Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
2
2
3
PROV DAERAH OTONOMWILAYAH ADM GUB PENYELENGGARA DESENTRALISASI GUB SBG WKL PEM (DEKON & TP) GUBERNUR Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat (Psl 3 PP 19/2010) KONSTRUKSI KEWILAYAHAN PROVINSI 3
4
ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Ps 20 UU 32/2004 ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UTK MEWUJUDKAN TUJUAN BERNEGARA : Melindungi segenap bangsa Indonesia Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Melaksanakan Ketertiban Dunia 4 DESEN DEKON TP
5
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (31 URUSAN) 6 URUSAN (ABSOLUT) 1.Politik Luar Negeri 2.Pertahanan 3.Keamanan 4.Agama 5.Yustisi 6.Moneter dan Fiskal Nasional URUSAN WAJIB PROV DAN KAB/KOTA URUSAN PILIHAN PROV DAN KAB/KOTA URS PEM Pemerintah PEMDA Sebagian Bersifat Concurrent DESENTRALISASI PP 38/2007 5 1.DILAKSANAKAN OLEH SKPD 2.DEKON 3.TP 1. DILAKSANAKAN OLEH SKPD 2. DEKON
6
Menyelenggarakan Otonomi daerah Menyelenggarakan Otonomi daerah Melaksanakan tgs: 1.Atributif (Psl 3 Ayat 1) 2.Delegatif(psl 3 ayat 2) Melaksanakan tgs: 1.Atributif (Psl 3 Ayat 1) 2.Delegatif(psl 3 ayat 2) GUBERNUR KEPALA DAERAH WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Tugas dan Wewenang PP 19/2010 dan PP 23/2011 PP 7/ 2008: Program/ Kegiatan Dekon Penguatan Peran GUB SWP Dekon di SKPD 3 Tugas & wewenang 1.Binwas Penyel. Pemda Prov/Kab/kota; 2.Koord. Penyel. Urusan pemerintahan di Prov/Kab/Kota; dan 3.Koord Binwas Penyel. TP Prov/Kab/Kota. Psl 38 UU 32/2004 & Psl 19 ayat (1) PP 19/2010; Pendanaanya melalui dekon Kemendagri 6
7
7 PENGAWASAN KOORDINASI PEMBINAAN
8
NO PERMASALAHAN 1. 2. 3. 4. 5. Kementerian terkait belum semuanya menerbitkan SPM Target Capaian SPM belum dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD, RKPD, RENJA SKPD, KUA dan RKA SKPD. Target yang ditetapkan oleh Pusat terlalu tinggi Keterbatasan Anggaran, SDM dan Sarana Prasarana Belum jelasnya juknis SPM terkait kewenangan yang bersifat multi sektoral/ Instansi Vertikal (yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pemberdayaan Perempuan dan Sosial), seperti Human Trafficking, KDRT dan Perlindungan Korban Kekerasaan terhadap Anak PERMASALAHAN UMUM IMPLEMENTASI SPM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011
9
NOSPMPERMASALAHANSOLUSI YG DIHARAPKAN 1234 1Perumahan 2Pemdagri1.Pada cakupan pelayanan dokumen kependudukan, masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan; 2.Masih rumitnya mekanisme pembuatan akte kelahiran; 3.Terbatasnya sarana dan prasarana; 4.Kab/ belum sepenuhnya memiliki Wilayah Manajemen Kebakaran yg didasari Perda; 5.Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat terhadap peraturan; 6.Data Petugas Linmas yang masih kurang; 1.Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat; 2.Penambahan unit mobil multi fungsi untuk pelayanan keliling; 3.Pemda Kab/ perlu menetapkan Perda tentang WMK; 4.Penyuluhan tentang Perda; 5.Operasi penertiban PKL di lapangan; 6.Validasi data petugas linmas; 3Sosial1.Keterbatasan anggaran; 2.Bantuan logistik yang dibutuhkan masih sering terlambat; 3.Kurangnya sarana angkutan untuk evakuasi korban bencana; 4.Dukungan stakeholder dan masyarakat kurang terkoordinasi; 5.Banyaknya panti asuhan dan panti jompo yg tidak punya izin; 1.Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat; 2.Penambahan unit mobil multi fungsi untuk pelayanan keliling; 3.Koordinasi dengan instansi terkait untuk menrangkum partisipasi masyarakat dan stakeholder; 4.Sosialisasi tentang pemberdayaan PSKS agar pengentasan PMKS lebih berhasil; MATRIKS INVENTARISASI PERMASALAHAN IMPLEMENTASI SPM KABUPATEN/ KOTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011
10
