Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013 Disampaikan oleh : Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

2 Substansi Rancangan Awal RKPD 2013

3 PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT
POSISI PERENCANAAN TAHUN 2013 DALAM RPJMD DAN RPJPD 2013 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah TAHAP DIVERSIFIKASI 2012 TAHAP PENGEMBANGAN 2011 TAHAP PEMANTAPAN 2010 TAHAP UPAYA MENUMBUH KEMBANGKAN MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG 2009 TAHAP PERSIAPAN MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia 1

4 Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
PEMERINTAH (2009 – 2014) Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2, Pendidikan Prioritas 3, Kesehatan Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 5, Ketahanan Pangan Prioritas 6, Infrastruktur Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha Prioritas 8, Energi Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Prioritas 13, Bidang Perekonomian Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat PEMPROV JAWA BARAT DALAM RPJM Daerah Peningkatan Kualitas Pendidikan (P2) Peningkatan Kualitas Kesehatan (P3) Peningkatan Daya Beli Masyarakat (P4,P7, P10 & P13) Kemandirian Pangan (P5 & PL14) Peningkatan Kinerja Manajemen Pemerintahan dan Aparatur (P1, P7, PL12, PL13 dan PL14) Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup (P9) Pengembangan Infrastruktur Wilayah (P6, P6 & PL13) Kemandirian Energi (P8) Pembangunan Perdesaan (P10 & PL14) Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata (P10, P11 dan PL14) 2

5 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008-2013
COMMON GOALS : PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT KEMANDIRIAN PANGAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PERDESAAN PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA NON COMMON GOALS (DIFFERENT GOALS), dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD, serta kegiatan yang bersifat sektoral atau rintisan. 3

6 ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT
RPJMD PERUBAHAN RKPD 2011 RKPD 2012 1. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Aksesibilitas dan mutu dan pendidikan, peran pemuda dan prestasi olahraga; 2. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Aksesibilitas dan mutu pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 3. Apresiasi dan pengembangan budaya daerah. Apresiasi dan Pengembangan Budaya daerah dan menggali potensi wisata lokal; Pengembangan budaya Daerah dan Destinasi Wisata; 4. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan. Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan; Penanggulangan Kemiskinan dan Pengendalian Penduduk 5. Ketahanan Pangan Masyarakat; Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat; 6. Iklim Usaha dan Jaminan Investasi; Perbaikan Iklim usaha yang kompetitif dan peningkatan investasi serta pelibatan dunia usaha; 7. Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Aksesibilitas Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dsan Menengah (UMKM); Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 8. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah; Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah secara merata; Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian 9. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana; Pengelolaan Bencana, Pengendalian Lingkungan dan Antisipasi perubahan iklim; Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 10. Pemenuhan Kebutuhan Energi Berkelanjutan; Ketahanan Energi dan Diversifikasi Sumber Energi Pemerintahan daerah belum efektif, yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan adanya peningkatan tuntutan pem-bentukan daerah otonom. 11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi; Pelayanan Publik bermutu dan akuntabel, kinerja aparatur dan keterbukaan informasi serta menggali karya inovasi masyarakat; 12. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan.; Kinerja pemerintahan desa dan peran masyarakat dalam pembagunan kewilayahan. 4

