Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROSES BISNIS SPAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN (diberikan sebagai bahan materi dalam diklat penyuluh perbendaharaan) Juni 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PROSES BISNIS SPAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN (diberikan sebagai bahan materi dalam diklat penyuluh perbendaharaan) Juni 2013."— Transcript presentasi:

1 PROSES BISNIS SPAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN (diberikan sebagai bahan materi dalam diklat penyuluh perbendaharaan) Juni 2013

2 Agenda : 1 1 Gambaran Umum SPAN Penerapan SPAN pada Bidang PA Penerapan SPAN pada Bidang AKLAP

3 GAMBARAN UMUM SPAN 1 1

4 Sistem Informasi yang menggabungkan beberapa fungsi, seperti Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Manajemen Kas, Akuntansi & Pelaporan dalam satu sistem aplikasi. Sistem Informasi Keuangan Negara yang Terintegrasi: – Mendokumentasikan setiap transaksi keuangan dan mendukung penyajian laporan keuangan dan managerial – Didesain dengan relasi yang baik antara pemilihan software, hardware, SDM, prosedur, kontrol, dan data – Operasi terotomasi secara penuh serta bermuara pada database yang terpusat Apa itu SPAN ??

5 1 Amanat UU Keuangan Negara, dan UU Perbendaharaan Negara 2 Modernisasi pengelolaan Keuangan Negara untuk meningkatkan kinerja 3 Integrasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara 4 Penyempurnaan Proses Bisnis Mengapa Kita Perlu SPAN ??

6 Visi: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi. Misi: 1.Mengembangkan proses bisnis secara berkelanjutan dengan mendasarkan pada praktek penyelenggaraan yang terbaik dan sesuai dengan keunikan Kemenkeu. 2.Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung sistem yang aman, akurat dan handal. 3.Memastikan diterimanya perubahan oleh pemangku kepentingan dan memberikan solusi terhadap dampak perubahan. Visi dan Misi SPAN

7 1.Meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara. 2.Menyempurnakan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi keuangan negara yang terintegrasi. 3.Memberikan informasi yang komprehensif dan tepat waktu tentang posisi keuangan pemerintah pusat. 4.Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah. Tujuan SPAN

8 Otomatisasi proses operasional penganggaran dan perbendaharaan; Meningkatan kehandalan proses penganggaran dan pengelolaan kas, aset dan utang pemerintah; Meningkatkan efisiensi layanan kepada Kementerian/ Lembaga, masyarakat dan perbankan; Meningkatkan akuntabilitas melalui penyusunan dan penyajian LK yang lebih komprehensif, akurat dan tepat waktu; Menyediakan fasilitas rekonsiliasi yang andal, akurat serta tepat waktu antara pemerintah dan perbankan; Menyediakan jejak audit (audit trail); Mengintegrasikan data pada berbagai sub sistem manajemen keuangan pemerintah. Sasaran yang Ingin Dicapai SPAN

9 Pilar Utama SPAN Change Management & Communications Mempersiapkan organisasi dan sumber daya manusia untuk menerima mindset dan cara kerja baru (September 2010 – 2013) Change Management & Communications Mempersiapkan organisasi dan sumber daya manusia untuk menerima mindset dan cara kerja baru (September 2010 – 2013) IT Solution Solusi COTS memfasilitasi dan mengotomasi implementasi Treasury Model (September 2009 – 2017) IT Solution Solusi COTS memfasilitasi dan mengotomasi implementasi Treasury Model (September 2009 – 2017) Business Process Improvement Penelaahan dan perbaikan Treasury Model mengacu pada best practices dan kekhasan Kemenkeu (Juni 2009-Mei 2011) Di dukung oleh :  Service Desk Development (PUSINTEK)  ICT Strategy Development (PUSINTEK)  Project Management & Quality Assurance (PMQA)

10  Direktorat Jenderal Anggaran, beserta seluruh unit teknis dibawahnya;  Direktorat Jenderal Perbendaharaan, beserta unit teknis dibawahnya termasuk:  30 Kanwil;  177 KPPN;  Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK)  Seluruh Kementerian/Lembaga (dilaksanakan secara bertahap)  Kurang-lebih Satker Skala Transformasi SPAN

