Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVIII, LAN, 14 Oktober 2010 PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVIII, LAN, 14 Oktober 2010 PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVIII, LAN, 14 Oktober 2010 PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DI ERA AC-FTA

2 • Guru Besar UNPAS (IVE) • Rektor Ikopin • Wk. Ketua Forum PT Bidang Perumahan, Kantor Menpera RI • Reviewer DP2M Dikti, Depdiknas RI • Komite Perencana Pemerintah Propinsi Jawa Barat • Staf Khusus Rektor Unpas • dll

3 Daya Saing bangsa di Era ACFTA Percepatan Reformasi Birokrasi Paradigma Pemberdayaan Masayarakat

4

5 ACFTA Rekontruksi Ekonomi Reposisi PeranCivil Society Pemberdayaan Masyarkat Globalisasi Daya Saing Bangsa Perubahan Paradigma Reformasi birorasi

6

7 ACFTA bentuk kerjasama ekonomi regional yang perdagangan produk-produk orisinal negara-negara aggotanya tidak dipungut bea masuk atau bebas bea masuk. Pelaku bisnis dan berbagai pihak yang terkait dengan itu, mengkhawatirkan kesepakatan ini akan membuat industri dan suplai domestik tersingkir karena serbuan produk luar, khususnya China. ACFTA menyimpan berbagai peluang dan harapan, di samping mengundang kekhawatiran. Posisi UMKM sangat strategis, oleh sebab itu perlu ada usaha meningkatkan daya saing baik di pasar lokal maupun regional. Pembangunan UMKM perlu dibarengi upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin penting pemberdayaan adalah melalui upaya percepatan reformasi birokrasi

8 Skema ACFTA Penandatanganan 2002 Early Harvest Package of Products , Normal Track , Sensitive Track. • Sejak 2004, tiap tahun pemerintah Indonesia terus mengurangi besaran prosentase bea masuk (BM) produk impor dari China. Dalam 5 tahun terakhir ( ), sekitar 65% produk impor dari China telah mendapat stempel Bea Masuk nol persen dari Dirjen Bea & Cukai Departemen Keuangan RI • Dan pada Januari 2010 ini, sebanyak 1598 atau 18% produk China akan mendapat penurunan tarif BM sebesar 5%. Sebanyak 83% dari 8738 produk impor China akan bebas masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenai Bea Masuk 0 % pada Januari 2010 • Ini berarti pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem pasar bebas yang seluas-luasnya dengan China. Sejak berlakunya ACFTA, volume perdagangan kedua negara meningkat pesat, termasuk ekspor Indonesia ke China.

9 Ancaman  Diperkirakan, angka impor Indonesia akan membengkak mencapai 104,038 miliar dollar AS dibandingkan tahun 2009 yang hanya 68,6 miliar dollar AS.  Pada periode neraca perdagangan tumbuh negatif dengan rerata pertumbuhan -17,96% di mana sektor manufaktur berkontribusi paling besar terhadap defisit tersebut dengan pertumbuhan -11,69%.

10  Pertumbuhan ekspor rata-rata hanya mencapai 17,18%, jauh di bawah rerata pertumbuhan impor yang mencapai 25,83% sehingga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara net importer.  Ada 10 sektor industri nasional yang berpotensi gulung tikar, yakni tekstil, makanan dan minuman, petrokimia, peralatan pertanian, alas kaki, fiber sintetik, elektronik (kabel, perlatan listrik), permesinan, jasa engineering dan sektor-sektor lain yang terkena dampak, serta besi baja.

