Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Tim Penyusun SK KMA Keterbukaan Informasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Tim Penyusun SK KMA Keterbukaan Informasi."— Transcript presentasi:

1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Tim Penyusun SK KMA Keterbukaan Informasi Tim Keterbukaan Informasi MARI – Tim Pembaruan MARI

2 Pasal 28 F UUD 1945 UU No. 3/2009 Mahkamah Agung Paket UU Kekuasaan Kehakiman 2009 SK KMA No. 144/2007 Keterbukaan Informasi di Pengadilan SK WKMA NY No. 1/2009 Meja Informasi di Mahkamah Agung UU No. 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik UU No. 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik UU No. 25/2009 Pelayanan Publik WAKTU INSTRUMEN HUKUM SK KMA No /2011 tentang Prosedur Keterbukaan Informasi di Pengadilan SEMA No. 06/201o tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan

3 Norma Dasar Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Norma Umum UU No. 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik UU No. 25/2009 Pelayanan Publik Norma Teknis UU Kekuasaan Kehakiman (ps 52) UU Mahkamah Agung (ps 32a) UU Peradilan Umum (ps 52 a) UU Peradilan TUN (ps 51a) UU Peradilan Agama (ps 64 a) SK KMA No. 144/2007 SK WKMA NY No. 1/2009 SEMA Nomor 06/2010 SK KMA Nomor 1-144/2011 IMPLEMENTASI KETERBUKAAN & PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN

4

5 Informasi Peradilan Informasi Yudisial Informasi Kepaniteraan MA Informasi Kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dan banding Informasi Non Yudisial Informasi Kesekretariaran Informasi Anggaran dan Keuangan Informasi Perencanaan Informasi Kepegawaian dll Informasi Pendidikan dan Latihan Informasi Penelitian & Pengembangan

6  Kategorisasi Informasi  Tata Pengelolaan Informasi  Standar Pelayanan  Aspek Lain  Keberatan Internal  Penyelesaian ke Komisi Informasi

7 Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik Informasi yang Dikecualikan

8 Profil & Pelayanan Dasar Profil Prosedur Beracara Biaya-biaya Agenda Sidang Pengadilan Tingkat Pertama Hak Masyarakat Bantuan Hukum, Prodeo, & Hak-hak pokok Lainnya Tata Cara Pengaduan Hak pelapor dugaan pelanggaran Tata cara pelayanan informasi cara keberatan dan kontak pejabat terkait Hak Pemohon informasi Biaya untuk memperoleh salinan informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan & Kinerja Ringkasan Program Kerja Ringkasan LAKIP Ringkasan Lap Keuangan Ringkasan Daftar Aset Informasi Pengadaan Barang & Jasa Laporan Akses Informasi Jumlah permohonan informasi; Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi; Jumlah permohonan informasi (dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak) ; dan Alasan penolakan permohonan informasi Lainnya Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

9 Informasi Penerimaan Pegawai D aftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Yurisprudensi MA Putusan Mahkamah Agung ; Laporan Tahunan Mahkamah Agung ; Rencana Strategis Mahkamah Agung

10  Informasi tentang Perkara dan Persidangan  Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).  Informasi dalam Buku Register Perkara.  Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.  Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.  Laporan penggunaan biaya perkara

11  Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan  Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.  Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).  Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.  Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.  Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

12  Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian  Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.  Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas: ▪ Dokumen pendukung, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan; ▪ Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, dalam hal tersedia; ▪ Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap disikusikan secara lebih luas; ▪ Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan ▪ Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.  Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.  Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.  Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.  Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

13  Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.  Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.  Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: Nama; Riwayat pekerjaan; Posisi; Riwayat pendidikan; dan Penghargaan yang diterima.  Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.  Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.  Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.  Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.  Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja

14 seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon :  dapat menghambat proses penegakan hukum;  dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;  dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;  dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;  dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;  dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Apabila diberikan :  dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;  dapat mengungkap rahasia pribadi;  Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan  Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

15  Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:  Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;  Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;  DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;  Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;  Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;  Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan  Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian tentang Pengaburan Informasi pada VI butir 1. Cat : Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut

16  Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses pemohon adalah informasi selain yang disebutkkan sebagai Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan (II A), Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung (II B) dan Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik (II C) yang:  Tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan (II D), yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian II.D butir 1;  Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan Atasan PPID, PPID, putusan Komisi Informasi dan/atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Pemohon informasi yang merupakan calon Hakim atau calon pegawai dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi proses penerimaan Hakim dan/atau pegawai

17

18 Informasi Atasan PPID PPID Petugas Informasi Penanggu ng Jawab Informasi

19 1.Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di unit/satuan kerjanya secara baik dan efisien. 2.Mengangkat PPID. 3.Menganggarkan pembiayaan layanan informasi. 4.Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit/satuan kerjanya serta situs resmi apabila memungkinkan. 5.Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit/satuan kerjanya. 6.Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik di unit/satuan kerjanya. 7.Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi yang mengajukan keberatan. 8.Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini. 9.Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit/satuan kerjanya. 10.Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada kuasanya. 11.Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di unit/satuan kerjanya, jika dibutuhkan.

20 1.Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di unit/satuan kerjanya. 2.Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi: a.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b.Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan c.Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik. 3.Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja di bawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. 4.Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif. 5.Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Informasi. 6.Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan. 7.Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak. 8.Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi. 9.Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi. 10.Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku. 11.PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya.

21 1.Menerima dan memilah permohonan informasi. 2.Meneruskan pemohonan informasi tertentu ke Penanggungjawab Informasi. 3.Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini. 4.Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

22 1.Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini. 2.Penanggungjawab Informasi bertanggungjawab kepada PPID.

