Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pancasila Dasar Negara Hubungannya dgn Pembukaan UUD 45 Dr. H. Syahrial/ PP.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pancasila Dasar Negara Hubungannya dgn Pembukaan UUD 45 Dr. H. Syahrial/ PP."— Transcript presentasi:

1 Pancasila Dasar Negara Hubungannya dgn Pembukaan UUD 45 Dr. H. Syahrial/ PP

2 1.Penerimaan Pancasila sebagain konsensus (kesepakatan) politik, nilai-nilai culture 2. Piagam Jakarta dan sistematika Pancasila oleh Badan Penyelidik dalam sidangnya kedua tanggal Juli Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus ideology negara Pancasila Sebagai Ideologi Negara

3 Pemerimaan Pancasila sebagai konsensus (kesepakatan) politik, nilai-nilai cultural Piagam Jakarta dan sistematika Pancasila oleh Badan Penyelidik dalam sidangnya kedua tanggal Juli 1945 Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus ideology negara,

4 Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara BPUPKI telah mengadakan sidang 2 kali, yaitu :  Sidang Pertama, tgl 29 Mei s.d. 1 Juni 1945 (dikemukakan usul dan pendapat oleh anggota BPUPKI mengenai Dasar Negara dan Rancangan UUD).  Sidang Kedua, tgl 10 s.d. 17 Juli 1945.

5 Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Mr. Muhammad Yamin, pada tgl. 29 Mei 1945 menyampaikan sebagai berikut: 1.Peri Kebangsaan 2.Peri Kemanusiaan 3.Peri Ketuhanan 4.Peri Kerakyatan 5.Kesejahteraan Rakyat. Ir. Soekarno, tgl. 1 Juni 1945 mengusulkan sbb : 1.Kebangsaan Indonesia 2.Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3.Mufakat atau demokrasi 4.Kesejahteraan Sosial 5.KeTuhanan yang berkebudayaan.

6 Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Mr Soepomo, Pada tgl. 31 Mei 1945 menyampaikan usulan sbb : 1.Paham Negara Kesatuan 2.Perhubungan Negara dengan Agama 3.Sistem Badan Permusyawaratan 4.Sosialisasi Negara 5.Hubungan antar Bangsa

7 7 Panitia Kecil pada sidang PPKI, tgl. 22 Juni Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab 3.Persatuan Indonesia 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Paniti kecil bertugas untuk menggolong-golongkan dan memeriksa catatan-catatan tertulis selama sidang. Ketua : Ir. Soekarno Anggota : 1) Drs. Mohammad Hatta, 2) Mr. Muhammad Yamin, 3) Mr. A. Subardjo, 4) Mr. A.A. Maramis 5) K.H. A. Kahar Moezakkir, 6) K.H.A Wachid Hasjim, 7) Abikusno Tjokrosujoso, 8) H. Agus Salim Panitia Kecil atau panita 9 (sembilan) yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Proses Perumusan Pancasila

8 8 Rumusan Akhir Pancasila, ditetapkan tgl 18 Agustus 1945, sbb : 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2.Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3.Persatuan Indonesia 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan 5.Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, jo Tap MPR No.XVIII/MPR/1988 dan Tap MPR No.III/MPR/2000). Proses Perumusan Pancasila

9 9 PANCASILA: 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2.Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3.Persatuan Indonesia 4.Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 5.Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pancasila

10 1.Pengertian Idiologi: berbicara tentang ilmu yang mempelajari tentang gagasan 2.Idiologi adalah rangkaian nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama. 3.Pancasila sebagai Idiologi terbuka diartikan sebagai idiologi yang dapat mengikuti perkembangan idiologi negara lain yang berbeda 4.Nilai Pancasila: Nilai dasar (representasi norma masyarakat), Nilai Instrumental (mengikuti perkembangan jaman) Nilai Praktis Pancasila Sebagai Idiologi Negara

11 Pancasila Sebagai Idiologi Nasional Nilai-nilai Sosio- Budaya yang Terkristalisasi Nilai-Nilai Filosofis Pandangan Mendasar : Paham Ketuhanan Paham Kemanusiaan Paham Kenegaraan Paham Kekeluargaan & Musyawarah Paham Keadilan Sosial Filsafat Negara (Sistem Nilai) Filosofis Ideologis Yg Konstitusional Dikukuhkan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila Sbg Ideologi Nasional Pancasila Sbg Dasar Negara Peraturan Perundang- undangan Living Reality Dalam Masyarakat

12 Pancasila Idiologi Terbuka 1.Ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal 2.Pentingnya semangat, penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan. 3.Bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa Sehingga memenuhi prasyarat suatu ideology terbuka.. 1.Ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal 2.Pentingnya semangat, penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan. 3.Bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa Sehingga memenuhi prasyarat suatu ideology terbuka..

