OPERASIONALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Presentasi berjudul: "OPERASIONALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 OPERASIONALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Bab 4 Akuntansi Sektor Publik Abdul Rohman, SE, Msi @ 2011

2 TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)
Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat memahami operasionalisasi anggaran di pemerintah daerah di Indonesia. Pemahaman terhadap siklus tahapan penyusunan anggaran dan teknis penyusunannya.

3 TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK)
Setelah mempelajari materi ini, peserta didik atau mahasiswa akan dapat: Memahami Pengertian konsep dasar anggaran Kinerja di Pemerintah Daerah Memahami Fungsi Anggaran pada Pemerintah Daerah Memahami Siklus Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Daerah Memahami Teknis Penyusunan Anggaran

4 Pengertian anggaran kinerja
Anggaran dengan pendekatan kinerja yaitu: suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan

5 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja
1. Berorientasi pada aktivitas, bukan pada unit kerja, sehingga menuntut koordinasi yang baik antar unit atau satuan kerja yang ada; 2. Lebih memberikan fokus perhatian pada hasil (outcome) dan bukan pada pengeluaran atau expenditure atau money follow function; 3. Memberikan fokus perhatian lebih pada kerja atau aktivitas (work) dan bukan pada pekerja atau (worker) serta item barang atau jasa yang dibeli; 4. Memiliki alat ukur (indikator) kinerja sehingga memudahkan dalam proses evaluasinya; 5. Lebih sesuai diterapkan untuk memenuhi tuntutan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas atau value for money.

6 Manfaat penerapan anggaran berbasis kinerja
1. Teridentifikasinya output dan outcome yang dihasilkan dari setiap program (aktivitas) dan pelayanan yang dilakukan 2. Diketahuinya dengan jelas target tingkat pencapaian output dan outcome 3. Terkaitnya biaya atau input yang dikorbankan dengan hasil yang diinginkan dan proses perencanaan strategis yang sebelumnya dilakukan 4. Dapat diketahuinya urutan prioritas untuk setiap jenis pengeluaran yang dilakukan oleh unit kerja (Satuan kerja atau sub Satuan kerja yang lebih rendah) 5. Setiap unit atau satuan kerja dapat diminta pertanggungjawaban atas hasil yang dicapainya.

7 Keunggulan anggaran kinerja
Dapat dengan mudah mengidentifikasi: 1. Tujuan dari masing-masing Satuan kerja 2. Progam dan kegiatan apa saja yang harus dirumuskan 3. Cara mencapai tujuan dari setiap program dan kegiatan tersebut 4. Volume pekerjaan atau tingkat kapasitas jasa yang diperlukan secara detail sesuai kebutuhan yang telah dituangkan dalam anggarannya. 5. Jumlah dana yang diperlukan serta dari mana sumber pembiayaannya. 6. Tolok ukur Kinerja sebagai bentuk komitmen antara eksekutif dan masyarakat melalui wakil rakyatnya ketika pembahasan.

8 kelemahan anggaran kinerja
1. Tidak semua hasil program dan kegiatan pemerintah bisa dinyatakan dengan ukuran tertentu sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang sulit diukur. Sebagi contoh penegeluaran terhadap rekening bantuan dan belanja tidak terduga, hal ini sulit ditentukan nilai kualitas dari pelaksanaan. Hal ini disebabkan bantuan dan belanja tidak terduag adalah berupa akun belanja dan bukan berupa akun kegiatan. 2. Akun pada pemerintah daerah sekarang yang tertuang dalam bagan akun standar merupakan akun yang disusun berdasarkan elemen per pengeluaran belanja sehingga buku besar untuk mencatat pengeluaran tiap elemen tidak bisa mengaokomdasi konsep full costing. Untuk menerapkan ini buth penyesuaian yang cukup panjang.

9 Fungsi anggaran (1) Alat perencanaan, (2) Alat pengendalian,
(3) Alat kebijakan fiskal, (4) Alat politik, (5) Alat koordinasi dan komunikasi, (6) Alat penilaian kinerja, dan (7) Alat motivasi

10 Syarat penerapan anggaran berbasis kinerja
1. Standar Analisis Biaya 2. Tolok Ukur Kinerja 3. Standar Biaya 4. Standar Pelayanan Minimal

11 SIKLUS pengelolaan keuangan PADA PEMERINTAH DAERAH
Perencanaan Penganggaran Penatausahaan Akuntansi Pemeriksaan

12 SIKLUS PERENCANAAN RPJP/M RENSTRA RKPD KUA/PPAS Dokumen Keterangan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Menengah Rencana Strategis Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Dokumen Keterangan RPJP 30 TAHUN Pemda RPJM >5TAHUN RENSTRA 1TAHUN SKPD RKPD KUA/PPAS