11 Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan Anggaran DIPARKA-KL SP2D SPAN Database Akuntansi/ Pelaporan Manejemen Kas MENJADI Satker di K/Ls New SPAN merupakan process oriented system SEMULA Akuntansi/ Pelaporan Manejemen Kas DIPARKA-KL SP2D Existing IT systems sangat terfragmentasi Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan Anggaran Satker di K/Ls Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan Anggaran Integrasi SPAN

12 DJA DJPB I.PERENCANAAN II.PELAKSANAAN 1.Manajemen DIPA (MOSA) 2.Manajemen Komitmen (BC) 3.Manajemen Pembayaran (PM) 4.Manajemen Penerimaan (GR) 5.Manajemen Kas (CM) 6.Akuntansi (GL & CoA) 7.Pelaporan (Reporting) III.PERTANGGUNG JAWABAN  Audit - Pertanggungjawaban Cakupan Penyempurnaan Proses Bisnis SPAN

13 Jadwal SPAN 2013 MayJunJulAugSepOctNovDec EBS BP Hyperion Custom Web (CP-07) SPAN Project Completion INT Completion UAT Pilot operation Rollout Unit TestINT/UATGo-Live Change Proposal/Order Analysis/ Design DevelopmentINT/UATGo-Live EBS Go Live CW Completion

14 PENERAPAN SPAN PADA BIDANG PA 2 2

15 Secara umum, tupoksi Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPB tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah SPAN yaitu melaksanakan fungsi sebagai berikut : 1.Melakukan Penelaahan dan Pengesahan DIPA Awal; 2.Melakukan Penelaahan dan Pengesahan DIPA Revisi Modul SPAN yang terkait untuk proses Bisnis pada Bidang PA Kanwil DJPB adalah Modul Manajemen DIPA (MOSA) Manajemen DIPA pada Bidang PA

16 Manajemen DIPA Pengesahan DIPA Awal Pengesahan Revisi DIPA Data APBN yang sudah ditetapkan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan oleh Menkeu sebagai BUN Update Data Dilakukan untuk mengakomodasi perubahan data DIPA yang menjadi tanggung jawab DJPB (perubahan APBN atau usulan Satker) Data rincian DIPA (6 digit) dari Satker dan Rencana Penarikan Dana serta Perkiraan Penerimaan akan dilakukan update secara periodik (tiap bulan) ke dalam database DIPA di SPAN

17 EXISTING  Penggunaan DNA/DRA  Belum semua komponen APBN dibuat DIPAnya  Data belum terintegrasi antar modul  Beberapa DIPA memiliki alur data dan mekanisme berbeda (K/L dan BA 999)  Belum ada kejelasan metode penyusunan DIPA jika RUU APBN tidak disetujui DPR FUTURE  Dokumen DNA/DRA digantikan data softcopy  Komponen APBN akan dibuat DIPAnya (Pendapatan, Belanja, Pembiayaan)  Data terintegrasi dgn modul lain  Integrasi alur data dan mekanisme  Pembuatan mekanisme penyusunan DIPA vote on account Pengesahan DIPA Perbandingan Sebelum dan Sesudah SPAN

18 EXISTING  SKPA dapat Dilakukan  Revisi DIPA Pusat di Kantor Pusat (Dit PA)  Penambahan pagu DIPA BLU tidak perlu revisi selama masih dibawah ambang batas  Tidak ada kewajiban update halaman III DIPA  Data pagu Satker dan DJPB dapat berbeda (6 digit)  Tidak ada proses penjurnalan FUTURE  Tidak ada mekanisme SKPA (Revisi DIPA)  Pelimpahan sebagian wewenang Dit. PA ke Kanwil DJPB  Seluruh penambahan pagu DIPA BLU harus melalui update pagu  Halaman III DIPA wajib di update  Penyesuaian data di DJPB atas perubahan pagu kewenangan Satker (6 digit)  Setiap transaksi akan dicatat dalam jurnal Revisi DIPA dan Pergeseran Anggaran Perbandingan Sebelum dan Sesudah SPAN