1234 4Kesehatan1.Masih kurangnya tenaga medis; 2.Belum adanya instrument khusus pengukuran kepuasan pasien; 3.Dokumen resum medik masih belum lengkap; 4.Masih kurang mendukungnya Alkes; 5.Kurangnya pemahaman criteria neonatal komplikasi yg ditangani nakes; 6.Peran dan Fungsi FKD belum optimal; 7.Kurangnya pembinaan terhadap kader dalam menggerakkan masyarakat; 8.Pengalokasian anggaran kesehatan masih belum optimal; Penambahan tenaga medis khususnya dokter spesialis dan perawat yang telah berkualifikasi PPGD; Pembentukan Tim Penyusun Instrument Kepuasan Pasien rawat jalan; Sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga medis, serta kelengkapan rekam medik; Penyelenggaraan Bintek dan monev FKD; Meningkatkan pembinaan terhadap kader dalam menggerakkan masyarakat untuk ber PHBS. 5PP & PAPenanganan kasus human trafficking masih minim; Belum ada sarana rehabilitasi; Belum tersedianya ruang khusus pemeriksaan di RS/ Puskesmas; Belum tersedianya shelter rumah aman bagi korban TPPO; Keterbatasan anggaran penanganan korban kekerasan; Belum semua petugas diberi pelatihan penanganan kasus; Alokasi Anggaran yang bersifat lintas sektoral; Kurangnya keberanian korban melaporkan kasus kekerasan. 1.Meningkatkan koordinasi dg instansi terkait; 2.Penyelenggaraan pelatihan penanganan kasus bagi petugas; 3.Sosialisasi tentang UU No.21 tahun 2003 tentang KDRT kepada masyarakat; 4.Penyediaan jasa advokasi dan konseling bagi korban kekerasan; 5.Dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai. 6Lingkungan Hidup 1.Keterbatasan anggaran; 2.Kurangnya SDM yang berkualifikasi PPNS; 3.Masih rendahnya kesadaran masyarakat/ pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan yg baik; Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada; Penambahan personil yang berkualifikasi PPNS; Sosialisasi dan mengintensifkan pembinaan dan pengawasan.
11
1234 7KB & KS1.Tingkat kemampuan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang KB masih rendah; 2.Masih tingginya PUS yg Tdk ber-KB; 3.Kurangnya sarana dan prasarana pembinaan kegiatan kelompok BKB; 4.Kurangnya fasilitas akses informasi dan pembinaan UEP,lemahnya monev; 5.Kurangnya PLKB dan Petugas yg menganalisa kondisi & potensi wilayah berdasarkan PPM PB & PA; 6.Hasil pendataan data mikro KB belum maksimal, dan minimnya kualitas SDM Desa/Kel dlm memahami isian data mikro keluarga. 1.Meningkatkan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja melalui BP4,Tokoh Agama dan Tokoh masy; 2.Meningkatkan peran Posyandu, Dasawisma, pertemuan RT/RW dan Kelompok KB; 3.Meningkatkan ketrampilan UPPKS bagi anggota atau kader; 4.Penambahan Petugas KB; 5.Peningkatan kualitas SDM PLKB melalui diklat analisa kemampuan, kondisi dan potensi wilayah; 6.Penyelenggaraan Bintek/ Pelatihan dan Orientasi bagi Kader Pendata. 8Ketenaga Kerjaan 9Pendidikan1.Masih ada sebagian siswa yang jaraknya jauh lebih dari 3 km dari sekolah; 2.kurangnya tenaga guru PNS; 3.Kab/ belum sepenuhnya memiliki Wilayah Manajemen Kebakaran yg didasari Perda; 1.Dipermudah jangkauan sarana transportasi; 2.Mengangkat guru baru; 10PU & PR1.Peta Analog dan Peta Digital hingga Kecamatan, Desa/ Kelurahan terkait RTRW belum sepenuhnya dianggarkan; 2.Banyaknya daerah yg belum tersentuh PDAM; 3.Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah; 4.Belum diterapkannya masterplan drainase dalam Perda; 1.Menganggarkan Peta Analog dan Peta Digital hingga Kecamatan, Desa/ Kelurahan;
12
