Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Edisi 29 Juni 2009. Departemen Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Edisi 29 Juni 2009. Departemen Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan."— Transcript presentasi:

1 Edisi 29 Juni 2009

2 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum 1. Latar Belakang (1) 2. Latar Belakang (2) 3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang 4. Jenis-jenis Utang (1) 5. Jenis-jenis Utang (2) 6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN 7. APBN Defisit dan Pembiyaan APBN Defisit Global di berbagai Negara Cashflow Pembiayaan Perkembangan Pembiayaan melalui Utang Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri) 14. Outstanding Utang Pemerintah Profil Jatuh tempo Utang per 31 Maret Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 28 Mei Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, (Grafik) 19. Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 21. Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, Rasio Utang thd. PDB di Beberapa Negara, Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 28 Mei 2009

3 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi 25. Program Debt Switching dan Buyback SBN 26. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap 27. Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri Maret External Debt Service 2008 dan perubahannya Rasio Pelunasan Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2008 dan perubahannya Rasio Utang Luar negeri/External Debt thd PDB 2008 dan perubahannya Utang per Kapita di berbagai Negara Utang per Kapita di berbagai Negara 2008 dan perubahannya Rasio Utang thd Pendapatan 2008 dan perubahannya di berbagai Negara 35. Rasio Pembayaran Bunga Utang thd PDB di berbagai Negara Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 36. Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja Biaya Pinjaman Program 38. Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 dan perubahannya di berbagai Negara 39. Kurva Imbal hasil/Cost of Fund SBN Rupiah 40. Pergerakan Kurva imbal hasil (Yield Curve) SUN Valas Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 41. Perdagangan rata-rata Surat Utang Negara Rupiah di Pasar Sekunder 42. Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 28 Mei Posisi Kepemilikan SBN oleh Berbagai Jenis Investor 44. Posisi Kepemilikan SBN oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase) 45. Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (tahun jatuh tempo) Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPICs, Kesimpulan 46. Perkembangan Credit Rating Indonesia 47. Apa kata Moody’s rating Agency saat ini? 48. Opini BPK tentang Laporan Keuangan GDP per Capita dari Higly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang 50. Kesimpulan

4 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis SBN, Landasan Hukum

5 1 Latar Belakang (1) Departemen Keuangan – Republik Indonesia Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:  Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:  Penciptaan kesempatan kerja.  Mengurangi kemiskinan.  Menguatkan pertumbuhan ekonomi.  Menciptakan keamanan. Utang adalah konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana Penerimaan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.

6 2 Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara:  Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);  Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik. Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:  Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;  Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:  Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing;  BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan;  Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.  Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk:  Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya;  Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi;  Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak;  Mempertahankan anggaran pendidikan 20%;  Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Peratahanan (Alutsista);  Melanjutkan reformasi birokrasi. Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh:  Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country;  Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Latar Belakang (2) Departemen Keuangan – Republik Indonesia

7 3 Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali. Kebijakan  Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor;  Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G);  Tambahan neto pinjaman luar negeri dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru;  Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri  Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN;  Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat;  Membantu pengelolaan likuiditas pasar, misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN).  Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)

8 4 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Jenis-jenis Utang (1) Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :  Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.  Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur.  Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).  Pinjaman Dalam Negeri  Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah :  Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah;  Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.

9 5 Jenis-jenis Utang (2) Departemen Keuangan – Republik Indonesia Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable & non-tradable, fixed & variable :  Surat Utang Negara (SUN)  Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d. 12bln);  Obligasi Negara (> 1 thn)  Coupon Bond  Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond  Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan  Zero coupon  Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll  SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills);  SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia).

10 6 Landasan Hukum Pengelolaan Utang Ketentuan Per-Undang2-an:  Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara  Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara  Peraturan Pemerintah No 2/2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:  Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR  Koordinasi Pemerintah (Depkeu, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang  Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal  Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang Departemen Keuangan – Republik Indonesia

11 Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN

12 7 APBN 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

13 8 Catatan: + Realisasi sementara ++ APBN 2009 Stimulus Fiskal +++ Jumlah SUN Neto pada tahun 2009 sebesar Rp99,7 triliun sudah termasuk Pinjaman Siaga yang akan digunakan sebesar Rp.44,5 triliun Sumber: Depkeu Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode , terutama untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik. Defisit dan Pembiayaan APBN

14 9 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Defisit Global dan di berbagai Negara Sumber: JPMorgan Defisit Indonesia relatif lebih rendah rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain. UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi.

