KEMENTERIAN AGAMA KEBIJAKAN PENYUSUNAN MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK (E-MPA)

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN AGAMA KEBIJAKAN PENYUSUNAN MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK (E-MPA)"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN AGAMA KEBIJAKAN PENYUSUNAN MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK (E-MPA)

2 OUTLINE FUNGSI DAN DIREKTIF E-MPA EVALUASI PELAPORAN ANGGARAN MELALUI APLIKASI e-MPA PENGEMBANGAN E-MPA

3 FUNGSI DAN DIREKTIF E-MPA

4 1. LATAR BELAKANG Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal mengembangkan sistem Monitoring Pelaksanaan Anggaran berbasis web secara online (e-MPA); Dengan e-MPA diharapkan kinerja setiap Satuan Kerja dapat dipantau secara reguler dan dijadikan dasar penilaian kinerja Satuan Kerja.

5 2. LAPORAN KEUANGAN Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBN
Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Pengambilan Keputusan (Manajerial)

6 KONSOLIDASI PROGRAM BAPPENAS LAPORAN KINERJA MENTERI
3. FUNGSI e-MPA UKP4 TEPPA LKPP e-MPA MONEV DJA ESELON I PUSAT LAKIP KONSOLIDASI PROGRAM BAPPENAS LAPORAN KINERJA MENTERI SATKER

7 PENGADAAN BARANG DAN JASA
4. CONTOH ANALISIS e-MPA 1. PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2013 DI ATAS 200 JT TANPA MELALUI LPSE NO. PENGADAAN BARANG DAN JASA HPS PEMENANG 1 Pembangunan Asrama Siswa MAN Polewali CV. SUKMA JAYA PRATAMA 2 Pembangunan Turap Penahan Tebing Gedung Perpustakaan STAIN Kerinci CV. BERQAH PERDANA UTAMA 3 Pengadaan Meubelair Asrama Siswa MAN Polewali CV. FAJRIN PRATAMA 4 Tambahan Ruang Kelas Belajar MAN Praya CV. TRI IN ONE 5 Pemeliharaan Gedung Dosen Jurusan Tarbiyah Kampus Utama STAIN Kerinci CV. SURIAN KERINCI 6 Pembangunan Ruang Kelas MAN Labuhan Bajo CV. Wae Rawa 7 Penambahan Pembangunan Gedung Kantor Kota Sorong CV.RISGERD 8 Pembangunan ruang Kelas Baru 2 Unit MTs Negeri Nangalili Kab. Manggarai Barat CV.WAE RAWA 9 Pembangunan Gedung 2 Ruang Kelas MIN Moutong CV. BINA PRIMA KARYA 7

8 4. CONTOH ANALISIS e-MPA 2. ANALISIS KECUKUPAN BELANJA PEGAWAI TAHUN 2013 Merah : Kurang Hijau : Cukup Biru : Berlebih 8

9 4. CONTOH ANALISIS e-MPA 3. DIPA TAHUN 2013 TANPA PENGELOLA NO.
KANKEMENAG PROGRAM PAGU ANGGARAN 51 52 53 57 JUMLAH 1 KAB. BENER MERIAH PHU - 2 KABUPATEN ACEH JAYA 3 KABUPATEN ACEH SINGKIL 4 KABUPATEN ACEH TAMIANG 5 KABUPATEN BIREUEN 6 KABUPATEN GAYO LUES 7 KABUPATEN NAGAN RAYA 8 KOTA LHOKSEUMAWE 9 KAB. INDRAGIRI HULU Bimas Kristen 10 KAB. KUANTAN SINGINGI Bimas Budha 11 KOTA PAGAR ALAM 12 KAB. LAMPUNG UTARA Bimas Hindu 13 KAB. TANGGAMUS 14 KAB. LAMPUNG BARAT 15 KOTA CIMAHI 16 KAB. ENDE 17 KAB. MANGGARAI 18 KAB. NGADA 19 KAB. ROTE NDAO 20 KAB. SUMBA BARAT 9

10 5. DIREKTIF IMPLEMENTASI e-MPA
Bentuk tim e-MPA sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. SJ/B.VIII/I/HM.00/1050/2012. Laporkan pelaksanaan anggaran melalui e-MPA setiap bulan secara lengkap, tertib dan tepat waktu. Perkuat tim pelaporan keuangan satker dalam rangka akurasi data pelaporan e-MPA dan SAI. Pimpinan satker agar memberikan perhatian kepada pelaksana/petugas e-MPA. Lakukan koordinasi berkelanjutan antara petugas e- MPA dengan para pelaksana program. Berikan kewenangan kepada petugas penghubung e- MPA (PIC) untuk percepatan pelaporan.