13 Pendorong Terbuka Idiologi Pancasila Pendorong terbuka ideologi Pancasila bangkrutnya ideologi yang terutup dominasi pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan (P4), Tekad kesadaran nilai-nilai Pancasila dinamika msyarakat

14 Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila Stabilitas nasional yang dinamis, Larangan marxisme, Lenninisme dan komunisme Mencegah paham liberal Penciptaan norma baru melalui consensus. Larangan pandangan ekstrim Batas Keterbukaan Idiologi Pancasila

15 Dimensi Realitas Dimensi Idealisme Dimensi Fleksibilitas Sifat Ideologi

16 Panda- ngan Hidup Masya- rakat Panda- ngan Hidup Bangsa Panda- ngan Hidup Negara Cita Negara Cita Hukum Konstitutif Staatsfunda- mentalnorm Regulatif Staatsgrundge setze ke bawah Cita Lainnya Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2003 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, adalah sbb : Lanjutan…

17 PANCASILA Pancasila Dlm Pembukaan UUD 1945 Pasal-Pasal UUD 1945 Ketetapan MPR Peraturan Perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai Keputusan Gubernur, Bupati/Kotamadya Cita Hukum Staatsfundamentalnorm Staatsgrundge setze Formell Fgesetz & Verordnung & Autoname Satzung Hubungan Pancasila dgn Pembukaan UUD 45

18 Penjabaran Pancasila dalam UUD 45 dan Kebijakan Negara Dr. H. Syahrial Syarbaini

19 INDIKATOR D.H.Syahrial/PPKn Mampu menyimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan memberikan berbagai rasionalitas. Menunjukkan hasil pembelajaran melalui analisis pemahaman Pancasila yang hidup dalam setiap tata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila apa saja yang hidup atau menjiwai tata peraturan tersebut. Menguasai pengetahuan tentang hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dalam pasal UUD 1945, dan Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara.

20 Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia, serta cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun internasional. Pembukaan UUD 1945 dijadikan norma fundamental. Rumusan kata dan kalimatnya tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Penguba-han Pembukaan UUD 1945 berarti pengubahan esen-si cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. D.H.Syahrial/PPKn

21 Kedudukan pembukaan dalam hubungannya dengan pasal-pasal 1945 Hubunganya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembu-kaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari pasal-pasal UUD Sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental, Pem-bukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Negara fundamental yang menentukan adanya UUD Negara tersebut (sumber hukum dasar). Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD D.H.Syahrial/PPKn

22 Make it easier to change the pictures: use the Selection Pane to temporarily hide a Picture Placeholder. (Home tab, Select, Selection Pane). Click the eye icon to hide or show an object. To change a sample image, select the picture and delete it. Now click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. If you don’t see the Pictures icon, click the Reset button (Home tab, Slides, Reset). The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples.  Alinea Pertama, antara lain : Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.  Alinea Kedua, antara lain : Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah.  Alinea Ketiga, antara lain : Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa  Alinea Keempat, antara lain : Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, Disusun dalam UUD, Berkedaulatan Rakyat dan Dasar Negara Pancasila. Makna yang terkandung Pembukaan 1945 D.H.Syahrial/PPKn

23 Negara persatuan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Negara berkedaulatan rakyat Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab D.H.Syahrial/PPKn Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

24 Bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, merupakan ”— suasanan kebatinan dari UUD Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis”--.. Pembukan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dng pasal-pasal UUD 1945, karena mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD Pembukaan UUD 1945, memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. D.H.Syahrial/PPKn Hubungan Pembukaan dengan Pasal UUD 1945

25 Ketuhanan YME dalam Pasal UUD 1945 Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, Penggalangan Persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Kesatuan Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan Keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan: Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…” Pasal 29 UUD 1945 Pasal 28 E UUD 1945 D.H.Syahrial/PPKn

26 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pasal UUD 1945 D.H.Syahrial/PPKn Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus hamba Tuhan. Hakekat pengertian di atas sesuai dengan : – Pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “ Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan…”. – Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya secara pokok-pokok dalam pasal UUD 1945: Pasal 28 Bab XA (Pasal 28A – J) Pasal 29 Pasal 31 Pasal 32

