Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

JAKARTA, 28 PEBRUARI 2014 PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM BERBASIS BEBAN KERJA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "JAKARTA, 28 PEBRUARI 2014 PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM BERBASIS BEBAN KERJA."— Transcript presentasi:

1 JAKARTA, 28 PEBRUARI 2014 PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM BERBASIS BEBAN KERJA

2 PERENCANAAN PNS BERBASIS BEBAN KERJA LATAR BELAKANG  Profesionalisme PNS belum sepenuhnya terwujud, diantaranya karena:  Ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang diduduki  Pendistribusian PNS belum mengacu pada kebutuhan organisasi (belum didasarkan pada beban kerja yang ada)

3 Dasar Hukum  UU No 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dalam UU No 43 Tahun 1999  Pasal 1 ayat 1: PNS adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4  Pasal 15 ayat 1: Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan, ditetapkan dalam formasi  Pasal 15 ayat 2: Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan  Pasal 17 ayat 1: PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu

5 PNS Seseorang yang duduk dalam jabatan Dibutuhkan karena ada beban kerja organisasi Ditempatkan dan dikembangkan untuk melakukan tugas sebagaimana dalam uraian tugas jabatan Didayagunakan untuk memperoleh hasil kerja sebagaimana yang ditargetkan jabatan tersebut

6  UU No 43 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1:  Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis beban kerja

7 Pengertian 1. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mempu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 2. Persediaan pegawai adalah jumlah PNS yang dimiliki saat ini. Persediaan pegawai disebut juga Bezetting. 3. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logic, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan

8 4. Standar kemampuan rata-rata pegawai adalah standar kemampuan yang menunjukkan ukuran energi rata-rata yang diberikan seorang pegawai atau sekelompok pegawai untuk memperoleh satu satuan hasil. 5. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu

9 Tahapan Penghitungan Formasi  KepMenPAN KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi PNS, menyatakan bahwa tahapan dalam menghitung formasi pegawai meliputi langkah- langkah berikut ini.

10 Melakukan Analisis Jabatan Memper- kirakan Persedian Pegawai Menghitung Kebutuhan Pegawai Menghitung Keseimbangan Persediaan dan Kebutuhan

11 1. Analisis Jabatan  Kegiatan analisis jabatan adalah untuk menghasilkan informasi jabatan dalam bentuk uraian jabatan dan peta jabatan  Uraian Jabatan memuat informasi rincian tugas, hasil kerja, perangkat kerja dan persyaratan jabatan  Peta Jabatan memuat nama-nama jabatan yang tersusun dalam suatu unit organisasi beserta jumlah pemegang jabatan tersebut  Informasi Jabatan tersebut dimaksudkan agar setiap pegawai memiliki jabatan, rincian tugas, peran, tanggung jawab serta hasil kerja yang diharapkan sehingga kontribusi setiap pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi dapat diketahui dan diukur secara jelas

12 1. NOMOR KODE JABATAN: 2. NAMA JABATAN : Penyusun Laporan dan Pengelola Keuangan 3. UNIT KERJA ATASAN: Subbagian Tata Usaha Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemdikbud 4. RUMUSAN TUGAS Melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan Bagian. 5. RINCIAN TUGAS 1. Menyiapkan dokumen pembayaran kegiatan 2. Menerima dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran kegiatan 3. Mencatat dokumen pembayaran ke dalam agenda 4. Menyusun dokumen pembayaran kegiatan 5. Menyiapkan dokumen SPP-LS untuk membiayai kegiatan; 6. Menerima, meneliti, dan mencatat bukti penerimaan dan penyetoran pajak 7. Menata, menyimpan, dan memelihara dokumen keuangan Bagian 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. URAIAN JABATAN CONTOH

13 6. HASIL KERJA 1. Dokumen pembayaran kegiatan 2. Kebenaran dokumen pembayaran kegiatan 3. Catatan dokumen pembayaran 4. Dokumen pembayaran kegiatan 5. Dokumen SPP-LS 6. Catatan bukti penerimaan dan penyetoran pajak 7. Dokumen keuangan Bagian 7. BAHAN KERJA 1. Dokumen pembayaran kegiatan 2. Dokumen kontrak 3. Program kerja Bagian 8. PERALATAN KERJA 1. Alat Tulis Kantor 2. Alat Perlengkapan Kantor 9. PEDOMAN KERJA 1. Program kerja Bagian 2. Peraturan keuangan

