KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
REPUBLIK INDONESIA RAPAT KONSULTASI REGIONAL DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL BALI, 09 SEPTEMBER 2014

2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. POKOK BAHASAN LATAR BELAKANG PERUMAHAN FORMAL
CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 3. PROGRAM/KEGIATAN PERUMAHAN FORMAL 4. DRAF RENSTRA DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL TAHUN 5. USULAN DAN HASIL PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL REGIONAL I 6. PROSEDUR & TIPOLOGI BANTUAN PERUMAHAN FORMAL 7. PERAN PEMERINTAH DAERAH

3 LATAR BELAKANG PERUMAHAN FORMAL 1.

4 STRUKTUR ORGANISASI 4 DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
ASDEP PERENCANAAN PERUMAHAN FORMAL ASDEP PENYEDIAAN RUSUN & RUTAK ASDEP FASILITAS STANDARDISASI PERUMAHAN FORMAL ASDEP PENGEMBANGAN KERJASAMA & KEMITRAAN ASDEP EVALUASI PERUMAHAN FORMAL BID. STRATEGI PERUMAHAN FORMAL BID. RUMAH SUSUN BID. RUMAH SUSUN BID. KERJASAMA PEMERINTAH BID. MONITORING EVALUASI BID. PROGRAM DAN ANGGARAN BID. RUMAH TAPAK BID. RUMAH TAPAK BID. KEMITRAAN BADAN USAHA BID. PENGKAJIAN PERUM. FORMAL BID. PENDATAAN & SOSIALISASI BID. PSU RUSUN & RUTAK BID. PRASARANA & SARANA BID. KEMITRAAN BADAN NIRLABA BID. ANALISIS DAN PELAPORAN PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TATA USAHA PEMELIHARAAN PENGAMANAN PEMANFAATAN PENGHUNIAN PENGELOLAAN SERAH ASET KETERANGAN: RUSUN (Rumah Susun); RUTAK (Rumah Tapak) 4

5 PEJABAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

6 13,6 7,6 LATAR BELAKANG ~ DATA BACKLOG ANGKA KEKURANGAN RUMAH
JUTA UNIT ANGKA KEKURANGAN RUMAH (BACKLOG Kepemilikan) PERUMAHAN TAHUN 2010 7,6 JUTA UNIT ANGKA KEKURANGAN RUMAH (BACKLOG KEPENGHUNIAN)

7 SASARAN BANTUAN PERUMAHAN FORMAL
PERUMAHAN FORMAL adalah perumahan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum/Badan Usaha UNTUK SIAPA  MBM/R?? BANTUAN (APBN ) FASILITASI (APBN + NonAPBN ) FOKUS: MASYARAKAT (MBM/R) YANG BERPENGHASILAN (STRUK GAJI) YANG TIDAK BERPENGHASILAN (TIDAK ADA STRUK GAJI) YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS TNI/POLRI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI BERASRAMA (MAHASISWA, SANTRI, LAJANG) MASY. PERBATASAN, NELAYAN, KORBAN BENCANA BADAN USAHA KOPERASI NIRLABA LAINNYA (termasuk rumah sewa) PEMDA PNS INDUSTRI : PEKERJA/BURUH Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 21/Tahun 2011 Tentang Bantuan Stimulan Rusunawa

8 CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2.

9 TARGET-CAPAIAN RPJMN/RENSTRA 2010-2014*
TARGET DAN CAPAIAN RPJM NASIONAL TARGET CAPAIAN 380 TB RUSUN 846 TB RUSUN TARGET-CAPAIAN RPJMN/RENSTRA * 5.000 Unit RUSUS 6.401 Unit RUSUS 9 Buah NSPK 9 Buah NSPK Fasilitasi Rusunami Dan RsH *) PROGNOSA CAPAIAN TA. 2014

10 [Capaian 2012-2014 sebesar 16,3 kali dari Capaian Periode 2010-2011]
RENSTRA & CAPAIAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Total Target Renstra (TB) 49 100 180 51 380 Realisasi (TB) 216 170 411 846 Capaian : 223 % dari Target Renstra (241% dalam Periode ) [Capaian sebesar 16,3 kali dari Capaian Periode ]

11 RENSTRA DAN CAPAIAN RUSUNAWA PER TARGET GROUP
SASARAN 2010/2011 2012 2013 2014* TERBANGUN RENCANA ANGGOTA TNI 26.5 56.0 - 82.5 ANGGOTA POLRI 8.0 28.0 17.0 10.0 63.0 PEKERJA 9.0 23.0 1.0 20.0 53.0 MAHASISWA 33.0 24.0 113.0 SANTRI 5.5 76.0 128.0 325.0 534.5 TOTAL 49.0 216.0 170.0 411.0 846.0 Catatan: *) Prognosa Capaian RUSUN POLRI sebesar 6,8 kali dari Capaian Periode Capaian RUSUN PEKERJA sebesar 4,8 kali dari Capaian Periode Capaian RUSUN SANTRI sebesar 96,2 kali dari Capaian Periode

12 DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
CAPAIAN PENGHUNIAN RUSUNAWA TOTAL TERBANGUN = TB RUSUNAWA TA RUSUNAWA TA – 2014 (Status September2014) 2012 126 TB TERHUNI 38 TB TERHUNI 162,5 TB BELUM TERHUNI 88 TB RUSUNAWA TERBANGUN 2006 – 2011 187 TB 2012/2013 90 TB TERHUNI 27 TB BELUM TERHUNI 63 TB BELUM TERHUNI 24,5 TB 2013 170 TB TERHUNI 50 TB BELUM TERHUNI 120 TB Total Terhuni = 277,5 TB (32,80% terhadap 846 TB) Total Terhuni = 115 TB (14,43% terhadap 797 TB) 2014 411 TB DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

