Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BALI, 09 SEPTEMBER 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BALI, 09 SEPTEMBER 2014."— Transcript presentasi:

1 DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BALI, 09 SEPTEMBER 2014

2 2 LATAR BELAKANG PERUMAHAN FORMAL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN PROGRAM/KEGIATAN PERUMAHAN FORMAL DRAF RENSTRA DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL TAHUN USULAN DAN HASIL PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL REGIONAL I PROSEDUR & TIPOLOGI BANTUAN PERUMAHAN FORMAL PERAN PEMERINTAH DAERAH

3 LATAR BELAKANG PERUMAHAN FORMAL

4 4 4 DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL ASDEP PERENCANAAN PERUMAHAN FORMAL ASDEP PENYEDIAAN RUSUN & RUTAK ASDEP FASILITAS STANDARDISASI PERUMAHAN FORMAL ASDEP PENGEMBANGAN KERJASAMA & KEMITRAAN ASDEP EVALUASI PERUMAHAN FORMAL BID. STRATEGI PERUMAHAN FORMAL BID. PROGRAM DAN ANGGARAN BID. PENDATAAN & SOSIALISASI BID. RUMAH SUSUN BID. RUMAH TAPAK BID. PSU RUSUN & RUTAK KETERANGAN: RUSUN (Rumah Susun); RUTAK (Rumah Tapak) KETERANGAN: RUSUN (Rumah Susun); RUTAK (Rumah Tapak) BID. RUMAH SUSUN BID. RUMAH TAPAK BID. PRASARANA & SARANA BID. KERJASAMA PEMERINTAH BID. KEMITRAAN BADAN USAHA BID. KEMITRAAN BADAN NIRLABA BID. MONITORING EVALUASI BID. PENGKAJIAN PERUM. FORMAL BID. ANALISIS DAN PELAPORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN TATA USAHA PEMELIHARAAN PENGAMANAN PEMANFAATAN PENGHUNIAN PENGELOLAAN SERAH ASET

5 5

6 6 13,6 JUTA UNIT 13,6 ANGKA KEKURANGAN RUMAH (BACKLOG Kepemilikan) PERUMAHAN TAHUN 2010 ANGKA KEKURANGAN RUMAH (BACKLOG Kepemilikan) PERUMAHAN TAHUN ,6 JUTA UNIT 7,6 ANGKA KEKURANGAN RUMAH (BACKLOG KEPENGHUNIAN) ANGKA KEKURANGAN RUMAH (BACKLOG KEPENGHUNIAN)

7 7 PERUMAHAN FORMAL adalah perumahan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum/Badan Usaha PERUMAHAN FORMAL adalah perumahan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum/Badan Usaha YANG BERPENGHASILAN (STRUK GAJI) YANG TIDAK BERPENGHASILAN (TIDAK ADA STRUK GAJI ) YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS TNI/POLRI PEMDA  PNS INDUSTRI : PEKERJA/BURUH INDUSTRI : PEKERJA/BURUH LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI BERASRAMA (MAHASISWA, SANTRI, LAJANG) MASY. PERBATASAN, NELAYAN, KORBAN BENCANA UNTUK SIAPA  MBM/R?? FASILITASI (APBN + NonAPBN ) FASILITASI (APBN + NonAPBN ) FOKUS: MASYARAKAT (MBM/R) FOKUS: MASYARAKAT (MBM/R) BANTUAN (APBN ) BANTUAN (APBN ) BADAN USAHA KOPERASI NIRLABA LAINNYA (termasuk rumah sewa) BADAN USAHA KOPERASI NIRLABA LAINNYA (termasuk rumah sewa) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 21/Tahun 2011 Tentang Bantuan Stimulan Rusunawa

8 CAPAIAN KEGIATAN TAHUN

9 9 TARGET-CAPAIAN RPJMN/RENSTRA * 380 TB RUSUN 380 TB RUSUN Unit RUSUS Unit RUSUS 9 Buah NSPK 9 Buah NSPK TARGET 846 TB RUSUN 846 TB RUSUN Unit RUSUS Unit RUSUS 9 Buah NSPK 9 Buah NSPK CAPAIAN Fasilitasi Rusunami Dan RsH Fasilitasi Rusunami Dan RsH *) PROGNOSA CAPAIAN TA. 2014

10 10 Tahun Total Target Renstra (TB) Realisasi (TB) Capaian : 223 % dari Target Renstra ( 241% dalam Periode ) [Capaian sebesar 16,3 kali dari Capaian Periode ] Capaian : 223 % dari Target Renstra ( 241% dalam Periode ) [Capaian sebesar 16,3 kali dari Capaian Periode ]

11 11 SASARAN 2010/ * TERBANGUN RENCANA ANGGOTA TNI ANGGOTA POLRI PEKERJA MAHASISWA SANTRI TOTAL Capaian RUSUN POLRI sebesar 6,8 kali dari Capaian Periode Capaian RUSUN PEKERJA sebesar 4,8 kali dari Capaian Periode Capaian RUSUN SANTRI sebesar 96,2 kali dari Capaian Periode Capaian RUSUN POLRI sebesar 6,8 kali dari Capaian Periode Capaian RUSUN PEKERJA sebesar 4,8 kali dari Capaian Periode Capaian RUSUN SANTRI sebesar 96,2 kali dari Capaian Periode Catatan: *) Prognosa

12 12 RUSUNAWA TA RUSUNAWA TA – 2014 (Status September2014) RUSUNAWA TERBANGUN 2006 – TB RUSUNAWA TERBANGUN 2006 – TB TERHUNI 162,5 TB TERHUNI BELUM TERHUNI 24,5 TB BELUM TERHUNI 24,5 TB TB / TB 2012/ TB 2013 TERHUNI 38 TB TERHUNI BELUM TERHUNI 88 TB BELUM TERHUNI 88 TB TOTAL TERBANGUN = TB TERHUNI 27 TB TERHUNI BELUM TERHUNI 63 TB BELUM TERHUNI 63 TB TERHUNI 50 TB TERHUNI BELUM TERHUNI 120 TB BELUM TERHUNI 120 TB TB TB DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Total Terhuni = 277,5 TB (32,80% terhadap 846 TB) Total Terhuni = 115 TB (14,43% terhadap 797 TB) Total Terhuni = 277,5 TB (32,80% terhadap 846 TB) Total Terhuni = 115 TB (14,43% terhadap 797 TB)