14 10. TANGGUNG JAWAB 1. Kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran 2. Kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban 11. WEWENANG 1. Meminta kelengkapan dokumen pembayaran 12. HUBUNGAN KERJA 13. SIFAT JABATAN 1. Jam kerja: di dalam jam kerja; 2. Keadaan tempat kerja: tenang, terang, lapang, sejuk, kering, dan bersih. No.Nama JabatanUnit KerjaDalam Hal 12.1.Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi Konsultasi pelaksanaan tugas

15 14. SYARAT JABATAN 1. Pendidikan Formal Minimal : SLTA/sederajat 2. Kursus /Pelatihan : - 3. Pengalaman Kerja : - pengadministrasian keuangan selama 1 tahun 4. Bakat: verbal, ketelitian 5. Kemampuan khusus: - 6. Persyaratan fisik : Sehat jasmani dan rohani 7. Persyaratan Umur : Minimal 22 tahun 8. Pangkat/golongan: Pengatur Muda, II/a

16 Contoh Peta Jabatan Kepala Biro Umum Kabag Perencanaan dan Penganggaran Kasubbag Program dan Anggaran Analis Program dan Anggaran Pranata Komputer Kasubbag Perbendaharaan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Kabag Tata Usaha dan Protokol Kabag BMN Kabag RT dan Kepeg

17 NoNama Jabatan Ikhtisar Tugas Syarat Jabatan Pendi- dikan Pelatih- an Penga- laman Keahli- an Kete- rampil- an Tabel 1: DAFTAR JABATAN Unit Kerja: __________________________ Hasil analisis jabatan berupa peta jabatan dan uraian jabatan selanjutnya dituangkan ke dalam daftar jabatan berikut ini.

18 JabatanPegawaiKualifikasi NoNama Diang kat Pensi un Pendi dikan Pelati han Penga la- man Keahl ian Kete- rampi lan Tabel 2: DAFTAR PEGAWAI MENURUT JABATAN Unit Kerja: _______________________________ Diisi dengan nama pejabat yang duduk di jabatan, sesuai hasil analisis jabatan

19 2. Memperkirakan Persediaan Pegawai JabatanJml Peg yang Ada PensiunPromosiMutasi NoNama Tabel 3: PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN..... S.D Unit Kerja: _______________________________ Persediaan pegawai merupakan jumlah pegawai yang dimiliki oleh suatu unit kerja pada saat ini.

20 NoNama Jabatan Jumlah Pegawai yang Ada Persediaan Tabel 4: PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI TAHUN..... S.D Unit Kerja: _______________________________

21 3. Menghitung Kebutuhan Pegawai  Analisis Kebutuhan Pegawai adalah proses yang dilakukan secara logik, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan  Analisis dilakukan berdasarkan beban kerja  Dari analisis tersebut akan diperoleh jumlah kebutuhan pegawai

22 Penghitungan beban kerja  Beban kerja ditetapkan melalui program unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan  Volume beban kerja merupakan jumlah satuan hasil pekerjaan selama satu tahun yang dihitung berdasarkan data pelaksanaan tugas tahun sebelumnya dan perkiraan beban kerja yang direncanakan.

23  Merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan menyelesaikan satu tugas jabatan atau sekelompok tugas dalam periode waktu tertentu.  Standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu disebut dengan Norma Waktu.  Norma waktu adalah satu satuan waktu yang digunakan untuk mengukur berapa hasil yang dapat diperoleh  Rumus: Norma waktu = orang x waktu Hasil Standar Kemampuan Rata-Rata Pegawai Contoh: dalam 10 menit, seorang pengetik mampu mengetik 1 lembar surat

24 • Standar kemampuan yang diukur dari satuan hasil disebut dengan Norma hasil.  Norma Hasil adalah satu satuan hasil yang dapat diperoleh dalam waktu berapa lama  Rumus: Norma Hasil = Hasil orang x waktu Contoh: Utk menyusun 1 buah UJ, seorang analis kepegawaian membutuhkan waktu 2 jam.