13 [Capaian 2012-2014 sebesar 2,65 kali dari Capaian Periode 2010-2011]
RENSTRA & CAPAIAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Total Target Renstra (Unit) 1.000 750 1.050 1.350 850 5.000 Realisasi (Unit) 1.006 882 1.774 1.989 6.401 Capaian : 128% dari Renstra (143% dalam Periode ) ** [Capaian sebesar 2,65 kali dari Capaian Periode ]

14 PROSES LHA OLEH INSPEKTORAT RUMAH KHUSUS TERBANGUN
CAPAIAN PENGHUNIAN DAN STA RUMAH KHUSUS NO TARGET GRUP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TER-BANGUN TER- HUNI 1. Korban Bencana 244 128 150 - 2. Nelayan 90 85 307 221 166 330 255 601 546 300 274 3. Perbatasan 205 60 65 450 100 4. Daerah Tertinggal 125 5. Suku Anak Dalam 25 6. Transmig-rasi 50 7. Cagar Budaya 42 8. Pulau Terluar 30 40 9. Sosial 32 198 114 TOTAL 539 534 570 484 526 477 402 1.006 867 750 674 2.900 UNIT PROSES LHA OLEH INSPEKTORAT RUMAH KHUSUS TERBANGUN 2006 – 2011 3.868 UNIT (83 Kab/Kota) 968 UNIT PENCERMATAN OLEH P2P LHA: Laporan Hasil Audit

15 117 TOWER ~ 48.428 UNIT 1.200.000 UNIT 1.620.600 UNIT 1.222.136 UNIT
CAPAIAN FASILITASI RUSUNAMI DAN FASILITASI RUMAH TAPAK RENSTRA FASILITASI RUSUNAMI UNIT TOTAL CAPAIAN PEMBANGUNAN RUSUNAMI 117 TOWER ~ UNIT UNIT RENSTRA FASILITASI RUMAH TAPAK UNIT * UNIT TOTAL CAPAIAN PEMBANGUNAN RUMAH TAPAK * UNIT *) Status: Juli 2014

16 CAPAIAN REGULASI PERUMAHAN FORMAL
NO REVISI RANCANGAN/BARU 1 Permenpera No. 9 Th  Bantuan Rusunawa pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama Permenpera tentang Pedoman Bantuan Rumah Susun Sewa (Permenpera No. 21 Th  Permenpera 9/2012 menunggu dicatatkan di Kemenhumham) 2 Permenpera No. 18 Th Tarif Sewa Rusuna APBN dan APBD Permenpera tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah (Permenpera No.25 Th. 2011) 3 Permenpera No. 15 Th  Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rusunami Rapermenpera tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Murah 4 Kepmenpera No. 06 Th  Pedoman Pembuatan AD/ART PPRS Rapermenpera tentang Pedoman Rancang Bangun Rumah Susun Sewa 5 Permenpera No. 10 Th  Bantuan Stimulan PSU Rapermenpera tentang Pedum Pelaksanaan Value Enginering dalam Pembangunan Rusunawa 6 Permenpera No. 02 Th  Tata Cara Bantuan Stimulan PSU Rapermenpera tentang Pemasaran dan PPJB (perjanjian Pengikatan Jual-Beli) 7 Permenpera No. 10 Th  Penghunian dan Pengalihan Satuan Rusunami Rapermenpera tentang Juklak Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan PPRS dan Pengelola Rusuna di Kawasan Perkotaan 8 Permenpera No. 14 Th  Pengelolaan Rusunawa Rapermenpera tentang Modul Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Rusunawa di Kawasan Perkotaan 9 Inmenpera No. 10 Th  Penyelenggaraan Operasionalisasi Kebijakan Perumahan Rapermenpera tentang Pedum Tata Lingkungan Perumahan Sederhana Sehat 10 Permenpera No. 44 Th  Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus Menunggu dicatatkan di DepKumham 11 Kepres No. 22 Th tentang Tim Percepatan Pembangunan Rusunami Kepres No. 31 Th tentang Percepatan Pembangunan Rusunami 12 UU No. 20 Th tentang Rumah Susun Produk RPP nya harus segera diselesaikan

17 PROGRAM/KEGIATAN PERUMAHAN FORMAL 3.

18 PROGRAM UTAMA PERUMAHAN FORMAL
1. BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA 2. BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 3. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, BANTUAN TEKNIS, DAN BIMBINGAN TEKNIS 4. FASILITASI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MILIK (RUSUNAMI) 5. FASILITASI PEMBANGUNAN RUMAH TAPAK 6. MENDORONG PEMANFAATAN, PENGHUNIAN, PENGELOLAAN, DAN SERAH TERIMA ASET RUSUNAWA DAN RUMAH KHUSUS

19 BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA
1. PENGERTIAN RUMAH SUSUN Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (Undang-Undang No. 20 Tahun 2011) 2. SASARAN RUMAH SUSUN SEWA Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai kemampuan untuk membeli/memiliki rumah layak huni 3. TARGET GROUP/SASARAN BANTUAN RUMAH SUSUN SEWA Instansi Pemerintah (Kementerian, Lembaga, TNI dan/atau POLRI), Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Pekerja, dan Lembaga penerima bantuan lainnya (Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Pendidikan Berasrama, Koperasi, dan Yayasan) RUSUN TNI/POLRI RUSUN PEKERJA RUSUN PONPES RUSUN MAHASISWA

