Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Bappeda Provinsi se-Indonesia Banda Aceh, 15 Juli

2 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENDAHULUAN 1 2

3 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Pendahuluan • Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional (RPJMN 2010 – 2014 dan RKP) adalah penting  mencerminkan kinerja nasional; • Lokasi dan dampak langsung pembangunan adalah di daerah; • Maka perbaikan kinerja pembangunan daerah akan berdampak pada kinerja pembangunan nasional; • Perlu adanya fokus prioritas pembangunan di masing-masing wilayah dalam pencapaian target pembangunan nasional. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (NASIONAL) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (DAERAH) RENCANA KERJA PEMERINTAH (NASIONAL) RENCANA KERJA PEMERINTAH (DAERAH) TERCAPAINYA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH PRIORITAS PEMBANGUNAN (SESUAI ISU STRATEGIS DAERAH) 3

4 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH 2 4

5 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENCAPAIAN TARGET MAKRO EKONOMI 5

6 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS WilayahSumatera KalimantanSulawesiMaluku Share PDRB (33 Prov)23,2%23,2% 9,1 % 4,7 % 0,3 % Pertumb. Ekonomi5,49%5,26 %8,08 %7,05 % Tingkat Kemiskinan 13,30 %7,35 %13,75 %32,14% Tingkat Pengangguran6,88%6,05 %6,92 %8,39 % WilayahJawa-Bali Nusa TenggaraPapua Share PDRB (33 Prov) 59 % 1,5 % 2,2 % Pertumb. Ekonomi6,30 %5,86 %2,04 % Tingkat Kemiskinan 12,72 %22,27%36,30% Tingkat Pengangguran7,59 %4,34 %4,31% KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH • Struktur perekonomian wilayah tidak berubah secara signifikan  Pangsa Jawa-Bali masih dominan (hampir 60%). • Laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi dan Maluku cukup tinggi dan di atas laju pertumbuhan nasional, namun tumbuh dari basis yang kecil. • Peran sektor tradable khususnya industri pengolahan (yang menyerap banyak tenaga kerja) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali belum optimal  tingkat pengangguran tinggi. • Pertumbuhan ekonomi yg cukup tinggi di Sulawesi dan Maluku belum diiringi penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas  tingkat kemiskinan masih tinggi meski pengangguran relatif rendah. • Percepatan pertumbuhan sangat diperlukan di Wilayah Nusa Tenggara dan Papua, khususnya pada sektor yang berdampak langsung pada tingkat pendapatan rumah tangga miskin (pertanian, peternakan, perikanan) 6

7 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TANTANGAN PEMBANGUNAN INTERNAL - Pengangguran sudah menurun, namun masih tinggi - Kemiskinan sudah menurun, namun masih tinggi - Masih terdapat daerah yang tertinggal - Kondisi infrastruktur yang belum memadai - Efektivitas birokrasi belum optimal  Indeks Persepsi Korupsi tidak bergerak lebih baik. Menuntut pembangunan yang memberi kesempatan pada seluruh anggota masyarakat yang disertai affirmative policy untuk mengurangi kesenjangan EKSTERNAL - Ketidakpastian Global - kenaikan harga komoditi dunia - kenaikan harga minyak dunia - Krisis Politik  Timur Tengah - Krisis Fiskal  Eropa - Perubahan Iklim  Cuaca yang ekstrim Menuntut perekonomian dengan sumber pertumbuhan yang meluas serta terbangunnya Ketahanan Pangan dan Energi 7

8 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

9 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH •Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah : 1.Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali; 2.Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik; 3.Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah; 4.Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana; serta 5.Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan. •Kebijakan pengembangan wilayah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Arah Pengembangan Wilayah Laut 9

10 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS AGENDA UNTUK MEMPERKUAT SINERGI PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup: 1)Sinergi dalam perencanaan kebijakan 2)Sinergi dalam kerangka regulasi 3)Sinergi dalam kerangka anggaran 4)Sinergi dalam kerangka kelembagaan 5)Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah 10

11 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA 4 11

12 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Kerangka Desain Pendekatan MP3EI 12 • Pelaksanaan MP3EI melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional. • Fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) aktivitas utama yaitu: industri besi-baja, makanan- minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, pariwisata, telematika, batubara, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek dan pembangunan Kawasan Selat Sunda.