25 Waktu kerja efektif adalah waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Waktu kerja efektif terdiri atas: 1. Hari Kerja Efektif 2. Jam Kerja Efektif Waktu Kerja Efektif

26 Hari Kerja Efektif 5 hari kerja • 1 Tahun = 365 hari • Hari Minggu= 52 hari • Hari Sabtu = 52 hari • Hari libur lain = 14 hari • Cuti Tahunan = 12 hari Hari kerja efektif = 365 – 130 = 235 hari Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. 6 hari kerja • 1 Tahun = 365 hari • Hari Minggu = 52 hari • Hari libur lain= 14 hari • Cuti Tahunan = 12 hari Hari kerja efektif = 365 – 78 = 287 hari

27 Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti makan, sholat, dan sebagainya. Dalam menghitung jam kerja efektif sebaiknya digunakan ukuran dalam 1 minggu. Jam Kerja Efektif

28 Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37,5 Jam dengan rincian: - Senin s.d. Kamis: pukul 7.30 – WIB = 4,5 jam pukul WIB = istirahat pukul WIB = 3 jam 7,5 jam x 4 (hari) = 30 jam - Jum’at: pukul 7.30 – WIB = 4 jam pukul WIB = istirahat pukul WIB = 3,5 jam 7,5 jam -Total jam kerja formal 1 minggu 30 jam + 7,5 jam = 37,5 jam

29 Perhitungan jam kerja efektif Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37,5 jam 5 hari kerja • Allowance 30% = 12,5 jam • Jam kerja efektif 1 Minggu = 37,5 – 12,5 = 25 jam • Jam kerja efektif 1 hari = (25 : 5) = 5 jam 6 hari kerja • Allowance 30% = 12,5 jam • Jam kerja efektif 1 Minggu = 37,5 – 12,5 = 25 jam • Jam kerja efektif 1 hari = (25 : 6) = 4,16 jam

30 Konversi waktu kerja efektif (5 hari kerja) JAMHARIMINGGUBULANTAHUN JAM HARI MINGGU 255-4/552 BULAN /5-12 TAHUN

31 Hasil kerja 1 Objek kerja 2 Peralatan Kerja 3 Tugas per tugas jabatan 4 Ada 4 metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai: PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI

32 Hasil Kerja  Hasil kerja adalah output/produk jabatan  Metode ini digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya dapat dikuantifisir/dihitung  Mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis

33 500 surat x Contoh: Penyortir Surat Hasil kerja : surat yang telah disortir Beban kerja : 500 surat per hari Standar kemampuan rata-rata penyortir : 100 surat per hari Jumlah penyortir yang dibutuhkan: 100 surat 1 orang 5 orang =

34  Objek kerja adalah objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan  Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang dilayani Objek Kerja

35 150 tamu x Contoh: Penerima Tamu Objek kerja : tamu Beban kerja : 150 tamu per hari Standar kemampuan rata-rata penerima tamu : 50 tamu per hari Jumlah penerima tamu yang dibutuhkan: 50 tamu 1 orang 3 orang =

36 Peralatan Kerja  Peralatan kerja adalah alat yang digunakan untuk bekerja  Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerja

37 20 mobil x Contoh: Pengemudi dan Montir Satuan alat kerja : mobil (kendaraan dinas) Jumlah alat kerja yang dioperasikan : 20 mobil Rasio pengoperasian alat kerja : 1 pengemudi 1 mobil 1 montir 5 mobil Jumlah pegawai yang dibutuhkan: 1 mobil 1 pengemudi 20 pengemudi = 20 mobil 5 mobil 1 montir 4 montir x =

38 Tugas per Tugas Jabatan  Metode ini digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya beragam jenisnya  Informasi yang dibutuhkan untuk dapat menghitung kebutuhan pegawai:  Uraian tugas serta jumlah beban pada setiap tugas  Waktu penyelesaian tugas  Jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata  Rumus: ∑ Waktu penyelesaian tugas ∑ Waktu kerja efektif ∑ WPT ∑ WKE =