15 10 Cashflow Pembiayaan Departemen Keuangan – Republik Indonesia [Miliar Rupiah] Catatan: *) APBN 2009 Stimulus Fiskal **) Termasuk tambahan utang dari Pinjaman Siaga Realisasi Pinjaman Luar Negeri Neto NEGATIF

16 11 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Perkembangan Pembiayaan melalui Utang Tambahan Pinjaman Luar Negeri Neto NEGATIF sejak 2004 Pembiayaan melalui Utang 2003 dan 2004 negatif, terutama karena sumber pembiayaan APBN mengandalkan Penjualan Aset Negara melalui privatisasi BUMN dan pelepasan aset ex BPPN/bank rekap

17 12 Pinjaman Program Departemen Keuangan – Republik Indonesia Dalam juta USD Pinjaman untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat

18 13 Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, Departemen Keuangan – Republik Indonesia

19 Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)

20 14 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Outstanding Utang Pemerintah, Catatan: + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Sangat-Sangat Sementara, per Maret 2009 Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman Luar Negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena exchange rate variations dari berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri

21 15 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Maret 2009 Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001

22 16 Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 28 Mei 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

23 17 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, *) Catatan: *) termasuk outstanding multilateral: IDB, IFAD, NIB, dan EIB. **) tidak termasuk SBN Valas. Jepang merupakan kreditor terbesar, terutama untuk pinjaman proyek pembangunan infrastruktur (Dephub, Dep PU), energi (Dep ESDM, PLN) dsb.

24 18 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/lembaga Kreditor, Catatan: *) Data per tanggal 31 Maret 2009 Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang

25 19 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Catatan: *) Data per tanggal 31 Maret 2009 Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, (Dalam USD ekv) Proporsi utang dalam Rupiah ( ) rata-rata di atas 50%, meskipun sedikit turun karena depresiasi Rupiah akibat krisis global

26 20 Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, Departemen Keuangan – Republik Indonesia Catatan: *) Angka Realisasi **) Angka Pagu 2009

27 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)

28 21 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB Sumber:Departemen Keuangan dan BPS, diolah Catatan: *) Angka sementara **) Angka proyeksi Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Tambahan utang menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%.

29 22 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Rasio Utang Terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina, Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia. Brazil yang memiliki investment grade rating, mempunyai rasio yang lebih baik / rendah. Sumber: Economist Intelligence Unit

30 23 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, Sumber : International Monetary Fund, “The State of Public Finances; Outlook and Medium-Term Policies After the 2008 Crisis” Indonesia termasuk ke dalam Emerging Market G – 20 Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang

31 24 Departemen Keuangan – Republik Indonesia [Triliun Rupiah] Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 28 Mei 2009 Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009) Reprofilling sejak 2002 telah memperbaiki struktur jatuh tempo sehingga mengurangi refinancing risk

32 25 Program Debt Switching dan Buyback SBN Debt Switching: program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Buyback: program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar dan mengurangi outstanding utang Departemen Keuangan – Republik Indonesia

33 26 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah melakukan Debt Swap dengan berbagai negara sehingga memperoleh pengurangan utang sebesar EUR juta dan USD juta

34 27 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri Maret 2009 Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan.

35 28 External Debt Service 2008 dan Perubahannya External Debt Service ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Brazil dan Columbia. Departemen Keuangan – Republik Indonesia

36 29 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Sangat-Sangat Sementara, rata-rata s.d. Maret 2009 Secara umum penurunan rasio sejak 2004 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri Terhadap Cadangan Devisa % 5% 10% 15% 20% 25% *2007*2008*2009** [triliun rupiah] thd. Cadangan Devisa

37 30 Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2008 dan Perubahannya Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Departemen Keuangan – Republik Indonesia

38 31 Rasio Utang Luar Negeri/External Debt thd PDB 2008 dan Perubahannya External Debt to GDP ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Philipina Departemen Keuangan – Republik Indonesia

39 32 Cina dan India mempunyai rasio yang lebih rendah karena jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia. Brasil dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan rating ‘non-investment grade’ Departemen Keuangan – Republik Indonesia Sumber: Economist Intelligence Unit Utang per Kapita di berbagai Negara

40 33 Utang Per Kapita di berbagai Negara 2008 dan Perubahannya Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan di bandingkan negara lain Departemen Keuangan – Republik Indonesia

41 34 Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya Rasio utang thd pendapatan Indonesia termasuk moderat dengan penurunan yang paling besar di bandingkan negara lain Departemen Keuangan – Republik Indonesia

42 35 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB di berbagai Negara Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih baik dibandingkan Turki dan Filipina, bahkan dibanding dengan negara lain yang memiliki investment grade credit rating seperti Brazil dan Italia. Sumber: Economist Intelligence Unit

43 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)

44 36 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Rasio Bunga Utang Terhadap Pendapatan dan Belanja Terhadap PendapatanTerhadap Belanja Biaya utang yang semakin efisien

45 37 Biaya Pinjaman Program *) Keterangan: Bank Dunia mengenakan Front End Fee ADB mengenakan Comitment Fee Dibandingkan SBN, Pinjaman Luar Negeri biayanya relatif murah dan tenornya lebih panjang Departemen Keuangan – Republik Indonesia

46 38 Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya Sumber: IMF Rasio pembayaran bunga Indonesia relatif moderat, tapi dengan penurunan terbesar setelah Turki dan Philipina Departemen Keuangan – Republik Indonesia

47 39 Departemen Keuangan – Republik Indonesia [ % ] Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah Penurunan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pem) secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent.

48 40 Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [ % ] Departemen Keuangan – Republik Indonesia

49 Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)

50 41 Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder Departemen Keuangan – Republik Indonesia Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik sd Krisis global berdampak pada penurunan perdagangan sejak 2008, namun rata-rata aktifitas perdagangan masih lebih baik di banding selama krisis tahun 2005.

