Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Tentang E-Government Terutama Publikasi dan Dokumentasi Secara Online Oleh :

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Tentang E-Government Terutama Publikasi dan Dokumentasi Secara Online Oleh :"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Tentang E-Government Terutama Publikasi dan Dokumentasi Secara Online Oleh : H. Kudrat Dukalang, S.Ag.M.Pd Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara 1 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

2 Dasar Hukum UUD 45 pasal 28 F; UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Intruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government; KMA No. 396 Tahun 2002 Tentang Penetapan Situs (Website ) Departemen Agama; KMA No. 200 Tahun 2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenag. 2 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

3 Latar Belakang UUD 45 Pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 3 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

4 latar belakang… 1.Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis untuk mengembalikan kepentingan rakyat pada posisi sentral. 2.Setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Sehingga pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan berbagai pihak agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru. 4 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

5 latar belakang… 3.Apa yang dilaksanakan pemerintah tidak akan lepas dari pengamatan masyarakat internasional. Sehingga pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah. 4.Adanya kecenderungan global menuju era masyarakat informasi. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide karena tidak mampu memanfaatkan informasi. 5 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

6 latar belakang… 5.Dua modalitas tuntutan masyarakat : 1.Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. 2.Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. 6 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

7 latar belakang… 6.Kondisi pemerintah saat ini: 1.Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku yang tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis sehingga harus dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan pihak lain. 2.Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hirarkiyang panjang. Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa mendatang harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan. 7 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

8 latar belakang… 7.Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. 8 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

9 VISI & MISI, TUJUAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SULUT 9 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

10 VISI & MISI VISI “Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin”. MISI 1.Meningkatkan Kualitas Bimbingan Umat Beragama, 2.Meningkatkan Kualitas Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, 3.Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan, 4.Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 5.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas KKN. 10 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

11 Tujuan “ Mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin serta saling menghormati antar pemeluk agama untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ”. 11 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

12 Definisi E-Government Menurut Pemerintah Federal Amerika : “E-Government refers to the delivery of government information and services online through the Internet and other digital means.” Menurut Pemerintah Malaysia : "E-Government offers a collaborative and integrated environment not just for enhanced internal operations but more significantly for a heightened level of government services through a variety of electronic delivery channels thereby providing convenience to citizens and business.“ 12 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

13 definisi e-government Menurut Pemerintah Indonesia : “E-Government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.” 13 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

14 definisi e-government Menurut Prasojo dalam Bukunya State Reform in Indonesia, (2007) E-government, yang dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan dalam sektor publik (baik pusat maupun daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif telah menjadi bagian penting dalam usaha untuk membangun tata pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. 14 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

15 definisi e-government Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa E- Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. 15 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

16 Faktor2 Penentu E-Government Pentingnya e-government paling tidak disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu : (a) Komunikasi elektronik antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bagi keduanya bentuk baru untuk partisipasi dan interaksi; (b) Ruang cyber dalam pelayanan publik memudahkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik dari pelayanan yang berbelit- belit; dan (c) E-government dapat menawarkan juga informasi di tingkat lokal. 16 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

17 Tujuan & Manfaat E-Government Tujuan : Adapun tujuan dari dibangunnya E-Government itu adalah pembentukan jaringan dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Manfaat : Memperbaikai kualitas pelayanan pemerintah, terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi. 17 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

18 manfaat e-government Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka implementasi konsep Good corporate governance. Mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksai yang dikeluarkan pemerintah/stakeholders untuk keperluan aktifitas sehari-hari. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat merespon/menjawab berbagai tantangan permasalahan. 18 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

19 Ruang Lingkup E-Government Ruang lingkup dari penggunaan E-Government secara menyeluruh mencakup pada: 1. Government to Citizens (Pemerintah ke Masyarakat) Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Contoh : E-KTP 2. Government to Business (Pemerintah ke Pelaku Usaha) Contohnya pada proses perizinan pendirian usaha dan investasi, pengadaan lelang oleh pemerintah, dan kegiatan lain yang membutuhkan informasi secara online bagi pelaku usaha. 19 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

20 Lanjutan… 3.Government to Government (Pemerintah ke Pemerintah) Memperlancar kerjasama antar negara dengan dimudahkannya komunikasi, seperti kepentingan diplomasi, atau berbagai informasi yang dianggap penting oleh negara yang satu dan lainnya. 4.Government to Employees (Pemerintah ke Aparatnya) Interaksi antara pemerintah sebagai institusi dengan pegawainya; memungkinan optimalisasi manajemen SDM, permintaan perjalanan dinas, perubahan data individu pegawai. 20 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