39  Contoh Pengadministrasi Layanan Kemahasiswaan

40 Perhitungan Kebutuhan Dosen  Dulu: menggunakan pendekatan rasio dosen dan mahasiswa  1 : 10  1 : 15  1 : 20  Kelemahannya:  Rasio perbandingan tidak sama antar jurusan  Tugas dosen tidak hanya mengajar, melainkan Tri Dharma Perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, pengabdian)  Kesulitan mengukur secara pasti beban pengabdian kepada masyarakat

41  Menghitung kebutuhan dosen sebaiknya dengan mempertimbangkan beban kerja jurusan/fakultas ybs  Menurut SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983, beban kerja dosen sebesar 12 sks dalam satu semester dinilai setara dengan satu FTE (full time equivalent)  Beban kerja sebesar 1 sks dinilai setara dengan beban kerja mengajarkan satu mata ajaran berbobot 1 kredit selama satu semester kepada satu kelas mahasiswa program S1 sebanyak 40 orang

42  Beban mengajar sebesar 1 sks setara dengan 3 jam kerja per minggu selama satu semester, yaitu 1 jam persiapan kuliah, 1 jam tatap muka, 1 jam evaluasi

43 Tabel beban kerja (dalam sks) untuk melaksanakan kuliah/praktikum Program pendidikan Beban kerja kuliahBeban kerja praktikum  mhs per kelas Dalam sks  mhs per kelas Dalam sks S0 atau S1 < 401.0< Pembimbingan skripsi/karya tulis 4 orang mahasiswa S0 atau S1 per semester = 1 sks S2 atau S3 < 251.0< Pembimbingan tesis 2 orang mahasiswa S2 per semester = 1 sks Pembimbingan disertasi 1 orang mahasiswa S3 per semester = 1 sks

44  Contoh..... Kebutuhan Dosen Jurusan X

45  Menurut SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983, beban kerja penuh seorang dosen sebesar 12 sks dalam satu semester atau 1 FTE secara rata-rata dapat tersebar untuk pelaksanaan berbagai tugas dengan kisaran sebagai berikut: TugasJumlah SKS Pengajaran2 – 8 sks (17 – 67%) Penelitian dan Pengembangan Ilmu2 – 6 sks (17 – 50%) Pengabdian pada Masyarakat1 – 6 sks (8 – 50%) Pembinaan Civitas Akademika1 – 4 sks (8 – 33%) Administrasi dan Manajemen0 – 3 sks (0 – 25%)

46 4. Menghitung Keseimbangan Pegawai NoNama JabatanPersediaanKebutuhanKelebihanKekurangan Tabel 5: KESEIMBANGAN KEBUTUHAN DAN PERSEDIAAN Unit Kerja: _______________________________ Perbandingan antara kebutuhan dengan persediaan akan memperlihatkan kekurangan, kelebihan, atau kecukupan dengan jumlah yang ada.

47 Penutup  Hasil penghitungan kebutuhan formasi PNS dapat diimplementasikan secara efektif apabila:  Organisasi disusun benar-benar diarahkan untuk melaksanakan misi secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi yang ditetapkan  Setiap unit organisasi tersusun dari jabatan-jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi induknya, dengan tugas- tugas yang jelas dan beban kerja yang terukur  Setiap jabatan punya standar kompetensi yang jelas  Setiap jabatan punya standar kinerja

48  Agar dapat menghitung formasi yang dapat dipertanggungjawabkan, setiap unit kerja harus mempunyai: data kepegawaian yang lengkapdaftar jabatan dan uraian jabatandata pegawai menurut jabatan

49 Formulir A No.Nama JabatanIkhtisar Tugas Syarat Jabatan PendidikanDiklatPengalamanKeahlianKeterampilan I SEKRETARIAT a Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian 1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama b) Analis Jabatan dan Organisasi c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama d)Arsiparis Terampil DAFTAR NAMA JABATAN TAHUN 2013

50 berhierarkhi sesuai dengan struktur organisasi  Susunan jabatan berhierarkhi sesuai dengan struktur organisasi A  Formulir A diisi dengan persyaratan ideal (yang seharusnya)

51 No.Nama Jabatan PegawaiKualifikasi Nama Tgl Lahir DiangkatPensiunPendidikanDiklatPengalamanKeahlianKeterampilan I SEKRETARIAT a Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian 1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama b) Analis Jabatan dan Organisasi c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama d)Arsiparis Terampil Formulir B DAFTAR NAMA PEGAWAI MENURUT JABATAN TAHUN 2013