13 13 Tahun Total Target Renstra (Unit) Realisasi (Unit) Capaian : 128% dari Renstra ( 143% dalam Periode ) ** [Capaian sebesar 2,65 kali dari Capaian Periode ] Capaian : 128% dari Renstra ( 143% dalam Periode ) ** [Capaian sebesar 2,65 kali dari Capaian Periode ]

14 NO TARGET GRUP TER- BANGUN TER- HUNI TER- BANGUN TER- HUNI TER- BANGUN TER- HUNI TER- BANGUN TER- HUNI TER- BANGUN TER- HUNI TER- BANGUN TER- HUNI 1. Korban Bencana Nelayan Perbatasan Daerah Tertinggal Suku Anak Dalam Transmig- rasi Cagar Budaya Pulau Terluar Sosial TOTAL RUMAH KHUSUS TERBANGUN 2006 – – UNIT (83 Kab/Kota) RUMAH KHUSUS TERBANGUN 2006 – – UNIT (83 Kab/Kota) UNIT PROSES LHA OLEH INSPEKTORAT UNIT PROSES LHA OLEH INSPEKTORAT 968 UNIT PENCERMATAN OLEH P2P 968 UNIT PENCERMATAN OLEH P2P LHA: Laporan Hasil Audit 14

15 15 RENSTRA FASILITASI RUSUNAMI UNIT RENSTRA FASILITASI RUSUNAMI UNIT TOTAL CAPAIAN PEMBANGUNAN RUSUNAMI TOWER ~ UNIT TOTAL CAPAIAN PEMBANGUNAN RUSUNAMI TOWER ~ UNIT RENSTRA FASILITASI RUMAH TAPAK UNIT RENSTRA FASILITASI RUMAH TAPAK UNIT * UNIT * UNIT UNIT UNIT TOTAL CAPAIAN PEMBANGUNAN RUMAH TAPAK * UNIT TOTAL CAPAIAN PEMBANGUNAN RUMAH TAPAK * UNIT *) Status: Juli 2014

16 16 NOREVISIRANCANGAN/BARU 1Permenpera No. 9 Th  Bantuan Rusunawa pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama Permenpera tentang Pedoman Bantuan Rumah Susun Sewa (Permenpera No. 21 Th  Permenpera 9/2012 menunggu dicatatkan di Kemenhumham) 2Permenpera No. 18 Th  Tarif Sewa Rusuna APBN dan APBD Permenpera tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah (Permenpera No.25 Th. 2011) 3Permenpera No. 15 Th  Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rusunami Rapermenpera tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Murah 4Kepmenpera No. 06 Th  Pedoman Pembuatan AD/ART PPRS Rapermenpera tentang Pedoman Rancang Bangun Rumah Susun Sewa 5Permenpera No. 10 Th  Bantuan Stimulan PSU Rapermenpera tentang Pedum Pelaksanaan Value Enginering dalam Pembangunan Rusunawa 6Permenpera No. 02 Th  Tata Cara Bantuan Stimulan PSU Rapermenpera tentang Pemasaran dan PPJB (perjanjian Pengikatan Jual-Beli) 7Permenpera No. 10 Th  Penghunian dan Pengalihan Satuan Rusunami Rapermenpera tentang Juklak Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan PPRS dan Pengelola Rusuna di Kawasan Perkotaan 8Permenpera No. 14 Th  Pengelolaan Rusunawa Rapermenpera tentang Modul Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Rusunawa di Kawasan Perkotaan 9Inmenpera No. 10 Th  Penyelenggaraan Operasionalisasi Kebijakan Perumahan Rapermenpera tentang Pedum Tata Lingkungan Perumahan Sederhana Sehat 10Permenpera No. 44 Th  Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus Menunggu dicatatkan di DepKumham 11Kepres No. 22 Th tentang Tim Percepatan Pembangunan Rusunami Kepres No. 31 Th tentang Percepatan Pembangunan Rusunami 12UU No. 20 Th tentang Rumah SusunProduk RPP nya harus segera diselesaikan

17 PROGRAM/KEGIATAN PERUMAHAN FORMAL

18 18 BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, BANTUAN TEKNIS, DAN BIMBINGAN TEKNIS FASILITASI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MILIK (RUSUNAMI) FASILITASI PEMBANGUNAN RUMAH TAPAK MENDORONG PEMANFAATAN, PENGHUNIAN, PENGELOLAAN, DAN SERAH TERIMA ASET RUSUNAWA DAN RUMAH KHUSUS

19 19 PENGERTIAN RUMAH SUSUN RUSUN TNI/POLRI Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (Undang-Undang No. 20 Tahun 2011) RUSUN PEKERJA RUSUN PONPES RUSUN MAHASISWA SASARAN RUMAH SUSUN SEWA Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai kemampuan untuk membeli/memiliki rumah layak huni TARGET GROUP/SASARAN BANTUAN RUMAH SUSUN SEWA Instansi Pemerintah (Kementerian, Lembaga, TNI dan/atau POLRI), Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Pekerja, dan Lembaga penerima bantuan lainnya (Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Pendidikan Berasrama, Koperasi, dan Yayasan)