20 BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS
1. PENGERTIAN RUMAH KHUSUS Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus, disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dibiayai melalui APBN dan/atau APBD, menjadi barang milik negara/daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 1 Tahun 2011) 2. SASARAN RUMAH KHUSUS Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 3. TARGET GROUP/SASARAN BANTUAN RUMAH KHUSUS Petugas pengaman perbatasan, petugas kesehatan/medis, pengajar tingkat dasar dan menengah, petugas mercusuar, petugas perbatasan lainnya, pemenuhan target diluar perbatasan (nelayan, rumah cagar budaya, dan masyarakat daerah terluar dan terpencil) PERBATASAN RUMAH PINTAR HONAI NELAYAN CAGAR BUDAYA

21 FASILITASI PEMBANGUNAN RUSUNAMI
1. SEBARAN PROGRAM Perkotaan Metropolitan dengan jumlah penduduk > 1,5 juta jiwa Kota Besar/sedang yang memiliki tanah di lokasi strategis dan didukung penuh oleh Pemerintah Kota/Kab dan Pemerintah Provinsi Pemerintah kota yang memiliki program pengentasan kawasan kumuh di lokasi strategis 2. SASARAN PROGRAM Masyarakat berpenghasilan Rp.4 Juta/bulan s/d < Rp. 7 Juta/ bulan; Masyarakat yang mampu menyediakan uang muka maksimum 20 % Harga Jual Sarusun; Individu/Keluarga maupun Korporat 3. BESARAN PROGRAM Jumlah Tower Rusunami : unit Rencana alokasi Tower Rusuna : 50 % di Wilayah Jabodetabek, 30 % di Pulau Jawa, luar Jabodetabek 20 % di Luar Jawa Jumlah Sarusun /Tower : – 500 unit Jumlah Lantai/Tower : 6 Lantai s/d 24 Lantai Luas Kavling/Tower Minimal : m² s/d m² (single building)

22 FASILITASI PEMBANGUNAN RUMAH TAPAK
1. Target Fasilitasi Pembangunan Rumah Umum (Rumah Tapak dan Susun) Tahun sebanyak unit 2. Rumah umum (rumah tapak  dahulu RsH bersubsidi) ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 3. Kelompok sasaran : PNS, TNI/POLRI, pegawai/pekerja Jamsostek, dan pekerja informal yang diformalkan 4. Pembangunan rumah umum dilaksanakan oleh pengembang yang tergabung dalam asosiasi REI, APERSI, Perum Perumnas, IKOPKAR, dan lain-lain 5. Pemerintah daerah dapat membantu PNS untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau melalui penyediaaan tanah, dan lain-lain 6. Terdapat fasilitas bantuan uang muka (BUM) yang disediakan oleh Bapertarum-PNS (untuk PNS), Jamsostek untuk peserta Jamsostek, dan YKPP-Kemenhan 7. Skim Pembiayaan bagi yang memenuhi persyaratan dapat difasilitasi melalui FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), dengan bunga Flat selama masa tenor sebesar 7,25%

23 PENGHUNIAN DAN SERAH TERIMA ASET
PENERIMA MANFAAT MEMBENTUK BADAN PENGELOLA KETERSEDIAAN PSU (LISTRIK, AIR BERSIH) PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL (RUSUN & RUSUS) PENERIMA MANFAAT MNGENGAJUKAN PERMOHONAN IJIN PENGHUNIAN SEMENTARA SERAH TERIMA TAHAP 2 KONTRAKTOR KE KEMENPERA PHO dan FHO KEBIJAKAN KEMENPERA (P2P) A. IJIN PENGHUNIAN SEMENTARA B. PEMELIHARAAN C. SERAH TERIMA ASET ATAS PERSETUJUAN MENKEU BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET (BAST) DARI KEMENPERA KEPADA PENERIMA MANFAAT

24 DRAF RENSTRA FORMAL TAHUN 4.

25 “TERSEDIANYA RUMAH LAYAK HUNI UNTUK SETIAP ORANG”
VISI PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL “SETIAP ORANG MENGHUNI TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK TAHUN 2030” “TERSEDIANYA RUMAH LAYAK HUNI UNTUK SETIAP ORANG”

26 MISI PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL
1. Mengembangkan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan formal sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi koordinasi dan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau di perkotaan 2. lemahnya koordinasi dan kelembagaan pembangunan PMeningkatkan peran pemerintah daerah, swasta, lembaga nirlaba dan badan hukum lainnya dalam pembangunan perumahan formalKP 3. Mengembangkan kebijakan dan dukungan bagi industri bahan bangunan yang mendukung pembangunan rumah layak huni dan terjangkau 4. Meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan perumahan formal 5. Meningkatkan ketersediaan dan penghunian rumah layak huni dan terjangkau

27 TUJUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL
1. Terciptanya iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 2. Terwujudnya koordinasi dengan seluruh stakeholder di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan 3. Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan dan permukiman 4. Meningkatnya tingkat hunian rumah layak huni dan terjangkau