13 SIKLUS PENGANGGARAN RKA RAPBD APBD PENJABARAN Dokumen Keterangan RKA
Rencana Kegiatan dan anggaran SKPD RAPBD Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPKAD APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penjbaran Buku Penjbaran APBD

14 SIKLUS PENATAUSAHAAN DPA AK SPD Persiapan Pelaksanaan Anggaran Item
Keterangan DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran Disusun Masing-masing SKPD AK Anggaran Kas SPD Surat Penyediaan Dana Disusun oleh SKPKD

15 Contoh DPA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA -
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH X.XX XX 00 4 SKPD 1 Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………… Organisasi x. xx. xx. ………………… Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Rekening Volume Satuan Tarif/Harga 1 2 3 5 6 = 3x5 xx Rencana Pendapatan Per Triwulan Triwulan I Rp ……..,tanggal ….. Triwulan II Mengesahkan Triwulan III Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan IV (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

16 Contoh DPA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN NOMOR DPA SKPD Formulir
KERJA PERANGKAT DAERAH X.XX XX 00 5 1 SKPD 2.1 Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………… Organisasi x. xx. xx. ………………… Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Rekening Volume Satuan Harga satuan (Rp) 2 3 4 6 = 3x5 xx Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Rp ……..,tanggal ….. Triwulan II Mengesahkan Triwulan III Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan IV (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

17 Contoh DPA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR DPA -
NOMOR DPA SKPD FORMULIR DPA - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH X.XX XX 5 2 SKPD 2.2.1 Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………… Organisasi x. xx. xx. ………………… Program x. xx. xx.xx ……………… Kegiatan x. xx. xx.xx .xx………… Waktu pelaksanaan ……………… Lokasi kegiatan Sumber dana Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 1 3 4 6 = 3x5 xx Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Rp ……..,tanggal ….. Triwulan II Mengesahkan, Triwulan III Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan IV (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

18 Anggaran Tahun Ini (Rp)
Contoh Anggaran kas Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini (Rp) Triwulan I (Rp) Triwulan II (Rp) Triwulan III (Rp) Trtwulan IV (Rp) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 1 2 3 4 5 6 7 Saldo awal kas Pendapatan asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah … Dst. Pembiayaan penerimaan Jumlah pendapatan & pembiayaan penerimaan Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran . Aiokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran Belanja tidak langsung Belanja pegawai Biaya bunga Pembiayaan pengeluaran Pembayaran pokok utang Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per bulan Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per triwulan Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung &pembiayaan pengeluaran per triwulan Belanja langsung Kegiatan ……………. Jumlah alokasi belanja langsung per bulan Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan Jumlah alokasi belanja tidak langsung & belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran

19 SIKLUS PENATAUSAHAAN SPP SPM SP2D SPJ 3 1 2 4 Item Keterangan SPP
Surat Permintaan Pembayaran Dibuat oleh bendahara Pengeluaran SPM Surat Perintah Membayara Dibuat Oleh Kepala SKPD SP2D Surat Perintah Pencairan Dana Dibuat Oleh SKPKD SPJ Surat Pertanggungjawaban Dibuat oleh Bendhara Pengeluaran SKPD

20 SIKLUS AKUNTANSI AKUNTANSI DS Jurnal B Besar LK Neraca LRA LAK Calk
B Besar Pembantu

21 SIKLUS PEMERIKSAAN PROSES AKUNTANSI PROSES AUDIT AUDIT DOKUMEN LAPORAN
KEUANGAN JURNAL HARIAN BUKU BESAR NERACA LAJUR AUDIT PROSES AUDIT DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN JURNAL HARIAN BUKU BESAR NERACA LAJUR

22 Jenis Pendapat Auditor
ISTILAH ASING ISTILAH INDONESIA Unqualified Opinion Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph Qualified Opinion Disclaimer of Opinion / No Opinion Adverse Opinion Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Laporan Audit bentuk Baku) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan tambahan Bahasa Penjelas Pendapat Wajar Dengan Pengecualian Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat Pendapat Tidak Wajar

23 Audit Dengan tujuan tertentu
Jenis –jenis Audit Audit Keuangan Audit Operasional Audit Dengan tujuan tertentu

24 Jenis Audit

25 SIKLUS PENYUSUNAN ANGGARAN
RPJM RENSTRA RKPD KUA/PPAS RKA RAPBD APBD DPA AK SPP SPM SP2D SPJ AKUNTANSI AUDIT