13 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Enam Koridor Ekonomi 13

14 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Strategi Pelaksanaan MP3EI 14 STRATEGI UTAMA 1. MENGEMBANGKAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA: Membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap pulau, dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi dan/atau sektor) 2. MEMPERKUAT KONEKTIVITAS NASIONAL (locally integrated, internationally connected)  mengurangi transaction cost, mewujudkan sinergi antar pusat pertumbuhan dan mewujudkan akses pelayanan yang merata, meliputi : • Konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan • konektivitas international (gate perdagangan dan wisatawan) • Konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif (akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata di seluruh Indonesia 3. MEMPERCEPAT KEMAMPUAN IPTEK NASIONAL STRATEGI PENDUKUNG 1. Mengembangkan kebijakan Investasi 2. Mengembangkan kebijakan perdagangan, termasuk kerja sama perdagangan 3. Mengembangkan kebijakan pembiayaan 4. Kebijakan pengembangan Public Private Partnership

15 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH 5 15

16 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Isu Strategis Wilayah 1.Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal 2.Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah 3.Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil 1.Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa- Bali 2.Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali 3.Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas dagang internasional 4.Semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian 5.Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional 6.Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya 7.Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 8.Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital 1.Pembangunan wilayah perbatasan dan kerja sama dengan negara- negara yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2.Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa. 1.Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil, dan kawasan bencana. 2.Tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan. 3.Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah sebagai konsekuensi menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan. 1.Pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan, tertinggal dan bencana 2.Tingginya prevalensi kesakitan HIV/AIDS 3.Tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal 4.Meningkatnya kebutuhan ketahanan pangan 1.Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah 2.Kesenjangan intrawilayah Kalimantan 3.Pembangunan kawasan perbatasan 1.Interkonektivitas domestik intrawilayah. 2.Kapasitas energi listrik. 3.Revitalisasi modal sosial. 4.Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil. 16

17 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Prioritas Pengembangan Wilayah Sumatera 17

18 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Prioritas Pengembangan Wilayah Jawa-Bali 18

19 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Prioritas Pengembangan Wilayah Kalimantan 19

20 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Prioritas Pengembangan Wilayah Sulawesi 20

21 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Prioritas Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara 21

22 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Prioritas Pengembangan Wilayah Maluku 22

23 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Prioritas Pengembangan Wilayah Papua 23

24 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SINERGI PUSAT – DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 6 24

25 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KORIDOR EKONOMI INDONESIA) (1) KORIDOR EKONOMI INDONESIA PERAN PUSAT: REGULASI DAN INVESTASI (PEMERINTAH DAN SWASTA) PERAN DAERAH: REGULASI, LOKASI, INVESTASI (PEMERINTAH DAN SWASTA), DIRECT USER • SESUAI DENGAN SUMBER DAYA (KEUANGAN DAN MANUSIA), SEKTOR UNGGULAN, SARANA - PRASARANA, DAN TATA RUANG DI DAERAH Daerah perlu melakukan sinergi dalam alokasi sumber daya, pengembangan sektor unggulan, sarana prasarana, dan rencana tata ruang dengan konsep koridor ekonomi Indonesia 25

26 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KORIDOR EKONOMI INDONESIA) (1) KERANGKA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH REGULASI LOKASI SUMBER DAYA PELAKSANA RPJMD DAN RKPD Sinergi tersebut dituangkan dengan dukungan regulasi, lokasi, sumber daya, dan pelaksanaan melalui kerangka penyelenggaraan pembangunan dan target pembangunan di daerah (RPJMD dan RKPD) 26