20 20 PENGERTIAN RUMAH KHUSUS Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus, disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dibiayai melalui APBN dan/atau APBD, menjadi barang milik negara/daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 1 Tahun 2011) SASARAN RUMAH KHUSUS Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). TARGET GROUP/SASARAN BANTUAN RUMAH KHUSUS Petugas pengaman perbatasan, petugas kesehatan/medis, pengajar tingkat dasar dan menengah, petugas mercusuar, petugas perbatasan lainnya, pemenuhan target diluar perbatasan (nelayan, rumah cagar budaya, dan masyarakat daerah terluar dan terpencil) PERBATASAN RUMAH PINTAR NELAYAN CAGAR BUDAYA HONAI

21 21 Perkotaan Metropolitan dengan jumlah penduduk > 1,5 juta jiwa Kota Besar/sedang yang memiliki tanah di lokasi strategis dan didukung penuh oleh Pemerintah Kota/Kab dan Pemerintah Provinsi Pemerintah kota yang memiliki program pengentasan kawasan kumuh di lokasi strategis Jumlah Tower Rusunami : unit Rencana alokasi Tower Rusuna: 50 % di Wilayah Jabodetabek, 30 % di Pulau Jawa, luar Jabodetabek 20 % di Luar Jawa Jumlah Sarusun /Tower : 100 – 500 unit Jumlah Lantai/Tower : 6 Lantai s/d 24 Lantai Luas Kavling/Tower Minimal: m² s/d m² (single building) Masyarakat berpenghasilan Rp.4 Juta/bulan s/d < Rp. 7 Juta/ bulan; Masyarakat yang mampu menyediakan uang muka maksimum 20 % Harga Jual Sarusun; Individu/Keluarga maupun Korporat SEBARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM BESARAN PROGRAM

22 22 Target Fasilitasi Pembangunan Rumah Umum (Rumah Tapak dan Susun) Tahun sebanyak unit Rumah umum (rumah tapak  dahulu RsH bersubsidi) ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kelompok sasaran : PNS, TNI/POLRI, pegawai/pekerja Jamsostek, dan pekerja informal yang diformalkan Pembangunan rumah umum dilaksanakan oleh pengembang yang tergabung dalam asosiasi REI, APERSI, Perum Perumnas, IKOPKAR, dan lain-lain Pemerintah daerah dapat membantu PNS untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau melalui penyediaaan tanah, dan lain-lain Terdapat fasilitas bantuan uang muka (BUM) yang disediakan oleh Bapertarum-PNS (untuk PNS), Jamsostek untuk peserta Jamsostek, dan YKPP-Kemenhan Skim Pembiayaan bagi yang memenuhi persyaratan dapat difasilitasi melalui FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), dengan bunga Flat selama masa tenor sebesar 7,25%

23 23 PENERIMA MANFAAT MNGENGAJUKAN PERMOHONAN IJIN PENGHUNIAN SEMENTARA PENERIMA MANFAAT MEMBENTUK BADAN PENGELOLA PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL (RUSUN & RUSUS) PHO dan FHO A. IJIN PENGHUNIAN SEMENTARA A. IJIN PENGHUNIAN SEMENTARA B. PEMELIHARAAN B. PEMELIHARAAN C. SERAH TERIMA ASET ATAS PERSETUJUAN MENKEU C. SERAH TERIMA ASET ATAS PERSETUJUAN MENKEU BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET (BAST) DARI KEMENPERA KEPADA PENERIMA MANFAAT BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET (BAST) DARI KEMENPERA KEPADA PENERIMA MANFAAT KETERSEDIAAN PSU (LISTRIK, AIR BERSIH) SERAH TERIMA TAHAP 2 KONTRAKTOR KE KEMENPERA SERAH TERIMA TAHAP 2 KONTRAKTOR KE KEMENPERA

24 DRAF RENSTRA FORMAL TAHUN

25 25 “SETIAP ORANG MENGHUNI TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK TAHUN 2030” “TERSEDIANYA RUMAH LAYAK HUNI UNTUK SETIAP ORANG”

26 26 Mengembangkan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan formal sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi koordinasi dan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau di perkotaan lemahnya koordinasi dan kelembagaan pembangunan PMeningkatkan peran pemerintah daerah, swasta, lembaga nirlaba dan badan hukum lainnya dalam pembangunan perumahan formalKP Mengembangkan kebijakan dan dukungan bagi industri bahan bangunan yang mendukung pembangunan rumah layak huni dan terjangkau Meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan perumahan formal Meningkatkan ketersediaan dan penghunian rumah layak huni dan terjangkau

27 27 Terciptanya iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Terwujudnya koordinasi dengan seluruh stakeholder di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan dan permukiman Meningkatnya tingkat hunian rumah layak huni dan terjangkau

28 Tersusunnya rancangan peraturan dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang perumahan formal Terselengaranya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah Terselenggaranya kerjasama dan kemitraan antar pelaku pembangunan perumahan formal di pusat dan daerah Terselenggaranya kebijakan bantuan stimulan bagi industrialisasi perumahan formal sebanyak unit Terselengaranya pembinaan dan advokasi bagi pemangku kepentingan Terlaksananya pembangunan rumah khusus sebanyak unit Terlaksananya pembangunan rumah/hunian sewa yang strategis nasional dan percontohan oleh pusat sebanyak unit Terlaksananya pembangunan rumah/hunian sewa yang reguler oleh Pemda sebanyak unit Terlaksananya fasilitasi penyediaan dan/atau peningkatan kualitas rumah/hunian sewa berbasis partisipasi masyarakat sebanyak unit Terlaksananya fasilitasi pembangunan rumah tapak sebanyak unit Terlaksananya fasilitasi pembangunan rusunami sebanyak unit 28

29 29 KEBUTUHAN INTERVENSI PEMERINTAH 1 JUTA / tahun 1 JUTA / tahun B A C K L O G Formal 30% Formal 30% 300 ribu unit 300 ribu unit Rumah Milik 60% Rumah Milik 60% Hunian Sewa 40% Hunian Sewa 40% 180 Ribu Unit/Thn = = = 120 Ribu Unit/Thn 120 Ribu Unit/Thn Swadaya 70% Swadaya 70% 700 ribu unit 700 ribu unit = Intervensi Pemerintah melalui KPR Swadaya 20% 140 Ribu Unit/Thn = 900 Ribu Unit/5 Thn 600 Ribu Unit/ 5Thn 600 Ribu Unit/ 5Thn 700 Ribu Unit/ 5 Thn

