Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan oleh : Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan oleh : Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan oleh : Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013

2 Substansi Rancangan Awal RKPD 2013

3 TAHAP PERSIAPAN TAHAP UPAYA MENUMBUH KEMBANGKAN TAHAP PEMANTAPA N TAHAP PENGEMBANG AN TAHAP DIVERSIFIKA SI Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Tahapan Pembangunan Jangka Menengah POSISI PERENCANAAN TAHUN 2013 DALAM RPJMD DAN RPJPD 1

4 Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional PEMERINTAH (2009 – 2014) Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2, Pendidikan Prioritas 3, Kesehatan Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 5, Ketahanan Pangan Prioritas 6, Infrastruktur Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha Prioritas 8, Energi Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Prioritas 13, Bidang Perekonomian Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat PEMERINTAH (2009 – 2014) Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2, Pendidikan Prioritas 3, Kesehatan Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 5, Ketahanan Pangan Prioritas 6, Infrastruktur Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha Prioritas 8, Energi Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Prioritas 13, Bidang Perekonomian Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat PEMPROV JAWA BARAT DALAM RPJM Daerah Peningkatan Kualitas Pendidikan (P2) Peningkatan Kualitas Kesehatan (P3) Peningkatan Daya Beli Masyarakat (P4,P7, P10 & P13) Kemandirian Pangan (P5 & PL14) Peningkatan Kinerja Manajemen Pemerintahan dan Aparatur (P1, P7, PL12, PL13 dan PL14) Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup (P9) Pengembangan Infrastruktur Wilayah (P6, P6 & PL13) Kemandirian Energi (P8) Pembangunan Perdesaan (P10 & PL14) Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata (P10, P11 dan PL14) PEMPROV JAWA BARAT DALAM RPJM Daerah Peningkatan Kualitas Pendidikan (P2) Peningkatan Kualitas Kesehatan (P3) Peningkatan Daya Beli Masyarakat (P4,P7, P10 & P13) Kemandirian Pangan (P5 & PL14) Peningkatan Kinerja Manajemen Pemerintahan dan Aparatur (P1, P7, PL12, PL13 dan PL14) Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup (P9) Pengembangan Infrastruktur Wilayah (P6, P6 & PL13) Kemandirian Energi (P8) Pembangunan Perdesaan (P10 & PL14) Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata (P10, P11 dan PL14) 2

5 COMMON GOALS : 1.PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 2.PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN 3.PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT 4.KEMANDIRIAN PANGAN 5.PENINGKATAN KINERJA APARATUR 6.PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 7.KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU 8.PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 9.PEMBANGUNAN PERDESAAN 10.PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA COMMON GOALS : 1.PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 2.PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN 3.PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT 4.KEMANDIRIAN PANGAN 5.PENINGKATAN KINERJA APARATUR 6.PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 7.KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU 8.PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 9.PEMBANGUNAN PERDESAAN 10.PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA NON COMMON GOALS (DIFFERENT GOALS), dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD, serta kegiatan yang bersifat sektoral atau rintisan. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

6 6 RPJMD PERUBAHANRKPD 2011RKPD Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. 1. Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 1. Aksesibilitas dan mutu dan pendidikan, peran pemuda dan prestasi olahraga; 2. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 2. Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 3. Apresiasi dan pengembangan budaya daerah. 3. Apresiasi dan Pengembangan Budaya daerah dan menggali potensi wisata lokal; 3. Pengembangan budaya Daerah dan Destinasi Wisata; 4. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan. 4. Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan; 4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengendalian Penduduk 5. Ketahanan Pangan Masyarakat;5.Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat; 6. Iklim Usaha dan Jaminan Investasi; 6. Perbaikan Iklim usaha yang kompetitif dan peningkatan investasi serta pelibatan dunia usaha; 7. Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 7. Aksesibilitas Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dsan Menengah (UMKM); 5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 8. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah; 8. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah secara merata; 6. Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian 9. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana; 9. Pengelolaan Bencana, Pengendalian Lingkungan dan Antisipasi perubahan iklim; 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 10. Pemenuhan Kebutuhan Energi Berkelanjutan; 10. Ketahanan Energi dan Diversifikasi Sumber Energi 8. Pemerintahan daerah belum efektif, yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan adanya peningkatan tuntutan pem-bentukan daerah otonom. 11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi; 11. Pelayanan Publik bermutu dan akuntabel, kinerja aparatur dan keterbukaan informasi serta menggali karya inovasi masyarakat; 12. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan.; 12. Kinerja pemerintahan desa dan peran masyarakat dalam pembagunan kewilayahan. ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT 4