28 SASARAN STRATEGIS PERUMAHAN FORMAL
1. Tersusunnya rancangan peraturan dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang perumahan formal 2. Terselengaranya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah 3. Terselenggaranya kerjasama dan kemitraan antar pelaku pembangunan perumahan formal di pusat dan daerah 4. Terselenggaranya kebijakan bantuan stimulan bagi industrialisasi perumahan formal sebanyak unit 5. Terselengaranya pembinaan dan advokasi bagi pemangku kepentingan 6. Terlaksananya pembangunan rumah khusus sebanyak unit 7. Terlaksananya pembangunan rumah/hunian sewa yang strategis nasional dan percontohan oleh pusat sebanyak unit 8. Terlaksananya pembangunan rumah/hunian sewa yang reguler oleh Pemda sebanyak unit 9. Terlaksananya fasilitasi penyediaan dan/atau peningkatan kualitas rumah/hunian sewa berbasis partisipasi masyarakat sebanyak unit 10. Terlaksananya fasilitasi pembangunan rumah tapak sebanyak unit 11. Terlaksananya fasilitasi pembangunan rusunami sebanyak unit

29 KEBUTUHAN INTERVENSI PEMERINTAH
TARGET PENANGANAN PERUMAHAN FORMAL KEBUTUHAN INTERVENSI PEMERINTAH Rumah Milik 60% 900 Ribu Unit/5 Thn = 180 Ribu Unit/Thn B A C K L O G Formal 30% = 300 ribu unit Hunian Sewa 40% 1 JUTA / tahun = 120 Ribu Unit/Thn 600 Ribu Unit/ 5Thn Swadaya 70% 700 ribu unit Intervensi Pemerintah melalui KPR Swadaya 20% 140 Ribu Unit/Thn = 700 Ribu Unit/ 5 Thn =

30 KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. Milyar)
SKENARIO PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL (PERKIRAAN IDEAL) NO UPAYA SASARAN KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. Milyar)  TOTAL KET 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL Satuan I USULAN ANGGARAN DARI FORMAL 1 Kebijakan Deputi Formal 55 65 75 85 95 375 APBN II USULAN ANGGARAN DARI BPA Pembangunan Rumah Khusus 18.000 22.000 26.000 29.000 30.000 Unit 2.880 3.740 4.680 5.510 6.000 22.810 1. Pembangunan rumah khusus oleh Pusat 7.000 8.000 9.000 10.000 40.000 960 1.190 1.440 1.710 2.000 7.300 Reguler 2. Pembangunan rumah khusus oleh Daerah 12.000 15.000 20.000 85.000 1.920 2.550 3.240 3.800 4.000 15.510 DAK 2 Penyediaan Hunian Sewa dan Milik 9.936 12.154 19.254 21.880 27.889 91.113 a. Pembangunan rumah/hunian sewa yg strategis nasional & percontohan oleh Pusat 4.150 5.850 7.920 9.405 12.100 39.425 - Rusunawa ≤ 5 lantai 17.000 60.000 1.750 2.250 3.300 4.125 5.100 16.525 - Rusunawa tingkat tinggi (> 5 lantai) 14.000 16.000 70.000 2.400 3.600 4.620 5.280 22.900 b. Penyediaan rumah/hunian sewa reguler oleh Pemda 5.750 6.250 7.975 8.250 9.900 38.125 23.000 25.000 33.000 c. Penyediaan PSO Pengelolaan / Tarif Sewa 36 54 84 105 144 423 BA-BUN d. Fasilitasi penyediaan dan/atau peningkatan kualitas rumah/hunian sewa berbasis partisipasi masyarakat (rumah sewa ) 5.000 75.000 25 50 100 125 e. Penyediaan Rumah Milik Bagi MBR 3.275 4.120 5.745 13.140 1. Penyediaan Runah Sejahtera Tapak 2.500 3.000 4.500 475 600 945 2.020 2. Penyediaan Rumah Susun Umum Milik 2.800 3.520 4.800 11.120 3 Penyediaan Teknologi dan Bahan Bangunan Strategis 5 5.005 7.507 10.010 22.530 1. Kajian penyiapan dan Kebijakan Bahan Bangunan Strategis 4 15 7 10 30 Regular 2. Penyediaan Bahan Bangunan Murah 41.667 62.500 83.333 7.500 22.500 56.000 68.000 90.500 12.874 15.964 24.014 27.482 33.994