19 24 DJADIT PASATKERFO KANWIL STAFF BID PA KASI BID. PA KABID PAKEPALA KANWIL 3. ADK Konsep DIPA 4. Validasi 4. Validasi 3.a Upload ADK Konsep DIPA 6. Persetujuan 7. Pengesahan 8. Jurnal Allotment 8. Jurnal Allotment 5. Persetujuan 1. RABPP 1. RABPP 2. Jurnal Appropriasi 2. Jurnal Appropriasi 9. Print DIPA 9. Print DIPA 10. DIPA 10. DIPA

20 Fungsi Dalam SPAN terkait DIPA Penyusunan Jurnal Apropriasi Unggah File Data RKAKL dibuat jurnal apropriasi dan diposting ke database GL oleh Subdit Dabantek Dit PA. Setelah data di Posting maka data Apropriasi telah siap untuk dilakukan Jurnal alotmen Data sudah dapat diakses oleh seluruh user Manajemen DIPA di Pusat (Subdit Teknis Direktorat PA)/Bagian PA kanwil DJPBN didaerah) Data RKAKL dibuat jurnal apropriasi dan diposting ke database GL oleh Subdit Dabantek Dit PA. Setelah data di Posting maka data Apropriasi telah siap untuk dilakukan Jurnal alotmen Data sudah dapat diakses oleh seluruh user Manajemen DIPA di Pusat (Subdit Teknis Direktorat PA)/Bagian PA kanwil DJPBN didaerah) Validasi Sebelum proses review, data ADK dari Satker diunggah ke database SPAN melalui ftp sehingga dapat menjaga keamanan data Validasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan data antara ADK Satker dan SPAN. Dilakukan 2 tahap secara otomatis yaitu: 1. Validasi struktur akun / BAS 2. Validasi antara ADK konsep DIPA dengan apropriasi (jumlah pagu) Validasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan data antara ADK Satker dan SPAN. Dilakukan 2 tahap secara otomatis yaitu: 1. Validasi struktur akun / BAS 2. Validasi antara ADK konsep DIPA dengan apropriasi (jumlah pagu) Inquiry Approval Inquiry digunakan untuk menampilkan detail data DIPA per- akun. Parameter yang digunakan nomor SATKER, No. Revisi, dan Status DIPA. Field ini merupakan field yang harus diisi, sedangkan field yang lainnya, bisa tidak diisi. Penyusunan Jurnal Alotmen Setelah dilakukan validasi maka data selanjutnya direview, setelah sesuai maka dilakukan persetujuan oleh pejabat yang berwenang Pengesahan dilakukan agar data DIPA dapat digunakan/direalisasikan oleh Satker/penyusunan laporan berdasarkan pagu DIPA. Jurnal alotmen terbentuk baik untuk pengesahan DIPA awal, revisi maupun update lainnya yang berakibat perubahan data DIPA

21 STAF Unggah ADK dan Review Inquiry KANWIL User Dalam Manajemen DIPA KANWIL User Dalam Manajemen DIPA KANWIL Validasi dan Posting Jurnal KASI Review Persetujuan/Penolakan KABID Review Persetujuan/Penolakan KA Kanwil Review Persetujuan/Penolakan

22 Aktivitas UtamaOutput Memasukan kode satker dan no revisi Data 13 File ADK tercopy ke FTP Data 13 File ADK tercopy ke FTP Copy File ke FTP Upload Upload data Validasi awal Data sesuai dengan struktur SPAN Melakukan eksekusi (Validasi DIPA) Memilih worklist Status ADK Approved/rejected di level Kepala seksi, apabila reject data kembali ke pelaksana, bila approve data ke kepala subdit Masuk kedalam Inquiry dan mereview Memilih tombol approve/reject KANWIL Memilih worklist Status ADK Approved/rejected di level Kepala subdit, apabila reject data kembali ke pelaksana, bila approve data ke Direktur Masuk kedalam Inquiry dan mereview Memilih tombol approve/reject STAF Unggah ADK dan Review Inquiry Validasi dan Posting Jurnal KASI Review Persetujuan/Penolakan KABID Review Persetujuan/Penolakan KEPALA KANWIL Review Persetujuan/Penolakan ADK selesai di Validasi Mencari jurnal dengan parameter tertentu Terbentuk Jurnal Alotmen Unposted dengan Status Data “Draft” Memilih dan mengajukan jurnal Terbentuk Jurnal Alotmen Unposted dengan status Approving Memilih worklist Status ADK Approved/rejected di level Kepala Subdit, apabila reject data kembali ke pelaksana, bila approve data ke Dirjen PBN Masuk kedalam Inquiry dan mereview Memilih tombol approve/reject