23 PENGELOLAPENGADILAN TINGKAT PERTAMA/BANDING MAHKAMAH AGUNG Pengadilan Umum / TUN Pengadilan Agama/ MIliter Atasan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Pimpinan Pengadilan Perkara : Panitera MA Non Perkara : Sekretaris MA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Panitera/SekretarisPerkara : Panitera/ Kepala Kepaniteraan Non Perkara : Sekretaris/ Ka TU Dalam PPID MA : Kepala Biro Hukum & Humas, Badan Urusan Administrasi MARI PPID Satker : Setiap Dirjen/ Kepala Badan Petugas InformasiPanitera Muda Hukum/ pegawai lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan MA/BUA : Kasubag data & Pelayanan Informasi Ditjen : Kasubag Dokumentasi & Informasi Balitbangdiklat : Kasubag TU Penanggung Jawab Informasi Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV

24

25  Melalui Website  Melalui Papan Informasi yang Tersedia di Pengadilan  Melalui Permohonan Langsung  Prosedur Biasa  Prosedur Khusus

26  Prosedur Biasa  Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;  Informasi yang diminta bervolume besar;  Informasi yang diminta belum tersedia; atau  Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.  Prosedur Khusus  Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;  Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);  Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau  Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

27

28

29

30  dibebankan kepada Pemohon.  terdiri atas :  biaya penggandaan (ex fotokopi) informasi; serta  biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.  Biaya penggandaan adalah, biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.  Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).  Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

31

32 JENIS PERKARA PIHAK YG IDENTITASNYA HARUS DISAMARKAN (1) pidana kesusilaan (2) kekerasan dalam rumah tangga; (3) pidana yang menurut UU Perlindungan Saksi & Korban harus dilindungi (4) pidana lain yang persidangannya tertutup. Saksi korban (1) perkawinan & perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; (2) pengangkatan anak; (3) wasiat; (4) perkara lain persidangan tertutup. Para pihak berperkara Saksi Pihak terkait Pidana anak Korban Terdakwa/ Terpidana

33  Apa yang dikaburkan ?  Nama dan nama alias;  Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; serta  Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti  Bagaimana ?  Mencoret informasi yang yang akan disamarkan sehingga tidak terlihat, dalam hal akses diberikan secara cetak  Menjalankan prosedur penyamaran (anonimisasi) apabila akses diberikan secara elektronik

34

35 1.Adanya penolakan atas permohonan informasi; 2.Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala; 3.Tidak ditanggapinya permohonan informasi; 4.Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 5.Tidak dipenuhinya permohonan informasi; 6.Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 7.Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini

36  Diajukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya untuk dicatat dalam Register Keberatan  Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis disampaikan kepada Petugas Informasi dengan tembusan kepada PPID selambat- lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak keberatan dicatat dalam register keberatan  Isi tanggapan tertulis atasan PPID bisa meliputi :  Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;  Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;  Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;  Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (

37  Dalam waktu paling lambat 2 hari kerja setelah diterima dari Atasan PPID, maka petugas Informasi harus memberitahukan Putusan Atasan PPID tsb kepada pemohon  Pemohon informasi yang tidak merasa puas dengan putusan, dalam mengajukan keberatan ke Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah putusan atasan PPID diterima.

38  UU No. 14/2008  Ancaman pidana penjara maks 1 tahun dan/atau denda Rp. 5 juta bagi ▪ Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan atau denda (ps 52 UU 14/2008) ▪ Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain (ps 55 UU 14/2008)  UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

39

40  Informasi Perkara (http://kepaniteraan.mahkamaha gung.go.id/perkara)http://kepaniteraan.mahkamaha gung.go.id/perkara  Memuat informasi status perkara terkini pada Mahkamah Agung  Online sejak  Di updata setiap hari  Dikelola oleh Kepaniteraan MARI

41  Informasi Putusan (http://putusan.mahkamahagung. go.id)http://putusan.mahkamahagung. go.id  Memuat secara reguler putusan pengadilan tingkat Kasasi / PK  Merupakan media komunikasi data untuk implementasi SEMA 14/.2010  Akan dikembangkan menjadi situs putusan online nasional  Online sejak Agustus 2007  Dikelola oleh Kepaniteraan MARI

42  Akses melalui  Meliputi : Laporan Keuangan perkara, Pelaksanaan Sidang Keliling, prodeo pada empat lingkungan peradilan  Ke depannya pelaporan perkara juga akan dikumpulkan melalui media SMS  Data instant dipergunakan untuk pelaporan COURTS SUPREME COURTS SMS GATEWAY WEB SERVER Send Report via SMS Check Reporting Status Send Report via Website Check Reporting Status View Statistic User Management Compliance Control View Statistic User Management Sent Massive Announcement to User

43 Perkara Perdata / Perdata Khusus/ TUN/ Perdata Agama Perkara Pidana/ Pidana Khusus/ Pidana Militer Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Tingkat BandingPutusan Pengadilan Tingkat Pertama Surat Dakwaan Memori Kasasi (dianjurkan) CD, , Aplikasi Berlaku mulai 1 Maret 2011 Pengaturan pelaksanaan, monitoring dan Evaluasi diatur oleh Panitera MARI

44  Surat Edaran Panitera MARI Nomor Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 085/PAN/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali  Tujuan  Membantu percepatan proses minutasi pada Mahkamah Agung  Perintisan terbentuknya database putusan online tersentralisir.  Menetapkan tata kerja penanganan dokumen elektronik pada pengadilan.

45 Terima Kasih


Download ppt "Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Tim Penyusun SK KMA Keterbukaan Informasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google