30 NOUPAYA SASARAN KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. Milyar) TOTALKET TOTALSatuan IUSULAN ANGGARAN DARI FORMAL 1Kebijakan Deputi Formal APBN IIUSULAN ANGGARAN DARI BPA Pembangunan Rumah Khusus Unit Pembangunan rumah khusus oleh Pusat Unit Reguler 2. Pembangunan rumah khusus oleh Daerah Unit DAK 2Penyediaan Hunian Sewa dan Milik Unit a. Pembangunan rumah/hunian sewa yg strategis nasional & percontohan oleh Pusat Unit Rusunawa ≤ 5 lantai Unit Reguler - Rusunawa tingkat tinggi (> 5 lantai) Unit Reguler b. Penyediaan rumah/hunian sewa reguler oleh Pemda Rusunawa ≤ 5 lantai Unit DAK c.Penyediaan PSO Pengelolaan / Tarif Sewa Unit BA-BUN d. Fasilitasi penyediaan dan/atau peningkatan kualitas rumah/hunian sewa berbasis partisipasi masyarakat (rumah sewa ) Unit BA-BUN e. Penyediaan Rumah Milik Bagi MBR Penyediaan Runah Sejahtera Tapak Unit Reguler 2. Penyediaan Rumah Susun Umum Milik Unit Reguler 3 Penyediaan Teknologi dan Bahan Bangunan Strategis Kajian penyiapan dan Kebijakan Bahan Bangunan Strategis Regular 2. Penyediaan Bahan Bangunan Murah TOTAL Unit

31 31 NOUPAYA SASARAN KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. Milyar) TOTALKET TOTALSatuan IUSULAN ANGGARAN DARI FORMAL 1Kebijakan Deputi Formal 0 61,771,081,793,9108,0416,3APBN IIUSULAN ANGGARAN DARI BPA ,8 1Pembangunan Rumah Khusus 3.000, , , , , ,0 Unit352,2403,0462,0525,0608,02.350,2 1. Pembangunan rumah khusus oleh Pusat * 3.000, , , , ,0 Unit352,2403,0434,0480,0536,02.205,2 Reguler 2. Pembangunan rumah khusus oleh Daerah ,0 300,0 450,0 950,0 Unit0,0 28,045,072,0145,0 DAK 2Penyediaan Hunian Sewa dan Milik 9.650, , , , , ,0 Unit1.482,81.775,12.728,83.202,83.846, ,6 a. Pembangunan rumah/hunian sewa yg strategis nasional & percontohan oleh Pusat 6.000, , , , , ,0 Unit1.482,81.760,01.410,81.666,51.840,08.160,1 - Rusunawa ≤ 5 lantai ** 6.000, , , , , ,0 Unit1.482,81.400,0948,81.072,51.140,06.044,1Reguler - Rusunawa tingkat tinggi (> 5 lantai) 1.200, , , , ,0 Unit0,0360,0462,0594,0700,02.116,0Reguler b. Penyediaan rumah/hunian sewa reguler oleh Pemda , , , ,0 Unit0,0 625,6694,4855,02.175,0 - Rusunawa ≤ 5 lantai *** 2.275, , , ,0 Unit0,0 625,6694,4855,02.175,0DAK c.Penyediaan PSO Pengelolaan / Tarif Sewa 3.650, , , , , ,0 Unit 15,117,420,023,075,5BA-BUN d. Fasilitasi penyediaan dan/atau peningkatan kualitas rumah/hunian sewa berbasis partisipasi masyarakat (rumah sewa pak haji) **** 2.250,03.500,05.350, ,0 Unit0,0 11,317,526,855,5BA-BUN e. Penyediaan Rumah Milik Bagi MBR ***** , , , ,0 0,0 675,0822,01.128,02.625,0 1. Penyediaan Rumah Sejahtera Tapak 500,0 700,0 800, ,0 Unit0,0 95,0140,0168,0403,0Reguler 2. Penyediaan Rumah Susun Umum Milik 1.450, , , ,0 Unit0,0 580,0682,0960,02.222,0Reguler 3 Penyediaan Teknologi dan Bahan Bangunan Strategis - 0,03,02,72.102,72.401,84.510,2 1. Kajian penyiapan dan Kebijakan Bahan Bangunan Strategis dan Industrialisasi Pembangunan Perumahan Formal ****** 3,0 4,0 3,0 2,0 15,0 Kajian 3,02,7 1,810,2 Regular 2. Penyediaan Bahan Bangunan Murah , , ,0 0, ,02.400,04.500,0 4P2KP - 10,011,513,215,217,567,4 TOTAL Unit1.906,72.263,63.288,45.939,66.981, ,7 Growth 10,0%25,0%12,9%9,1%18,7%45,3%80,6%17,5%

