Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OPTIMALISASI PERAN PEJABAT HUMAS DLM MEMEBENTUK OPINI PUBLIK YG POSITIF TERHADAP ISU-ISU YANG SEDANG BERKEMBANG KEMLU, BOGOR, 2 Juli 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OPTIMALISASI PERAN PEJABAT HUMAS DLM MEMEBENTUK OPINI PUBLIK YG POSITIF TERHADAP ISU-ISU YANG SEDANG BERKEMBANG KEMLU, BOGOR, 2 Juli 2012."— Transcript presentasi:

1 OPTIMALISASI PERAN PEJABAT HUMAS DLM MEMEBENTUK OPINI PUBLIK YG POSITIF TERHADAP ISU-ISU YANG SEDANG BERKEMBANG KEMLU, BOGOR, 2 Juli 2012

2 A popular government without popular information or the means of acquiring it, is but a prologue to a farce, or a tragedy, or perhaps both. James Madison James Madison

3 PUBLIC RELATIONS Work programme Internal PR Corporate culture Productivity Product image Corporate image Eksternal PR Objectives  Good image  Good will  Mutual understanding  Mutual confidence  Mutual apreciation  tolerance III II I  Membina hub kedalam  Corporate culture  Motivasi  Reward  Disiplin  Profesional  Etos kerja  Pelayanan prima &  profesional  Corporate image &  Identity  PR campaign program

4 1.SPECIFIC : WHO, SAYS WHAT, TO WHOM, IN WHICH CHANNEL, AND WITH WHAT EFFECT 2.PROGRAM YG DILAKUKAN TERUKUR, KAPAN, TARGET, FREKUENSI ( OUT-PUT) 3.CAPAINNYA JELAS 4.TERJANGKAU DARI ASPEK ALOKASI, SASARAN, SDM, SARANA DAN PRASARANA 5.ADA LIMIT WAKTU, TIDAK “HIT & RUN “, SETIAP TAHUN DILAKSANAKAN… SMART SMART : 1.SPECIFIC 2.MEASURABLE 3.ACHIEVABLE 4.REACHABLE 5.TIME BONDING PERENCANAAN TINDAK KOMUNIKASI PR :

5 INFORMASI  INFORMASI ADALAH SEGALA SESUATU YG DPT MENGURANGI JUMLAH ALTERNATIF DLM. MEMECAHKAN SUATU PERMASALAHAN  MENGURANGI KETIDAK PASTIAN / KETIDAK JELASAN  DENGAN DEMIKIAN INFORMASI DPT. MENJELASKAN PERISTIWA YG MENYANGKUT BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MANUSIA : SOSIAL, POLITIK, EKONOMI, HUKUM, BUDAYA, AGAMA, IPTEK  MENJADI KEBUTUHAN EKSISTENSIAL MANUSIA.  JANGKAUAN DAN DAMPAK YG DITIMBULKAN : * NASIONAL. * REGIONAL * LOKAL * INTERNASIONAL KOGNITIF – AFEKTIF – PERILAKU ( POSITIF – NEGATIF – EMPATI – ANTIPATI – PROVOKATIF – MOTIVATIF – PENCERAHAN –DSB )

6

7

8 Opini yg terbangun saat ini?: 1.ANOMALI SITUASIONAL (KESEMRAWUTAN SOSIAL, HUKUM, EKONOMI, POLITIK, DSB ) : a.MENINGKATNYA ANGKA TINDAK PIDANA. b.MENINGKATNYA TINDAKAN BRUTAL, PELANGGARAN HAM, BAIK OLEH APARAT MAUPUN MASYARAKAT SENDIRI c.SUBURNYA BUDAYA AMOK 2.MUNCULNYA SIKAP PRASANGKA DAN STEREOTIP, DEMO HAMPIR SETIAP HARI 3.KENDURNYA RASA TOLERANSI 4.KEGAMANGAN SEMUA PIHAK DALAM MENYIKAPI TERJADINYA PEMBIASAN NORMA SOSIAL, ETIKA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA 5.PENGARUH GLOBALISASI DAN KEMAJUAN TIK 6.PENGARUH BUDAYA LUAR/ASING ( 7 F : FILM, FASHION, FOOD, FUND, FAITH, FRICTION, AND FITNAH). 7.KONFLIK DAN GANGGUAN KEAMANAN YG MASIH SERING TERJADI SEJAK 1998/1999 – KINI 8.PENGARUH MEDIA MASSA DAN MEDIA BARU DI INDONESIA HUMAS KEMANA NIH ???