23 PENERAPAN SPAN PADA BIDANG AKLAP 3 3

24 Secara umum, tupoksi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil DJPB tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah SPAN yaitu melaksanakan fungsi sebagai berikut : 1.Rekonsiliasi Eksternal 2.Penerbitan Surat terkait Pelaksanaan Rekonsiliasi 3.Sosialisasi dan Pembinaan/Bimbingan Sistem Akuntansi ke UAPPA-W dan satker 4.Monitoring, Evaluasi, dan Analisa LK KL tingkat wilayah & LK satker 5.Analisa Laporan Keuangan termasuk rekonsiliasi antara LO & LRA 6.Pembinaan Sistem Akuntansi ke KPPN 7.Penyusunan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Modul SPAN yang terkait untuk proses Bisnis pada Bidang AKLAP Kanwil DJPB adalah Modul Pelaporan (Reporting) Pemetaan Fungsi Akuntansi & Pelaporan pada Bidang AKLAP

25 PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS Akuntansi dan Pelaporan (1) SAAT INI 1. Sistem pencatatan SAI terdiri dari SAKPA dan SIMAK BMN 2. Belum ada output pada Bagan Akun Standar 3. Belum ada manajemen komitmen 4. Laporan berbasis Cash Toward Accrual 5. Laporan Manajerial disusun dari database berbeda KE DEPAN 1.Satu sistem akuntansi dengan dua pencatatan: akrual dan kas 2.Struktur Bagan Akun Standar memasukkan informasi output 3.Menerapkan manajemen komitmen 4.Laporan berbasis Akrual 5.Laporan Manajerial disusun dari satu database

26 KE DEPAN 6.Inisiasi Laporan Keuangan berbasis GFS 7.Rekonsiliasi laporan keuangan berbasis internet 8.Integrasi Lap. Kinerja dan Lap. Keuangan 9.Penggunaan Single Database dalam pelaporan BUN 10.Penggunaan CVR dalam validasi data transaksi. PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS Akuntansi dan Pelaporan (2) SAAT INI 6.Belum ada Laporan Keuangan berbasis GFS 7.Rekonsiliasi laporan keuangan secara face to face 8.Belum ada integrasi Lap. Kinerja dan Lap.Keuangan 9.Database yang terpisah antar KPPN, Kanwil dan Kantor Pusat DJPBN 10.Validasi data transaksi Belum menggunakan Cross Validation Rule (CVR)

27 Prosedur Rekonsiliasi Eksternal (Saat ini)

28 Prosedur Rekonsiliasi Eksternal (SPAN)

29 sakti ADK REKON PORTAL SPAN PORTAL SPAN FRONT OFFICE Upload ADK REKON VERIFIKASI BAR Proses Rekonsiliasi Tingkat Kantor Wilayah KANWIL DJPB Konfirmasi Dokumen dan Data Sumber

30 Monitoring, Evaluasi, Analisa dan Pembinaan terhadap Satker Kanwil bisa mengakses single database SPAN untuk view LK satker & LK Gab. Tk. Wil. KL di lingkup wilayahnya Kanwil melakukan evaluasi dan analisa atas LK tersebut Kanwil melakukan pembinaan terhadap satker Kanwil/UAPPA-W dalam penyusunan & penyajian LK berbasis akrual

31 Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJPB bisa menghasilkan laporan keuangan per wilayah yang meliputi LRA, LO, LPE, Neraca Kanwil dapat menghasilkan LKPP Tingkat Kanwil dan juga LKPP tingkat KPPN dibawah Kanwil tersebut

32 Seksi Pelaporan Keuangan Posting Analisa Laporan Operasi Neraca Lap. Perubahan Ekuitas Lap. Realisasi Anggaran Lap. Arus Kas Lap. Saldo Anggaran Lebih LKPP Tingkat Kuasa BUN Kanwil LKPP Tingkat Kuasa BUN Kanwil Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) CALK KANWIL DJPB

33 Terima Kasih


Download ppt "PROSES BISNIS SPAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN (diberikan sebagai bahan materi dalam diklat penyuluh perbendaharaan) Juni 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google