAMINAN KESEHATAN JAMINAN HARI TUA/ JAMINAN PENSIUN PNS2%8% Jamsostek3% / 6%5,7% Amerika2,9 + 8,1% 1 12,4% InggrisDari pajak13,6 – 19,4% Belanda10,25%15,85% KanadaDari pajak4,6% Jerman14%20,3% SingapuraMedisave 2 40% (36%) MalaysiaDari pajak23% PERBANDINGAN PERSENTASE IURAN WAJIB TERHADAP UPAH/PAYROLL PROGRAM JAMINAN SOSIAL (DI LUAR PAJAK PENGHASILAN) PERBANDINGAN PERSENTASE IURAN WAJIB TERHADAP UPAH/PAYROLL PROGRAM JAMINAN SOSIAL (DI LUAR PAJAK PENGHASILAN) 13 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

15 NEGARAJAMINAN KESEHATAN JAMINAN HARI TUA/ JAMINAN PENSIUN Muangthai3% 3 9.5% Filipina2.5% 4 8.4% Korea3.6% 5 9% Mexico4.5%6.5% Sumber : Dionne, Hand Book of Insurance, Kluwer Pub. London, 2000 dan Artikel-artikel Jaminan Sosial % wajib untuk biaya kesehatan lansia dan 8.1% rata-rata untuk membeli askes swasta 2.Diambil dari dana hari tua (provident fund) 3.Hanya untuk karyawan, tidak termasuk anggota keluarga. Pemerintah menyumbang 1% untuk kesehatan dan 1.5% untuk JHT (termasuk pensiun cacat) 4.Hanya membiayai rawat inap, rawat jalan dibiayai perusahaan secara terpisah. Untuk pegawai negeri, total 21% upah. 5.Peserta harus membayar co-payment antara 30 – 50% dari biaya kesehatan. 14 PERBANDINGAN PERSENTASE IURAN WAJIB TERHADAP UPAH/PAYROLL PROGRAM JAMINAN SOSIAL (DI LUAR PAJAK PENGHASILAN) SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

16 NEGARABENEFIT / WAGES Jerman45% Perancis48% Inggris29% Itali50% Jepang43% Spanyol46% Portugal45% Amerika30% PERSENTASE BIAYA TUNJANGAN KARYAWAN TERHADAP TOTAL UPAH PERSENTASE BIAYA TUNJANGAN KARYAWAN TERHADAP TOTAL UPAH Sumber : Dionne, Hand Book of Insurance, Kluwer Pub. London, SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

17 UU NO. 40 TAHUN 2004 Jaminan Kesehatan (JK) 1.Diselenggarakan secara nasional 2.Berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas 3.Komprehensif, sesuai dengan kebutuhan medis 4.Iur biaya, mencegah abuse 5.Standar pelayanan ditetapkan dengan PP 6.Bantuan iuran dibayar pemerintah 7.Bertahap, sesuai dengan kelayakan program SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 16

18 UU NO. 40 TAHUN 2004 Managed Healthcare Concept  Mengembangkan sistem pembayaran dan pelayanan  Konsep pelayanan dokter keluarga  Konsep pelayanan rujukan  Konsep pelayanan wilayah  Konsep PPS (Prospective Payment System)  Standar dan plafon harga obat SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 17

19 JAMINAN KECELAKAAN KERJA  Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.  Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 18

20 JAMINAN HARI TUA  Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.  Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 19

21 JAMINAN PENSIUN  Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.  Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.  Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.  Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 20

22 JAMINAN KEMATIAN  Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.  Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 21

23 DAMPAK SISTEM JAMINAN SOSIAL Kesejahteraan Rakyat / Kesempatan Kerja Manfaat bagi Masyarakat Peningkatan Peserta SJSN • Bunga bank rendah • Stabilitas nilai Rupiah • Investasi  Lapangan kerja • Perbaikan upah & daya beli • Investasi sarana kesehatan  Standar pelayanan  Standar obat  Tarif & harga • Pajak naik, inflasi terkendali • Pasar modal naik • Pertumbuhan ekonomi naik • Kemandirian bangsa Program Jaminan Sosial Akumulasi Dana 22 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

24 ASURANSI SOSIAL (KESEHATAN) DI BERBAGAI NEGARA 23 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

25 COUNTRY NATIONAL SAVINGS (as % of GDP) PENSION ASSETS (as % of GDP) Australia1839 Canada1535 Denmark1960 France213 Germany234 Ireland2037 Japan348 Netherlands2576 Switzerland3070 United Kingdom1473 United State1566 Note : The saving rate is the total (private sector plus government) saving rate. Source : International Labour Office, Social Security : A New Consensus, (Geneva, 2001) NATIONAL SAVING RATES ( ) AND OCCUPATIONAL PENSION ASSETS ( ) 24 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