32 NO PROGRAM/ KEGIATAN POKOK OUTCOME/ OUTPUT INDIKATOR KEGIATANSATUAN TARGET TOTAL 1.Serah Terima AsetTerselenggaranya proses serah terima aset rusun sewa dan rumah khusus a.Jumlah rumah susun sewa yang siap diproses ke Kementerian Keuangan Twin Block , b. Jumlah rumah khusus yang siap diproses ke Kementerian Keuangan Unit 4, , , , , , Perencanaan dan Penganggaran Pusat Pengembangan Perumahan Tersusun perencanaan strategis, pemrograman, penganggaran, pengolahan data LAKIP a.Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pemrograman Dokumen b.Jumlah dokumen rencana strategis Dokumen c.Jumlah dokumen pengelolaan data dan LAKIP Dokumen Pemeliharaan/ Perbaikan Terlaksana pemeliharaan/ perbaikan rusun sewa, rumah khusus, dan PSU Kumuh dalam rangka mendorong penerima manfaat bersedia menerima aset a.Jumlah dokumen perencanaan dan supervisi pemeliharaan/ perbaikan rumah susun sewa dan rumah khusus Dokumen b.Jumlah rumah susun sewa yang dilakukan pemeliharaan/ perbaikan Twin Block c. Jumlah rumah khusus yang dilakukan pemeliharaan/ perbaikan Unit Rumah 2, , , , , , Pengamanan AsetTerlaksana pengamanan rusun sewa guna menjaga dari kerusakan & kehilangan aset a.Jumlah rumah susun sewa yang dilakukan pengamanan/ penjagaan Twin Block Penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus Terlaksana penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus a.Jumlah rumah susun sewa yang dihuni Twin Block , b. Jumlah rumah khusus yang dihuni Unit Rumah 4, , , , , , Dukungan Pelaksanaan Administrasi Pusat Pengembangan Perumahan Terselenggaranya dukungan administrasi Pusat Pengembangan Perumahan a.Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan perkantoran Dokumen

33 NO PROGRAM/ KEGIATAN POKOK OUTCOME/ OUTPUT INDIKATOR KEGIATANSATUAN TARGET TOTAL 1.Serah Terima AsetTerselenggaranya proses serah terima aset rusun sewa dan rumah khusus a.Jumlah rumah susun sewa yang siap diproses ke Kementerian Keuangan Twin Block b. Jumlah rumah khusus yang siap diproses ke Kementerian Keuangan Unit Perencanaan dan Penganggaran Pusat Pengembangan Perumahan Tersusun perencanaan strategis, pemrograman, penganggaran, pengolahan data LAKIP a.Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pemrograman Dokumen b.Jumlah dokumen rencana strategis Dokumen c.Jumlah dokumen pengelolaan data dan LAKIP Dokumen Pemeliharaan/ Perbaikan Terlaksana pemeliharaan/ perbaikan rusun sewa, rumah khusus, dan PSU Kumuh dalam rangka mendorong penerima manfaat bersedia menerima aset a.Jumlah dokumen perencanaan dan supervisi pemeliharaan/ perbaikan rumah susun sewa dan rumah khusus Dokumen b.Jumlah rumah susun sewa yang dilakukan pemeliharaan/ perbaikan Twin Block c. Jumlah rumah khusus yang dilakukan pemeliharaan/ perbaikan Unit Rumah Pengamanan AsetTerlaksana pengamanan rusun sewa guna menjaga dari kerusakan & kehilangan aset a.Jumlah rumah susun sewa yang dilakukan pengamanan/ penjagaan Twin Block Penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus Terlaksana penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus a.Jumlah rumah susun sewa yang dihuni Twin Block b. Jumlah rumah khusus yang dihuni Unit Rumah Dukungan Pelaksanaan Administrasi Pusat Pengembangan Perumahan Terselenggaranya dukungan administrasi Pusat Pengembangan Perumahan a.Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan perkantoran Dokumen

34 34 KEGIATANTARGET RKP TAHUN 2015 (Perpres No. 43/2014) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL Rusunawa120 Tower 1,477,432,000,000 Rumah Khusus3.000 Unit 352,168,000,000 Kebijakan67,141,003,000 PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN TOTAL 091 KEMENPERA

35 USULAN & HASIL PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL

36 36 STATUS : AGUSTUS 2014 USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA TARGET GROUPJUMLAH USULAN (LOKASI) ANGGOTA POLRI81 ANGGOTA TNI2 PEKERJA56 MAHASISWA191 LEMBAGA PENDIDIKAN BERASRAMA526 TOTAL855 USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS WILAYAHJUMLAH USULAN SUMATERA6.545 UNIT, 13 LOKASI JAWA DAN BALI801 UNIT, 4 LOKASI NUSA TENGGARA690 UNIT, 9 LOKASI KALIMANTAN3.111 UNIT, 12 LOKASI SULAWESI3.869 UNIT, 24 LOKASI MALUKU DAN PAPUA UNIT, 57 LOKASI TOTAL UNIT, 119 LOKASI

37 37 STATUS : AGUSTUS 2014 PROVINSI JUMLAH USULAN RUMAH SUSUN JUMLAH USULAN RUMAH KHUSUS BALI4-- NUSA TENGGARA BARAT24150 NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU MALUKU UTARA1435 PAPUA PAPUA BARAT TOTAL730 LOKASI49 LOKASI3.136 UNIT

38 38 STATUS : SEPTEMBER 2014 PROVINSI CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH SUSUN SEWA POLRIPEKERJAMAHASISWASANTRI TBLOKTBLOKTBLOKTBLOK BALI NTB NTT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT TOTAL

39 39 PROVINSI RUSUNAWA TERBANGUN (TB)TERHUNI (TB) BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU MALUKU UTARA9.00- PAPUA PAPUA BARAT TOTAL PROVINSI RUMAH KHUSUS TERBANGUN (UNIT)TERHUNI (UNIT) BALI50.00 NUSA TENGGARA BARAT65.00 NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT TOTAL2,

