Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Perwakilan BPKP Provinsi DIY 1Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Perwakilan BPKP Provinsi DIY 1Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY."— Transcript presentasi:

1 Perwakilan BPKP Provinsi DIY 1Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

2 Konsep Pemetaan  Pemetaan dilakukan menggunakan pendekatan proses manajemen pemerintah dengan tahapan proses sebagai berikut:  Proses Kebijakan  Proses Perencanaan  Proses Penganggaran  Proses Pelaksanaan Anggaran/Kegiatan  Proses Penatausahaan  Proses Pelaporan  Proses Pemantauan  Tujuan dari pemetaan adalah dalam hal Policy Control, Program Control, Budget Control, Service Control 2Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

3 Fokus Pemetaan  Fokus pemetaan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang perlu dikendalikan pada setiap proses manajemen.  Pada setiap proses kegiatan yang perlu dikendalikan tersebut akan dikaitkan dengan unsur dan sub unsur pengendalian intern yang belum terbangun yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan atas peraturan.  Prioritas pengembangan infrastruktur SPIP akan dikaitkan dengan unsur dan sub unsur yang berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan yang perlu dikendalikan tersebut 3Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

4 Metodologi Pemetaan  Mengidentifikasi kegiatan yang perlu dikendalikan dalam setiap proses manajemen yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah  Mengidentifkasi risiko potensial yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan yang perlu dikendalikan dalam setiap proses manajemen yang dijalankan  Setiap risiko potensial yang teridentifikasi dikonfirmasikan kepada pelaksana kegiatan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan kegiatan yang perlu dikendalikan tersebut  Menetapkan penyebab terjadinya risiko dikaitkan dengan unsur dan sub unsur SPIP dengan menggunakan 40 parameter (dalam Perka 853) atau 87 Parameter (dalam Perka 500) 4Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

5 Work Process 5

6 Control Process vs Work Process 6 Work Process Control Processes

7 Control Environment vs Control Process vs Work Process 7 Work Process Control Processes Control Environment

8 Work Process  Proses Kebijakan  Kepala Daerah dan Sekda  Proses Perencanaan  Proses Penganggaran  Proses Pelaksanaan  Proses Penatausahaan  Proses Pelaporan  Proses Pemantauan 8 SKPD

9 Control Process vs Work Process  Proses Perencanaan  Proses Penganggaran  Proses Pelaksanaan  Proses Penatausahaan  Proses Pelaporan  Proses Pemantauan 9 Risik o Control Act. Infokom Monitoring

10 Control Environment  Proses Perencanaan  Proses Penganggaran  Proses Pelaksanaan  Proses Penatausahaan  Proses Pelaporan  Proses Pemantauan 10 Risiko Control Act. Infokom Monitoring Integritas & Etika Kompetensi Condu cive Leader ship Pendele gasian SOTK Pembi- naan SDM Hubungan Kerja APIP Efektif

11 Tahapan Pemetaan  Tentukan Proses Manajemen mana yang akan dipetakan  Identifikasi kegiatan utama dalam proses tersebut yang akan dilakukan pemetaan  Identifikasi proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD pada setiap kegiatan utamanya  Identifikasi risiko yang berkaitan dengan setiap proses pelaksanaan kegiatan  Identifikasi pengendalian yang ada untuk detiap proses kegiatan  Identifikasi apakah masih terdapat sisa risiko setelah dilaksanakan pengendalian  Identifikasi penyebab masih terdapatnya sisa risiko untuk setiap unsur dan sub unsur yang berkaitan  Identifikasi infrastruktur yang diperlukan untuk mengendalian sisa risiko tersebut Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY11

12 Identifikasi Kegiatan Yang Harus Dikendalikan  Penentuan Kegiatan  Tujuan dari Kegiatan  Penentuan Proses Yang Harus Dikendalikan Dalam Suatu Kegiatan 12

13 Penentuan Kegiatan  Kegiatan adalah kegiatan utama yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada tahun anggaran tertentu, biasanya terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L atau SKPD, atau Tugas Pokok dan Fungsi yang memang sudah menjadi tanggungjawabnya instansi pemerintah walaupun tidak terdapat dalam RKA.  Contoh:  Kegiatan Rekrutmen Pegawai  Kegiatan Penyuluhan Petani Tambak  Kegiatan Imunisasi Balita  Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah  Kegiatan Penyelenggaraan Diklat SPIP  Kegiatan Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai  Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD 13

14 Penentuan Tujuan Kegiatan  Tujuan Kegiatan adalah apa yang akan dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan utama yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada tahun anggaran tertentu atau Indikator Outcome dari suatu kegiatan, biasanya terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L atau SKPD.  Contoh:  Jumlah penerimaan Pegawai yang berkualitas sesuai dengan Standar Kompetensi yang dipersyaratkan  Persentase Petani Tambak yang memahami pengelolaan ikan tambak  Persentase peningkatan kesehatan Balita  Persentase Peraturan Daerah yang terselesaikan  Persentase pegawai yang telah memahami SPIP  Persentase Pegawai yang Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai tepat waktu  Ketepan waktu penetapan Renstra SKPD 14