31 KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. Milyar)
SKENARIO PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL (PERKIRAAN RIIL BERBASIS RKP 2015) NO UPAYA SASARAN KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. Milyar)  TOTAL KET 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL Satuan I USULAN ANGGARAN DARI FORMAL 1 Kebijakan Deputi Formal 61,7 71,0 81,7 93,9 108,0 416,3 APBN II USULAN ANGGARAN DARI BPA 82.050 15.385,8 Pembangunan Rumah Khusus 3.000,0 3.100,0 3.300,0 3.500,0 3.800,0 16.700,0 Unit 352,2 403,0 462,0 525,0 608,0 2.350,2 1. Pembangunan rumah khusus oleh Pusat * 3.200,0 3.350,0 15.750,0 434,0 480,0 536,0 2.205,2 Reguler 2. Pembangunan rumah khusus oleh Daerah - 200,0 300,0 450,0 950,0 0,0 28,0 45,0 72,0 145,0 DAK 2 Penyediaan Hunian Sewa dan Milik 9.650,0 11.000,0 13.225,0 15.225,0 16.250,0 65.350,0 1.482,8 1.775,1 2.728,8 3.202,8 3.846,0 13.035,6 a. Pembangunan rumah/hunian sewa yg strategis nasional & percontohan oleh Pusat 6.000,0 6.800,0 4.850,0 5.700,0 5.800,0 29.150,0 1.760,0 1.410,8 1.666,5 1.840,0 8.160,1 - Rusunawa ≤ 5 lantai ** 5.600,0 3.450,0 3.900,0 22.750,0 1.400,0 948,8 1.072,5 1.140,0 6.044,1 - Rusunawa tingkat tinggi (> 5 lantai) 1.200,0 1.800,0 2.000,0 6.400,0 360,0 594,0 700,0 2.116,0 b. Penyediaan rumah/hunian sewa reguler oleh Pemda 2.275,0 2.525,0 2.850,0 7.650,0 625,6 694,4 855,0 2.175,0 - Rusunawa ≤ 5 lantai *** c. Penyediaan PSO Pengelolaan / Tarif Sewa 3.650,0 4.200,0 4.150,0 4.750,0 4.800,0 21.550,0 15,1 17,4 20,0 23,0 75,5 BA-BUN d. Fasilitasi penyediaan dan/atau peningkatan kualitas rumah/hunian sewa berbasis partisipasi masyarakat (rumah sewa pak haji) **** 2.250,0 5.350,0 11.100,0 11,3 17,5 26,8 55,5 e. Penyediaan Rumah Milik Bagi MBR ***** 1.950,0 2.800,0 7.000,0 675,0 822,0 1.128,0 2.625,0 1. Penyediaan Rumah Sejahtera Tapak 500,0 800,0 95,0 140,0 168,0 2. Penyediaan Rumah Susun Umum Milik 1.450,0 1.550,0 5.000,0 580,0 682,0 960,0 2.222,0 3 Penyediaan Teknologi dan Bahan Bangunan Strategis 3,0 2,7 2.102,7 2.401,8 4.510,2 1. Kajian penyiapan dan Kebijakan Bahan Bangunan Strategis dan Industrialisasi Pembangunan Perumahan Formal ****** 4,0 2,0 15,0 Kajian 1,8 10,2 Regular 2. Penyediaan Bahan Bangunan Murah 17.500,0 20.000,0 37.500,0 2.100,0 2.400,0 4.500,0 4 P2KP 10,0 11,5 13,2 15,2 67,4 9.000 9.900 12.375 13.975 15.250 60.500 1.906,7 2.263,6 3.288,4 5.939,6 6.981,3 20.379,7 Growth 10,0% 25,0% 12,9% 9,1% % 18,7% 45,3% 80,6% 17,5%

32 PROGRAM/ KEGIATAN POKOK
SKENARIO PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN (PERKIRAAN IDEAL) NO PROGRAM/ KEGIATAN POKOK OUTCOME/ OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 1. Serah Terima Aset Terselenggaranya proses serah terima aset rusun sewa dan rumah khusus a. Jumlah rumah susun sewa yang siap diproses ke Kementerian Keuangan Twin Block 117.00 235.00 352.00 293.00 176.00 1,173.00 b. Jumlah rumah khusus yang siap diproses ke Kementerian Keuangan Unit 4,040.00 8,080.00 14,140.00 6,061.00 40,401.00 2. Perencanaan dan Penganggaran Pusat Pengembangan Perumahan Tersusun perencanaan strategis, pemrograman, penganggaran, pengolahan data LAKIP Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pemrograman Dokumen 1 5 Jumlah dokumen rencana strategis - c. Jumlah dokumen pengelolaan data dan LAKIP 3. Pemeliharaan/ Perbaikan Terlaksana pemeliharaan/ perbaikan rusun sewa, rumah khusus, dan PSU Kumuh dalam rangka mendorong penerima manfaat bersedia menerima aset Jumlah dokumen perencanaan dan supervisi pemeliharaan/ perbaikan rumah susun sewa dan rumah khusus 15 75 Jumlah rumah susun sewa yang dilakukan pemeliharaan/ perbaikan 78.00 155.00 271.00 116.00 775.00 Jumlah rumah khusus yang dilakukan pemeliharaan/ perbaikan Unit Rumah 2,500.00 5,000.00 8,750.00 3,750.00 25,000.00 4. Pengamanan Aset Terlaksana pengamanan rusun sewa guna menjaga dari kerusakan & kehilangan aset Jumlah rumah susun sewa yang dilakukan pengamanan/ penjagaan 62.00 124.00 217.00 93.00 620.00 5. Penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus Terlaksana penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus Jumlah rumah susun sewa yang dihuni 140.00 279.00 488.00 209.00 1,395.00 Jumlah rumah khusus yang dihuni 4,750.00 9,500.00 16,625.00 7,125.00 47,500.00 6. Dukungan Pelaksanaan Administrasi Pusat Pengembangan Perumahan Terselenggaranya dukungan administrasi Pusat Pengembangan Perumahan Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan perkantoran 25

