Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGHITUNGAN PPh TERUTANG DAN APLIKASI SPT TAHUNAN BAGI WP OP USAHAWAN PENGHITUNGAN PPh TERUTANG DAN APLIKASI SPT TAHUNAN BAGI WP OP USAHAWAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGHITUNGAN PPh TERUTANG DAN APLIKASI SPT TAHUNAN BAGI WP OP USAHAWAN PENGHITUNGAN PPh TERUTANG DAN APLIKASI SPT TAHUNAN BAGI WP OP USAHAWAN."— Transcript presentasi:

1 PENGHITUNGAN PPh TERUTANG DAN APLIKASI SPT TAHUNAN BAGI WP OP USAHAWAN PENGHITUNGAN PPh TERUTANG DAN APLIKASI SPT TAHUNAN BAGI WP OP USAHAWAN

2 Keluarga sebagai Subyek Pajak Orang Pribadi  Keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak yang belum dewasa (di bawah 18 thn)  merupakan satu-kesatuan ekonomis yang diwakili oleh kepala keluarga.  Perlakuan Perpajakan terhadap satu keluarga sama dengan perlakuan perpajakan terhadap satu Subjek Pajak  Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan syarat :  penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan  penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya  (Pasal 8 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008)

3 Penghasilan Suami-Isteri dikenai pajak secara terpisah.  Suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim ;  Dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan ;  Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

4  Penghasilan anak yang belum dewasa dari manapun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.  Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah  Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya Anak yang Belum Dewasa

5 Perbedaan Obyek Pajak OP DNOP LNBUT OP Dikenakan pajak atas penghasilan di RI atau di luar RI (world wide income) Dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di RI Dikenakan pajak atas Pengh. di RI dan Pengh. Pusat yg di distribusikan sbg penghasilan BUT Penghitungan PPh dengan tarif umum (psl 17 OP) basis neto Penghitungan PPh dengan tarif sepadan (psl 26) basis bruto Penghitungan PPh dengan tarif umum (psl 17 OP) basis neto Wajib SPTTidak Wajib SPTWajib SPT

6 HUBUNGAN KELUARGA 1 0 KE SAM PING 1 0 KE SAM PING IPAR WP 1 0 KE SAM PING 1 0 KE SAM PING 1 0 KE ATAS AYAH + IBU AYAH + IBU MERTUA WP MERTUA WP SAUDARA KANDUNG 1 0 KE BAWAH ANAK KANDUNG ANAK KANDUNG ANAK TIRI WP ANAK TIRI WP SEDARAHSEMENDA WP + ISTRI SEMENDA SEDARAH

7 Perhitungan PTKP mulai 1 Januari 2009 No.StatusKodeJumlah 1.WP Tidak Kawin + 0 TanggunganTK/ WP Tidak Kawin + 1 TanggunganTK/ WP Tidak Kawin + 2 TanggunganTK/ WP Tidak Kawin + 3 TanggunganTK/ WP Kawin + 0 TanggunganK/ WP Kawin + 1 TanggunganK/ WP Kawin + 2 TanggunganK/ WP Kawin + 3 TanggunganK/ WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 0 TanggunganK/I/ WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 1 TanggunganK/I/ WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 2 TanggunganK/I/ WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 3 TanggunganK/I/ Nb : s/d. 31 Desember 2012

8 PTKP URAIAN PTKP LAMAPTKP BARU Sd Mulai SETAHUNSEBULANSETAHUNSEBULAN (Rp) DIRI SENDIRI WP KAWIN ISTERI BEKERJA TANGGUNGAN MAKS. TANGGUNGAN K/3

9 9 TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a NOLapisan PenghasilanTarif 1. S.d Rp % 2. Di atas Rp s.d. Rp % 3. Di atas Rp s.d. Rp % 4. Di atas Rp s.d. Rp % 5. Di atas Rp % KETENTUAN BARU (Mulai ): KETENTUAN LAMA (sd ) : NO Lapisan PenghasilanTarif 1. 0 S.d. Rp % 2. Di atas Rp s.d. Rp % 3. Di atas Rp s.d. Rp % 4. Di atas Rp %

10 10 Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Pejabat Negara/PNS/TNI-POLRI PENGHASILAN BRUTO - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN YG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/TNI-POLRI DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKSIMAL Rp ,-/ THN ATAU Rp ,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/ DAERAH - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT PTKP TARIF ps.17 UU PPh DIKURANGI PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN TIDAK TERATUR DIPOTONG PPh Ps. 21 : 5% (Gol III), 15% (Gol IV) DARI PENGH. BRUTO (FINAL) KECUALI DIBAYARKAN KEPADA: PNS GOL. II/d KE BAWAH PEMBANTU LETNAN SATU (SEDERAJAT) KE BAWAH

