Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudaayan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudaayan."— Transcript presentasi:

1 Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudaayan

2

3 TunjanganKhususSTFP.Kualifikasi GuruPNS & BPNSBPNS GTT & GTY PNS & BPNS GTT & GTY Kuota Nasional Provinsi

4 TunjanganTPSTFKhususKualifikasi TPxvv STFxvv Khususvvv Kualifikasivvv

5  Guru yang menerima TP, tidak berhak menerima STF  Guru yang menerima TP, masih berhak menerima Tunjangan Khusus jika syarat terpenuhi  Guru yang menerima TP, masih berhak menerima bantuan kualifikasi jika guru tsb belum S-1, berusia di atas 50 th, masa kerja lebih dr 20 th, dan gol. IV/a ke atas.  Guru yang menerima STF, masih berhak menerima tunjangan khusus

6  Guru yang menerima STF, masih berhak menerima bantuan kualifikasi  Guru yang menerima tunjangan khusus, masih berhak menerima bantuan kualifikasi  Guru yang menerima bantuan kualifikasi, masih berhak menerima STF dan tunjangan khusus (jika memungkinkan)

7 KRITERIASTFKhususKualifikasi 1.Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). vvv 2. Memenuhi beban kerja guru 24 jam tatap muka per minggu atau yang diekuivalensikan dengan 24 jam tatap muka yang dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan dari kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. vvv 3. Memiliki Nomor Rekening Tabungan vvv 4. Guru penerima sesuai dengan data penerima th 2011 yg msh memenuhi kriteria yg ditetapkan vvv 5. Guru yang ditugaskan pada SD, SDLB, SMP, dan SMPLB di daerah khusus, kawasan perbatasan, dan pulau kecil terluar oleh Pemerintah, Pemda, dan masyarakat yang mendapat persetujuan Pemda. v

8 KRITERIASTFKhususKualifikasi 6. Penugasan guru di daerah khusus sebagaimana dimaksud didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. v 7. Guru yg bertugas di SILN (kriteria tersendiri) v 8. Guru PNS/bukan PNS yang mengajar pd satuan pendidikan binaan Kemdikbud vvv 9. Terdaftar & aktif mengikuti kuliah yg relevan dgn mapel yg diampu pd program studi pd program studi yg terakreditasi dr BAN-PT dg dibuktikan SK dr PT & dilampiri KHS terakhir v

9 KRITERIASTFKhususKualifikasi 10. Guru yg diterima sbg peserta S-1 Kependidikan bagi guru dlm jabatan melalui PPKHB v 11. Belum memiliki ijazah S-1/D-IV.v 12. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. vvv 13. Belum memiliki ijazah S-1/D-IV.v 14. Tidak sedang menjalani hukuman, baik hukuman disiplin pegawai maupun hukuman pidana/perdata. vvv

10 KRITERIASTFKhususKualifikasi 15. Guru bukan PNS baik GTY maupun GTT yang bertugas di sekolah negeri maupun di sekolah swasta jenjang SD, SMP,dan SLB, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan. vvv 16. Guru yang belum tersertifikasiv 17. Melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap muka perminggu atau ekuivalensinya vvv

11 Guru Penerima Tunjangan Mendata guru yang memenuhi kriteria Dinas Provinsi mengusulkan pencairan Tunjangan Mengusulkan kepada Dirjen Dikdas untuk menetapkan guru penerima tunjangan KPPN Menerbitkan Kepmendikbud penerima tunjangan oleh Direktur P2TK Dikdas Koordinasi dan sosialisasi  Verifikasi dan validasi data guru calon penerima tunjangan  Pengesahan oleh kepala Dinas tentang penetapan guru calon penerima tunjangan Mengusulkan guru calon penerima tunjangan sesuai kuota yang ditetapkan

12 TunjanganKhususSTFKualifikasi Besaran1x gaji pokok atau Rp bg guru Non PNS yg blm inpassing (dikenakan PPh) Rp ,- per bulan (dikenakan PPh) Rp ,- per tahun AlokasiDekonsentrasi PembayaranPer Tri wulan: - April -Juli -September -Desember 2 x (Penerima Kel.1 pd April & Penerima Kel.2 paling lambat September) : 2 x (Penerima Kel.1 pd April & Penerima Kel. 2 pd Juli) : PelaporanDaya serap: Per bulan Realisasi: April, Juli, September & Desember Daya serap: perbulan Realisasi: September Paling lambat Agustus

13  Kuota provinsi dan kabupaten/kota ditentukan secara proporsional

14 PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Kuota Terpenuhi ? Sosialisasi Ke Provinsi Ya Tidak Sosialisasi Ke Kabupaten Penyesuaian Data Calon PenerimaTingkat Provinsi Penentuan Kuota & Calon Penerima Data penerima TA 2011 Pembayaran Tunjangan Penerbitan SK Usulan Calon Penerima Realokasi Data Calon Penerima Tingkat Nasional Ya Tidak Kelengkapan Data Calon Penerima Data Valid ? Usulan Baru Calon Penerima Ya Data Valid ?