33 PROGRAM/ KEGIATAN POKOK
SKENARIO PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN (PERKIRAAN RIIL BERBASIS RKP 2015) NO PROGRAM/ KEGIATAN POKOK OUTCOME/ OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 1. Serah Terima Aset Terselenggaranya proses serah terima aset rusun sewa dan rumah khusus a. Jumlah rumah susun sewa yang siap diproses ke Kementerian Keuangan Twin Block 35.00 50.00 65.00 43.00 40.00 233.00 b. Jumlah rumah khusus yang siap diproses ke Kementerian Keuangan Unit 75.00 90.00 192.50 550.00 2. Perencanaan dan Penganggaran Pusat Pengembangan Perumahan Tersusun perencanaan strategis, pemrograman, penganggaran, pengolahan data LAKIP Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pemrograman Dokumen 1 5 Jumlah dokumen rencana strategis - c. Jumlah dokumen pengelolaan data dan LAKIP 3. Pemeliharaan/ Perbaikan Terlaksana pemeliharaan/ perbaikan rusun sewa, rumah khusus, dan PSU Kumuh dalam rangka mendorong penerima manfaat bersedia menerima aset Jumlah dokumen perencanaan dan supervisi pemeliharaan/ perbaikan rumah susun sewa dan rumah khusus Jumlah rumah susun sewa yang dilakukan pemeliharaan/ perbaikan Jumlah rumah khusus yang dilakukan pemeliharaan/ perbaikan Unit Rumah 4. Pengamanan Aset Terlaksana pengamanan rusun sewa guna menjaga dari kerusakan & kehilangan aset Jumlah rumah susun sewa yang dilakukan pengamanan/ penjagaan 10.00 15.00 25.00 18.00 93.00 5. Penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus Terlaksana penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus Jumlah rumah susun sewa yang dihuni 30.00 20.00 155.00 Jumlah rumah khusus yang dihuni 45.00 145.00 200.00 500.00 6. Dukungan Pelaksanaan Administrasi Pusat Pengembangan Perumahan Terselenggaranya dukungan administrasi Pusat Pengembangan Perumahan Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan perkantoran 25

34 TARGET PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL TAHUN 2015 SESUAI RKP
KEGIATAN TARGET RKP TAHUN 2015 (Perpres No. 43/2014) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL Rusunawa 120 Tower 1,477,432,000,000 Rumah Khusus 3.000 Unit 352,168,000,000 Kebijakan 67,141,003,000 PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN TOTAL 091 KEMENPERA

35 USULAN & HASIL PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL
5.

36 JUMLAH USULAN BANTUAN PERUMAHAN FORMAL YANG BELUM TERBANGUN 2010-2014
STATUS : AGUSTUS 2014 USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA TARGET GROUP JUMLAH USULAN (LOKASI) ANGGOTA POLRI 81 ANGGOTA TNI 2 PEKERJA 56 MAHASISWA 191 LEMBAGA PENDIDIKAN BERASRAMA 526 TOTAL 855 USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS WILAYAH JUMLAH USULAN SUMATERA 6.545 UNIT, 13 LOKASI JAWA DAN BALI 801 UNIT, 4 LOKASI NUSA TENGGARA 690 UNIT, 9 LOKASI KALIMANTAN 3.111 UNIT, 12 LOKASI SULAWESI 3.869 UNIT, 24 LOKASI MALUKU DAN PAPUA UNIT, 57 LOKASI UNIT, 119 LOKASI

37 JUMLAH USULAN RUMAH SUSUN
JUMLAH USULAN BANTUAN PERUMAHAN FORMAL YANG BELUM TERBANGUN STATUS : AGUSTUS 2014 PROVINSI JUMLAH USULAN RUMAH SUSUN JUMLAH USULAN RUMAH KHUSUS BALI 4 - NUSA TENGGARA BARAT 24 1 50 NUSA TENGGARA TIMUR 16 665 MALUKU 10 11 126 MALUKU UTARA 14 3 5 PAPUA 27 233 PAPUA BARAT 647 7 2.057 TOTAL 730 LOKASI 49 LOKASI 3.136 UNIT

38 CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH SUSUN SEWA
CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH SUSUN SEWA TAHUN 2015 STATUS : SEPTEMBER 2014 PROVINSI CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH SUSUN SEWA POLRI PEKERJA MAHASISWA SANTRI TB LOK BALI 5 3 1 - NTB NTT 2 MALUKU MALUKU UTARA PAPUA 6 PAPUA BARAT TOTAL 8 11 9 19

39 HASIL PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL
PROVINSI RUSUNAWA TERBANGUN (TB) TERHUNI (TB) BALI 5.50 1.00 NUSA TENGGARA BARAT 9.00 2.00 NUSA TENGGARA TIMUR 14.00 8.00 MALUKU 5.00 3.00 MALUKU UTARA - PAPUA 8.50 1.50 PAPUA BARAT TOTAL 59.00 18.50 RUMAH KHUSUS TERBANGUN (UNIT) TERHUNI (UNIT) 50.00 65.00 353.00 350.00 82.00 72.00 980.00 331.00 492.00 142.00 2,094.00 988.00

40 PROSEDUR BANTUAN PERUMAHAN FORMAL 6.

41 A PROSEDUR BANTUAN PERUMAHAN FORMAL-1 **
USULAN & PROPOSAL DARI CALON PENERIMA KE KEMENPERA PENGUSULAN PENETAPAN LOKASI KE DEPUTI A 1 ARAHAN MENTERI Layak Administrasi Layak Teknis PENGECEKAN DOKUMEN ADMINISTRASI A 1 PENETAPAN LOKASI OLEH DEPUTI FORMAL - Sertifikat Tanah Luasan Tanah (Tipologi) IMB (Difasilitasi Satker Kemenpera) Kesanggupan Terima Aset dan Siapkan Mebeler Surat Dukungan Pemda/ Instansi Terkait (Tata Ruang) ** Rekap Usulan oleh A1 A PENYAMPAIAN SK ke SATKER (LELANG) dan PENERIMA PENGHUNIAN SEMENTARA (SAMBIL TUNGGU SERAH TERIMA ASET)  P2P SURVEY LAPANGAN (KESIAPAN TAPAK LAHAN, NO SONDIR)  A 2 (RUSUN), A 3 (RUSUS) Satker Menunjuk Supervisi & MK Untuk Sondir dsb Bila Ada Perubahan Tapak Dikonsultasikan ke Asdep/Deputi/ Dievaluasi Satker (PPK)  Pembangunan Dimulai oleh Kontraktor (Pememnang lelang) dengan melibatkan Pemda Sertifikat Tanah IMB Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Kontraktor ke Satker Kesiapan Tapak Tanah Utk Bangunan (Clean & Clear) Klarifikasi Dokumen Persyaratan Penentuan Awal Tipologi Utk Rusunawa Ketersediaan Jaringan Listrik dan Air serta Akses **: Segera Dicek Layak Adminsitrasi dan Teknis (Jumlahnya sekitar 10-15%)