40 PROSEDUR BANTUAN PERUMAHAN FORMAL

41 41 USULAN & PROPOSAL DARI CALON PENERIMA KE KEMENPERA 1.Satker Menunjuk Supervisi & MK Untuk Sondir dsb 2.Bila Ada Perubahan Tapak Dikonsultasikan ke Asdep/Deputi/ Dievaluasi 3.Satker (PPK)  Pembangunan Dimulai oleh Kontraktor (Pememnang lelang) dengan melibatkan Pemda 1.Satker Menunjuk Supervisi & MK Untuk Sondir dsb 2.Bila Ada Perubahan Tapak Dikonsultasikan ke Asdep/Deputi/ Dievaluasi 3.Satker (PPK)  Pembangunan Dimulai oleh Kontraktor (Pememnang lelang) dengan melibatkan Pemda SURVEY LAPANGAN (KESIAPAN TAPAK LAHAN, NO SONDIR)  A 2 (RUSUN), A 3 (RUSUS) - Kesiapan Tapak Tanah Utk Bangunan (Clean & Clear) - Klarifikasi Dokumen Persyaratan - Penentuan Awal Tipologi Utk Rusunawa - Ketersediaan Jaringan Listrik dan Air serta Akses - Kesiapan Tapak Tanah Utk Bangunan (Clean & Clear) - Klarifikasi Dokumen Persyaratan - Penentuan Awal Tipologi Utk Rusunawa - Ketersediaan Jaringan Listrik dan Air serta Akses - Sertifikat Tanah - Luasan Tanah (Tipologi) - IMB (Difasilitasi Satker Kemenpera) - Kesanggupan Terima Aset dan Siapkan Mebeler - Surat Dukungan Pemda/ Instansi Terkait (Tata Ruang) - Sertifikat Tanah - Luasan Tanah (Tipologi) - IMB (Difasilitasi Satker Kemenpera) - Kesanggupan Terima Aset dan Siapkan Mebeler - Surat Dukungan Pemda/ Instansi Terkait (Tata Ruang) PENGECEKAN DOKUMEN ADMINISTRASI  A 1 -Layak Administrasi -Layak Teknis -Layak Administrasi -Layak Teknis PENGUSULAN PENETAPAN LOKASI KE DEPUTI  A 1 ARAHAN MENTERI ** **: Segera Dicek Layak Adminsitrasi dan Teknis (Jumlahnya sekitar 10-15%) PENGHUNIAN SEMENTARA (SAMBIL TUNGGU SERAH TERIMA ASET)  P2P - Sertifikat Tanah - IMB - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Kontraktor ke Satker - Sertifikat Tanah - IMB - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Kontraktor ke Satker A A Rekap Usulan oleh A1 PENETAPAN LOKASI OLEH DEPUTI FORMAL PENYAMPAIAN SK ke SATKER (LELANG) dan PENERIMA

42 42 A A 1.Kontrak Fisik dan Non Fisik beserta Addendum 2. PHO/FHO 1.Kontrak Fisik dan Non Fisik beserta Addendum 2. PHO/FHO - Dokumen Penganggaran - Laporan Tim Aset - Dokumen Penganggaran - Laporan Tim Aset PENGUMPULAN DOKUMEN INTERNAL KMENPERA (P2P) PENGUMPULAN DOKUMEN EKSTERNAL (DARI PENERIMA MANFAAT [P2P)] - Sertifikat Tanah - IMB - Pernyataan Kesediaan Menerima dari Kuasa Pengguna/Pengguna Barang - SK Badan Pengelola - Surat Rekomendasi Yayasan - Sertifikat Tanah - IMB - Pernyataan Kesediaan Menerima dari Kuasa Pengguna/Pengguna Barang - SK Badan Pengelola - Surat Rekomendasi Yayasan LHA oleh INSPEKTORAT SIMAK BMN KARTU IDENTITAS BARANG DOKUMEN EKSTERNAL USULAN SERAH TERIMA ASET KEPADA MENTERI KEUANGAN (P2P & Sesmen) 1.Alih Status Penggunaan ke Kementerian/Lembaga 2.HIBAH : a. PEMDA b. Yayasan yang bergerak di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan 3.Kerjasama Pemanfaatan/Penyertaan Modal Pemerintah. a. BUMN/BUMD b. Yayasan Non - (Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan) 1.Alih Status Penggunaan ke Kementerian/Lembaga 2.HIBAH : a. PEMDA b. Yayasan yang bergerak di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan 3.Kerjasama Pemanfaatan/Penyertaan Modal Pemerintah. a. BUMN/BUMD b. Yayasan Non - (Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan)

43 43 PERBAIKAN USULAN BANTUAN RUSUNAWA PERBAIKAN USULAN BANTUAN RUSUNAWA PEMOHON BANTUAN RUSUNAWA PEMOHON BANTUAN RUSUNAWA DAERAH KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT PELAKSANA KONSTRUKSI PELAKSANA KONSTRUKSI WASDAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI USULAN/PERMINTAAN DARI : 1.INSTANSI PEMERINTAH PUSAT 2.INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 3.LEMBAGA PENERIMA BANTUAN USULAN/PERMINTAAN DARI : 1.INSTANSI PEMERINTAH PUSAT 2.INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 3.LEMBAGA PENERIMA BANTUAN USULAN PENETAPAN LOKASI DARI DEPUTI PERUMAHAN FORMAL USULAN PENETAPAN LOKASI DARI DEPUTI PERUMAHAN FORMAL PROSES PEMBANGUNAN : 1.DED 2.PELELANGAN 3.PELAKSANAAN KONSTRUKSI PROSES PEMBANGUNAN : 1.DED 2.PELELANGAN 3.PELAKSANAAN KONSTRUKSI SURAT REKOMENDASI INSTANSI TERKAIT SURAT REKOMENDASI INSTANSI TERKAIT DEPUTI PERUMAHAN FORMAL MENTERI PERUMAHAN RAKYAT VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI LENGKAP TIDAK LENGKAP LENGKAP VERIFIKASI LAPANGAN PENETAPAN LOKASI OLEH MENTERI PERUMAHAN RAKYAT PENETAPAN LOKASI OLEH MENTERI PERUMAHAN RAKYAT PELAKSANA PEMBANGUNAN OLEH P2P PELAKSANA PEMBANGUNAN OLEH P2P RUSUNAWA TERBANGUN PEMANFAATAN OLEH PEMOHON BANTUAN RUSUNAWA 31 MARET APRIL-OKTOBER DESEMBER PENGELOLAAN/SERAH TERIMA ASET