7 KEGIATAN TEMATIK SEKTORAL PEMBANGUNAN
JAWA BARAT Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota (11) Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat (12) Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional (13) Pendidikan berkebutuhan khusus (14) Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi (15). Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan (16) CG 1 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN CG 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN CG 3 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT Peningkatan budaya masyarakat bekerja,perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta Pengentasan Kemiskinan (31) Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi (32) Pengembangan skema pembiayaan alternatif (33) Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur (34) Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif (35) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan. (21) Peningkatan Program Keluarga Berencana (22) Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (GERAKAN PENYELAMATAN MASA DEPAN/GEMAMAPAN : gizi buruk, posyandu, jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah (23) Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS , TBC, Flu Burung dan Narkoba (24) Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (25) Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat (26) Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat (101) Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat (102) Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali (103) CG 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2013 (4.1) Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun 2013 (4.2) Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan) (4.3) Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan (4.4) CG 4 KEMANDIRIAN PANGAN 40 KEGIATAN TEMATIK Kegiatan untuk menangani masalah kronis dan meningkatkan performance pembangunan di Jawa Barat CG 9 PEMBANGUNAN PERDESAAN Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri (91) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa (92) CG 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel (51) Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province (52) Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan (53) Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan (54) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan (55) CG 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek (81) Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province (82) Pengendalian pencemaran limbah industri , limbah domestik dan pengelolaan sampah regional (83) Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya (61) Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan (62) Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru (63) Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat. (64) CG6 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH CG 7 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik (71) Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat (72) 5

8 PRIORITAS PEMBANGUNAN BERBASIS TEMATIK KEWILAYAHAN 2010
(Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp) WKPP II (purwakarta) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi (21) Pengembangan industri manufaktur (22) Pengembangan industri perberasan (23) Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove (24) Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah) (25) WKPP III (cirebon) Pengembangan agribisnis mangga (31) Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija (32) Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya (33) Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai (34) Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan (35) WKPP IV (priangan) Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset Terpadu di Jatinangor (4.1) Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar di Kab. Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Sumedang dan Garut, domba Garut di Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak di Kab. Garut (42) Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab. Bandung dan Bandung Barat (43) Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya (44) Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran (45) WKPP I (BOGOR ) Integrasi sentra penggembalaan ternak sapi potong dan domba di Kab. Cianjur dan Kab./Kota Sukabumi (11) Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur (12) Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan PKN Pelabuanratu (13) Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional (14) Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi) (15) 6 8

9 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN TEMA PEMBANGUNAN 2008 Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Jawa Barat Menuju Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Tahun 2010. 2009 Peningkatan Mutu dan Akuntabilitas Pembangunan Menuju Provinsi Termaju di Indonesia. 2010 Mewujudkan Satu Kesatuan Pembangunan Jawa Barat yang Bermutu dan Akuntabel Dalam Rangka Pencapaian Jawa Barat yang Mandiri Dinamis dan Sejahtera. 2011 Memantapkan Sinergi Pembangunan yang Bermutu dan Akuntabel Bersama Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Mitra Menuju Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. 2012 Mengintegrasikan Peran Investasi Dunia Usaha Dalam Menghela Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan Bersifat Monumental Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 2013 Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam Mewujudkan Pembangunan Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Kewilayahan Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 7

10 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan Pembangunan Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Kewilayahan untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 8

11 TARGET IPM BESERTA TURUNANNYA TAHUN 2013
URAIAN Realisasi 2008 Target Tahun 2013 IPM 71,12 74,85 – 75,03 Indeks Pendidikan 80,35 84, ,26 a. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 7,50 8,75 - 9,00 b. Angka Melek Huruf (%) 95,53 97,89 Indeks Kesehatan 71,33 75,00 a. Angka Harapan Hidup (Tahun) 67,80 70,00 Indeks Daya Beli Masyarakat 61,66 64,83 a. Daya Beli Masyarakat (Rp.) Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,83 6 – 6,5 Kemiskinan (%) 12,61 5,39 - 9,07 Pengangguran (%) 12,08 10,00 Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup) 26 -30 Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Pendapatan Perkapita (Rp. Ribu) 7.106 – 7.500 9