51 42 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank Per 28 Mei Jan-04Apr-04Jul-04Oct-04Jan-05Apr-05Jul-05Oct-05Jan-06Apr-06Jul-06Oct-06Jan-07Apr-07Jul-07Oct-07Jan-08Apr-08Jul-08Oct-08Jan-09 [ triliun rupiah ] 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% [ % ] BankNon-Bank% Asing thd. Total - RHS Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing. Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN

52 43 Posisi Kepemilikan SBN oleh Berbagai Jenis Investor ( dalam Triliun Rupiah) Departemen Keuangan – Republik Indonesia

53 44 Posisi Kepemilikan SBN oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Dec'04Dec'05 Des'06Dec'07Dec-08Mar-0928-May-09 BANK72.02% 72.44% 64.27% 56.23% 49.22%51.06%48.87% Bank BUMN Rekap 39.78% 38.64% 36.48% 32.38% 27.53%28.19% Bank Swasta Rekap 23.83% 21.35% 19.29% 15.20% 11.73%12.16% Bank Non Rekap 8.12% 11.45% 7.83% 7.40% 8.59%9.03% BPD rekap 0.30% 0.99% 0.66% 1.25% 1.24%1.55% Bank Syariah 0.13%0.14% Bank Indonesia- 2.63% 1.80% 3.11% 4.38%3.90%4.98% NON-BANK27.98% 24.93% 33.93% 40.66% 46.40%45.04%46.15% Reksadana 13.52% 2.28% 5.12% 5.51% 6.30%6.44%6.34% Asuransi 6.78% 8.08% 8.37% 9.10% 10.62%11.02%11.11% Asing 2.69% 7.78% 13.12% 16.36% 16.66%14.60%15.75% Dana Pensiun 4.11% 5.51% 5.34% 6.27%6.31%6.26% Sekuritas 0.11% 0.12% 0.24% 0.06% 0.10% 0.12% Lain-lain 0.77% 1.17% 1.58% 4.29% 6.44%6.57%6.59% Total100% Total (Rp. Triliun) Departemen Keuangan – Republik Indonesia

54 45 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) Departemen Keuangan – Republik Indonesia 11%14% 13%12% 9%8% 7% 6% 8% 9% 22% 27% 28% 23% 22%23% 22% 23% 22% 67% 59% 64% 67% 70% 71% 72% 69% 70% 69% Asing sebagian besar ‘long-term investors’, yang memiliki SUN bertenor panjang (lebih dari 5 th) dengan jumlah 69% per 28 Mai Ini menunjukkan kepercayaan pasar thd prospek jangka panjang ekonomi Indonesia

55 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPICs, Kesimpulan

56 46 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Moodys’s menaikan rating ke Ba3 per 18 Oktober 2007 S&P’s menaikan rating ke BB per 26 Juli 2006 Fitch’s menaikan rating ke BB per 14 Februari 2008 Rekapitalisasi Perbankan Krisis ekonomi 1998 Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen Investment grade Non Investment grade Perkembangan Credit Rating Indonesia S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004

57 47 Apa Kata Moody’s Rating Agency saat ini? SINGAPORE, June 11 (Dow Jones)--Moody's Investors Service said:  It revised Indonesia’s rating outlook to positive from stable, a contrast to the downgrades faced by many other sovereign and corporate borrowers in the region  it may raise Indonesia's sovereign credit rating, citing relatively strong growth prospects and effective policies of Southeast Asia's biggest economy,  Indonesia's overall growth dynamic is steadier and better positioned than many Ba-rated peers, as well as most other regional economies,  Indonesia's general government and external debt are expected to decline to 31% and 25%, respectively, as a percentage of gross domestic product at the end of this year. Departemen Keuangan – Republik Indonesia

58 48 Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2008 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan seluruh Bagian Anggaran/BA terkait Pengelolaan Utang  Pembayaran Biaya Utang (BA-061)  Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (BA-096)  Pembayaran pokok Surat Berharga Negara (BA-097) Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik  Sistem Pengendalian Internal (SPI)  Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku Departemen Keuangan – Republik Indonesia

59 49 Departemen Keuangan – Republik Indonesia Debt to GDP HIPCs dari 102% pada tahun 1999 menjadi 31% pada tahun 2007 Adanya Penghapusan Utang (debt pardon) dari kreditor telah mengurangi stok utang utang HIPCs rata- rata sebesar 90% (per tahun 2007) GDP Per Capita dari Highly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang Negara Tahun Catatan: GDP Per Capita Indonesia tahun 2008 = USD2.246 (sumber: IMF) (dalam USD)

60 50 Kesimpulan Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:  Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju  Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik  LKPP 2008 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan  Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan terakhir (11 Juni 2009) perbaikan outlook oleh Moody’s dari stable jadi positif meskipun di tengah krisis dan terjadinya rating downgrades negara-negara lain. Departemen Keuangan – Republik Indonesia

61 61 © 2009 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : psw. 5647, Faksimili :


Download ppt "Edisi 29 Juni 2009. Departemen Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google