Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bab 4 Akuntansi Sektor Publik Abdul Rohman, SE, 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bab 4 Akuntansi Sektor Publik Abdul Rohman, SE, 2011."— Transcript presentasi:

1 Bab 4 Akuntansi Sektor Publik Abdul Rohman, SE, 2011

2 Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat memahami operasionalisasi 1. anggaran di pemerintah daerah di Indonesia. Pemahaman terhadap siklus 2. tahapan penyusunan anggaran dan teknis penyusunannya. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat memahami operasionalisasi 1. anggaran di pemerintah daerah di Indonesia. Pemahaman terhadap siklus 2. tahapan penyusunan anggaran dan teknis penyusunannya.

3 Setelah mempelajari materi ini, peserta didik atau mahasiswa akan dapat: Memahami Pengertian konsep dasar anggaran Kinerja di Pemerintah Daerah Memahami Fungsi Anggaran pada Pemerintah Daerah Memahami Siklus Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Daerah Memahami Teknis Penyusunan Anggaran

4 Anggaran dengan pendekatan kinerja yaitu: Anggaran dengan pendekatan kinerja yaitu:

5 1. Berorientasi pada aktivitas, bukan pada unit kerja, sehingga menuntut koordinasi yang baik antar unit atau satuan kerja yang ada; 2. Lebih memberikan fokus perhatian pada hasil (outcome) dan bukan pada pengeluaran atau expenditure atau money follow function; 3. Memberikan fokus perhatian lebih pada kerja atau aktivitas (work) dan bukan pada pekerja atau (worker) serta item barang atau jasa yang dibeli; 1. Berorientasi pada aktivitas, bukan pada unit kerja, sehingga menuntut koordinasi yang baik antar unit atau satuan kerja yang ada; 2. Lebih memberikan fokus perhatian pada hasil (outcome) dan bukan pada pengeluaran atau expenditure atau money follow function; 3. Memberikan fokus perhatian lebih pada kerja atau aktivitas (work) dan bukan pada pekerja atau (worker) serta item barang atau jasa yang dibeli; 4. Memiliki alat ukur (indikator) kinerja sehingga memudahkan dalam proses evaluasinya; 5. Lebih sesuai diterapkan untuk memenuhi tuntutan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas atau value for money. 4. Memiliki alat ukur (indikator) kinerja sehingga memudahkan dalam proses evaluasinya; 5. Lebih sesuai diterapkan untuk memenuhi tuntutan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas atau value for money.

6 1. Teridentifikasinya output dan outcome yang dihasilkan dari setiap program (aktivitas) dan pelayanan yang dilakukan 2. Diketahuinya dengan jelas target tingkat pencapaian output dan outcome 3. Terkaitnya biaya atau input yang dikorbankan dengan hasil yang diinginkan dan proses perencanaan strategis yang sebelumnya dilakukan 4. Dapat diketahuinya urutan prioritas untuk setiap jenis pengeluaran yang dilakukan oleh unit kerja (Satuan kerja atau sub Satuan kerja yang lebih rendah) 5. Setiap unit atau satuan kerja dapat diminta pertanggungjawaban atas hasil yang dicapainya.

7 1. Tujuan dari masing-masing Satuan kerja 2. Progam dan kegiatan apa saja yang harus dirumuskan 3. Cara mencapai tujuan dari setiap program dan kegiatan tersebut 4. Volume pekerjaan atau tingkat kapasitas jasa yang diperlukan secara detail sesuai kebutuhan yang telah dituangkan dalam anggarannya. 5. Jumlah dana yang diperlukan serta dari mana sumber pembiayaannya. 6. Tolok ukur Kinerja sebagai bentuk komitmen antara eksekutif dan masyarakat melalui wakil rakyatnya ketika pembahasan. 1. Tujuan dari masing-masing Satuan kerja 2. Progam dan kegiatan apa saja yang harus dirumuskan 3. Cara mencapai tujuan dari setiap program dan kegiatan tersebut 4. Volume pekerjaan atau tingkat kapasitas jasa yang diperlukan secara detail sesuai kebutuhan yang telah dituangkan dalam anggarannya. 5. Jumlah dana yang diperlukan serta dari mana sumber pembiayaannya. 6. Tolok ukur Kinerja sebagai bentuk komitmen antara eksekutif dan masyarakat melalui wakil rakyatnya ketika pembahasan. Dapat dengan mudah mengidentifikasi:

8 1. Tidak semua hasil program dan kegiatan pemerintah bisa dinyatakan dengan ukuran tertentu sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang sulit diukur. Sebagi contoh penegeluaran terhadap rekening bantuan dan belanja tidak terduga, hal ini sulit ditentukan nilai kualitas dari pelaksanaan. Hal ini disebabkan bantuan dan belanja tidak terduag adalah berupa akun belanja dan bukan berupa akun kegiatan. 2. Akun pada pemerintah daerah sekarang yang tertuang dalam bagan akun standar merupakan akun yang disusun berdasarkan elemen per pengeluaran belanja sehingga buku besar untuk mencatat pengeluaran tiap elemen tidak bisa mengaokomdasi konsep full costing. Untuk menerapkan ini buth penyesuaian yang cukup panjang. 1. Tidak semua hasil program dan kegiatan pemerintah bisa dinyatakan dengan ukuran tertentu sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang sulit diukur. Sebagi contoh penegeluaran terhadap rekening bantuan dan belanja tidak terduga, hal ini sulit ditentukan nilai kualitas dari pelaksanaan. Hal ini disebabkan bantuan dan belanja tidak terduag adalah berupa akun belanja dan bukan berupa akun kegiatan. 2. Akun pada pemerintah daerah sekarang yang tertuang dalam bagan akun standar merupakan akun yang disusun berdasarkan elemen per pengeluaran belanja sehingga buku besar untuk mencatat pengeluaran tiap elemen tidak bisa mengaokomdasi konsep full costing. Untuk menerapkan ini buth penyesuaian yang cukup panjang.

9 (1) Alat perencanaan, (2) Alat pengendalian, (3) Alat kebijakan fiskal, (4) Alat politik, (5) Alat koordinasi dan komunikasi, (6) Alat penilaian kinerja, dan (7) Alat motivasi

10 1. Standar Analisis Biaya2. Tolok Ukur Kinerja3. Standar Biaya4. Standar Pelayanan Minimal

11 Perencanaan Penganggaran Penatausahaan Akuntansi Pemeriksaan

12 RPJP/M RENSTRA RKPD KUA/PPAS Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Menengah Rencana StrategisRencana Kegiatan Pemerintah Daerah Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara DokumenKeterangan RPJP30 TAHUNPemda RPJM>5TAHUNPemda RENSTRA1TAHUNSKPD RKPD1TAHUNSKPD KUA/PPAS1TAHUNSKPD

13 RKARAPBDAPBD PENJABA RAN DokumenKeterangan RKARencana Kegiatan dan anggaran SKPD RAPBDRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPKAD APBDAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPKAD PenjbaranBuku Penjbaran APBDDPKAD

14 DPA AK Persiapan Pelaksanaan Anggaran ItemKeterangan DPADokumen Pelaksanaan Anggaran Disusun Masing-masing SKPD AKAnggaran KasDisusun Masing-masing SKPD SPDSurat Penyediaan DanaDisusun oleh SKPKD SPD

15 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH X.XXXX00 4 SKPD 1 Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan:x. xx. ………………… Organisasi:x. xx. xx. ………………… Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Uraian Rincian PenghitunganJumlah Rekening VolumeSatuan Tarif/H arga = 3x5 xx Jumlah Rencana Pendapatan Per Triwulan Triwulan IRp ……..,tanggal ….. Triwulan IIRp Mengesahkan Triwulan IIIRp Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan IRp Triwulan IVRp (tanda tangan) JumlahRp (nama lengkap) NIP.