9 KREDO : POLITICS IS ABOUT IMAGE – AND THE IMAGE IS REALITY. A.POLITIK ADALAH MASALAH CITRA. B. DEWASA INI, CITRA BURUK PEMERINTAH DIPERCAYA SEBAGAI KENYATAAN OLEH PUBLIK MEMBANGUN CITRA YANG BAIK JAUH LEBIH BAIK DARIPADA MEMPERBAIKI CITRA YANG BURUK UNTUK MENJADI BAIK CITRA PEMERINTAH TELL THE THRUTH BUt NOT ALL THE THRUTH,berdasar pedoman ttg: Opini publik-hak jawab-lobi-manajement event-CSR-manaj. Citra

10 1.PENDAPAT UMUM TIDAK DAPAT DILEPASKAN DARI KONSEP KEBEBASAN PERS. 2.KEBEBASAN PERS DALAM SUATU MASYARAKAT NEGARA MERUPAKAN DIMENSI HAK AZASI MANUSIA BAGI WARGA. 3.MEMILIKI DUA WAJAH, DI SATU SISI ADA PERS BEBAS, DAN SISI LAINNYA ADA KEBEBASAN MEMBENTUK PENDAPAT DALAM KAITAN KEHIDUPAN DI RUANG PUBLIK PENDAPAT UMUM & POTENSINYA

11 4.PENDAPAT UMUM MERUPAKAN FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA SISTEM PENENTUAN KEBIJAKAN NASIONAL. 5.PENDAPAT UMUM MERUPAKAN SALAH SATU KEKUATAN SOSIAL YANG PERLU DIPERHITUNGKAN. 6.PENDAPAT UMUM BERPENGARUH TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK DAN SISTEM POLITIK, 7.SERTA MEMPENGARUHI BERLANGSUNGNYA PROSES SOSIAL. 8.SEBAGAI RESPON PRO DAN KONTRA WARGA MASYARAKAT TERHADAP MASALAH PUBLIK YANG BERSIFAT AKTUAL. 9.POSISI PRO – KONTRA INI, SUATU ISU MENJADI BERSIFAT KONTROVERSIAL. 10.WARGA MASYARAKAT YANG TERBIASA DALAM KESERAGAMAN TAMPAKNYA BELUM SIAP MENGHADAPI KONTROVERSIAL

12 1.KONTROVERSI DALAM KEHIDUPAN PUBLIK MERUPAKAN DASAR BAGI TERBENTUKNYA PENDAPAT UMUM SECARA RASIONAL 2.DINAMIKA DARI SIKAP DAN PENDAPAT YG BERSIFAT PRO DAN KONTRA TSB. SEBAGAI PROSES KEHIDUPAN PUBLIK, 3.DIIKUTI DENGAN PROSES NEGOSIASI SOSIAL SAMPAI AKHIRNYA TIBA PADA TITIK KONSENSUS SOSIAL PRO - KONTRA SAMPAI KONSESNSUS SOSIAL

13 4.DISINILAH POSISI MEDIA JURNALISME MENGAMBIL TEMPAT SEBAGAI ZONA NETRAL DALAM PROSES INTERAKSI SOSIAL SEHINGGA TERCAPAI KONSENSUS SOSIAL. 5.KONSENSUS SOSIAL MERUPAKAN PENERIMAAN ATAS DASAS AKAL SEHAT (COMMON SENSE) DAN RASIONALITAS ATAS POSISI SUATU ISU PUBLIK; DAN 6.KONSENSUS SOSIAL INILAH KEMUDIAN YANG MENJADI DASAR BAGI KEBIJAKAN PUBLIK/NEGARA (PUBLIC POLICY), BAIK BERUPA KEPUTUSAN MAUPUN TINDAKAN - TINDAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM MELAYANI WARGA MASYARAKAT, YANG DITERIMA ATAS BASIS AKAL SEHAT DAN RASIONALITAS PULA. LANJUTAN………….

