Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : Sri Wahyudi 31 Mei 2013 SW. Seluruh pegawai & mitra kerja memahami & mampu mengimplementasikan kebijakan PLN Bersih No Suap & WBS dalam bisnis.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh : Sri Wahyudi 31 Mei 2013 SW. Seluruh pegawai & mitra kerja memahami & mampu mengimplementasikan kebijakan PLN Bersih No Suap & WBS dalam bisnis."— Transcript presentasi:

1 Oleh : Sri Wahyudi 31 Mei 2013 SW

2 Seluruh pegawai & mitra kerja memahami & mampu mengimplementasikan kebijakan PLN Bersih No Suap & WBS dalam bisnis proses. SW

3 Bebas Korupsi Bebas Kolusi & Nepotisme GCG SW

4 Melakukan kerjasama dgn TII W B S Deklarasi 29 Oktober 2012 SW

5 Dirut PLN di depan CEO (PT Freeport, PT Garuda Indonesia, PT Siemens, PT Chevron)Forum Breakfast Meeting, Hotel Mulia, 1 Feb 2013 Workshop Awareness PLN Bersih diikuti GM & KDIV di Pusdiklat, 25 Maret 2013 Peluncuran Buku Saatnya Hati Bicara di PLN Pusat, 27 Maret 2013 Workshop PLN Bersih diikuti GM & KDIV di Pusdiklat, 17 April 2013 SW

6 Ciri Perusahaan Modern adalah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung tinggi prinsip GCG. Komitmen Manajemen bertekad menjadikan PLN sebagai Institusi Modern. Direksi siap menjadi model anti korupsi bagi seluruh Anggota Perusahaan. Perilaku bersih harus terus dikumandangkan ke seluruh pegawai SW

7 Tindak Pidana Korupsi Suap- menyuap(2) Penggelapan dlm jabatan (3) Pemerasan (4) Benturan kepentingan dlm pengadaan(6) Gratifikasi (7) Kerugian Keuangan Negara(1) Perbuatan curang(5) Source : UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 SW

8 DIANGGAP SUAP apabila pemberian tsb dilakukan karena berhubungan dgn jabatan & berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya Adalah pemberian dalam arti luas. Tidak semua gratifikasi merupakan tindakan yg bertentangan dgn hukum SW

9 Legal Dilakukan utk menjalin hub baik, menghormati, memenuhi tuntutan agama, dibenarkan secara sosial Ilegal Ditujukan utk mempengaruhi keputusan & diberikan karena ada wewenang jabatan SW

10 Pemberian uang, Pemberian barang, Rabat (discount), Komisi, Pinjaman tanpa bunga, Ticket perjalanan, Fasilitas penginapan, Perjalanan wisata, Pengobatan cuma-cuma & Fas lainnya. (Ps 12B UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 SW

11 1.Penerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK melalui UPG paling lambat 30 hari; 2.Ancaman sanksi pidana jika tdk melaporkan; SW

12 Gratifikasi Ilegal Undangan golf dari rekanan(3) Parcel dari rekanan/ bawahan (4) Sumbangan perkawinan dr rekanan (5) Ticket perjalanan dari rekanan(7) Biaya ONH dari rekanan (8) Uang dari rekanan(2) Perbuatan curang(6) Fas oleh Unit pada Kuker (1) Hadiah ultah dari rekanan(9) SW

13 Contoh Gratifikasi Legal Hadiah rekan sejawat(3) Undian umum (4) Sumbangan perkawinan dr kelga (5) Sumbangan keagamaan (7) Prestasi akademis (8) Und golf reuni/ disnatalis(2) Sumbangan bencana alam (6) Undangan golf dr op seluler (1) Seminar/ workshop (9) SW

14 1. Tidak menerima/memberikan gratifikasi yg berhubungan dengan jabatan & berlawanan dgn kewajiban atau tugas (Ps 12 B UU No.20/2001): a.Uang/barang/fasilitas lainnya dlm rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan pemangku jabatan; b.Uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dlm setiap pelayanan terkait tugas, wewenang dan tanggung jawabnya; c.Uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan d.Uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/ promosi/ mutasi pejabat/ pegawai. Source : Surat KPK No.B.143 Tgl 21 Januari 2013 SW