16 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - KERJA PERANGKAT DAERAH X.XXXX00 51 SKPD 2.1 Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan:x. xx. ………………… Organisasi:x. xx. xx. ………………… Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Uraian Rincian PenghitunganJumlah Rekening VolumeSatuan Harga satuan (Rp) = 3x5 xx Jumlah Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan IRp ……..,tanggal ….. Triwulan IIRp Mengesahkan Triwulan IIIRp Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan IRp Triwulan IVRp (tanda tangan) JumlahRp (nama lengkap) NIP.

17 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD FORMULIR DPA - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH X.XXXX 52 SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan:x. xx. ………………… Organisasi:x. xx. xx. ………………… Program:x. xx. xx.xx ……………… Kegiatan:x. xx. xx.xx.xx………… Waktu pelaksanaan: ……………… Lokasi kegiatan: ……………… Sumber dana: ……………… Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung IndikatorTolak Ukur KinerjaTarget Kinerja Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Uraian Rincian PenghitunganJumlah Rekening VolumeSatuan Harga Satuan (Rp) = 3x5 xx Jumlah Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan IRp ……..,tanggal ….. Triwulan IIRp Mengesahkan, Triwulan IIIRp Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan IRp Triwulan IVRp (tanda tangan) JumlahRp (nama lengkap) NIP.

18 Kode RekeningUraian Anggaran Tahun Ini (Rp) Triwulan I (Rp) Triwulan II (Rp) Triwulan III (Rp) Trtwulan IV (Rp) JanFebMarAprMeiJunJulAgsSepOktNovDes Saldo awal kas Pendapatan asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah … Dst. Pembiayaan penerimaan … Dst. Jumlah pendapatan & pembiayaan penerimaan Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran. Aiokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran Belanja tidak langsung Belanja pegawai Biaya bunga Pembiayaan pengeluaran Pembayaran pokok utang Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per bulan Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per triwulan Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung &pembiayaan pengeluaran per triwulan Belanja langsung Kegiatan …………… Jumlah alokasi belanja langsung per bulan Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan Jumlah alokasi belanja tidak langsung & belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran

19 SPP SPM SP2D SPJ ItemKeterangan SPPSurat Permintaan Pembayaran Dibuat oleh bendahara Pengeluaran SPMSurat Perintah Membayara Dibuat Oleh Kepala SKPD SP2DSurat Perintah Pencairan Dana Dibuat Oleh SKPKD SPJSurat Pertanggungjawaban Dibuat oleh Bendhara Pengeluaran SKPD

20 AKUNTANSI DS Jurnal B Besar B Besar Pembantu LK Neraca LRA LAK Calk Neraca LRA LAK Calk

21 DOKUMEN JURNAL HARIAN BUKU BESAR NERACA LAJUR LAPORAN KEUANGAN PROSES AKUNTANSI DOKUMEN JURNAL HARIAN BUKU BESAR NERACA LAJUR LAPORAN KEUANGAN PROSES AUDIT AUDIT

22 Jenis Pendapat Auditor ISTILAH INDONESIA ISTILAH ASING a.Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Laporan Audit bentuk Baku) b.Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan tambahan Bahasa Penjelas c.Pendapat Wajar Dengan Pengecualian d.Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat e.Pendapat Tidak Wajar a.Unqualified Opinion b.Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph c.Qualified Opinion d.Disclaimer of Opinion / No Opinion e.Adverse Opinion

23

24

25 RKARAPBDAPBD RPJMRENSTRARKPD KUA/PPAS DPAAK SPPSPMSP2DSPJ AUDITAKUNTANSI


Download ppt "Bab 4 Akuntansi Sektor Publik Abdul Rohman, SE, 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google