1234 11Ketahanan Pangan 1.Kurang sinerginya program antar stakeholder; 2.Terbatasnya anggaran dan personil; 3.Kondisi alam dan force major belum bias diprediksi; 4.Sumber ketersediaan energi masih didominasi dari beras; 5.Penguatan cadangan pangan masyarakat masih rendah; 6.Belum terintegrasinya data harga dan pasokan; 7.Diversi pangan belum berjalan maksimal; 1.Peningkatan koordinasi; 2.Penambahan anggaran dan pelatihan petugas; 3.Penyediaan stock bantuan pangan; 4.Penguatan cadangan pangan masyarakat; 5.Peningkatan jumlah dan waktu pemantauan; 6.Integrasi data harga dan pasokan pangan; 7.Peningkatan diversifikasi pangan; 12Kesenian1.Keterbatasan anggaran dan SDM; 2.Sulitnya kaderisasi kesenian tradisional; 3.Kurang terlibatnya swasta dalam meningkatkan kesenian daerah; 1.Penambahan anggaran dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan; 2.Kepedulian pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menyelenggarakan pengkaderan & pengemb kesenian daerah; 13Kominfo1.Tidak adanya dukungan anggaran yang memadai; 2.Kurangnya dukungan untuk pengembangan KIKM; 1.Maksimalisasi kegiatan dengan keterbatasan anggaran; 2.Koordinasi dg Kemenkominfo, dishub Provinsi untuk memfasilitasi pengemb. Kelompok Informasi Masyarakat;; 11Ketahanan Pangan 1.Kurang sinerginya program antar stakeholder; 2.Terbatasnya anggaran dan personil; 3.Kondisi alam dan force major belum bias diprediksi; 4.Sumber ketersediaan energi masih didominasi dari beras; 5.Penguatan cadangan pangan masyarakat masih rendah; 6.Belum terintegrasinya data harga dan pasokan; 7.Diversi pangan belum berjalan maksimal; 1.Peningkatan koordinasi; 2.Penambahan anggaran dan pelatihan petugas; 3.Penyediaan stock bantuan pangan; 4.Penguatan cadangan pangan masyarakat; 5.Peningkatan jumlah dan waktu pemantauan; 6.Integrasi data harga dan pasokan pangan; 7.Peningkatan diversifikasi pangan;
13
HASIL EVALUASI TINGKAT RESPONSIVITAS DAN KESESUAIAN REGULASI IMPLEMENTASI SPM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOBAKORLINKABU./KOTA TINGKAT RESPONSIVITAS KESESUAIAN REGULASI EVALUASI TinggiSedang Rendah Tanpa nilai Sesuai Tidak Sesuai BAIK CUKUP KURANG 1.2 345678 9101112 BAKORLIN I 1.I Kabupaten Grobogan √√√ 2. Kabupaten Rembang √√√ 3. Kabupaten Blora √√√ 4. Kabupaten Pati √√√ 5. Kabupaten Semarang √√√ 6. Kabupaten Kendal √√√ 7. Kota Salatiga √√√ 8. Kota Semarang √√√ 9. Kabupaten Jepara √√√ 10. Kabupaten Demak √√√ 11. Kabupaten Kudus √√√
14
HASIL EVALUASI TINGKAT RESPONSIVITAS DAN KESESUAIAN REGULASI IMPLEMENTASI SPM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOBAKORLINKABU./KOTA TINGKAT RESPONSIVITAS KESESUAIAN REGULASI EVALUASI TinggiSedang Rendah Tanpa nilai Sesuai Tidak Sesuai BAIK CUKUP KURANG 1.2 345678 9101112 BAKORLIN I 1.I Kabupaten Grobogan √√√ 2. Kabupaten Rembang √√√ 3. Kabupaten Blora √√√ 4. Kabupaten Pati √√√ 5. Kabupaten Semarang √√√ 6. Kabupaten Kendal √√√ 7. Kota Salatiga √√√ 8. Kota Semarang √√√ 9. Kabupaten Jepara √√√ 10. Kabupaten Demak √√√ 11. Kabupaten Kudus √√√
15
BAKORLIN II 12.II Kabupaten Boyolali √√√ 13. Kabupaten Sukoharjo √√√ 14. Kabupaten Karanganyar √√√ 15. Kabupaten Magelang √√√ 16. Kota Surakarta √√√ 17. Kabupaten Purworejo √√√ 18. Kota Magelang √√√ 19. Kabupaten Demak √√√ 20. Kabupaten Kebumen √√√ 21. Kabupaten Sragen √√√ 22. Kabupaten Wonosobo √√√ 23. Kabupaten Wonogiri √√√ 24. Kabupaten Klaten √√√ 25. Kab. Temanggung √√√
16
BAKORLIN III 26.III Kabupaten Purbalingga √√√ 27. Kabupaten Batang √√√ 28. Kabupaten Banjarnegara √√√ 29. Kabupaten Brebes √√√ 30. Kabupaten Pekalongan √√√ 31. Kabupaten Pemalang √√√ 32. Kabupaten Banyumas √√√ 33. Kabupaten Cilacap √√√ 34. Kabupaten Tegal √√√ 35. Kota Pekalongan √√√ JUMLAH12779241120510 Keterangan : Tingkat Responsivitas adalah jumlah SPM yang telah diimplementasikan kab/kota, (kategori Tinggi ≥ 11 SPM; Sedang ≥ 6 ≤ 10; Rendah ≥ 1 & ≤ 5; Tanpa Nilai ≠ ) Kesesuaian Regulasi adalah implementasi SPM kab/kota merujuk pada regulasi kementerian teknis dan up to date Evaluasi adalah hasil penilaian atas tingkat responsivitas (Variabel R) dan kesesuaian regulasi (Variabel K) = Kategori baik = apabila R (tinggi dan sedang) dan K (sesuai) Kategori cukup = apabila R (rendah) dan K (sesuai), atau R (tinggi dan sedang) dan K (tidak sesuai) Kategori kurang = apabila R (rendah dan tanpa nilai) dan K (tidak sesuai).
17
subditfasgub@yahoo.co.id
Presentasi serupa