11 11 PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP* PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh) PENERIMA PENSIUN TARIF PS.17 UU PPh DIKURANGI GAJI, TUNJANGAN TERKAIT DGN GAJI UANG PENSIUN BULANAN,TUNJANGAN PESERTA KEGIATAN DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp ,-/ THN ATAU Rp ,-/BLN (HANYA UTK PEGAWAI TETAP) - IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PTKP HONORARIUM, KOMISI DAN FEE** YG BERKESINAMBUNGAN DAN MEMENUHI SYARAT PUNYA NPWP & HANYA MENERIMA PENGHASILAN YG DARI 1 PEMBERI KERJA * YANG PENGHASILAN NYA DIBAYAR SECARA BULANAN * YANG PENGHASILAN NYA DIBAYAR SECARA BULANAN UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN ** YANG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN (JUMLAH KUMULATIF) ** YANG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN (JUMLAH KUMULATIF) HONORARIUM KOMISI DAN FEE YG TIDAK MAUPUN YG BERKESI- NAMBUNGAN 50% dari jumlah bruto dikurangi 50% dari jumlah bruto BUKAN PEGAWAI Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Non Pejabat Negara/PNS/TNI-POLRI

12 Norma Penghitungan Penghasilan Netto  Pedoman untuk menentukan penghasilan neto WP, karena wajib pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan.  Wajib Pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat berikut :  Peredaran bruto dalam 1 tahun tidak mencapai Rp 4,8 Milyar  Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku.  Menyelenggarakan Pencatatan.  Dalam hal wajib pajak tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak seperti tersebut di atas, dianggap WP memilih menyelenggarakan pembukuan.

13 Norma Penghasilan Neto Kep 536/PJ./2000  Pengelompokan menurut jenis usaha & wilayah :  10 ibu kota propinsi  Medan - Surabaya  Palembang - Denpasar  Jakarta - Manado  Bandung - Makasar  Semarang - Pontianak  Ibu kota propinsi lainnya  Daerah lainnya

14 Pencatatan  Pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan obyek pajak atau penghasilan yang dikenakan PPh final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

15 Ex. Lampiran Kep 536/PJ./2000 Kode Jenis Usaha 10 ibu kota propinsi kota propinsi lainnya Daerah lainnya 32200Industri pakaian jadi kecuali untuk kaki13,51312, Industri kulit & barang dari kulit kecuali utk kaki17,516, Industri barang keperluan kaki Perdagangan eceran brg kelontong, supermarket Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi, hasil pengolahan kulit termasuk barang keperluan kaki Perdagangan eceran barang elektronik Rumah makan dan minum Jasa akuntansi dan pembukuan Dokter4542, Reparasi kendaraan bermotor2018,517, Pangkas rambut dan salon kecantikan302827

16 Kode Jenis Usaha 10 ibu kota propinsi kota propinsi lainnya Daerah lainnya 61331Perdag. besar hasil industri makanan, minuman, dan hasil pengolahan tembakau Perdagangan besar bahan bangunan Perdagangan besar barang-barang elektronik Perdagangan eceran brg kelontong, supermarket Rumah makan dan minuman (restoran, cafetaria) Hotel dan penginapan (hotel, motel, losmen) Jasa hukum seperti pengacara, advocat5148, Notaris Jasa akuntansi dan pembukuan (KAP) Pekerjaan bebas bidang Konsultan Dokter4542, Reparasi kendaraan bermotor2018,517, Pemangkas rambut dan salon kecantikan302827

17  Peredaran Usaha Rp. ……………….  Norma Penghasilan Neto %  Penghasilan Neto Rp. ……………….  Zakat (Rp. ………………)  Penghasilan Neto Setelah Zakat Rp. ……………….  Kompensasi Kerugian (Rp. ………………)  Penghasilan Neto Setelah Komp. Kerugian Rp. ……………….  PTKP (Rp……………….)  Penghasilan Kena Pajak Rp………………..  Pajak Terutang (Tarip Psl 17) Rp…………  Kredit Pajak :  PPh Pasal 21/22/23/24(Rp……………)  PPh Pasal 25(Rp……………)  PPh Kurang/(lebih) bayar (PPh pasal 29) Rp………………..  Peredaran Usaha Rp. ……………….  Norma Penghasilan Neto %  Penghasilan Neto Rp. ……………….  Zakat (Rp. ………………)  Penghasilan Neto Setelah Zakat Rp. ……………….  Kompensasi Kerugian (Rp. ………………)  Penghasilan Neto Setelah Komp. Kerugian Rp. ……………….  PTKP (Rp……………….)  Penghasilan Kena Pajak Rp………………..  Pajak Terutang (Tarip Psl 17) Rp…………  Kredit Pajak :  PPh Pasal 21/22/23/24(Rp……………)  PPh Pasal 25(Rp……………)  PPh Kurang/(lebih) bayar (PPh pasal 29) Rp……………….. FORMULA PENGHITUNGAN PPh OP (NORMA) “USAHAWAN / PEKERJAAN BEBAS” FORMULA PENGHITUNGAN PPh OP (NORMA) “USAHAWAN / PEKERJAAN BEBAS”