7 KEGIATAN TEMATIK SEKTORAL PEMBANGUNAN JAWA BARAT Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota (11) 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat (12) 3.Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional (13) 4.Pendidikan berkebutuhan khusus (14) 5.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi (15). 6.Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan (16) 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota (11) 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat (12) 3.Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional (13) 4.Pendidikan berkebutuhan khusus (14) 5.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi (15). 6.Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan (16) CG 1 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN CG 1 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN CG 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN CG 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan. (21) 2.Peningkatan Program Keluarga Berencana (22) 3.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (GERAKAN PENYELAMATAN MASA DEPAN/GEMAMAPAN : gizi buruk, posyandu, jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah (23) 4.Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC, Flu Burung dan Narkoba (24) 5.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (25) 6.Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat (26) 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan. (21) 2.Peningkatan Program Keluarga Berencana (22) 3.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (GERAKAN PENYELAMATAN MASA DEPAN/GEMAMAPAN : gizi buruk, posyandu, jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah (23) 4.Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC, Flu Burung dan Narkoba (24) 5.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (25) 6.Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat (26) CG 3 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT CG 3 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja,perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta Pengentasan Kemiskinan (31) 2.Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi (32) 3.Pengembangan skema pembiayaan alternatif (33) 4.Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur (34) 5.Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif (35) 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja,perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta Pengentasan Kemiskinan (31) 2.Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi (32) 3.Pengembangan skema pembiayaan alternatif (33) 4.Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur (34) 5.Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif (35) 1.Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2013 (4.1) 2.Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun 2013 (4.2) 3.Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan) (4.3) 4.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan (4.4) 1.Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2013 (4.1) 2.Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun 2013 (4.2) 3.Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan) (4.3) 4.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan (4.4) CG 4 KEMANDIRIAN PANGAN CG 4 KEMANDIRIAN PANGAN CG 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR CG 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR 1.Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel (51) 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province (52) 3.Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan (53) 4.Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan (54) 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan (55) 1.Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel (51) 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province (52) 3.Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan (53) 4.Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan (54) 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan (55) 1.Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya (61) 2.Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan (62) 3.Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota serta penciptaan pusat- pusat pertumbuhan baru (63) 4.Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat. (64) 1.Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya (61) 2.Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan (62) 3.Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota serta penciptaan pusat- pusat pertumbuhan baru (63) 4.Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat. (64) CG6 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH CG6 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 1.Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat (101) 2.Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat (102) 3.Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali (103) 1.Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat (101) 2.Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat (102) 3.Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali (103) CG 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA CG 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA CG 7 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU CG 7 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU 1.Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik (71) 2.Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat (72) 1.Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik (71) 2.Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat (72) CG 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP CG 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 1.Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek (81) 2.Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province (82) 3.Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional (83) 1.Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek (81) 2.Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province (82) 3.Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional (83) CG 9 PEMBANGUNAN PERDESAAN CG 9 PEMBANGUNAN PERDESAAN 1.Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri (91) 2.Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa (92) 1.Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri (91) 2.Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa (92) 40 KEGIATAN TEMATIK Kegiatan untuk menangani masalah kronis dan meningkatkan performance pembangunan di Jawa Barat 5

8 PRIORITAS PEMBANGUNAN BERBASIS TEMATIK KEWILAYAHAN 2010 (Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp ) PRIORITAS PEMBANGUNAN BERBASIS TEMATIK KEWILAYAHAN 2010 (Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp ) 6

9 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN TEMA PEMBANGUNAN 2008Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Jawa Barat Menuju Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Tahun Peningkatan Mutu dan Akuntabilitas Pembangunan Menuju Provinsi Termaju di Indonesia. 2010Mewujudkan Satu Kesatuan Pembangunan Jawa Barat yang Bermutu dan Akuntabel Dalam Rangka Pencapaian Jawa Barat yang Mandiri Dinamis dan Sejahtera. 2011Memantapkan Sinergi Pembangunan yang Bermutu dan Akuntabel Bersama Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Mitra Menuju Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. 2012Mengintegrasikan Peran Investasi Dunia Usaha Dalam Menghela Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan Bersifat Monumental Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 2013Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam Mewujudkan Pembangunan Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Kewilayahan Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 7

10 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan Pembangunan Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Kewilayahan untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan Pembangunan Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Kewilayahan untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 8

