Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STUDI KEBIJAKAN PUBLIK PENGERTIAN KEBIJAKAN : R. DYE (1987) “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan yang tidak.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STUDI KEBIJAKAN PUBLIK PENGERTIAN KEBIJAKAN : R. DYE (1987) “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan yang tidak."— Transcript presentasi:

1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK PENGERTIAN KEBIJAKAN : R. DYE (1987) “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan yang tidak dilakukan”. R. DYE (1987) “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan yang tidak dilakukan”. 1 Oleh: Dr. Yopik Gani, S.IP., M.Si

2 2 KEBIJAKAN PUBLIK WUJUD DARI IDEOLOGI NEGARA KEBIJAKAN PUBLIK WUJUD DARI IDEOLOGI NEGARA IDEOLOGY POLITICAL SYSTEM PUBLIC POLICY

3 3 KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI AGENDA PASCA- DEMOKRASI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI AGENDA PASCA- DEMOKRASI DEMOKRASI KEBIJAKAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK KEHIDUPAN PUBLIK Nugroho, 2011: 16

4 KEBIJAKAN PUBLIK 4 NEGARA RAKYAT KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PRODUK NEGARA

5 5 KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PERTEMUAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN RAKYAT KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PERTEMUAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN RAKYAT KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH R A K Y A T

6 PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN : Tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada (David S. Savicky, 1993). PERBEDAAN ANALISIS KEBIJAKAN & PERUMUSAN KEBIJAKAN : Analisis kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan karena melalui analisis kebijakan adalah pijakan awal kenapa sebuah kebijakan harus diambil ( NUGROHO D ) 6

7 Hierarki Kebijakan Publik di Indonesia UU No. 10/ UUD UU/PERPU PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH KEPMEN&PERMEN

8 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK ISU KEBIJAKAN ISU KEBIJAKAN PRODUK KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PRODUK KEBIJAKAN PRODUK KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN 8

9 MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PENDAHULUAN IDENTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN ALTERNATIF KEBIJAKAN RENCANA IMPLEMENTASI PENUTUP ALTERNATIF TERPILIH Tugas seorang analis kebijkan adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil oleh eksekutif. Kebijakan baru Kebijakan sebelumnya sdh ada 9

10 10 TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK IDENTIFIKASI AGENDA SETTING FORMULASI IMPLEMENTASI LEGITIMASI W. Dunn, 2003 EVALUASI KEBIJAKAN

11 11 PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Identifikasi masalah-masalah kebijakan melalui tuntutan tindakan pemerintah. Agenda setting atau memfokuskan perhatian media massa dan pejabat publik (pemerintah) pada masalah-masalah publik tertentu untuk memutuskan apa yang diputuskan. Merumuskan tujuan kebijakan melalui inisiasi dan perkembangannya dengan organisasi perencanaan kebijakan, kepentingan kelompok, birokrasi pemerintah serta presiden dan DPR. Legitimasi kebijakan melalui kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh partai, kepentingan kelompok, presiden dan DPR. Implementasi kebijakan, melalui birokrasi yang teratur, belanja/pengeluaran publik dan kegiatan- kegiatan dari badan eksekutif. Evaluasi kebijakan oleh badan pemerintah itu sendiri, konsultan luar, pers dan publik.

12 12 MODEL-MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Menurut Lester & Stewart ada 2 model dalam analisis Kebijakan publik, yakni: 1. Elitis Kebijakan-kebijakan publik mengalir “ke arah kebawah” dari para elit ke masyarakat luas. Jadi, kebijakan-kebijakan publik itu bukan berasal dari tuntutan2 dari masyarakat luas (R. Dye, 1970). Kebijakan-kebijakan publik mengalir “ke arah kebawah” dari para elit ke masyarakat luas. Jadi, kebijakan-kebijakan publik itu bukan berasal dari tuntutan2 dari masyarakat luas (R. Dye, 1970). 2. Pluralis Kebijakan-kebijakan publik dihasilkan dari bekerjanya peran subsistem-subsistem yang berada dalam sistem demokarsai, (Robert Dahl & David Truman, 1961). Kebijakan-kebijakan publik dihasilkan dari bekerjanya peran subsistem-subsistem yang berada dalam sistem demokarsai, (Robert Dahl & David Truman, 1961).

13 13 POLRI DAN KEBIJAKAN PUBLIK POLRI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUPOKSI POLRI OPTIMALISASI TUJUAN POLRI (PSL 4, UU NO.2/2002) OPTIMALISASI TUJUAN POLRI (PSL 4, UU NO.2/2002) POLRI KEBIJAKAN PUBLIK UU NO. 2 THN 2002 M. PEMBINAAN M. OPERASIONAL SINERGISSINERGIS SINERGISSINERGIS

14 14 PERKAP/KEBIJAKAN PUBLIK POLRI NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN Peraturan Kepolisian yang selanjutnya disingkat Perpol adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan.

15 15 PROSEDUR PEMBENTUKAN PERTURAN KEPOLISIAN pengajuan saran pembuatan Perkap dari pengemban fungsi yang terkait dengan materi muatan Perkap atau dari fungsi pembinaan hukum Polri; arahan Kapolri, secara tertulis atau lisan; pembentukan Pokja oleh pemrakarsa; pembuatan rancangan Perkap oleh Pokja; pembahasan rancangan Perkap oleh Pokja dengan mengundang satker terkait; pengiriman rancangan Perkap hasil pembahasan ke fungsi pembinaan hukum Polri disertai softcopy file; fungsi pembinaan hukum Polri membentuk Pokja dan melakukan pembahasan awal dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perkap; pengharmonisasian dan sinkronisasi rancangan Perkap; pengiriman hasil harmonisasi dan sinkronisasi dari fungsi pembinaan hukum Polri kepada Kasatker pemrakarsa; pengiriman rancangan Perkap dari Kasatker Pemrakarsa kepada Kapolri; paparan rancangan Perkap dari satker pemrakarsa kepada para pejabat utama Mabes Polri (bila diperlukan); penandatanganan Perkap oleh Kapolri; registrasi Perkap ke Setum Polri oleh Satker pemrakarsa; penyerahan Perkap yang telah diregistrasi dari Satker pemrakarsa kepada fungsi pembinaan hukum Polri sebanyak 3 (tiga) rangkap asli beserta softcopy file; pengundangan Perkap ke dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menkum dan HAM melalui fungsi pembinaan hukum Polri; dan sosialisasi Perkap oleh pengemban fungsi dan/atau fungsi pembinaan hukum Polri.

16 S E K I A N & 16


Download ppt "STUDI KEBIJAKAN PUBLIK PENGERTIAN KEBIJAKAN : R. DYE (1987) “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan yang tidak."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google