15 Penentuan Proses Yang Harus Dikendalikan  Proses yang harus dikendalikan adalah suatu urutan proses utama dalam menjalankan suatu pelaksanaan kegiatan utama, biasanya dapat dilihat dari standar operating procedure (SOP) yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau suatu langkah kerja baku yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.  Tataurutan prosesnya mulai dari Input, Proses, output dan delivery 15

16 Contoh: Kegiatan Pelayanan Laboratorium (RSUD) Pengisian Data Pasien Pengambila n sampel darah atau urin Labelisasi Sampel Pengujian/ analisis sampel uji Laporan hasil penujian/ analisis Distribusi Laporan 16

17 Contoh: Kegiatan Rekrutmen Pegawai (BKD) Pengumum an Rekrutmen Pendaftaran calon pegawai Seleksi administrasi Pelaksanaan Ujian Penerimaan pegawai Distribusi pegawai Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Distribusi laporan 17

18 Contoh: Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Analisa Kebutuhan (isu) Rancangan Kegiatan (Program) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Hasil Laporan Hasil Penelitian dan Pengemban gan Distribusi laporan 18

19 Contoh: Kegiatan Pelayanan Gaji dan Tunjangan Pegawai Sinkronisasi Data dgn Subbag Kepegawaian Pengajuan SPP dan SPMU Gaji Pengajuan SPP dan SPMU tambahan kekurangan gaji dan tunjangan Pegawai Pencairan gaji, Tunjangan Pegawai dan Tambahan Kekurangan Gaji/ Tunjangan Pegawai Pertanggun gjawaban laporan gaji dan tunjangan pegwai Distribusi laporan 19

20 Contoh Kegiatan Yang Perlu DIkendalikan  Policy Control  Menyusun agenda kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD  Program Control  Menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  Menyusun berbagai data dan analisis berkaitan dengan penyusunan RKPD  Budget Control  Menyusun RAPBD  Menyusun DPA  Service Control  Pelayanan laboratorium di RSUD  Rekrutmen pegawai 20Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

21 Contoh Risiko Potensial Policy Control  Agenda kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tidak terdokumentasikan dengan baik  Substansi isi RPJMD tidak sesuai dengan agenda kebijakan umumnya  RPJMD tidak mengakomodir kerangka pengeluaran jangka menengah  Renstra tidak selaras dengan RPJMD  RPJMD tidak menyediakan ukuran pencapaian keberhasilan jangka manengah untuk seluruh tujuan, sasaran dan program  Renstra tidak menyediakan ukuran pencapaian keberhasilan jangka menengah untuk semua tujuan, sasaran dan program 21Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

22 Contoh Risiko Potensial Program Control  RKPD tidak mengakomodir kemampuan ril pengerahan sumber daya pemda  RKPD tidak selaras dengan RPJMD  Renja SKPD tidak mengakomodir kemampuan ril pengerahan sumber daya SKPD  Renja SKPD tidak selaras dengan RPJMD  RKPD tidak menyediakan ukuran pencapaian keberhasilan jangka pendek yang tepat untuk semua kegiatan  Renja tidak menyediakan ukuran pencapaian keberhasilan jangka pendek yang tepat untuk semua kegiatannya 22Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

23 Contoh Risiko Potensial Budget Control  RAPBD tidak mencerminkan kemampuan pemda untuk mengelola sumber daya secara berkesinambungan  DPA tidak disusun tepat waktu  RKA-SKPD tidak mencerminkan kemampuan SKPD untuk mengelola sumber daya secara berkesinambungan  Tapkin tidak selaras dengan DPA dan Renja  Tidak tersedia data yang memadai dan akurat untuk penyusunan Tapkin – SKPD  Penyimpangan dalam penyusunan kontrak atas pelaksanaan kegiatan  Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak atau prosedur pelaksanaan kegiatan 23Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

24 Contoh Risiko Potensial Service Control  Data pasien tidak valid  Kesalahan pengambilan sampel urin/darah pasien  Kesalahan labelisasi sampel urin/darah pasien  Keterlambatan penyerahan hasil analisis laboratorium  Kebocoran soal ujian PNS  Kecurangan peserta ujian  Kesalahan penilaian hasil ujian  Keterlambatan data presensi pegawai 24Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

25 Secara Umum Infrastruktur SPIP yg hrs dikembangkan  Penyusunan kode etik dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan integritas  Penyusunan standar kompetensi untuk setiap jenjang jabatan  Melaksanakan penilaian risiko  Penyusunan dan pengembangan berbagai standard operating procedure yang dikaitkan dengan hasil penilaian risikonya  Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terpisah atas efektivitas sistem pengendalian intern yang dijalankan 25Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY

26 Contoh Hasil Pemetaan Level Manajemen Kegiatan Utama Tujuan Kegiatan Proses Yg Hrs Dikendalikan Risiko Potensial (1)(2)(3)(4)(5) Middle Management Rekrutmen Pegawai Diperolehnya pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi yang dipersyaratkan Pelaksanaan Ujian Seleksi Pegawai 1. Kesalahan materi ujian 2. Kerusakan soal ujian 3. Kebocoran soal ujian 4. Kecurangan pelaksanaan ujian 5. Kesalahan penilaian hasil ujian 6. Kesalahan pengumuman hasil ujian Proses Manajemen: Pelaksanaan Kegiatan Unit Organisasi: Sekretaris Jenderal

