Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

FUNGSI DAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM PUSPENKUM KEJAGUNG RI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "FUNGSI DAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM PUSPENKUM KEJAGUNG RI."— Transcript presentasi:

1 FUNGSI DAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM PUSPENKUM KEJAGUNG RI

2 JAKSA ADALAH PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERI WEWENANG OLEH UNDANG-UNDANG UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENUNTUT UMUM DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA WEWENANG LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (Pasal 1 UU No. 16/2004)

3 Intelijen Non Yustisial

4 Adalah JAKSA yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (KUHAP dan UU Kejaksaan) PENUNTUTAN adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (KUHAP dan UU Kejaksaan)

5 KEWENANGAN JAKSA Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang dilaksanakan secara merdeka. Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurutr saluran hierarki.

6 Kewenangan jaksa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

7 ERA REFORMASI & GLOBALISASI ERA REFORMASI HUKUM & GLOBALISASI HUKUM KEJAKSAAN Jaksa sebagai Aparatur Negara = abdi masyarakat  akomodatif  berorientasi terhadap kepentingan umum  pengupayaan aspirasi rakyat dalam kenyataan & perwujudan demokrasi sesungguhnya Pembinaan aparatur negara yang bersih dan berwibawa :  senantiasa menghindar / terhindar dari penyelewengan pemborosan, pungutan liar & korupsi upaya rekrutmen pembinaan SDM Kejaksaan yang berkualitas, memiliki integritas & berdisiplin upaya rekrutmen pembinaan SDM Kejaksaan yang berkualitas, memiliki integritas & berdisiplin

8 JABATAN JAKSA & PROFESIONALISME Jabatan Jaksa = jabatan profesi 3 karakteristik profesional : keahlian – expertise keahlian – expertise tanggung jawab – responsibility tanggung jawab – responsibility kesatuan – corporateness kesatuan – corporateness  harus mempunyai tugas & wewenang sesuai perkembangan zaman & dinamika masyarakat;  dituntut memiliki kemampuan kognitif & afektif. Upaya mewujudkan karakteristik profesi jaksa = DOKTRIN TRI KRAMA ADHYAKSA  Satya  Adhi  Wicaksana Dijabarkan dalam TATA KRAMA ADHYAKSA = kode etik Jaksa, yang Menjadi tuntutan tata pikir, tata tutur, Tata laku dalam mewujudkan jati diri Jaksa mandiri yang mumpuni.

9 Kualifikasi & Penerimaan Calon Jaksa Kualifikasi & Penerimaan Calon Jaksa Melalui Job analysis Diperoleh standar minimum profesi jaksa : memiliki kecakapan teknis akademis dilandasi memiliki kecakapan teknis akademis dilandasi kepribadian profesional hukum; kepribadian profesional hukum; memiliki sifat dan sikap dilandasi nilai moral yang kuat; memiliki sifat dan sikap dilandasi nilai moral yang kuat; paham akan standar etika sebagai pelayanan publik; paham akan standar etika sebagai pelayanan publik; menyadari kewajiban menjalani profesi & idealisme menyadari kewajiban menjalani profesi & idealisme Syarat diangkat menjadi Jaksa : Ps 9 UU 16/2004 jo Ps 17 (2) UU 43/1999 jo The Guidelines on The Role of Prosecutor  WNI  takwa kepada Tuhan YME  setia kepada Pancasila & UUD 1945  ijazah paling rendah SH  umur min 25 thn maks 35 thn  sehat jasmani & rohani  wibawa, jujur, adil & kelakuan tidak tercela  PNS Lulus Diklat PPJ Proses seleksi :  Tes-tes penerimaan : tes psikologi, tes pengetahuan, performance test  Wawancara seleksi  Evaluasi medis  Wawancara atasan langsung

10 Jabatan Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional Jabatan Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional Ps 1 UU 16/2004 = Jaksa adalah pejabat fungsional Tunduk pada Ps 3 PP 16/1994 Kenaikan pangkat melalui angka kredit jo PP 3/1980 jo PP 16/1994 Pembinaan jaksa fungsional = KEPJA No Kep-069/JA/06/1999 Peningkatan kualitas jaksa dilakukan pula melalui Diklat Pola jenjang karier = KEPJA No. Kep-073/JA/07/1999 Pembinaan kualitas Jaksa melalui Diklat dilakukan dengan menyelenggarakan jenis & jenjang Diklat : KEPJA No. Kep-049/JA/4/1999 Diklat prajabatan Diklat dalam jabatan - diklat struktural & diklat fungsional Kejaksaan Diklat teknis Kejaksaan – Bidang tugas : Pembinaan, TP Umum, TP Khusus, Datun, Intelijen, Pengawasan

11 KENDALA MEWUJUDKAN JAKSA YANG PROFESIONAL  Masih rendahnya mutu keluaran S-1  Adanya intervensi dalam rekrutmen pegawai & calon jaksa  Penyalahgunaan profesi Jaksa  Profesi Jaksa menjadi kegiatan bisnis  Kurang kesadaran & kepedulian sosial

12 STRATEGI PENANGGULANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL INTERNAL :  Rekrutmen pegawai yang jujur, bersih & cakap bersih & cakap  Memberi imbalan  Memberi hukuman  Menyusun kembali hubungan atasan – bawahan atasan – bawahan  Proses pengambilan keputusan yang transparan & terbuka yang transparan & terbuka untuk diuji untuk diuji  Pemberian teladan, dorongan, perilaku beretika perilaku beretika  Melaksanakan & memberikan kesempatan mengikuti Diklat kesempatan mengikuti Diklat  Memanfaatkan fungsi Puslitbang EKSTERNAL :  Mengefektifkan aturan hukum yang ada sehingga tindak yang ada sehingga tindak tercela segera dapat terdeteksi tercela segera dapat terdeteksi  Political will dari pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun legislatif, yudikatif, maupun masyarakat untuk mendukung masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas agar pelaksanaan tugas agar menghilangkan intervensi menghilangkan intervensi penanganan perkara penanganan perkara  Harmonisasi & koordinasi intensif antar aparat penegak hukum antar aparat penegak hukum


Download ppt "FUNGSI DAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM PUSPENKUM KEJAGUNG RI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google