14 PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM OLEH HUMAS PEMERINTAH 1.PENDAPAT UMUM bersifat laten, hanya dengan metode jajak pendapat (public opinion polling) suatu opini dalam masyarakat akan menjadi manifes. 2.Jajak pendapat dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang sikap dan orientasi khalayak terhadap masalah tertentu, yang diwujudkan secara eksplisit dalam pendapatnya. 3.Pengukuran pendapat khalayak biasanya dilaksanakan oleh lembaga survai yang khusus mendeteksi secara berkala pendapat khalayak, atau 4.Oleh suratkabar yang ingin memberitakan konstelasi masyarakat pada masa tertentu dalam menghadapi masalah tertentu

15 1.MONITORING ISU PUBLIK YANG DILAKSANAKAN SETIAP HARI 2.MONITORING DAN ANALISIS KONTEN MEDIA (CETAK- ELEKTRONIK - MEDIA BARU/FB/TWITER – MEDIA ONLINE ); 3.MEMANTAU KELOMPOK DISKUSI, RUANG CHATTING, DAN SITUS 4.FORUM DISKUSI DAN DIALOG INTERAKTIF UNTUK MENYERAP OPINI PUBLIK TENTANG PERMASALAHAN NASIONAL YANG AKTUAL 5.JAJAK PENDAPAT ISU AKTUAL YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT TATA KERJA PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM

16 MONITORING & ANALISIS ISU PUBLIK YANG DILAKSANAKAN SETIAP HARI : a.MONITORING DAN TELAAHAN MEDIA (LOKAL- NASIONAL-INTERNASIONAL); b.ANALISIS ISI BERDASARKAN PEMBIDANGAN (POLHUKAMEKSOSBUD) DAN KATEGORI MEDIA c.PEMBAHASAN INTERNAL ( FGD ) MENETAPKAN PRIORITAS PERMASALAHAN d.PENETAPAN PERMASALAHAN UTAMA e.PENETAPAN STRATEGI PENGEMASAN MEKANISME PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM

17 PERMASALAHAN PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM 1.SIAPA YANG MENGELOLA PU : •HUMAS SEKTORAL/SENDIRI-SENDIRI •KOORDINASI 2.APA YANG DILAKUKAN: •MEMBUAT ISUE •MENANGGAPI ISUE •MEMBIARKAN ISUE 3.BAGAIMANA CARA MELAKUKANNYA: •MELAKUKAN MONITORING ISUE •MONITORING & ANALISIS KONTEN MEDIA •DIALOG/SEMINAR/PANEL •JAJAK PENDAPAT 4.DAMPAK APA YANG INGIN DIPEROLEH

18 MEDIA NEGARA CIVIL SOCIETY MARKET SEBAIKNYA MEDIA MENJALANKAN PERARANNYA UNTUK TIGA KEPENTINGAN SECARA SEIMBANG. DI INDONESIA PERNAH MENGALAMI BAHWA NEGARA SEBAGAI KEKUATAN DOMINAN. BAGAIMANA SEKARANG ? PERAN MEDIA ? MEDIA : 1.TELEVISI 2.RADIO 3.SURAT KABAR 4.MEDIA ON-LINE (wblog,friedster,flickr, fb, twiter dsb) • PENGGUNA INTERNET 53 JUTA • FB NO. 2 DUNIA • TWITTER NO 5 DUNIA • 17 JUTA OPLAH MEDIA CETAK • 11 TV NAS, 280 TV SWASTA/LOKAL • 3000 RADIO • 420 JUTA HALAMAN PORNO

19 WILAYAH MASYARAKAT SIPIL WILAYAH NEGARA REGULASI NORMA/NILAI/ ETIKA / BUDAYA/STAND AR PERILAKU OUTPUT : TV, RADIO, SK, MEDIA ONLINE INSTITUSI/ KORPORASI/MEDI A MASSA WARGA SBG SUBYEK DAN OBYEK (PENCIPTA & PENGGUNA) WILAYAH PASAR MEDIA LITERASI SHARED VALUES INDUSTRI/ KAPITALISASI MEDIA MASSA AGENDA SETTING KEBIJAKAN AGENDA SETTING MEDIA AGENDA SETTING PUBLIK KODE ETIK JURNALISTIK/PENYIARAN

20 DASAR PEMIKIRANNYA ADALAH : 1.DIANTARA BERBAGAI TOPIK YANG DIMUAT MEDIA MASSA, TOPIK YANG MENDAPAT LEBIH BANYAK PERHATIAN DARI MEDIA MASSA AKAN MENJADI LEBIH AKRAB BAGI AUDIENNYA DAN AKAN DIANGGAP PENTING DALAM SUATU PERIODE WAKTU TERTENTU 2.BAGI TOPIK YANG KURANG MENDAPAT PERHATIAN MEDIA, AKAN TERJADI SEBALIKNYA AGENDA SETTING