27 Contoh Hasil Pemetaan Risiko PotensialPenyebab RisikoDampak RisikoProba bilitas DampakPxDLevel Risiko (5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) 1. Kesalahan materi ujian Tidak adanya pedoman materi ujian Rendahnya kinerja organisai 236Moderat 2. Kerusakan soal ujian Kualitas kertas ujian yang rendah Rendahnya kinerja organisai 248Moderat 3. Kebocoran soal ujian Tidak adanya prosedur pengawasan distribusi soal ujian Tuntutan hukum, dan turunya reputasi organisasi 155Moderat 4. Kecurangan pelaksanaan ujian Rendahnya integritas pengawas ujian Turunnya reputasi organisasi 3412Tinggi 5. Kesalahan penilaian hasil ujian Rendahnya kompetensi SDM yang melakukan penilaian Turunnya reputasi organisasi 3515Ekstrem 6. Kesalahan pengumuman hasil ujian Rendahnya integritas SDM Turunnya reputasi organisasi 133Rendah Proses Manajemen: Pelaksanaan Kegiatan Unit Organisasi: Sekretaris Jenderal

28 PETA RISIKO MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5 Dampak DeskripsiProbabilitas Likelihood Tidak signifikan KecilMediumBesarKatastropik Hampir pasti90%5 Kemungkinan besar70%4 Mungkin50%3 Risiko 4Risiko 5 Kemungkinan kecil30%2 Risiko 1Risiko 2 Sangat jarang10%1 Risiko 6Risiko 3 DeskripsiLevelRisiko Nomor Ekstrim55 Tinggi44 Moderat31,2,3 Rendah26 Sangat Rendah10 RATING/STATUS:

29 Contoh Hasil Pemetaan Risiko PotensialPenyebab RisikoPengendalian yang ada Sisa RisikoRespon Risiko (5)(6)(12)(13)(14) 1. Kesalahan materi ujian Tidak adanya pedoman materi ujian Supervisi atasan langsung Masih terjadi kesalahan materi ujian Mitigasi 2. Kerusakan soal ujian Kualitas kertas ujian yang rendah Pemisahan fungsiMasih terjadi kerusakan soal ujian Mitigasi 3. Kebocoran soal ujian Tidak adanya prosedur pengawasan distribusi soal ujian Pemisahan fungsi dan supervisi atasan langsung Masih adanya kemungkinan terjadi kebocoran soal ujian Dibagi 4. Kecurangan pelaksanaan ujian Rendahnya integritas pengawas ujian Pengawasan saat ujian Masih adanya kemungkinan terjadi kecurangan Dibagi 5. Kesalahan penilaian hasil ujian Rendahnya kompetensi SDM yang melakukan penilaian Supervisi atasan langsung Masih terjadi kesalahan penilaian hasil ujian Mitigasi 6. Kesalahan pengumuman hasil ujian Rendahnya integritas SDM Supervisi atasan langsung Masih adanya kemungkinan terjadi kesalahan pengumuman Diterima Proses Manajemen: Pelaksanaan Kegiatan Unit Organisasi: Sekretaris Jenderal

30 Contoh Hasil Pemetaan Risiko Potensial ResponUnsur SPIPSub Unsur SPIPInfrastruktur yg Diperlukan Risk Owner (5)(14)(15)(16)(17)(18) 1. Kesalahan materi ujian MitigasiAktivitas Pengendalian Akuntabilitas thd SD & pencatatannya Penyusunan pedoman penyusunan materi ujian Kabiro Kepegawaian 2. Kerusakan soal ujian MitigasiAktivitas Pengendalian Akuntabilitas thd SD & pencatatannya SOP atas pembuatan soal ujian Kabiro Kepegawaian 3. Kebocoran soal ujian DibagiAktivitas Pengendalian Pembatasan akses thd SD & pencttnnya SOP atas pendistribusian soal Kabiro Kepegawaian 4. Kecurangan pelaksanaan ujian DibagiLingkungan Pengendalian Integritas & Nilai Etika, Komitmen thd kompetensi Kode Etik, Standar kompetensi Pegawai Kabiro Kepegawaian 5. Kesalahan penilaian hasil ujian MitigasiLingkungan Pengendalian Komitmen thd kompetensi Standar Kompetensi Pegawai Kabiro Kepegawaian 6. Kesalahan pengumuman hasil ujian DiterimaLingkungan Pengendalian Integritas & Nilai Etika, Akuntabilitas thd SD & Pencatatannya Kode Etik, SOP pengumuman hasil ujian Kabiro Kepegawaian Proses Manajemen: Pelaksanaan Kegiatan Unit Organisasi: Sekretaris Jenderal

31 Sekian, Terima Kasih 31Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY


Download ppt "Perwakilan BPKP Provinsi DIY 1Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google