11 “Hantu” China Neraca perdagangan Indonesia-China mengalami defisit US $3,61 milyar pada tahun Perdagangan di sektor manufaktur mencapai defisit terbesar yakni US $7,61 milyar pada tahun Dengan bea masuk (BM) 8,097 pos tarif dari 17 sektor industri dibebaskan menjadi 0%, sejak 1 Januari Produk China akan mengancam lebih 10 jenis komoditi karena harga lebih murah akibat praktek dumping yang dilakukan China. Produk China masuk ke segmen pasar menengah ke bawah dan mudah menyingkirkan produk dosmetik terutama buah-buahan dan hortikultura lainnya, perikanan, makanan minuman, obat- obatan, jamu-jamuan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, mebel, keramik, barang kerajinan, dan sebagainya.

12 Neraca Perdagangan Indonesia dengan Beberapa Negara Asia Jan-Nov 2009 (US$ miliar) ChinaAseanKorselJepang Sumber : Ina Primina, diolah, BPS, 2010 Impor Ekspor Selisih 4,3

13 Sumber : Bisnis Indonesia 12 Feb 2010

14 Sumber : Bisnis Indonesia Arus Barang Perdagangan Luar Negeri Melalui Pelabuhan Tanjung Periok pada 2009 NegaraBarang Umum (ton)Peti Kemas (TEU s) ImporEksporImporEkspor Australia Afrika AS Jepang Eropa Timur Tengah China Korsel India Lainnya

15 Pasar TPT dalam negeri rata-rata Rp 75 triliun dengan volume 1,2 juta ton. Pada 2009 total pasar TPT domestik Rp. 77,612 triliun dan pada 2010 diperkirakan Rp 85,45 triliun. Sebanyak 50% - 60% dikuasi produk China (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) Dalam kurun tahun terakhir ini, total omzet per tahun Rp. 27 triliun, China mengambil porsi 60%. (Asosiasi Persepatuan Indonesia)

16 Untuk menghadapi ACFTA pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan melalui Surat Keputusan (SK) Menko Perekonomian No. Kep- 42/M.Ekon/12/2009. Tugas tim ini bekerja dengan fokus pada 3 (tiga) hal, yaitu penguatan daya saing global, pengamanan pasar domestik dan penguatan ekspor.

17 Peluang Menciptakan kawasan dengan 1,7 miliar konsumen, Kawasan dengan produk domestik bruto (PDB) sekitar US $2,0 triliun dan total perdagangan setiap tahunnya mencapai nilai US $1,23 triliun. Anggota ASEAN dan Cina terbebas dari pajak semua komoditi tersebut dalam perdagangan bilateral pada Indonesia kaya dengan budaya, yang bisa menjadi keunikan produk, dan inspirasi untuk lahirnya bisnis kreatif.

18 Resesi ekonomi pada awal 1980-an,Krisis moneter 1997/1998, Krisis energi dan pangan pada , Krisis keuangan global 2008/2009, Kekuatan Pengalaman dan gambaran Daya tahan Ekonomi Nasional

19 Kelemahan Bangsa “cepat lupa” dengan nasionalisme rendah; Lambatnya revitalisasi industri; Lemahnya faktor pembentuk daya saing industri; Pengalaman masa lalu, pragmatisme dalam pengambilan kebijakan ekonomi; Produksi dalam negeri, kandungan bahan baku impor masih tinggi yakni 28%-90% Pelayanan birokrasi menciptakan high cost economy

20  Memperkuat struktur industri dalam negeri agar dapat meningkatkan daya saing, memperbaiki infrastruktur, membangun sistem birokrasi yang mendukung, mengembangkan kapasitas industri.  Menerapkan kebijakan suku bunga kredit (interest rate) yang mendukung bagi industri dalam negeri untuk membantu dunia usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah, agar dapat menekan biaya produksinya dan dengan demikian meningkatkan daya saingnya.  Menggalakkan semangat mencintai produksi dalam negeri dan mendahulukan penggunaannya. Untuk itu, kampanye produksi dalam negeri yang pernah dilakukan pada tahun 1980-an perlu dihidupkan kembali.  Mengamankan pasar dalam negeri bagi produksi barang dan jasa Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mutlak harus menggunakan produksi dalam negeri selama telah dihasilkan dengan mutu dan kualitas yang memadai.  Secara khusus bagi produk yang berkaitan dengan budaya, seperti batik, obat-obatan dan komestik tradisional perlu ada pengakuan sebagai “cagar budaya” yang secara ekonomi patut dilindungi.  Memberi perhatian khusus pada kabupaten yang industrinya menderita penurunan produksi akibat kesepakatan perdagangan bebas. Apa yang harus dilakukan dan didukung oleh birokrasi?