18 Contoh : - Penghitung PPh Terutang bagi WP Orang Pribadi Usahawan, dengan menggunakan “Norma Penghitungan ”.  Tn Sahrul Gunawan, status menikah dengan 2 orang anak dan mempunyai usaha perdagangan eceran sepatu berlokasi di MATOS Plaza.  Dari buku pencatatan diketahui jumlah peredaran usaha (Omzet) selama tahun 2008 adalah sebesar Rp  Atas sewa gondola telah dipotong PPh pasal 23 oleh pihak Matos Plaza sebesar Rp /tahun  Berapa PPh terutang yang harus dilaporkan di SPT Tahunan PPh OP tahun 2008…? Contoh 1.

19 1.SPT Tahunan OP Tn Syahrul Gunawan tahun 2008 : Peredaran UsahaRp185,000,000 Norma Penghitungan : 25% X Rp. 185,000,000Rp46,250,000 PTKP (K/2) : WP Orang PribadiRp13,200,000 StatusRp1,200,000 Anak 2Rp2,400,000 Rp16,800,000 Penghasilan kena PajakRp29,450,000 Pajak Terutang : 5% X Rp. 25,000,000Rp1,250,000 10% X Rp. 4,450,000Rp445,000 15% X Rp.Rp0 1,695,000 Kredit Pajak : PPh Pasal 23Rp270,000 PPh Pasal 25 (pajak bulanan yg dibayar sendiri)Rp0 PPh kurang dibayar (PPh pasal 29)Rp1,425,000 Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2009 : Rp. 1,425,000 / 12Rp118,750

20  Tn Habibie status menikah mempunyai 4 orang anak. Ia berprofesi sebagai Konsultan dan bertempat tinggal di Semarang. Selain itu ia juga memiliki Resto “Bebek pak Slamet” yang berlokasi di tengah kota Semarang.  Penerimaan bruto dari Konsultan Rp  Peredaran usaha Resto Bebek Rp  PPh Pasal 25 bulanan yang telah disetor selama tahun 2009 sebesar Rp  Hitunglah PPh terutang Tn. Habibie yang harus dilaporkan di SPT Tahunan OP tahun ? Contoh 2.

21 2.SPT Tahunan OP Tn Habibie tahun 2009 : Peredaran UsahaRp260,875,000 Norma Penghitungan : 55% X Rp. 150,350,000Rp82,692,500 25% X Rp. 130,525,000Rp32,631,250 Rp115,323,750 PTKP (K/3) : WP Orang PribadiRp15,840,000 StatusRp1,320,000 Anak 3Rp3,960,000 Rp21,120,000 Penghasilan kena PajakRp94,203,750 Pajak Terutang : 5% X Rp. 50,000,000Rp2,500,000 15% X Rp. 44,203,000Rp6,630,450 25% X Rp.Rp0 9,130,450 Kredit Pajak : PPh pasal 25 bulananRp(1,200,000) PPh kurang dibayarRp7,930,450 Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 : Rp. 7,930,450 / 12Rp660,871

22 Contoh 3.  Tn Dody Mizwar, status menikah dengan 2 anak berdomisili di Kebon Sirih Jakarta Pusat. Tahun 2010 mempunyai usaha bengkel sepeda motor dengan peredaran usaha setahun Rp  Untuk menambah penghasilan, Ny. Oneng istri dari Tn Dody Mizwar membuka usaha salon kecantikan dengan penerimaan bruto setahun Rp  Pajak bulanan yang telah disetor Tn Dody Mizwar selama tahun 2010 sebesar Rp  Hitunglah PPh terutang Tn Dody Mizwar yang harus dilaporkan di SPT Tahunan PPh OP tahun ?

23 3.SPT Tahunan OP Tn Dody Miswar tahun 2010 : Peredaran UsahaRp390,250,000 Norma Penghitungan : 20% X Rp. 215,000,000Rp43,000,000 30% X Rp. 175,250,000Rp52,575,000 Rp95,575,000 PTKP (K/I/2) : WP Orang PribadiRp15,840,000 PTKP IsteriRp15,840,000 StatusRp1,320,000 Anak 2Rp2,640,000 Rp35,640,000 Penghasilan kena PajakRp59,935,000 Pajak Terutang : 5% X Rp. 50,000,000Rp2,500,000 15% X Rp. 9,935,000Rp1,490,250 25% X Rp.Rp0 3,990,250 Kredit Pajak : PPh pasal 25 bulananRp(1,500,000) PPh kurang dibayarRp2,490,250 Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2011 : Rp. 2,490,250 / 12Rp207,521

24 TERIMA KASIH


Download ppt "PENGHITUNGAN PPh TERUTANG DAN APLIKASI SPT TAHUNAN BAGI WP OP USAHAWAN PENGHITUNGAN PPh TERUTANG DAN APLIKASI SPT TAHUNAN BAGI WP OP USAHAWAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google