11 9 URAIANRealisasi 2008Target Tahun 2013 IPM 71,1274,85 – 75,03 Indeks Pendidikan 80,3584, ,26 a. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 7,508,75 - 9,00 b. Angka Melek Huruf (%) 95,5397,89 Indeks Kesehatan 71,3375,00 a. Angka Harapan Hidup (Tahun) 67,8070,00 Indeks Daya Beli Masyarakat 61,6664,83 a. Daya Beli Masyarakat (Rp.) Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,836 – 6,5 Kemiskinan (%) 12,615,39 - 9,07 Pengangguran (%) 12,0810,00 Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup) Angka Harapan Hidup (tahun) 67,8070,00 Angka Pendapatan Perkapita (Rp. Ribu) – TARGET IPM BESERTA TURUNANNYA TAHUN 2013

12 NoIndikator KinerjaSatuan Target & Realisasi Target Midterm Tahun 2011 Target 2012 Target 2013 Target 2009 Realisasi 2009 Target 2010 Realisasi 2010 MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing 1 Angka Rata-rata Lama SekolahTahun8,16 7,72 7,98 – 8,06 8,028,23 - 8,408,49 – 8,748,75 – 9,00 2 Angka Melek HurufPersen 96,8895,98 96,4696,1896, ,94 97,41 – 97,42 97,89 3 Angka Kematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH)per KH 39N/A37 N/A – 3526 – 30 4 Angka Kematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH)per KH 262N/A 210N/A – Indeks Pembangunan Gender (IPG)Poin 61,81 *) N/A63, ,00 65,00 – 66,00 6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)Poin 55,51 *) N/A61,00 – 63,00 63,00 – 64,00 64,00 – 65,00 MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal 1 Laju Pertumbuhan EkonomiPersen per Tahun5,5 - 5,84,295,0 - 5,76,095,0 – 6,06,0 – 6,5 2 Daya Beli Masyarakat (Rp.Rupiah , – , ,55 3 Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) atas dasar harga berlaku Persen>149,7012,4317, ,00 – 14,00 4 Indeks GiniPoin 0,36 N/A0,19 - 0,200,18 – 0,19 5 Tingkat Partisipasi Angkatan KerjaPersen 62,89 62, ,9264,70 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT )

13 NoIndikator KinerjaSatuan Target & Realisasi Target Midterm Tahun 2011 Target 2012 Target 2013 Target 2009 Realisasi 2009 Target 2010 Realisasi 2010 MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah 1 Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) Persen 89,5089,51 92,0092,0891,00 – 92,00 93,00 – 94,00 2 Intensitas Tanam PadiPersen >200 3 Rasio Elektrifikasi PerdesaanPersen 100, Rasio Elektrifikasi Rumah TanggaPersen66,5 066,9170,0069,8967,00 – 69,00 71,00 – 73,00 5 Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)Persen 57,0054,00 59,0056,0057,00 – 62,00 62,00 – 65,00 65,00 – 70,00 6 Cakupan Pelayanan Air Minum (Perkotaan)Persen 30,00 34,00 35,0550,00 – 55,00 60,00 – 65,00 7 Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan) Persen55,00 51,00 57,0052, ,00 – 67,00 67,00 – 72,00 MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan 1.Laju Pertumbuhan PendudukPersen1,991,891,6 – 1,71,891,7 – 1,8 1,6 – 1,8 2. Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar Status Mutu Cemar Berat Status Mutu Cemar Sedang Status Mutu Cemar Berat Status Mutu Cemar Sedang Status Mutu Cemar Ringan 3. Jumlah Hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori BaikHari Baik/Tahun 20N/A (Pengukuran terhadap 5 kota) – Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas WilayahPersen 29,00 35,2030,00 – 31,0031,00 – 34,0034,00 – 35,00 5. Jumlah Penerapan Energi Alternatif MH=29; PLTS=1.479 PLTP = lelang 3 WKP MH=20 ; PLTS=1.589 ; Biofuel= -,& PLTP= lelang 3 wkp MH = 39; PLTS= 1.880; PLTP = lelang 5 WKP MH=23; PLTS=2.457 & Biogas=1.461 & PLTP=3 wkp Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (biokerosin) serta bio gas INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT )

14 NoIndikator KinerjaSatuan Target & Realisasi Target Midterm Tahun 2011 Target 2012 Target 2013 Target 2009 Realisasi 2009 Target 2010 Realisasi 2010 MISI KELIMA : Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi 1 Skala Kepuasan MasyarakatSkala N/A 233 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan 74,11 (dalam koridor “Baik”) 76,27 (dalam koridor “Baik”) 2 Skala Komunikasi OrganisasiSkala N/A Jumlah Angka Kriminalitas jumlah tindak pidana jumlah tindak pidana Menurunnya angka kriminalitas 4 Jumlah Kasus Korupsi 95 kasus di tingkat penuntutan (Sumber : Profil Daerah Prov. Jabar ; KejatiJabar) 61 kasus di tingkat penuntutan (Kejati Jabar) Menurunnya jumlah kasus korupsi 5 Tingkat Partisipasi PemilihPersen 68,32 (Pilg ub) 67,31 (Pilkada Gubernur) ; 72,62 (Pilkada Kab/Kota) 68,06 (Pemilukada) 62,96 (Kab Sukabumi) ; 61,44 (Kab Bandung) ; 64,22 (Kab Indramayu) ; 63,61 (Kab Karawang) dan 54,13 (Kota Depok) 75, ,0075,00 – 78,00 Meningkatnya partisipasi pemilih Pilkada 2013 >78% N/A = Data Tidak Tersedia INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT ) 12

15 Mekanisme Penyusunan RKPD 2013

16 I V III II 29 Juni Juni Mei Mei April - 9 Mei – 30 April – 20 April Febr – 18 Maret 2012 PENYUSUNAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN – 29 Maret – 11 April Februari Maret - 2 April 2012 Penyusunan Rancangan Renja OPD/Biro 2013 Rancangan Akhir RKPD 2013 Rancangan Akhir RKPD 2013 Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem perencanaan OnLine/RKPD ONLINE)** Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem perencanaan OnLine/RKPD ONLINE)** Forum OPD/ Gabungan OPD Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2013 (Draft Awal) Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2013 (Draft Awal) Pembahasan Rancangan Awal RKPD 2013/Forum Komunikasi Publik Pembahasan Rancangan Awal RKPD 2013/Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal RKPD 2013 (Draft Akhir) Rancangan Awal RKPD 2013 (Draft Akhir) Musrenbang Provinsi Rancangan RKPD 2013 Rancangan RKPD 2013 Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan Awal RKPD 2013 Pra Musrenbang Kewilayahan Finalisasi Rancangan Awal RKPD 2013 Finalisasi Rancangan Awal RKPD 2013 Pergub RKPD Penyampaian Rancangan Awal Renja Ke Bappeda Verifikasi Renja OPD oleh Bidang Bappeda Penyempurnaan Renja OPD Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renja OPD Verifikasi Renja OPD oleh Bidang Bappeda Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja OPD 1 Desember Januari Januari Feb – 12 Feb – 5 April Maret – 1 April – 16 Maret April April – 9 Mei Mei 2012 Musrenbang Kabupaten /Kota Musrenbang Kabupaten /Kota PENYUSUNAN RENJA 2013 Pengesahan Renja OPD/ Biro Tahun 2013 melalui Peraturan Gubernur Penyampaian Usulan Kegiatan OPD/Biro Tahun 2013 (melalui sistem perencanaan OnLine /“RKPD ONLINE)* Januari Penetapan Renja OPD /Biro Tahun 2013 melalui Peraturan Kepala OPD 11 Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem perencanaan OnLine/RKPD ONLINE)** Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem perencanaan OnLine/RKPD ONLINE)** 17 Maret – 20 Maret b 7.a VIVI VII Renstra OPD/Biro 17 Maret – 20 Maret 2012 Kosultasi Rancangan Akhir RKPD 2013 dengan Gubernur dan wakil Gubernur 9 Mei IVIV Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 : Usulan OPD/Biro Setda Provinsi dilengkapi dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala OPD/Biro ** : Usulan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota V

17 Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan Awal RKPD 2013 Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan Awal RKPD 2013 Penyusunan Rancangan Renja OPD/Biro 2013 Forum OPD/ Gabungan OPD MEKANISME PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2013 Rancangan Awal Renja OPD/Biro INPUT PROSESOUTPUT Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Forum OPD/Gabungan OPD (Formulir C-5.1) Penyampaian Rancangan Awal Renja Ke Bappeda  Rancangan Awal Renja OPD/Biro  Formulir Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja OPD Verifikasi Awal Renja OPD/Biro  Perbaikan Rancangan Awal Renja Hasil Verifikasi Penandatangan Formulir Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja OPD oleh Kepala OPD Tidak Ya Penyempurnaan Renja OPD Hasil Verifikasi Musrenbang Provinsi Rancangan RKPD 2013 Rancangan RKPD 2013 Rancangan Renja OPD/Biro Rancangan Akhir RKPD 2013 Rancangan Akhir RKPD 2013 Rancangan Akhir Renja OPD dan Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bappeda (10 – 16 Mei 2012)  Rancangan Akhir Renja OPD/Biro  Formulir Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap kebijakan Renja OPD oleh Kepala Bappeda Verifikasi Akhir Renja OPD/Biro  Perbaikan Rancangan Akhir Renja Hasil Verifikasi Penandatangan Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap kebijakan Renja OPD oleh Kepala Bappeda Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja OPD Rancangan Akhir Renja OPD/Biro Pengesahan Rancangan Akhir Renja OPD Peraturan Gubernur Tentang Renja OPD/Biro Peraturan Kepala OPD Tentang Renja OPD/Biro Tidak Ya 14 Febr – 18 Maret – 22 Maret Maret – 2 April – 20 April April April – 9 Mei April - 9 Mei Mei Mei Juni Juni 2012