11 6. KENDALA IMPLEMENTASI e-MPA
Rendahnya komitmen pimpinan Satuan Kerja terkait penerapan e-MPA sebagai instrumen monitoring. Rendahnya pemahaman KPA dan PPK terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RKAKL. Belum terbukanya KPA dan PPK untuk melaporkan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Rendahnya akses jaringan dan tidak mendayagunakan ketersediaan akses di satuan kerja atau warnet. Belum meratanya sosialisasi implementasi e-MPA kepada seluruh satuan kerja.

12 II. EVALUASI PELAPORAN ANGGARAN MELALUI APLIKASI e-MPA
Per 6 November 2013 pukul: WIB

13 1. PROGRES TINGKAT KEAKTIFAN SATKER

14 2. POSISI DKI JAKARTA per 7 November 2013 pukul 10.00
PROVINSI JUMLAH SATKER SUDAH MELAPORKAN BELUM MELAPORKAN JUMLAH % 1 NUSA TENGGARA BARAT 118 111 94.1 7 5.9 2 BANGKA BELITUNG 72 62 86.1 10 13.9 3 BENGKULU 145 114 78.6 31 21.4 4 GORONTALO 60 51.7 29 48.3 5 SUMATERA BARAT 312 154 49.4 158 50.6 6 KEPULAUAN RIAU 68 33 48.5 35 51.5 KALIMANTAN SELATAN 345 42.0 200 58.0 8 JAWA BARAT 444 172 38.7 272 61.3 9 PAPUA BARAT 82 35.4 53 64.6 DKI JAKARTA 137 48 35.0 89 65.0 11 SUMATERA SELATAN 189 63 33.3 126 66.7 12 SULAWESI TENGAH 136 45 33.1 91 66.9 13 KALIMANTAN TENGAH 182 58 31.7 124 68.1 14 DI YOGYAKARTA 119 27.7 86 72.3 15 LAMPUNG 185 51 27.6 134 72.4 16 ACEH 713 177 24.8 536 75.2 17 SULAWESI TENGGARA 138 34 24.6 104 75.4

15 2. POSISI DKI JAKARTA per 7 November 2013 pukul 10.00
PROVINSI JUMLAH SATKER SUDAH MELAPORKAN BELUM MELAPORKAN JUMLAH % 18 BALI 97 23 23.7 74 76.3 19 KALIMANTAN BARAT 170 40 23.5 130 76.5 20 JAWA TENGAH 539 116 21.5 423 78.5 21 JAWA TIMUR 633 123 19.4 510 80.6 22 MALUKU 104 19.2 84 80.8 SULAWESI BARAT 47 9 38 80.9 24 BANTEN 105 19.1 85 81.0 25 RIAU 150 27 18.0 82.0 26 JAMBI 194 34 17.5 160 82.5 SUMATERA UTARA 409 70 17.1 339 82.9 28 SULAWESI UTARA 16 13.8 100 86.2 29 NUSA TENGGARA TIMUR 191 10.5 171 89.5 30 KALIMANTAN TIMUR 147 15 10.2 132 89.8 31 SULAWESI SELATAN 265 9.4 240 90.6 32 PAPUA 126 7.1 117 92.9 33 MALUKU UTARA 94 3 3.2 91 96.8 6.833 1.930 28.2 4.902 71.7

16 III. PENGEMBANGAN E-MPA

17 1. GRAND DESAIN PENGEMBANGAN e-MPA
e-Data e-Anggaran e-Monitoring e-Audit e-MPA KEMENTERIAN AGAMA ANALISIS DATA PERENCANAAN (ADP) Aplikasi RKAKL Kemenkeu e-Monev Kemenkeu e-Audit BPK BASELINE DATA PENDUKUNG: Daftar Gaji TOR RAB 17

18 2. PENGUATAN LEGITIMASI E-MPA
Penyusunan Draft PMA tentang e-mpa sebagai langkah awal penguatan dasar kebijakan; Sosialisasi dan pendampingan pelaporan e-mpa; Monitoring dan evaluasi kepada seluruh satker untuk mengetahui progress implementasi e-mpa.

19 TERIMA KASIH