15 2. Membangun tata kelola pemerintahan & korporasi yang baik dgn membuat aturan kode etik & aturan perilaku, aturan pengendalian gratifikasi serta membangun lingkungan anti suap & fungsi pelaksana pengendalian gratifikasi; 3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yg berhubungan dgn jabatannya & yg berlawanan dgn kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi diterima. Bagi yg tdk melaporkan diancam pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 th & paling lama 20 th, dan pidana denda paling sedikit 200 juta & paling banyak 1 miliar; 4. Melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikasi dlm kedinasan; hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggaraan kegiatan yg diberikan kepada wakil resmi instansi, misal : - Honor pembicara & biaya perjalanan dinas dari penyelenggaraan SW

16 a.Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucer, point rewards atau souvenir yg tdk terkait kedinasan; b.Diperoleh karena prestasi akademis/non akademis dgn biaya sendiri; c.Diperoleh dari keuntungan/bunga penempatan dana, investasi/kepemilikan saham pribadi; d.Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan & dengan ijin tertulis dari atasan langsung; e.Diperoleh dari hubungan keluarga yg tdk ada konflik kepentingan terkait; hadiah perkawinan, khitan anak, ultah, kegiatan keagamaan dan adat/tradisi; f.Diperoleh dari pihak lain terkait musibah atau bencana; g.Diperoleh dari acara resmi kedinasan dlm bentuk hidangan/jamuan berupa makanan & minuman yg berlaku umum. SW

17 1.Seluruh Pegawai membaca & memahami Buku Pedoman Memahami Gratifikasi, melalui : miGratifikasi.pdf; miGratifikasi.pdf 2.Menerima tamu tdk diperbolehkan di ruang kerja, tetapi di ruangan khusus utk menerima tamu; 3.Semua pembayaran dilakukan melalui Tranfer Bank. Surat KPUSDIKLAT No.0685 Tgl 23 April 2013 SW

18 1.PLN Pusdiklat; 2.PLN Puslitbang; 3.PLN Pusharlis; 4.PLN Jaser; 5. PLN Dist. DKI; 6. PLN Dist. Jabar; 7. PLN Dist. Jateng; 8. PLN Dist. Jatim; 9. PLN Dist. Bali. SW

19 Laporan yg disampaikan akan ditindaklanjuti Direksi: Memberikan jaminan kerahasiaan kepada pelapor & penerima laporan pelanggaran; Memberikan perlindungan & insentif utk pelapor yg benar & dpt ditindaklanjuti; Mengalirnya laporan yg dapat ditindaklanjuti baik dari pelapor internal maupun eksternal. Whistle Blowing System SW

20 Pengungkapan tindakann pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau korupsi/ perbuatan lain yg dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan, yg disampaikan oleh personil/ badan hukum dari internal/ eksternal kepada Pimpinan Perusahaan utk dapat diambil tindakan atas pelanggaran tsb. Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) SW

21 Segala tindakan dlm penyelenggaraan kegiatan perusahaan yg bertentangan dgn Peraturan Perundang-undangan yg berlaku, Peraturan Perusahaan, etika & moral yg sehat. Tindakan Pelanggaran SW

22 Sistem yg digunakan utk menampung, mengolah & menidaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yg disampaikan Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yg terjadi di lingkungan perusahaan. Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) SW

23 Adalah personil/ badan hukum internal/eksternal perusahaan yg menyampaikan informasi kejadian/ indikasi pelanggaran melalui saluran yg disediakan perusahaan. Pelapor (Whistleblower) SW

24 Alamat PO Box 6043 GN JKS 12120; Disarankan tidak menggunakan korporat; Laporan yg masuk diinvestigasi; Laporan yg dilengkapi bukti, paling lambat 1 (satu) bulan diserahkan ke Penegak Hukum/KPK; Mekanisme & Tindak Lanjut Pelaporan SW

25 Pelapor dilindung secara khusus oleh Direksi; Pelapor internal dijamin tdk diberikan sanksi : pemecatan, penurunan jabatan/pangkat, pelecehan & diskriminasi dan catatan yg merugikan dlm file data pribadi; Pelapor diberikan perlindungan hukum; Pelapor yg benar, ditindaklanjuti dan terbuka kepada Direksi diberikan insentif. Perlindungan Pelapor & Insentif SW

26 Bekerja di PLN bukan untuk bisa tenar, kaya atau berkuasa. Bekerja di PLN adalah untuk menjalankan misi hidup yang sebenarnya yaitu melayani orang lain. (Nur Pamudji) SW

27


Download ppt "Oleh : Sri Wahyudi 31 Mei 2013 SW. Seluruh pegawai & mitra kerja memahami & mampu mengimplementasikan kebijakan PLN Bersih No Suap & WBS dalam bisnis."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google