15  Pemerintah menetapkan kuota & calon penerima berdasarkan data penerima th anggaran 2011yg sesuai kriteria yg ditetapkan dlm petunjuk teknis  Data tsb diberikan ke Dinas Pend. Provinsi utk selanjutnya disosialisasikan ke kab./kota  Data tsb divalidasi & diverifikasi sesuai dgn kuota & kriteria  Data yg telah divalidasi & diverifikasi dikirimkan kembali ke Direktorat P2TK paling lambat minggu ke 2 Maret

16  Dit. P2TK menerbitkan SK Penerima Paling lambat akhir Maret  Provinsi membayar tunjangan kelompok penerima yang Sknya terbit bulan Maret paling lambat April  Bila terjadi kelebihan atau kekurangan atau adanya penambahan data baru, maka dinas pend. Provinsi menyesuaikan data calon penerima utk kemudian diusulkan ke P2TK paling lambat minggu ke 4 April.  Dit. P2TK merealokasi calon penerima (poin di atas) di Tk. Nasional sesuai dgn kuota yg ada dlm DIPA paling lambat minggu 1 Mei 2012.

17  Apabila kuota provinsi blm terpenuhi, dinas kab/kota mengusulkan calon baru ke dinas pend provinsi utk kemudian diusulkan ke Dit. P2TK (setelah diverifikasi & divalidasi) paling lambat minggu 1 Juni 2012  Usulan dr dinas pend kab/kota hrs melalui sosialisasi & koordinasi dgn satuan pendidikan dgn mekanisme sbb: 1. Kepsek mengusulkan calon penerima ke Dinas Pend. Kab/kota dgn memperhatikan kriteria yg ada di Juknis 2. Kepala Dinas Pend. Kab/kota mengusulkan calon penerima setelah divalidasi & diverifikasi

18  Dit. P2TK terkait menerbitkan SK Penerima pada bulan Juni  Provinsi membayar tunjangan penerima yg Sknya terbit bulan Juni paling lambat bulan Juli (bantuan kualifikasi), paling lambat bulan September (STF)  Provinsi membayar tunjangan khusus triwulan1kepada penerima yg Sknya terbit bulan maret paling lambat April  Provinsi membayar tunjangan khusus triwulan 2 kepada penerima yg Sknya terbit bulan maret paling lambat Juli

19  Provinsi membayar tunjangan khusus triwulan 1 & 2 kepada penerima yg Sknya terbit bulan Juni paling lambat Juli  Provinsi membayar tunjangan khusus triwulan 3 kepada penerima yg Sknya terbit bulan Maret & Juni paling lambat September  Provinsi membayar tunjangan khusus triwulan 4 kepada penerima yg Sknya terbit bulan Maret & Juni paling lambat Desember

20 PembatalanSTFKhususKuaifikasi 1. Guru meninggal dunia.vvv 2. Guru mencapai batas usia pensiun.vvv 3. Guru mutasi ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain selain pengawas vvv 4. Pengunduran diri sebagai guru atas permintaan sendiri. vvv 5. Guru sakit jasmani dan/atau rohani setelah tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan. vvv 6. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan. vvv 7. Guru melanggar sumpah dan janji jabatan. vvv

21 PembatalanSTFKhususKuaifikasi 8. Guru melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. vvv 9. Guru yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. vvv 10. Guru yang tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan. vvv 11. Tidak memenuhi kriteria penerima STFv 12. Guru yang bersangkutan telah mendapat sertifikat pendidik v 13. Guru yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS v 14. Tidak memenuhi kriteria penerima Tunjangan Khusus v

22 PembatalanSTFKhususKuaifikasi 15. tidak lagi bertugas di daerah khususv 16. Telah menyelesaikan studinyav 17. Melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam Tabel v 18. Berhenti dari jabatan guru atau pindah tugas ke provinsi lain v 19. Menggunakan dana bantuan bukan untuk kepentingan penyelesaian studi v 20. Menerima hukuman disiplin dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota vvv 21. Berhenti dari program atas kemauan sendiri v

23 Ijasah Terakhir Semester yg diikuti saat menerima subsidi Maksimum lama menerima subsidi (tahun) SMA/SPG/SMK/ SGO atau sederajat D D2/PGSLP atau sederajat D3/PGSLA atau sederajat

24 Terima Kasih


Download ppt "Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudaayan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google