44 44 SURAT PERMOHONAN I I PROPOSAL II HARUS DILENGKAPI DENGAN: a.Surat Dukungan (Pemda, Dinas Perumahan, dan Dinas Terkait) b.Fotokopi Legalitas Tanah (Sertifikat atas nama Yayasan Penerima Bantuan) HARUS DILENGKAPI DENGAN: a.Surat Dukungan (Pemda, Dinas Perumahan, dan Dinas Terkait) b.Fotokopi Legalitas Tanah (Sertifikat atas nama Yayasan Penerima Bantuan) LOKASI I I a.Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP ) b.Kemudahan Aksesbilitas Infrastruktur a.Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP ) b.Kemudahan Aksesbilitas Infrastruktur PEMILIKAN TANAH II a.Luas Tanah sesuai dengan Tipologi b.Tanah Siap Bangun (clean and clear) c.Tanah Tidak Bermasalah  Bukti Penguasaan/Pemilikan a.Luas Tanah sesuai dengan Tipologi b.Tanah Siap Bangun (clean and clear) c.Tanah Tidak Bermasalah  Bukti Penguasaan/Pemilikan LAHAN SIAP BANGUN CONTOH RP3KP

45 45 Program Bantuan Pembangunan Rumah Khusus DATA 1.Angka Kebutuhan Rumah Khusus 2.Kesiapan Administrasi: DATA 1.Angka Kebutuhan Rumah Khusus 2.Kesiapan Administrasi: Kriteria Administratif Kriteria Teknis Indikasi Lokasi (Long List) Indikasi Lokasi (Long List) Verifikasi Teknis (Survey Lapangan) Koordinasi dengan Pemprov, Pemkab/Kota Verifikasi Teknis (Survey Lapangan) Koordinasi dengan Pemprov, Pemkab/Kota DED Konstruksi -Format Isian Survey -Persyaratan Lokasi - Foto Lokasi -Format Isian Survey -Persyaratan Lokasi - Foto Lokasi Rumah dalam Bentuk Tunggal, Deret, Susun di Wil. Perbatasan (CQISEM) Serah Terima Aset Koordinasi Teknis Sektoral Koordinasi Teknis Regional Kriteria Ekologis Shortlist Usulan penetapan lokasi kepada Menteri Penetapan Lokasi oleh Menteri

46 46 KABUPATEN/KOTA PENGUSUL I I DUKUNGAN PROVINSI II a.Koordinasi Perencanaan Pembangunan b.Wasdal Pelaksanaan Pembangunan a.Koordinasi Perencanaan Pembangunan b.Wasdal Pelaksanaan Pembangunan LOKASI I I a.Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RP3KP b.Tersedia jalan akses, sumber air minum, dan lebih baik bila tersedia listrik a.Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RP3KP b.Tersedia jalan akses, sumber air minum, dan lebih baik bila tersedia listrik PEMILIKAN TANAH II a.Sebaiknya Mengelompok b.Jelas status hukum kepemilikan dan hak atas tanah (Bukti Legalitas/Sertifikat) c.Tanah siap bangun (clean and clear) a.Sebaiknya Mengelompok b.Jelas status hukum kepemilikan dan hak atas tanah (Bukti Legalitas/Sertifikat) c.Tanah siap bangun (clean and clear) a.Usulan disampaikan oleh Pemkab/ Pemkot/Institusi Terkait lainnya b.Menyediakan tanah siap bangun (clean and clear) c.Dukungan PSU (Alokasi Dana Pendamping) a.Usulan disampaikan oleh Pemkab/ Pemkot/Institusi Terkait lainnya b.Menyediakan tanah siap bangun (clean and clear) c.Dukungan PSU (Alokasi Dana Pendamping) LAHAN SIAP BANGUN BERKELOMPOK

47 47 LHA OLEH INSPEKTORAT USULAN SERAH TERIMA ASET KEPADA MENTERI KEUANGAN 1.Alih Status Penggunaan ke Kementerian/Lembaga 2.HIBAH : a. PEMDA b.Yayasan yang bergerak di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan 3.Kerjasama Pemanfaatan/ Penyertaan Modal Pemerintah. a. BUMN/BUMD b. Yayasan Non - (Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan) DOKUMEN EKSTERNAL (DARI PENERIMA MANFAAT RUSUNAWA) DOKUMEN EKSTERNAL (DARI PENERIMA MANFAAT RUSUNAWA) Sertipikat Tanah IMB Pernyataan Kesediaan Menerima dari Kuasa Pengguna/Pengguna Barang SK Badan Pengelola Akta Pendirian Yayasan Kartu Identitas Barang Dokumen Eksternal SIMAK BMN Kontrak Fisik dan Non Fisik beserta Addendum PHO/FHO Dokumen Penganggaran Laporan Tim Aset PENGUMPULAN DOKUMEN DOKUMEN INTERNAL KEMENPERA