12 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
(RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT ) No Indikator Kinerja Satuan Target & Realisasi Target Midterm Tahun 2011 Target 2012 2013 2009 Realisasi 2010 Realisasi 2010 MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing 1 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,16  7,72  7,98 – 8,06 8,02 8,23 - 8,40 8,49 – 8,74 8,75 – 9,00 2 Angka Melek Huruf Persen  96,88 95,98  96,46 96,18 96, ,94 97,41 – 97,42 97,89 3 Angka Kematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH) per KH  39 N/A 37  30 – 35 26 – 30 4 Angka Kematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH) per KH  262  210 205 – 210 5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 61,81*) 63 , ,00 65,00 – 66,00 6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 55,51*) 61,00 – 63,00 63,00 – 64,00 64,00 – 65,00 MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun 5,5 - 5,8 4,29 5,0 - 5,7 6,09 5,0 – 6,0 6,0 – 6,5 Daya Beli Masyarakat (Rp. Rupiah ,- ,- 640,55 Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) atas dasar harga berlaku >14 9,70 12,43 17,38 12,00 – 14,00 Indeks Gini 0,36 0,19 - 0,20 0,18 – 0,19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 62,89 62,38 64,92 64,70

13 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
(RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT ) No Indikator Kinerja Satuan Target & Realisasi Target Midterm Tahun 2011 Target 2012 2013 2009 Realisasi 2010 Realisasi 2010 MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah 1 Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) Persen  89,50 89,51  92,00 92,08 91,00 – 92,00 93,00 – 94,00 2 Intensitas Tanam Padi 194   196 >200 3 Rasio Elektrifikasi Perdesaan  100,00 100,00 100 4 Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 66,5 0 66,91 70 ,00 69,89 67,00 – 69,00 71,00 – 73,00 5 Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)  57,00 54,00  59,00 56,00 57,00 – 62,00 62,00 – 65,00 65,00 – 70,00 6 Cakupan Pelayanan Air Minum (Perkotaan)  30,00 30,00 34,00  35,05 50,00 – 55,00 60,00 – 65,00 7 Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan) 55,00  51,00 52,00 61,00 – 67,00 67,00 – 72,00 MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan 1. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,99 1,89 1,6 – 1,7 1,7 – 1,8 1,6 – 1,8 2. Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar Status Mutu Cemar Berat  Status Mutu Cemar Berat Status Mutu Cemar Sedang  Status Mutu Cemar Sedang Status Mutu Cemar Ringan 3. Jumlah Hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik Hari Baik/Tahun  20 N/A   51 (Pengukuran terhadap 5 kota) 32 – 35 4. Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah 29,00 35,20 30,00 – 31,00 31,00 – 34,00 34,00 – 35,00 5. Jumlah Penerapan Energi Alternatif MH=29; PLTS=1.479 PLTP = lelang 3 WKP  MH=20 ; PLTS=1.589 ; Biofuel= - ,& PLTP= lelang wkp  MH = 39; PLTS= 1.880; PLTP = lelang 5 WKP MH=23; PLTS=2.457 & Biogas=1.461 & PLTP=3 wkp Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (biokerosin) serta bio gas

14 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
(RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT ) No Indikator Kinerja Satuan Target & Realisasi Target Midterm Tahun 2011 Target 2012 2013 Target 2009 Realisasi 2009 Target 2010 Realisasi 2010 MISI KELIMA : Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi 1 Skala Kepuasan Masyarakat Skala 1 - 4 N/A 2 3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan 74,11 (dalam koridor “Baik”)  76,27 (dalam koridor “Baik”) Skala Komunikasi Organisasi Skala 1 - 7 4 5 Jumlah Angka Kriminalitas jumlah tindak pidana jumlah tindak pidana Menurunnya angka kriminalitas Jumlah Kasus Korupsi 95 kasus di tingkat penuntutan (Sumber : Profil Daerah Prov. Jabar ; KejatiJabar) 61 kasus di tingkat penuntutan (Kejati Jabar) Menurunnya jumlah kasus korupsi Tingkat Partisipasi Pemilih Persen 68,32 (Pilgub) 67,31 (Pilkada Gubernur) ; 72,62 (Pilkada Kab/Kota)  68,06 (Pemilukada) 62,96 (Kab Sukabumi) ; 61,44 (Kab Bandung) ; 64,22 (Kab Indramayu) ; 63,61 (Kab Karawang) dan 54,13 (Kota Depok) 75, ,00 75,00 – 78,00 Meningkatnya partisipasi pemilih Pilkada 2013 >78% N/A = Data Tidak Tersedia 12