18 PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2012 UNTUK PERENCANAAN 2013 JanuariPebruariMaretAprilMei MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KECAMATAN FORUM OPD PROVINSI MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA PRA MUSRENBANG MUSRENBANG PROVINSI MUSRENBANG PROVINSI RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI PRA MUSRENBANG NASIONAL PRA MUSRENBANG NASIONAL MUSRENBANG NASIONAL RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2012 PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD – 31 Januari – 29 Pebruari Maret Maret – 11 April Mei – 16 Maret 2012 Minggu ke-3 April 2012Minggu ke-4 April2012 PASCA MUSRENBANG NASIONAL PASCA MUSRENBANG NASIONAL Minggu ke-1 Mei 2012 FOCUS GROUP DISCUSSION 1515

19 Struktur Organisasi Tim Penyusun RKPD Tahun 2013 (Keputusan Gubernur No : /Kep.1752.Bapp/2011, 29 Desember 2011) 1616 PENGARAH 1.Gubernur Jawa Barat 2.Wakil Gubernur Jawa Barat 3.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat KETUA KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT WAKIL KETUA KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIS SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT KELOMPOK KERJA I OPD/BIRO LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN KELOMPOK KERJA II OPD/BIRO LINGKUP BIDANG EKONOMI KELOMPOK KERJA III OPD/BIRO LINGKUP BIDANG FISIK KELOMPOK KERJA IV OPD/BIRO LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA

20 KELOMPOK KERJA I 1.Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; 2.Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat; 3.Inspektur Provinsi Jawa Barat; 4.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat; 5.Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat; 6.Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat; 7.Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I; 8.Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II:; 9.Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III; 10.Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV; 11.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat; 12.Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat; 13.Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat; 14.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat; 15.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; 16.Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat 17.Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 18. Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 19.Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 17

21 KELOMPOK KERJA II 1.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. 2.Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat; 3.Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat; 4.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 5.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat; 6.Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat; 7.Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat; 8.Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat; 9.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat; 10.Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat; 11.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat; 12.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat; 13.Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat; 14.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat; 15.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; 16.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat; 17.Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 18.Kepala Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 19.Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 18

22 KELOMPOK KERJA III 1.Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. 2.Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat; 3.Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat; 4.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat; 5.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; 6.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; 8.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat; 9.Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat; 10.Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat; 11.Direktur Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat; 12.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat; 19

23 KELOMPOK KERJA IV 1.Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. 2.Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; 3.Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 4.Kepala Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 5.Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 6.Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 7.Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 8.Kepala Kantor Perwakilan. 20

24 www. bappeda.jabarprov.go.id PERENCANAAN ONLINE BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT www. bappeda.jabarprov.go.id 21

25 Kesimpulan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 telah dimulai pada tanggal 1 Desember Dengan demikian seluruh usulan kegiatan yang telah disampaikan sebelum tanggal 1 Desember 2011 dinyatakan “TIDAK BERLAKU” dan jika akan diusulkan kembali harus diperbaharui. 1.Usulan OPD/Biro, paling lambat tanggal 23 Januari 2012 : Urusan Provinsi yang membutuhkan dukungan dana APBD Provinsi dan sharing APBN (sebagai Bahan Rancangan Awal RKPD 2013 dan Rancangan Awal Renja OPD) 2.Usulan Kabupaten/Kota, paling lambat tanggal 20 Maret 2012 : a.Urusan Kab/Kota untuk memperkuat RKPD Provinsi (sektoral dan kewilayahan) yang membutuhkan dukungan sharing dana APBD Provinsi b.Urusan Kab/Kota yang membutuhkan dukungan dana APBN 22

26 TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN SMS JABAR MEMBANGUN MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN JAWA BARAT Informasi lebih lanjut :  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022)  Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : ttp//www.jabarprov.go.id,


Download ppt "Disampaikan oleh : Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google