21 PUBLIKASI & DOKUMENTASI 21 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

22 Definisi Publikasi Mempublikasikan adalah membuat konten yg diperuntukkan bagi publik atau umum. Sementara penggunaan yg lbh spesifik dapat bervariasi dimasing2 negara, biasanya diterapkan utk teks, gambar, atau konten audio visual lainnya di media apapun, termasuk kertas (seperti surat kabar, majalah, katalog, dll) atau bentuk penerbitan elektronik seperti situs, buku elektronik, CD, dan MP3. kata Publikasi berarti tindakan penerbitan, dan juga mengacu pada setiap salinan. (sumber: wikipedia.org) 22 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

23 definisi publikasi Definisi Publikasi hukum dan hak cipta "Publikasi" adalah sebuah istilah teknis dalam konteks hukum dan utama dalam hukum hak cipta. Seorang penulis umumnya adalah pemilik awal dari suatu hak cipta bagi pekerjaannya. Suatu hak cipta diberikan bagi penulis atas karyanya, dimana hal itu merupakan hak ekslusif yang diberikan untuk mempublikasikan hasil karyanya. 23 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

24 Lanjutan… Di Amerika Serikat publikasi didefinisikan sebagai: Distribusi salinan untuk masyarakat melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya, atau dengan sewa menyewa, atau meminjamkan. Penawaran untuk mendistribusikan salinan kepada sekelompok orang untuk tujuan distribusi lebih lanjut, kinerja publik, atau tampilan publik, merupakan suatu bentuk publikasi. Sebuah kinerja publik atau menampilkan suatu karya tidak dengan sendirinya dapat dikatakan suatu bentuk publikasi. Melakukan atau menampilkan karya "publik berarti- (1) melakukan atau menampilkannya ditempat terbuka untuk umum atau disetiap tempat dimana sejumlah besar orang diluar lingkaran normal dari suatu keluarga dan kenalan sosial, atau (2) mengirimkan atau berkomunikasi atau menampilkan kinerja ketempat yang ditetapkan oleh ayat (1) atau kepada publik, dengan perangkat atau proses, apakah anggota masyarakat mampu menerima kinerja atau penampilannnya ditempat yang sama atau ditempat terpisah, pada saat yang sama atau pada waktu yang berbeda. 24 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

25 Definisi Dokumentasi Dokumen adalah suatu catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam suatu masalah atau persoalan. Sedangkan dokumentasi adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting. 25 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

26 Lanjutan… Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Adapun definisi dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan. 26 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

27 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI SAAT INI SOLUSI PERMASALAHAN 27 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

28 Permasalahan Publikasi & Dokumentasi 1.Masih terbatasnya Admin Pengelola Website Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara di kabupaten/kota yang ada, termasuk di Lingkungan Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara (Bidang/Pembimbing/Pembimas) sehingga kadang tidak terpublikasinya suatu kegiatan yang sedang atau akan berlangsung karena terbentur dengan masalah SDM yang tersedia. 2.Minimnya Wawasan tentang teknik penulisan berita yang baik dan benar sesuai dengan EYD, teknik publikasi dan dokumentasi (Photografi, Jurnalistik, TIK, dll). 3.Minimnya Sarana dan Prasarana yang tersedia (PC Komputer, Laptop, Kamera, Jaringan Internet, Modem Internet, dll). 28 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

29 Permasalahan Publikasi & Dokumentasi 4.Masih kurangnya “kesadaran diri” dari masing-masing Satuan Kerja berkenaan dengan Publikasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan Pencitraan sehingga aktivitas suatu kegiatan maupun prestasi yang telah dicapai Satker tersebut tidak diketahui oleh publik. 5.Masih minimnya dana Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan. 6.Kondisi alam yang tidak memungkinkan di sebagian daerah sehingga Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Secara On line tidak dapat dilakukan. 29 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

30 Solusi Permasalahan 1.Membentuk Tim Pengelola Website Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dengan dasar SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. 2.Melaksanakan Bimtek/Workshop Pengelolaan Website Kementerian Agama Prov. Sulut. 3.Melaksanakan Bimtek/Workshop Pengelolaan Jurnalistik Kementerian Agama Prov. Sulut. 4.Melaksanakan Bimtek/Workshop Pengelolaan TIK Kementerian Agama Prov. Sulut. 5.Mengadakan penilaian kontributor terbaik Website Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. 6.Mengadakan lomba penulisan berita terbaik Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. 7.Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelola Website Kementerian Agama di Kabupaten Kota dan Madrasah Jajaran Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulut. 30 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

31 Solusi Permasalahan 8.Pengadaan perangkat pengolah data publikasi dan dokumentasi. 9.Pengadaan perangkat pengolah jaringan internet. 10.Melaksanakan Workshop Publikasi Kehumasan Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag. Provinsi Sulawesi Utara. 11.Melaksanakan Workshop Dokumentasi Kehumasan Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag. Provinsi Sulawesi Utara. 12.Membangun pencitraan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara melalui Iklan Layanan Masyarakat di media massa dan media elektronik. 13.Melakukan Evaluasi Kinerja pengelolaan jaringan koneksi internet dan layanan LPSE di Kabupaten Kota dan Madrasah Jajaran Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulut. 14.Melaksanakan Diseminasi Jaringan dan Open Source Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag. Provinsi Sulawesi Utara. 31 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