27 Persatuan Indonesia dalam Pasal UUD 1945 Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari faham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu faham kebangsaan Indonesia tidak sempit (chauvinistis), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi faham golongan, suku bangsa serta keturunan. Hal ini sesuai dengan: – alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”. – Penjabarannya dalam pasal UUD Pasal 1 ayat (1) = NKRI 2.Pasal 27 ayat 3 3.Pasal 30 ayat (1) 4.Pasal 35 = Bendera Negara 5.Pasal 36 = Bahasa negara 6.Pasal 36A = Lambang Negara 7.Pasal 36B = Lagu kebangsaan D.H.Syahrial/PPKn

28 Kerakyatan yg dipimpin oleh Hikat Kebijaksanaan dlm permusyawaratan/perwakilan dlm Pasal UUD 45 D.H.Syahrial/PPKn Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti, bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila keempat ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat, sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam: – Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945; “ maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat..” – Selanjutnya dapat penjabarannya secara pokok-pokok dalam pasal-pasal UUD Pasal 1 ayat 2 Pasal 1 ayat 3 Pasal 3 ayat (1,2,3) Dll.

29 Hakekat keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam : – Alinea ke II Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “ Dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia ….. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”. – Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam pasal-pasal UUD – Pasal 33 = perekonomian negara – Pasal 34 = kesejahteraan sosial D.H.Syahrial/PPKn Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Pasal UUD 1945

30 Pancasila susunannya adalah majemuk tunggal (merupakan satu kesatuan yang bersifat organis), yaitu: – Terdiri dari bahagian-bahagian yang tidak terpisahkan. – Masing-masing bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri, – Meskipun berbeda tidak saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi, – Bersatu untuk mewujudkannya secara keseluruhan, – Keseluruhan membina bagian-bagian, – Tidak boleh satu silapun ditiadakan, melainkan merupakan satu kesatuan. Bentuk susunannya adalah hirarkis piramidal (kesatuan bertingkat dimana tiap sila dimuka, sila lainnya merupakan basis) Pancasila yang bentuk susunannya hirarkis – pyramidal adalah sebagai berikut: – Sila Pertama; meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima. – Sila Kedua : diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, sila keempat dan sila kelima. – Sila Ketiga : diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua, meliputi sila keempat dan sila kelima. – Sila Keempat: diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua, sila ketiga dan meliputi sila kelima. – Sila Kelima : diliputi dan dijiwai oleh seluruh sila-sila. D.H.Syahrial/PPKn Kelima Sila Pancasila merupakan Satu Kesatuan

31 Substansi : 1. Tata urutan peraturan perundang-undangan; 2. Lembaga Negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 3. Lembaga Negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Dibentuknya undang-undang sesuai dengan substansi TAP MPR RI No. III/MPR/2000. Hasil Kajian: Dengan telah terbentuknya 3 (tiga) undang-undang yang mengatur 3 (tiga) substansi utama dalam TAP MPR RI No. III/MPR/2000, yaitu: 1.UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya diatur tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan; 2.UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD dilakukan oleh MK; dan 3.UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA yang menegaskan bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh MA; maka Ketetapan ini tidak berlaku lagi. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Pedoman dalam Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara UUD 1945 TAP MPR UU PERPU PP KEPRES PERDA UUD 1945 PP PERPRES PERDA UU/PERPU TAP MPR RI No. III/MPR/2000 UU No. 10 Tahun 2004 UUD 1945 TAP MPR UU PERPU PP KEPRES PERDA UUD 1945 PP PERPRES PERDA UU/PERPU TAP MPR RI No. III/MPR/2000UU No. 10 Tahun 2004 Hasil Kajian: Dengan telah terbentuknya 3 (tiga) undang-undang yang mengatur 3 (tiga) substansi utama dalam TAP MPR RI No. III/MPR/2000, yaitu: 1.UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya diatur tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan; 2.UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD dilakukan oleh MK; dan 3.UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA yang menegaskan bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh MA; maka Ketetapan ini tidak berlaku lagi. Substansi : 1. Tata urutan peraturan perundang-undangan; 2. Lembaga Negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 3. Lembaga Negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Dibentuknya undang-undang sesuai dengan substansi TAP MPR RI No. III/MPR/2000. D.H.Syahrial/PPKn

32 1. Bagaimana menjadikan Pancasila berperanan sebagai ideologi bangsa dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? 2. Bagaimanakah Pancasila – pasal UUD 45 dalam implementasinya ke dalam Pembuatan kebijakan Negara? Diskusikanlah tema berikut ini ! D.H.Syahrial/PPKn

33 TERIMA KASIH Dr. H. Syahrial Syarbaini D.H.Syahrial/PPKn


Download ppt "Pancasila Dasar Negara Hubungannya dgn Pembukaan UUD 45 Dr. H. Syahrial/ PP."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google