27 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERAN DAN FUNGSI PROVINSI DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH 27 Peran dan Fungsi Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi: 1.Wakil Pemerintah Pusat di daerah 2.Koordinasi penyelenggaraan pemerintah di daerah (Kab/Kota) 3.Menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan kabupaten dan kota. KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MEMERLUKAN KOORDINASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DAERAH MENJAGA KUALITAS HASIL DAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN (DAERAH DAN NASIONAL) Sesuai UU 32/2004 dan revisi PP 19/2010 PROVINSI MEMILIKI PERAN KUAT DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DI DAERAH) PROVINSI HARUS MENGAMBIL PERAN DALAM SINERGI PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA

28 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENINGKATAN KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH MELALUI DANA DEKONSENTRASI BAPPENAS • Rencana alokasi dana dekonsentrasi Bappenas kepada Bappeda ditujukan untuk memperkuat sinergi Pusat dan Daerah. • Sedangkan secara khusus ditujukan untuk : a.Memperkuat koordinasi penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi; b.Memperkuat koordinasi pelaksanaan isu-isu khusus (MDGs, MP3EI) serta isu-isu lainnya yang terkait dengan perencanaan pusat dan daerah; c.Memperkuat database pembangunan di pusat dan daerah; serta d.Meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Pusat dan Daerah. • Hasil yang diharapkan adalah : a.Tersedianya fokus kegiatan di daerah, khususnya yang mendukung isu nasional (MP3EI, MDGs) serta isu lainnya yang dapat memperkuat hasil Musrenbangprov dan Musrenbangnas; b.Tersedianya database tentang kondisi dan kebutuhan (pendanaan dan kegiatan) pada daerah terkait. 28

29 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENUTUP : HARAPAN KEPADA BAPPEDA 7 29

30 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS HARAPAN KEPADA BAPPEDA 1.Identifikasi hambatan-hambatan paling kritis (most critical constraints) dalam: – Pelaksanaan prioritas nasional & daerah; – Persiapan program/kegiatan MP3EI di wilayah masing-masing; – Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran. 2.Delineasi peran daerah dalam penanganan masalah/ hambatan-hambatan tersebut, dan koordinasikan dengan pusat jika menyangkut urusan bersama: – Siapkan rencana aksi daerah berbasis kewenangan – Tetapkan target/sasaran dalam kerangka waktu yang sejalan dengan RPJMN dan MP3EI 30

31 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS HARAPAN KEPADA BAPPEDA 3.Intensifkan pemantauan dan pengendalian program- program prioritas: – Identifikasi program & kegiatan yang lambat kemajuan pelaksanaannya – Koordinasikan dengan SKPD solusi percepatannya – Fokus pada perbaikan infrastruktur wilayah 4.Bangun komunikasi dan rintis konsensus dengan pelaku usaha daerah: – Elaborasi bersama program-program dan sektor-sektor potensial yang sudah diidentifikasi dalam MP3EI – Optimalkan peran dunia usaha daerah dengan memberi sinyal komitmen dukungan pemerintah: kemudahan perizinan, penghapusan pungutan, dsb. 31

32 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS HARAPAN KEPADA BAPPEDA 5.Tingkatkan koordinasi perencanaan & pemantauan di antara Bappeda Provinsi dan Bappeda Kab/Kota dalam: – pembangunan infrastruktur regional lintas wilayah yang menjangkau daerah-daerah di luar koridor utama – penyiapan implementasi proyek-proyek strategis dalam koridor ekonomi MP3EI 6.Manfaatkan Temu Konsultasi Triwulanan antara Bappeda Provinsi dan Bappenas untuk membahas masalah penting yang memerlukan intervensi pemerintah pusat 32

33 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS HARAPAN KEPADA BAPPEDA 7.Di luar isu-isu di atas, perlu antisipasi pengendalian inflasi menjelang bulan puasa dan tahun ajaran baru: – Perbaikan sistem distribusi barang ke arah yang lebih efisien – Peningkatan pengelolaan pasar regional & lokal – Fokus pada bahan-bahan pokok – Bantu pemerintah dalam penghematan/pengendalian BBM 33

34 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEKIAN DAN TERIMA KASIH 34


Download ppt "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google