15 Mekanisme Penyusunan RKPD 2013

16 PENYUSUNAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
19 – 29 Maret 2012 10 – 11 April 2012 10 Februari 2012 30 Maret - 2 April 2012 Penyusunan Rancangan Renja OPD/Biro 2013 Rancangan Akhir RKPD 2013 Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem perencanaan OnLine/RKPD ONLINE)** Forum OPD/ Gabungan OPD Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2013 (Draft Awal) Pembahasan Rancangan Awal RKPD 2013/Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal RKPD 2013 (Draft Akhir) Musrenbang Provinsi RKPD 2013 Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan Awal RKPD 2013 Pra Musrenbang Kewilayahan Finalisasi Rancangan Awal Pergub RKPD Penyampaian Rancangan Awal Renja Ke Bappeda Verifikasi Renja OPD oleh Bidang Bappeda Penyempurnaan Renja OPD Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renja Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja OPD 1 Desember Januari 2012 Januari 2012 6-8 Feb 2012 11 – 12 Feb 2012 1 – 5 April 2012 26 Maret – 1 April 2012 1 – 16 Maret 2012 5 April 2012 16 April – 9 Mei 2012 15 Mei 2012 Musrenbang Kabupaten /Kota PENYUSUNAN RENJA 2013 Pengesahan Renja OPD/ Biro Tahun 2013 melalui Peraturan Gubernur Januari 2012 5 I Penyampaian Usulan Kegiatan OPD/Biro Tahun (melalui sistem perencanaan OnLine /“RKPD ONLINE)* 14 Febr – 18 Maret 2012 6 Renstra OPD/Biro 1 2 3 4 II 8 10 IV 12 11 9 7 16 – 20 April 2012 14 V 23 – 30 April 2012 15 17 Maret – 20 Maret 2012 17 Maret – 20 Maret 2012 V 7.b 7.a 13 Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem perencanaan OnLine/RKPD ONLINE)** III 30 April - 9 Mei 2012 17 Mei 2012 16 20 VI Mei 2012 9 Mei 2012 21 Kosultasi Rancangan Akhir RKPD 2013 dengan Gubernur dan wakil Gubernur 18 11 Juni 2012 22 19 VII 29 Juni 2012 Penetapan Renja OPD /Biro Tahun melalui Peraturan Kepala OPD 23 13 Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 : Usulan OPD/Biro Setda Provinsi dilengkapi dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala OPD/Biro ** : Usulan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota

17 MEKANISME PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2013 INPUT PROSES OUTPUT
Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan Awal RKPD 2013 Penyusunan Rancangan Renja OPD/Biro 2013 14 Febr – 18 Maret 2012 Rancangan Awal Renja OPD/Biro Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Forum OPD/Gabungan OPD (Formulir C-5.1) Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) Forum OPD/ Gabungan OPD 19 – 22 Maret 2012 26 Maret – 2 April 2012 Rancangan Awal Renja OPD/Biro Formulir Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja OPD Perbaikan Rancangan Awal Renja Hasil Verifikasi Penandatangan Formulir Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja OPD oleh Kepala OPD Penyampaian Rancangan Awal Renja Ke Bappeda April 2012 Verifikasi Awal Renja OPD/Biro 16 – 20 April 2012 Tidak Ya Rancangan Renja OPD/Biro Rancangan RKPD 2013 Penyempurnaan Renja OPD Hasil Verifikasi April 2012 30 April - 9 Mei 2012 Mei 2012 16 April – 9 Mei 2012 Rancangan Akhir Renja OPD dan Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bappeda (10 – 16 Mei 2012) Perbaikan Rancangan Akhir Renja Hasil Verifikasi Penandatangan Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap kebijakan Renja OPD oleh Kepala Bappeda Rancangan Akhir Renja OPD/Biro Formulir Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap kebijakan Renja OPD oleh Kepala Bappeda Musrenbang Provinsi Rancangan Akhir RKPD 2013 Verifikasi Akhir Renja OPD/Biro Mei 2012 Tidak Ya Mei 2012 Rancangan Akhir Renja OPD/Biro Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja OPD Peraturan Gubernur Tentang Renja OPD/Biro Pengesahan Rancangan Akhir Renja OPD 11 Juni 2012 Peraturan Kepala OPD Tentang Renja OPD/Biro Pengesahan Rancangan Akhir Renja OPD 29 Juni 2012