21

22 Krisis Ekonomi 1998 Krisis Ekonomi 1998 Krisis Ekonomi 2008 Krisis Ekonomi 2008 Krisis Ekonomi Asia Krisis Ekonomi Asia Krisis Ekonomi Global Krisis Ekonomi Global Kemiskinan Pengangguran Ketergantungan Kemiskinan Pengangguran Ketergantungan Globalisasi

23 Peran UMKM 23 Gulbiten dan Taymaz (2000) menyatakan bahwa usaha kecil dan menengah menjadi elemen penting dalam pengembangan dan perencanaan konsep industrialisasi di negara berkembang sebab karakteristik teknologi usaha kecil dan menegah yang bersifat padat karya menjadi faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja. Batra dan Tan (2003) yang melakukan studi di negara-negara berkembang menemukan bahwa peranan usaha kecil dan menengah dalam perekonomian semakin penting dilihat dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan dan peluang peningkatan pendapatan. Kasus Jepang, Singapura dan Malaysia

24 0,2 0,7 15,8 83, Besar Menengah Kecil Mikro 9,6% 5,9% 21,9% 62,5% Sumber: Diolah dari BPS, Sensus Ekonomi 2006

25 99,8%,4% 37,6% 30% UMKM sebanyak 99,8% yang menyerap tenaga kerja sebesar 90,4% hanya menikmati 37,6% kue nasional, dan realisasi kredit perbankan di bawah 30%

26

27 States have the power to create local conditions most conducive to new ideas and new inventions, which in turn inspire new companies, industries, jobs and growth

28

29 ACFTA-UMKM-BIROKRASI Memperkuat struktur industri dalam negeri yang memiliki daya saing dan berbasis pada kekuatan budaya Indonesia. Sejak tahun tercatat 10 (sepuluh) insentif dan stimulus yang dikeluarkan pemerintah yang terkait dengan K-UMKM, tetapi pada kenyataannya tidak ada perkembangan yang signifikan. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi birokrasi dan kebijakan publik kita, sebagaimana dikutip dalam laporan Bank Dunia 2010 tentang 15 hambatan berusaha dalam menghadapi pasar global.

30 30 SOCIAL VALUES CHALENGE THE STRUCTURES OF AUTHORITY AND CONTROL  PARTICIPATION  DEMOCRACY BASIC VALUES OF PUBLIC ADMINISTRATION

31 31 CENTRALIZED, CLOSED SYSTEM OPEN SYSTEM CORE VALUES SOCIAL VALUES ETHICS PARTICIPATION/DEMOCRACY TRANSPARANCY ACCOUNTABILITY

32 32  STRUCTURE  HIERARCHY  NETWORK  STAKEHOLDERS PARTICIPATION

33 33 MODELS OF GOVERNMENTS High Low Outsourced government High Network management capabilities Public private collaboration Low Hierarchical government Joined-up government Networking government (GOLDSMITH AND EGGERS, 2004)

34 34 THE DIFFUSION OF GOVERNANCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY Twentieth-century model Transnational corporations Intergovernmental organization Nongovernmental organization Local business State and local government Local Non-profit National corporations National nonprofits Private sectorPublic sector Third sector Supranational level National level Subnational level (KAMARACK AND NYE JR., 2002)