42 A PROSEDUR BANTUAN PERUMAHAN FORMAL-2
PENGUMPULAN DOKUMEN INTERNAL KMENPERA (P2P) Kontrak Fisik dan Non Fisik beserta Addendum PHO/FHO LHA oleh INSPEKTORAT SIMAK BMN Dokumen Penganggaran Laporan Tim Aset KARTU IDENTITAS BARANG A DOKUMEN EKSTERNAL USULAN SERAH TERIMA ASET KEPADA MENTERI KEUANGAN (P2P & Sesmen) PENGUMPULAN DOKUMEN EKSTERNAL (DARI PENERIMA MANFAAT [P2P)] Alih Status Penggunaan ke Kementerian/Lembaga HIBAH : a. PEMDA b. Yayasan yang bergerak di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan Kerjasama Pemanfaatan/Penyertaan Modal Pemerintah. a. BUMN/BUMD b. Yayasan Non - (Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan) Sertifikat Tanah IMB Pernyataan Kesediaan Menerima dari Kuasa Pengguna/Pengguna Barang SK Badan Pengelola Surat Rekomendasi Yayasan

43 MEKANISME BANTUAN RUMAH SUSUN SEWA
PEMOHON BANTUAN RUSUNAWA DAERAH KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT PELAKSANA KONSTRUKSI USULAN/PERMINTAAN DARI : INSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LEMBAGA PENERIMA BANTUAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT WASDAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI DEPUTI PERUMAHAN FORMAL SURAT REKOMENDASI INSTANSI TERKAIT PERBAIKAN USULAN BANTUAN RUSUNAWA VERIFIKASI TIDAK LENGKAP KELENGKAPAN ADMINISTRASI LENGKAP LENGKAP 31 MARET VERIFIKASI LAPANGAN APRIL-OKTOBER USULAN PENETAPAN LOKASI DARI DEPUTI PERUMAHAN FORMAL PROSES PEMBANGUNAN : DED PELELANGAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PENETAPAN LOKASI OLEH MENTERI PERUMAHAN RAKYAT DESEMBER RUSUNAWA TERBANGUN PELAKSANA PEMBANGUNAN OLEH P2P PEMANFAATAN OLEH PEMOHON BANTUAN RUSUNAWA PENGELOLAAN/SERAH TERIMA ASET

44 PERSYARATAN BANTUAN RUMAH SUSUN SEWA
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS I I SURAT PERMOHONAN LOKASI Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP ) Kemudahan Aksesbilitas Infrastruktur II PROPOSAL HARUS DILENGKAPI DENGAN: Surat Dukungan (Pemda, Dinas Perumahan, dan Dinas Terkait) Fotokopi Legalitas Tanah (Sertifikat atas nama Yayasan Penerima Bantuan) II PEMILIKAN TANAH Luas Tanah sesuai dengan Tipologi Tanah Siap Bangun (clean and clear) Tanah Tidak Bermasalah  Bukti Penguasaan/Pemilikan LAHAN SIAP BANGUN CONTOH RP3KP

45 MEKANISME BANTUAN RUMAH KHUSUS
Program Bantuan Pembangunan Rumah Khusus Rumah dalam Bentuk Tunggal, Deret, Susun di Wil. Perbatasan (CQISEM) Verifikasi Teknis (Survey Lapangan) Koordinasi dengan Pemprov, Pemkab/Kota Format Isian Survey Persyaratan Lokasi Foto Lokasi Shortlist DATA Angka Kebutuhan Rumah Khusus Kesiapan Administrasi: Usulan penetapan lokasi kepada Menteri Penetapan Lokasi oleh Menteri Koordinasi Teknis Sektoral Kriteria Administratif Kriteria Teknis DED Koordinasi Teknis Regional Kriteria Ekologis Serah Terima Aset Konstruksi Indikasi Lokasi (Long List)

46 PERSYARATAN BANTUAN RUMAH KHUSUS
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS I I KABUPATEN/KOTA PENGUSUL LOKASI Usulan disampaikan oleh Pemkab/ Pemkot/Institusi Terkait lainnya Menyediakan tanah siap bangun (clean and clear) Dukungan PSU (Alokasi Dana Pendamping) Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RP3KP Tersedia jalan akses, sumber air minum, dan lebih baik bila tersedia listrik II PEMILIKAN TANAH II DUKUNGAN PROVINSI Sebaiknya Mengelompok Jelas status hukum kepemilikan dan hak atas tanah (Bukti Legalitas/Sertifikat) Tanah siap bangun (clean and clear) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wasdal Pelaksanaan Pembangunan BERKELOMPOK LAHAN SIAP BANGUN