32 ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA 32 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

33 Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Arah Kebijakan sebagai berikut : 1.Peningkatan kualitas kehidupan beragama, yaitu untuk mewujudkan suatu kondisi keberagamaan masyarakat Sulawesi Utara yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan indikator sbb : a.Meningkatnya pemahaman dan perilaku keagamaan umat beragama yang seimbang, moderat dan inklusif. b.Meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan agama. c.Menurunnya aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatas namakan agama. 33 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

34 Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut d.Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika. e.Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa. f.Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmoni antar peradaban. g.Meningkatnya peran dan kualitas penyuluh agama. h.Terselenggaranya pelayanan administrasi keagamaan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional). 34 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

35 Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut 2.Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, yaitu untuk mewujudkan kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama sebagai pilar pembangunan kerukunan masyarakat Sulawesi Utara, dengan indikator sbb : a.Meningkatnya dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. b.Meningkatnya peran Provinsi Sulawesi Utara dalam dialog lintas agama di tingkat nasional. c.Meningkatnya harmoni intern dan antar umat beragama. d.Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap Kabupaten/Kota. e.Berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan multikultural, gender, dan HAM. f.Tersedianya program siaga dini pencegahan konflik umat beragama. g.Meningkatnya pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragana (FKUB) Sulut. 35 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

36 Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut 3.Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, yaitu untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing, serta mampu membentuk pribadi yang berakhlak mulia, dengan indikator sbb : a.Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini berbasis keagamaan yang bermutu (RA, BA, TA, TPA, TPQ, Sekolah Minggu (SM), PAUD, dan sejenisnya). b.Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pesantren Salafiyah Ula dan Pesantren Salafiyah Wustho yang bermutu. c.Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Aliyah (MA) dan SMTK yang bermutu. d.Terwujudnya Madrasah Aliyah bertaraf internasional di provinsi Sulawesi Utara. e.Meningkatnya mutu pengelolaan dan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah. 36 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

37 Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut f.Meningkatnya mutu pendidikan agama di Sekolah Umum ( SD, SMP, SMA/SMK, PASRAMAN dan sejenisnya. g.Meningkatnya profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. h.Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. i.Terwujudnya pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat. j.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 37 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

38 Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut 4.Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, yaitu untuk mewujudkan tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan ibadah haji, sehingga menghasilkan haji yang mabrur, dengan indikator sbb : a.Terwujudnya jemaah haji mandiri. b.Terwujudnya petugas profesional dan dedikatif. c.Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen pelayanan haji (SOP) pelayanan haji. d.Terwujudnya sistem informasi haji yang memadai. e.Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan haji. f.Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang haji. g.Tersedianya sarana pelayanan haji yang memadai. 38 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

39 Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut 5.Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang professional yang berdampak pada pelayanan prima pada masyarakat, dengan indikator sebagai berikut : a.Terwujudnya refromasi birokrasi dalam lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sulut. b.Terwujudnya laporan keuangan Kementerian Agama dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). c.Menurunya jumlah dan nilai temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal. d.Meningkatnya recovery, re-evaluasi, pemanfaatan, dan kualitas pengelolaan aset. e.Terbangunnya rintisan e-government dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan. 39 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

40 Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut f.Meningkatnya kualitas aparatur sumberdaya manusia melalui sistem rekrutmen, penempatan dan pembinaan yang profesional. g.Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien. h.Terbangunnya citra positif Kementerian Agama sebagai institusi Pemerintah yang bersih dan berwibawa. 40 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

41 Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut 6. Peningkatan kualitas pemberdayaan umat dan lembaga sosial keagamaan, yaitu untuk mewujudkan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan yang berdampak pada peningkatan kesejahteran masyarakat secara lahir dan batin, dengan indikator sbb : a.Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan. b.Menguatnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. c.Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejateraan umat beragama. d.Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan. 41 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

42 Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan arah dan kebijakan tersebut diatas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menetapkan strategi dengan melaksanakan sembilan (9) program sebagai prioritas yaitu : 1.Melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 2.Melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana dalam lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Sulut; 3.Melaksanakan program penyelenggaraan ibadah haji; 4.Melaksanakan program pendidikan Agama dan keagamaan; 5.Melaksanakan program bimbingan masyarakat Islam; 6.Melaksanakan program bimbingan masyarakat Kristen; 7.Melaksanakan program bimbingan masyarakat Katolik; 8.Melaksanakan program bimbingan masyarakat Hindu; 9.Melaksanakan program bimbingan masyarakat Buddha. 42 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013

43 TERIMA KASIH 43 Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun 2013


Download ppt "Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Tentang E-Government Terutama Publikasi dan Dokumentasi Secara Online Oleh :"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google