48 48 TIPE KECIL 2 LANTAI 20 UNIT = 80 ORANG Luas Tanah: 33 m X 13 m TIPE KECIL 2 LANTAI 20 UNIT = 80 ORANG Luas Tanah: 33 m X 13 m 1. RUMAH SUSUN MAHASISWA TIPE SEDANG 2 LANTAI 32 UNIT = 128 ORANG Luas Tanah: 48 m X 13 m TIPE SEDANG 2 LANTAI 32 UNIT = 128 ORANG Luas Tanah: 48 m X 13 m TIPE SEDANG 6 LANTAI 154 UNIT = 616 ORANG Luas Tanah: 63 m X 13 m TIPE SEDANG 6 LANTAI 154 UNIT = 616 ORANG Luas Tanah: 63 m X 13 m TIPE SEDANG 2 LANTAI 24 UNIT = 24 KK Luas Tanah: 43,4 m X 15 m TIPE SEDANG 2 LANTAI 24 UNIT = 24 KK Luas Tanah: 43,4 m X 15 m 1. RUMAH SUSUN POLRI TIPE SEDANG 3 LANTAI 36 UNIT = 36 KK Luas Tanah: 43,4 m X 15 m TIPE SEDANG 3 LANTAI 36 UNIT = 36 KK Luas Tanah: 43,4 m X 15 m TIPE SEDANG 6 LANTAI 154 UNIT = 616 ORANG Luas Tanah: 63 m X 13 m TIPE SEDANG 6 LANTAI 154 UNIT = 616 ORANG Luas Tanah: 63 m X 13 m TIPE SEDANG 2 LANTAI 24 UNIT = 24 KK Luas Tanah: 34,9 m X 12,2 m TIPE SEDANG 2 LANTAI 24 UNIT = 24 KK Luas Tanah: 34,9 m X 12,2 m 1. RUMAH SUSUN PEKERJA TIPE SEDANG 8 LANTAI 160 UNIT = 640 KK Luas Tanah: 46 m X 13 m TIPE SEDANG 8 LANTAI 160 UNIT = 640 KK Luas Tanah: 46 m X 13 m TIPE SEDANG 3 LANTAI 58 UNIT = 232 ORANG Luas Tanah: 46 m X 13 m TIPE SEDANG 3 LANTAI 58 UNIT = 232 ORANG Luas Tanah: 46 m X 13 m TIPE SEDANG 6 LANTAI 154 UNIT = 616 ORANG Luas Tanah: 63 m X 13 m TIPE SEDANG 6 LANTAI 154 UNIT = 616 ORANG Luas Tanah: 63 m X 13 m TIPE SANGAT KECIL 3 LT 3 UNIT = 66 ORANG Luas Tanah: 13,4 m X 7,4 m TIPE SANGAT KECIL 3 LT 3 UNIT = 66 ORANG Luas Tanah: 13,4 m X 7,4 m 1. RUMAH SUSUN PONPES TIPE KECIL 3 LANTAI 6 UNIT = 132 ORANG Luas Tanah: 26 m X 7,4 m TIPE KECIL 3 LANTAI 6 UNIT = 132 ORANG Luas Tanah: 26 m X 7,4 m TIPE SEDANG 2 LANTAI 8 UNIT = 224 ORANG Luas Tanah: 30 m X 13 m TIPE SEDANG 2 LANTAI 8 UNIT = 224 ORANG Luas Tanah: 30 m X 13 m TIPE BESAR 2 LANTAI 8 UNIT = 352 ORANG Luas Tanah: 46 m X 13 m TIPE BESAR 2 LANTAI 8 UNIT = 352 ORANG Luas Tanah: 46 m X 13 m RUMAH TUNGGAL 7.50 meter X 5.50 meter RUMAH TUNGGAL 7.50 meter X 5.50 meter 1. RUMAH KHUSUS RUMAH PANGGUNG 8.00 meter X 6.00 meter RUMAH PANGGUNG 8.00 meter X 6.00 meter RUMAH KOPEL 2 x (7.50 meter X 5.50 meter) RUMAH KOPEL 2 x (7.50 meter X 5.50 meter)

49 RUSUNAWA TNI RUSUNAWA POLRI MABES TNI JATIMAKMUR PONDOKGEDE KOTA JAKARTA TIMUR MABES TNI JATIMAKMUR PONDOKGEDE KOTA JAKARTA TIMUR POLDA JAWA TENGAH KOTA SEMARANG POLDA JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KODAM II SRIWIJAYA KOTA JAMBI KODAM II SRIWIJAYA KOTA JAMBI MAPOLDA KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM MAPOLDA KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM

50 RUSUNAWA PEKERJA RUSUNAWA MAHASISWA PEKERJA PEMKOT MALANG KOTA MALANG PEKERJA PEMKOT MALANG KOTA MALANG STAINU KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN STAINU KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN PEKERJA PEMKOT PEKANBARU KOTA PEKANBARU PEKERJA PEMKOT PEKANBARU KOTA PEKANBARU STIKES TUANKU TAMBUSAI KABUPATEN KAMPAR STIKES TUANKU TAMBUSAI KABUPATEN KAMPAR

51 RUSUNAWA SANTRI PONPES RUMAH KHUSUS PP. RAUDHATUL MUBTADIIN KABUPATEN JEPARA PP. RAUDHATUL MUBTADIIN KABUPATEN JEPARA PP. NURUL AITAM KABUPATEN KARAWANG PP. NURUL AITAM KABUPATEN KARAWANG RUMAH KHUSUS PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS RUMAH KHUSUS PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS RUMAH PINTAR LABUHAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT RUMAH PINTAR LABUHAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

52 PERAN PEMERINTAH DAERAH

53 53 SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL (MATCHING PROGRAM PUSAT DAN DAERAH) MEMPERMUDAH PROSES PERIZINAN DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERUMAHAN FORMAL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MEMBERIKAN MASUKAN ATAS PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

54 54 NOKEGIATANPERAN PEMERINTAH DAERAH 1.UsulanMemberikan Rekomendasi kepada Pengusul, bahwa calon lahan Rumah Susun Sewa/Rumah Khusus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 2.Verifikasi AdministrasiMemberikan masukan apabila diminta oleh Pusat 3.Verifikasi TeknisMendampingi Surveyor dari Kementerian Perumahan Rakyat 4.Penetapan LokasiMemberikan masukan apabila diminta oleh Pusat 5.Pembangunan1.Memberikan kemudahan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 2.Memberikan kemudahan aksesbilitas infrastruktur 3.Melakukan pengawasan teknis di lokasi kegiatan yang telah ditentukan dan melakukan dokumentasi 4.Membuat Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan hingga penyelesaian pekerjaan 6.PHO dan FHO1.Meneliti pelaksanaan fisik di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, serta back-up data 2.Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan 7.PenghunianMendorong penerima manfaat untuk segera melakukan penghunian 8.Serah Terima AsetMendorong dan membantu melengkapi persyaratan dan proses serah terima aset

55 Terima Kasih KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


Download ppt "DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BALI, 09 SEPTEMBER 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google