47 DOKUMEN INTERNAL KEMENPERA
MEKANISME SERAH TERIMA ASET DOKUMEN INTERNAL KEMENPERA LHA OLEH INSPEKTORAT SIMAK BMN Kontrak Fisik dan Non Fisik beserta Addendum PHO/FHO Dokumen Penganggaran Laporan Tim Aset Kartu Identitas Barang Dokumen Eksternal PENGUMPULAN DOKUMEN USULAN SERAH TERIMA ASET KEPADA MENTERI KEUANGAN Alih Status Penggunaan ke Kementerian/Lembaga HIBAH : PEMDA Yayasan yang bergerak di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan Kerjasama Pemanfaatan/ Penyertaan Modal Pemerintah. BUMN/BUMD Yayasan Non - (Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan) DOKUMEN EKSTERNAL (DARI PENERIMA MANFAAT RUSUNAWA) Sertipikat Tanah IMB Pernyataan Kesediaan Menerima dari Kuasa Pengguna/Pengguna Barang SK Badan Pengelola Akta Pendirian Yayasan

48 TIPOLOGI RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS
RUMAH SUSUN MAHASISWA RUMAH SUSUN PEKERJA RUMAH SUSUN PONPES 1. 1. 1. TIPE KECIL 2 LANTAI 20 UNIT = 80 ORANG Luas Tanah: 33 m X 13 m TIPE SEDANG 2 LANTAI 24 UNIT = 24 KK Luas Tanah: 34,9 m X 12,2 m TIPE SANGAT KECIL 3 LT 3 UNIT = 66 ORANG Luas Tanah: 13,4 m X 7,4 m 2. 2. 2. TIPE SEDANG 2 LANTAI 32 UNIT = 128 ORANG Luas Tanah: 48 m X 13 m TIPE SEDANG 8 LANTAI 160 UNIT = 640 KK Luas Tanah: 46 m X 13 m TIPE KECIL 3 LANTAI 6 UNIT = 132 ORANG Luas Tanah: 26 m X 7,4 m 3. 3. 3. TIPE SEDANG 6 LANTAI 154 UNIT = 616 ORANG Luas Tanah: 63 m X 13 m TIPE SEDANG 3 LANTAI 58 UNIT = 232 ORANG Luas Tanah: 46 m X 13 m TIPE SEDANG 2 LANTAI 8 UNIT = 224 ORANG Luas Tanah: 30 m X 13 m 4. 4. TIPE SEDANG 6 LANTAI 154 UNIT = 616 ORANG Luas Tanah: 63 m X 13 m TIPE BESAR 2 LANTAI 8 UNIT = 352 ORANG Luas Tanah: 46 m X 13 m RUMAH SUSUN POLRI 1. TIPE SEDANG 2 LANTAI 24 UNIT = 24 KK Luas Tanah: 43,4 m X 15 m RUMAH KHUSUS 2. TIPE SEDANG 3 LANTAI 36 UNIT = 36 KK Luas Tanah: 43,4 m X 15 m 1. 2. RUMAH TUNGGAL 7.50 meter X 5.50 meter RUMAH PANGGUNG 8.00 meter X 6.00 meter 3. TIPE SEDANG 6 LANTAI 154 UNIT = 616 ORANG Luas Tanah: 63 m X 13 m 3. RUMAH KOPEL 2 x (7.50 meter X 5.50 meter)

49 1. 2. RUSUNAWA TNI RUSUNAWA POLRI MABES TNI JATIMAKMUR PONDOKGEDE
KOTA JAKARTA TIMUR POLDA JAWA TENGAH KOTA SEMARANG KODAM II SRIWIJAYA KOTA JAMBI MAPOLDA KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM

50 3. 4. RUSUNAWA PEKERJA RUSUNAWA MAHASISWA PEKERJA PEMKOT MALANG
KOTA MALANG STAINU KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN PEKERJA PEMKOT PEKANBARU KOTA PEKANBARU STIKES TUANKU TAMBUSAI KABUPATEN KAMPAR

51 5. 6. RUSUNAWA SANTRI PONPES RUMAH KHUSUS PP. RAUDHATUL MUBTADIIN
KABUPATEN JEPARA RUMAH KHUSUS PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS PP. NURUL AITAM KABUPATEN KARAWANG RUMAH PINTAR LABUHAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

52 PERAN PEMERINTAH DAERAH 7.

53 PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBAGUNAN PERUMAHAN FORMAL
1. SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL (MATCHING PROGRAM PUSAT DAN DAERAH) 2. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERUMAHAN FORMAL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 3. MEMPERMUDAH PROSES PERIZINAN DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL MEMBERIKAN MASUKAN ATAS PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 4.

54 PERAN PEMERINTAH DAERAH
PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PROSES BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL NO KEGIATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH 1. Usulan Memberikan Rekomendasi kepada Pengusul, bahwa calon lahan Rumah Susun Sewa/Rumah Khusus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 2. Verifikasi Administrasi Memberikan masukan apabila diminta oleh Pusat 3. Verifikasi Teknis Mendampingi Surveyor dari Kementerian Perumahan Rakyat 4. Penetapan Lokasi 5. Pembangunan Memberikan kemudahan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Memberikan kemudahan aksesbilitas infrastruktur Melakukan pengawasan teknis di lokasi kegiatan yang telah ditentukan dan melakukan dokumentasi Membuat Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan hingga penyelesaian pekerjaan 6. PHO dan FHO Meneliti pelaksanaan fisik di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, serta back-up data Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan 7. Penghunian Mendorong penerima manfaat untuk segera melakukan penghunian 8. Serah Terima Aset Mendorong dan membantu melengkapi persyaratan dan proses serah terima aset

55 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA Terima Kasih