26 COUNTRY TOTAL SOCIAL SECURITY EXPENDITURE (as % of GDP) PENSIONS (as % of GDP) HEALTH CARE (as % of GDP) TOTAL SOCIAL SECURITY EXPENDITURE (as % of Total Public Expenditure) Egypt5,4--15,8 China3,61,52,123,9 Indonesia1,700,69,8 Japan14,16,85,637,4 Korea, Rep. of5,61,42,121,2 Malaysia2,9-1,413,4 Germany29,712,48,352,1 Netherland26,711,46,851,4 Sweden34,713,86,15,0 Switzerland25,912,86,649,3 Chile11,35,92,345,6 Canada17,75,46,640,1 United States16,57,27,648,8 Source : International Labour Office, Social Security : A New Consensus, (Geneva, 2001) PUBLIC SOSIAL SECURITY EXPENDITURE 25 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

27 RENTANG WAKTUKADAR, %JUMLAH DARIHINGGAPEKERJAMAJIKAN% 1952JUNI JULI 1975NOVEMBER DESEMBER 1980DESEMBER JANUARI 1993DESEMBER JANUARI 1996APRIL MEI 2001APRIL APRIL 2002MEI JUNI 2003MEI JUNI 2004SEKARANG Sumber : Latar Belakang KWSP (EPF), Malaysia, 2004 PERKEMBANGAN IURAN EPF - MALAYSIA 26 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

28 PERKEMBANGAN DIVIDEN EPF - MALAYSIA TAHUN PERSENTASE TAHUNAN (%) 1953 – – – – – – – – TAHUN PERSENTASE TAHUNAN (%) 1983 – – Sumber : Latar Belakang KWSP (EPF), Malaysia, SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

29 Organisasi dan Kelembagaan  PT. JAMSOSTEK (Persero) dan PT. ASKES Indonesia (Persero), sebagai BPJS  Menyesuaikan diri selambat-lambatnya 5 tahun  DJSN  BPJS lain, bila diperlukan dengan UU  Ketentuan peralihan UU NO. 40 TAHUN 2004 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 28

30 UU NO. 40 TAHUN 2004 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  PT. JAMSOSTEK (Persero)  PT. TASPEN (Persero)  PT. ASABRI (Persero)  PT. ASKES INDONESIA (Persero)  BJSN lain (?) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaran program jaminan sosial. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 29

31 UU NO. 40 TAHUN 2004 Organisasi dan Kelembagaan Setiap Badan Penyelenggara merupakan Badan Hukum sendiri PT. A S K E S Cab PT. T A S P E N Cab PT. A S A B R I Cab PT. J A M S O S T E K Cab PRESIDEN TH ? Deko m Direks i JS A S K E S Cab Deko m Direks i JS T A S P E N Cab Deko m Direks i JS A S A B R I Cab Deko m Direks i JS J A M S O S T E K Cab DJSN Deko m Direks i JS I N F O R M A L RUPS BP JS RUPS - Secara bertahap menyesuaikan diri dengan UU SJSN - Presiden menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi - DJSN adalah Pembantu Presiden dalam menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi 30 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

32 KONSEP BADAN PENYELENGGARA Pengalaman Beberapa Negara Kelompok Formal Badan Penyelenggara Health Care Providers Peserta Contoh : Jaminan Kesehatan Alternatif 1 Kelompok Informal 31 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

33 Keterangan : Badan Penyelenggara JPK membayar langsung ke Health-care Providers Health-care Provider PESERTA Alternatif 2 Konfederasi Badan Penyelenggara, Pemerintah, Wakil Health-Care Provider Badan Penyelenggara (Masyarakat/Swasta) Hasil Verifikasi Verifikasi Proses Klaim CENTRAL ADMINISTRATION 32 KONSEP BADAN PENYELENGGARA Pengalaman Beberapa Negara SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

34 Alternatif 3 BADAN PENYELENGGARA JS Proses Klaim/Pembayaran PEMBERI KERJA Pembayaran Iuran PESERTA Health Care Provider 33 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL KONSEP BADAN PENYELENGGARA Pengalaman Beberapa Negara

35 SISTEM JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN Pengalaman Beberapa Negara Benefit-Package Untuk Seluruh Program Keterangan: Benefit Package tidak mempertimbangkan Status Sosial / Tingkat Upah Masyarakat Alternatif 1 34 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

36 Alternatif 2 Benefit-Package Non Medis (ruang kelas) Beda antara yang berupah tinggi dan upah rendah Keterangan: Benefit Package memperhatikan tingkat Status Sosial / Tingkat Upah terutama aspek non medik. SISTEM JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN Pengalaman Beberapa Negara 35 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

37 PERAN PEMERINTAH DAERAH 1.Pengawasan 2.Membayar iuran (tambahan) dan penerima bantuan iuran. 3.Penentuan peserta penerima bantuan iuran 4.Penyediaan /pengelolaan sarana penunjang Jamniana Sosial. 5.Pemanfaatan Dana SJSN 6.Saran/usul kebijakan SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 36

38 LANGKAH-LANGKAH 1.Sosialisasi SJSN 2.Peraturan Pemerintah yang diperlukan 3.Pembentukan DJSN 4.Masa transisi sampai Pentahapan Pertumbuhan SJSN (skenario makro – 20 tahun) 6.Lembaga/institusi yang bertanggung jawab SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 37

39 T e r i m a K a s i h


Download ppt "SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N ) SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google