18 PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2012 UNTUK PERENCANAAN 2013
Januari Pebruari Maret April Mei RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI 2 – 31 Januari 2012 Maret 2012 Maret 2012 10 – 11 April 2012 15 Mei 2012 MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN FORUM OPD PROVINSI PRA MUSRENBANG MUSRENBANG PROVINSI PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2012 Minggu ke-3 April 2012 Minggu ke-4 April2012 MUSRENBANG KECAMATAN FOCUS GROUP DISCUSSION MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA PRA MUSRENBANG NASIONAL MUSRENBANG NASIONAL 1 – 29 Pebruari 2012 1 – 16 Maret 2012 PASCA MUSRENBANG NASIONAL Minggu ke-1 Mei 2012 RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL 15

19 Struktur Organisasi Tim Penyusun RKPD Tahun 2013
(Keputusan Gubernur No : /Kep.1752.Bapp/2011, 29 Desember 2011) PENGARAH Gubernur Jawa Barat Wakil Gubernur Jawa Barat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat KETUA KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT WAKIL KETUA KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIS SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT KELOMPOK KERJA I OPD/BIRO LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN KELOMPOK KERJA II OPD/BIRO LINGKUP BIDANG EKONOMI KELOMPOK KERJA III OPD/BIRO LINGKUP BIDANG FISIK KELOMPOK KERJA IV OPD/BIRO LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA 16

20 KELOMPOK KERJA I Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat; Inspektur Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I; Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II:; Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III; Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV; Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat  Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 17

21 KELOMPOK KERJA II Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat; Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 18

22 KELOMPOK KERJA III Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;  Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat; Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat; Direktur Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat; Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat; 19

23 KELOMPOK KERJA IV Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Kantor Perwakilan. 20

24 PERENCANAAN ONLINE BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT www. bappeda. jabarprov
PERENCANAAN ONLINE BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT www. bappeda.jabarprov.go.id 21

25 Kesimpulan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 telah dimulai pada tanggal 1 Desember Dengan demikian seluruh usulan kegiatan yang telah disampaikan sebelum tanggal 1 Desember dinyatakan “TIDAK BERLAKU” dan jika akan diusulkan kembali harus diperbaharui. Usulan OPD/Biro, paling lambat tanggal 23 Januari : Urusan Provinsi yang membutuhkan dukungan dana APBD Provinsi dan sharing APBN (sebagai Bahan Rancangan Awal RKPD 2013 dan Rancangan Awal Renja OPD) Usulan Kabupaten/Kota, paling lambat tanggal Maret 2012 : Urusan Kab/Kota untuk memperkuat RKPD Provinsi (sektoral dan kewilayahan) yang membutuhkan dukungan sharing dana APBD Provinsi Urusan Kab/Kota yang membutuhkan dukungan dana APBN

26 TERIMA KASIH SATU DATA 0811 200 5500 SMS JABAR MEMBANGUN
MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN JAWA BARAT TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : ttp//www.jabarprov.go.id,


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google