21 AGENDA SETTING MENGENAL TIGA AGENDA : 1.AGENDA MEDIA, 2.AGENDA PUBLIK, DAN 3.AGENDA KEBIJAKAN. 4.MASING-MASING AGENDA SALING MEMPENGARUHI, KHUSUSNYA ANTARA AGENDA KEBIJAKAN DAN AGENDA MEDIA. 5.PEMERINTAH BERUPAYA MENGEDEPANKAN AGENDA KEBIJAKAN MELALUI MEDIA AGAR SAMPAI KE PUBLIK, SEMENTARA MEDIA MELALUI PEMBERITAANNYA BERUPAYA MENDESAKAN AGENDANYA KEPADA PEMERINTAH GUNA MEMPENGARUHI DAN ATAU MENGUBAH KEBIJAKANNYA YANG SESUAI DENGAN ASPIRASI PUBLIK (AGENDA PUBLIK )

22 ADALAH PROSES DIMANA MEDIA BERFOKUS PADA SEBAGIAN ISU DAN TIDAK PERDULI PADA ISU LAINNYA. ISU-ISU YG MENONJOL MISALNYA MEDIA MASSA SERING & TERUS MENERUS MENGANGKAT MASALAH TERKAIT DGN : KERUSUHAN, FRIKSI2 SOSIAL, TAWURAN ANTAR WARGA, PEREBUTAN LAHAN, KEAMANAN, KORUPSI, PELAYANAN PUBLIK, MASALAH TKI/TKW, KECURANGAN PILKADA, KEMISKINAN, KESEHATAN, GEMPA, DSB. MAKA PUBLIK AKAN MENGANGGAP PENTING TTG APA YG TELAH MENJADI FOKUS PEMBERITAAN MEDIA MASSA TTG HAL TSB. PRIMING :

23  BAHWA MEDIA MASSA MENYARING BERITA, ARTIKEL, ATAU TULISAN YG AKAN DISIARKANNYA. SECARA SELEKTIF, “GATEKEEPERS” SEPERTI PENYUNTING, REDAKSI, BAHKAN WARTAWAN SENDIRI MENENTUKAN MANA YG PANTAS DIBERITAKAN DAN MANA YG HARUS DISEMBUNYIKAN.  SETIAP KEJADIAN ATAU ISU DIBERI BOBOT TERTENTU DGN PANJANG PENYAJIAN ( RUANG DLM. SURAT KABAR, WAKTU DLM TELEVISI DAN RADIO ) DAN CARA PENONJOLAN ( UKURAN JUDUL, LETAK PADA SURAT KABAR, FREKUENSI PEMUATAN, POSISI DLM SURAT KABAR ). TEORI AGENDA SETTING DIMULAI DGN SUATU ASUMSI :

24 1.MEDIA MASSA MENAMPILKAN BERITA “A” SEBAGAI BERITA UTAMA, 2.HAMPIR SEMUA MEDIA MASSA MEMBERITAKANNYA DI HALAMAN UTAMA. 3.BERITA-BERITA “A” INI TIDAK SAJA DIMUAT DALAM SEHARI SAJA TETAPI SECARA TERUS MENERUS DIBERITAKAN; 4.ULASAN-ULASAN TTG “A” TERUS DILAKUKAN 5.PENEMPATAN BERITA “A” DI HALAMAN UTAMA, BERARTI DIANGGAP PENTING OLEH MEDIA MASSA – AKAN MEMPENGARUHI AUDIENS 6.AUDIENS MENGANGGAP PENTING BERITA DAN ULASAN TENTANG “A” 7.PEMBERITAAN DAN ULASAN MEDIA MASSA TERSEBUT KEMUDIAN DAPAT MEMBENTUK PENDAPAT UMUM. CONTOH………………