52 kondisi yang ada sekarang  Formulir B diisi dengan kondisi yang ada sekarang lebih dari 1 pegawai  Dalam 1 jenis jabatan dimungkinkan diduduki oleh lebih dari 1 pegawai

53 NO GOLONG- AN RUANG GAJI BEZET- TING 31 DESEM- BER 2012 REALISA- SI KENAIK- AN PANGKAT TAHUN 2013 KEADAAN SESUDAH REALISA- SI KENAIK- AN PANGKAT PERBANTUAN, PENARIKAN KEMBALI, PENGALIHAN JENIS KEPEGAWAIAN, PINDAH INSTANSI PEGAWAI BEZETTIN G 31 DESEMBE R 2013 ( ) KET PENSIUN BER- HENTI MENING- GAL DUNIA DARI UNIT KERJA ATAU INSTANSI LAIN KE UNIT KERJA ATAU INSTANSI LAIN TAHUN JUMLAH IV/e 0 0 2IV/d 0 0 3IV/c 0 0 4IV/b 0 0 5IV/a 0 0 6III/d 0 0 7III/c 0 0 Formulir C DAFTAR PENYUSUNAN BEZETTING TENAGA TEKNISI/ADMINISTRASI PADA 31 DESEMBER 2013

54 Formulir C DAFTAR PENYUSUNAN BEZETTING TENAGA TEKNISI/ADMINISTRASI PADA 31 DESEMBER 2012  Ada tambahan:  Realisasi pengangkatan pegawai baru tahun 2013  Rencana kenaikan pangkat per golongan tahun 2014  Keadaan sesudah kenaikan pangkat tahun 2014

55 NONAMA JABATAN ESE- LON BEZET- TING 31 DESEMB ER 2012 GOLONGAN RUANG GAJI KET IVIIIIII edcbaJMLdcba dcba dcba JUMLAH SELURUHNYA I SEKRETARIS a Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama b) Analis Jabatan dan Organisasi c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama d)Arsiparis Terampil Formulir D DAFTAR KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN RUANG PER 31 DESEMBER 2012

56 Formulir D DAFTAR KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN RUANG PER 31 DESEMBER 2013  Ada tambahan berdasarkan jenis kelamin dan usia

57 NoNama Jabatan BEZET- TING 31 DESEM- BER 2013 PensiunPromosiMutasi JUMLAH SELURUHNYA I SEKRETARIAT0 a Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian 0 1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana 0 a) Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama 0 b)Analis Jabatan dan Organisasi 0 c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama 0 d)Arsiparis Terampil 0 Formulir E PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN

58 No.Nama Jabatan BEZETTING 31 DESEMBER 2013 Persediaan Jumlah Seluruhnya I SEKRETARIAT 0 a Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian 0 1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana 0 a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 0 b)Analis Jabatan dan Organisasi 0 c)Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama 0 d)Arsiparis Terampil 0 Formulir F PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI TAHUN 2014 s.d. 2018

59  Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai analisis beban kerja  Setiap jabatan yang ada di peta jabatan harus dihitung kebutuhan pegawainya, kecuali jabatan struktural Formulir G

60 No.Nama Jabatan BEZETTING 31 DESEMBER 2013 Kebutuhan 31 Des 2014 KelebihanKekurangan Jumlah Seluruh 0000 III. KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN a Kepala Bagian TU, RT, dan Hukum dan Kepeg. 1 Kepala Subbagian Tata Usaha a)Arsiparis Penyelia 0 00 b)Arsiparis Pelaksana Lanj c)Pranata Komputer Pelaksana 0 00 d)Teknisi Ketatausahaan 0 00 d)Operator Telepon 0 00 e)Caraka 0 00 Formulir H DAFTAR KESEIMBANGAN KEBUTUHAN DAN PERSEDIAAN TAHUN 2014/2015/2016/2017/2018

61 Terima Kasih


Download ppt "JAKARTA, 28 PEBRUARI 2014 PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM BERBASIS BEBAN KERJA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google