35 35 INTERDICIPLINARY INTERFACE OF PUBLIC ADMINISTRATION PUBLIC ADMINISTRATION LAW BUSINESS POLITICS ECONOMICS •ADMINISTRATIVE LAW •DISCRETIONARY POWERS PUBLIC CHOICE PUBLIC POLICY MANAGEMENT

36 KERANGKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT MADANI KEKUATAN MASYARAKAT MADANI KEKUATAN MASYARAKAT MADANI Jaringan Komunikasi Kerakyatan Jaringan Komunikasi Kerakyatan JARINGAN KEUANGAN KOPERASI ONLINE Retail, Logistik & Jaringan Tata Niaga Grosir & Eceran Jaringan Sumber Pendanaan & Jaminan Asuransi Jaringan Kerja Pertanian Dan Perin- dustrian PUSAT DATA DAN KOMUNIKASI PRASARANA JARINGAN ARUS INFORMASI ARUS INFORMASI ARUS BARANG DAN JASA ARUS BARANG DAN JASA PENGEMB. SDM PENGEMB. SDM PENGEMB. TEKNOLOGI PENGEMB. TEKNOLOGI USAHA EKONOMI RAKYAT USAHA EKONOMI RAKYAT MODAL SOSIAL: Kebersamaan, Prakarsa, Kearifan Lokal, Kemandirian MODAL SOSIAL: Kebersamaan, Prakarsa, Kearifan Lokal, Kemandirian Jaringan Pengaman Sosial Jaringan Pengaman Sosial Jaringan Kelompok Usaha Produktif Jaringan Kelompok Usaha Produktif Jaringan Sosial Untuk Lingkungan Hidup Jaringan Sosial Untuk Lingkungan Hidup Jaringan Bantuan Hukum & Advokasi Kebijakan Publik Jaringan Bantuan Hukum & Advokasi Kebijakan Publik Jaringan Pembelaan Hak Asasi Dan Hak Pemb. Rakyat Jaringan Pembelaan Hak Asasi Dan Hak Pemb. Rakyat PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN TELEKOMUNIKASI JARINGAN GERAKAN SOSIAL JARINGAN TEKNO- EKONOMI POLITIK PENGEMB. PRASARANA SOSIAL DAN EKONOMI

37

38 Pemberdayaan adalah proses, Cara, Perbuatan sesuatu agar berdaya (berkemampuan; berkekuatan) (Depdiknas. Kamus besar bahasa Indonesia. BP 2002) Proses Capacity Building dalam Peningkatan fungsi dan peran

39

40 Membuat Mampu (enabling) Memperlancar (fasilitating) Berkonsultasi (concultation Bekerja sama (collaborating ) Membimbing (mentoring ) Mendukung (supporting)

41 Pemetaan Potensi Analisis Potensi Penyusunan Desain Model Sosialisasi dan Diseminasi Pembentukan Kelompok Usaha Produktif dan Kreatif Penguatan Kelembagaan Keuangan Mikro Berbasis Kelembagaan Koperasi Konsultasi dan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut dan Pengembangan

42 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana yang dapat diakses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah Stategi

43

44 Program Pemberdayaan

45 Penetapan target sasaran

46 Kelompok  Usia  Gender  Ekonomi  Sosial

47 Proses sosialisasi dan monev

48 Fasilitasi dan mediasi

49 Pelibatan lembaga di luar birokrasi  Pelibatan lembaga keuangan mikro  Lembaga Swadaya Masyarakat  Asosiasi-asosiasi/komite/dlsb

50 Dukungan infrastruktur

51 Program yang diseragamkan

52 Habits

53 Pemahaman Program

54 Trauma perubahan budaya

55 Masuknya Kelompok kepentingan

56 Komitmen aparat birokrasi

57 Citra program pemberdayaan masa lalu

58 Tugas pokok kita adalah melayani kehidupan, Apa yang kita lakukan saat ini adalah warisan pasti untuk anak cucuku kita kelak


Download ppt "Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVIII, LAN, 14 Oktober 2010 PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google