25 DI NEGARA-NEGARA DEMOKRATIS MAJU, KOMUNIKASI POLITIK ADALAH KENISCAYAAN. TIM KOMUNIKASI POLITIK PERDANA MENTERI INGGRIS, TONY BLAIR, MISALNYA, MEMILIKI TIM KOMUNIKASI POLITIK YANG TIDAK SEKADAR MENJADI JURU BICARA, BAHKAN BERPERAN SEBAGAI APA YANG DIKENAL DENGAN '' SPIN DOCTOR '' (AHLI MEMBANGUN CITRA LEWAT MEDIA). TIM INILAH YANG MERUMUSKAN TOPIK APA YANG HARUS DIKOMENTARI, BAGAIMANA MENGOMENTARINYA, BAHKAN SAMPAI PADA PEMILIHAN TEMPAT DAN WAKTU YANG TEPAT UNTUK MENYAMPAIKANNYA. TIM KOMUNIKASI

26 PERAN YG DIHARAPKAN:  MENSINERJIKAN POTENSI-POTENSI KEHUMASAN SECARA INTERNAL DAN EKSTERNAL;  MELAKUKAN AKTIVITAS KEHUMASAN YG DIARAHKAN UTK MEMBANGUN KEMBALI OPINI POSITIF PEMERINTAH (MEMBENTUK-MEPERTAHANKAN- MEREDIFINISIKAN);  MELAKUKAN DISEMINASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN FASILITASI LAYANAN INFORMASI, SERTA MELAKSANAKAN FUNGSI SEBAGAI “ IMAGE BUILDING INSTITUTION ”.

27 KONTRIBUSI YG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH HUMAS :  MELAKUKAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MEMBANGUN KESAMAAN PERSEPSI MASYARAKAT;  MEMBANGUN CITRA POSITIF DAN SEMANGAT KOHESIVITAS SOSIAL MASY.  MEMBANGUN JEJARING ATAU “LINK-FUNCTION” DARI SELURUH POTENSI KEHUMASAN PEMERINTAH ( PUSAT DAN DAERAH ).  MENDISEMINASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR (NASIONAL – REGIONAL DAN LOKAL ), MELALUI SIMPUL-SIMPUL INFORMASI YG BERADA DI SATKER KEHUMASAN PEMERINTAH.  MENJAGA KONTINYUITAS SEBARAN INFORMASI POSITIF, MELAKUKAN PRA-CONDITIONING DAN MENETRALISIR INFORMASI YG ANOMALI DAN NEGATIF.  MEMBUAT AGENDA SETTING KEBIJAKAN, DLM RANGKA MEMBERIKAN INFORMASI ALTERNATIF ( AGENDA SETTING MEDIA – AGENDA SETTING PUBLIK).

28 MELALUI STRATEGI KOMUNIKASI PR. DISEMINASI INFORMASI KEBIJAKAN PEMERINTAH OLEH HUMAS KEBIJAKAN PEMERINTAH Upaya yg perlu dilakukan

29 FAKTOR-FAKTOR YG BERPENGARUH : 1.TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT/LEGITIMASI; 2.KUALITAS SDM 3.BUDAYA KERJA 4.IMPLEMENTASI REGULASI/UU-KIP 5.KOMITMEN PIMPINAN; 6.OTONOMI DAERAH; 7.POLA REKRUITMENT 8.PEMANFAATAN KEMAJUAN TIK/PR-TOOLS Perlu adanya R & D • PENGGUNA INTERNET 53 JUTA • FB NO. 2 DUNIA • TWITTER NO 5 DUNIA • 17 JUTA OPLAH MEDIA CETAK • 11 TV NAS, 280 TV SWASTA/LOKAL • 3000 RADIO • 420 JUTA HALAMAN PORNO

30 UPAYA YG PERLU DILAKUKAN OLEH HUMAS PEMERINTAH, ANTARA LAIN ADALAH : 1. MENINGKATKAN PELANCARAN ARUS INFORMASI DARI PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT ATAU SEBALIKNYA, 2. MENINGKATKAN SINERGITAS DAN KOORDINASI DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI TTG KEBIJAKAN PEMERINTAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN MASYARAKAT, 3. MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, DLM RANGKA IMPLEMENTASI UU ttg KIP; 4. MEMBANGUN PENDAPAT UMUM YG POSITIF 5. MEMANFAATKAN SECARA OPTIMAL “PR – TOOLS” DI MASING-MASING SEKTOR/SATUAN KERJA DI PUSAT DAN DAERAH

31 MEDIA PR ( PUBLIC RELATIONS TOOLS) 1.Publisitas melalui berbagai media, dan Media Relations ( press release, press conference, press tour, press party, press receptions, media gathering) 2.Psa (Public Service announcement/advert) 3.Newsletters 4.Mengaktualisasikan Speaker Bureau (biro khusus juru bicara) 5.Memanfaatkan Lobbying (negosiasi dgn pihak-pihak terkait) 6.Menyelenggarakan Special Events ( open house atau Institution visit, fund-raisers, pameran/shows, contest, seminar) 7.Charitable Contributions (kegiatan amal membantu masyarakat) 8.Thankyou notes and letters (ucapan terimakasih) 9.Audio-visual instrument (misal membuat company profile) 10.Sponsorships (menjadi sponsor berbagai event di masyarakat) 11.Letters of denial (surat klarifikasi/HAK JAWAB atas sebuah informasi yg tidak benar yg disampaikan ke media)

32 Corporate Identity materials Resunsi & update kontenWeb site Resunat Materi tercetak (publikasi & pidato) Resunatdis Press Release/news Hubleb/hubnil /hubmed Aktivitas pelayanan publik Monev aktivitas nformas & kehumasan i Special events Resunat bahan- publikasi audio-video Resunatlak penelitian humas AKTIVITAS HUMAS, SESUAI DGN STANDART MINIMAAL SARANA/PRASARANA PEJABATHUMAS

33 STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAH MEDIA PUBLISITAS HUMAS PEMERINTAH INTERNAL DAN EKSTERNAL PR : KARYAWAN, MASYARAKAT UMUM, KELOMPOK-KELOMPOK STRATEGIS (ORMAS, TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, DAN PEMUDA; PELAJAR, MAHASISWA, MEDIA MASSA, ORPOL ORGANISASI PROFESI, DUNIA USAHA, BUMN/BUMD SUPRASTRUKTUR – INFRASTRUKTUR DAN INFOSTRUKTUR

34 OPTIMALISASI KELEMBAGAAN HUMAS PEMERINTAH MELALUI PENGEMBANGAN : 1.SUPRASTRUKTUR ( TERKAIT DGN LEGALITAS, LEGITIMASI, GOOD WILL PIMPINAN DAN SDM ) 2.INFRASTRUKTUR ( TERKAIT DGN SARANA DAN PRASARANA, SERTA PROGRAM KERJA) 3.INFOSTRUKTUR ( TERKAIT DGN STRUKTUR, MEKANISME DAN PENGEMASAN INFORMASI)

35 TATAP MUKA/ ANTARPERSONAL ELEKTRONIK PENERBITAN WEBSITE/ONLINE MEDIA LUAR RUANG AKSISIMBOLIK SOSIALISASI/ROADSHOW/ KOMUNIKASI PUBLIK/KESN.TRAD CERAMAH DISKUSI/FGD/BAKOHUMAS CONPERS/SIMULASI/ADVOKASI DIALOG/ ULASAN INTERAKTIF IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SPOT/RUNTEX/ADLIP SEWA KOLOM/ADVERTORIAL/ ARTIKEL/RUBRIK IKLAN LAYANAN MASYARAKAT HANDOUT/BHN TERCETAK BILBOARD/PAMERAN VIDEOTRON BALIHO/ SPANDUK BANNER, DLL MAILING LIST CHATTING/BLOGER/FB/ CITJUR/TWITTER ROLE PLAYING SOSIO DRAMA OPERASI SIMPATIK BANNER/SMS/CBS MEDIA CENTRE/MPLIK MEDIA

36 MEMBANGKITKAN SUKMA YANG TERLUKA KETIKA KITA SEMUA SULIT MENGEJA “ INDONESIA ” TERSEBAB KESALAHPAHAMAN, KETIDAK TAHUAN, ACUH, TAK MAU TAHU, DAN LUPA TUGAS DAN FUNGSI KITA PUN TAK TAHU PINTU JALAN KELUARNYA. ADALAH SUATU HARAPAN BESAR BAGI BANGSA KETIKA HUMAS BERKARYA DALAM SURYA YANG MEMANCAR DALAM INDONESIA-KU, INDONESIA-KITA YG SEJUK, MAJU DAN BERWIBAWA JAYALAH BANGSAKU, INDONESIA RAYA

37 TERIMAKASIH


Download ppt "OPTIMALISASI PERAN PEJABAT HUMAS DLM MEMEBENTUK OPINI PUBLIK YG POSITIF TERHADAP ISU-ISU YANG SEDANG BERKEMBANG KEMLU, BOGOR, 2 Juli 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google