IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGARUSUTAMAAN PROGRAM PAMSIMAS

Presentasi berjudul: "IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGARUSUTAMAAN PROGRAM PAMSIMAS"— Transcript presentasi:

1 IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGARUSUTAMAAN PROGRAM PAMSIMAS
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGARUSUTAMAAN PROGRAM PAMSIMAS DI DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Disampaikan oleh Ir. H. SUSIYANTO, MM. (Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan ) Yogyakarta, 4 November 2014

2 VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2011 - 2016

3 Visi Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal”

4 M I S I 6. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat
4. Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan 5. Mendorong iklim investasi yang berbasis potensi dan budaya daerah 6. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat 3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal 7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan

5 Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang
Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan. Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara merata dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap sampai ke pelosok desa. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi, dan utilitas lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk sanitasi lingkungan permukiman.

6 Misi 7: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
Tujuan : Membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya. Sasaran : Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Meningkatnya peran pihak swasta untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan.

7 PROGRAM AIR MINUM & PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KAB. PEKALONGAN

8 Agenda Internasional Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
LATAR BELAKANG PROGRAM Agenda Internasional Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millennium) Tujuan 7 Target 7C yaitu menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya dari target yang harus dicapai pada th 2015 Status Kab. Pekalongan dalam upaya pencapaian MDGs 2015 Indikator Existing 2013 Target 2015 Proporsi populasi dengan akses terhadap sumber air minum aman** 78,84 % 78,74 % Proporsi populasi dengan akses terhadap sarana sanitasi dasar 61,82 % 70,40 % Sumber: RAD AMPL Kabupaten Pekalongan Tahun *) Pencapaian menurut perhitungan MDGs *) yang termasuk sumber air aman: air perpipaan, pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, air hujan 8

9 TUJUAN Mendukung pencapaian target MDGs dan RPJMN di sektor air minum dan sanitasi Perbaikan akses penduduk terhadap penyedian air bersih dan pelayanan sanitasi - Perubahan perilaku hidup bersih dan sehat ke arah yang lebih baik.

10 PRINSIP PELAKSANAAN KOMPONEN PROGRAM
Berbasis masyarakat (keterlibatan masyarakat secara aktif menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan) Kemitraan Partisipatif Transparansi (dalam pemilihan masyarakat) Tanggap kebutuhan (proaktif) Tepat mutu Keberpihakan pada masyarakat miskin Kesetaraan gender Dapat dipertanggungjawabkan KOMPONEN PROGRAM Komponen pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan Komponen penyediaan sarana dan parasarana air minum dan sanitasi Komponen pengembangan produktifitas masyarakat untuk merasa memiliki dan mengembangkan secara mandiri.

11 PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
DAK (Air Minum & Sanitasi) 2005 s/d 2014, sebanyak 117 desa Program PAMSIMAS : PAMSIMAS Tahap I (2008 – 2012)  64 desa 2008 : 9 desa reguler 2009 : 15 desa reguler 2010 : 12 desa reguler 2011 : 13 desa reguler dan 2 desa replikasi 2012 : 10 desa reguler dan 3 desa replikasi PAMSIMAS II ( )  35 desa 2013 : 11 desa APBN dan 2 desa APBD. 2014 : 8 desa APBN dan 3 desa APBD 2015 : 8 desa APBN dan rencana 3 desa APBD Penyuluhan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)

12 ASPEK LEGALITAS POKJA AMPL-BM
Pembentukan Pokja AMPL BM melalui SK Bupati No : 658 / Tahun 2012 Pokja AMPL terdiri dari unsur SKPD / Instansi / Lembaga yang terkait, yaitu : 1. Ketua BAPPEDA 2. Sekretaris DPU 3. Anggota BPMPKB DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN DINAS PSDA & ESDM DINAS KESEHATAN PDAM TIRTA KAJEN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA BAGIAN HUKUM SETDA LP2M STIKES PEKAJANGAN KOMUNITI FORESTRY KAB PEKALONGAN PAGUYUBAN MASYARAKAT PESISIR CINTA LINGKUNGAN 12

13 ANGGARAN APBD UNTUK SEKTOR AMPL BM TAHUN 2011 - 2014
2012 2013 2014 Jumlah (x Rp 1.000,00)

14 ALOKASI DANA PAMSIMAS I (2008-2012)
Kab 2008 2009 2010 2011 2012 Jml Rp. Desa (juta) 1 Pekalongan 9 2,837,650,043 15 4,503,950,450 12 3,300,000,000 4,158,215,000 13 3,575,000,000 Penunjang/BOP 50,000,000 70,000,000 95,000,000 258,000,000 200,000,000  TOTAL  2,887,650,043  4,573,950,450  3,395,000,000  4,416,215,000  3,775,000,000 APBN ( Fisik ) : Rp APBD ( Fisik ) : Rp Swadaya Masyarakat : Rp Penunjang / BOP : Rp TOTAL : Rp

15 PENDANAAN PAMSIMAS I SUMBER DANA APBN APBD SWADAYA MASY Jumlah

16 ALOKASI DANA PAMSIMAS II (2013 - 2014)
Kab 2013 2014 Jmlh Rp. Desa (juta) 1 Pekalongan 13 3,575,000,000 11 3,025,000,000 Penunjang/BOP 220,000,000 225,000,000  TOTAL  3,795,000000  3,250,000,000 APBN ( Fisik ) : Rp APBD ( Fisik ) : Rp Swadaya Masyarakat : Rp Penunjang / BOP : Rp TOTAL : Rp

17 PENDANAAN PAMSIMAS II SUMBER DANA APBN APBD SWADAYA MASY Jumlah

18 ALOKASI DANA PAMSIMAS I & II
Kab PAMSIMAS I PAMSIMAS II Jumlah Jmlh Rp. Desa (juta) 1 Pekalongan 64 18,374,815,493 24 6,600,000,000 88 24,974,815,493 Penunjang/ BOP 673,000,000 445,000,000  TOTAL  19,047,820,493  7,045,000,000 26,092,820,493 APBN ( Fisik ) : Rp APBD ( Fisik ) : Rp Swadaya Masyarakat : Rp Penunjang / BOP : Rp TOTAL : Rp

19 TOTAL PENDANAAN PAMSIMAS I & II
SUMBER DANA APBN APBD SWADAYA MASY Jumlah

20 PEMANFAAT PROGRAM PAMSIMAS
TAHUN PELAKSANAAN JUMLAH PENDUDUK YANG DILAYANI (JIWA) Keterangan 2008 14,413 Terlaksana dan sarana yang terbangun berfungsi dengan baik 2009 27,263 2010 23,110 2011 26,094 2012 16,767 2013 16,982 2014 11,221 Sedang dalam tahap pelaksanaan TOTAL 135,850 Program Pamsimas telah dapat melayani 15, 78 % penduduk, dari total 78,84 % penduduk yang terlayani oleh air minum yang layak di Kab. Pekalongan

21 KEBERFUNGSIAN SPAM PAMSIMAS TAHUN 2008-2012
TAHUN PELAKSANAAN JML DESA KEBERFUNGSIAN SPAM KONDISI SAM TIDAK BERFUNGSI KONDISI SAM BERFUNGSI SEBAGIAN KONDISI SAM BERFUNGSI BAIK 2008 9 1 8 2009 15 14 2010 12 2011 2012 13 TOTAL 64 2 62 TIDAK ADA IURAN IURAN < BIAYA O&P IURAN > BIAYA O&P IURAN > BIAYA O&P, PENGEMBANGAN DAN RECOVERY 5 4 7 10 25 38

22 KEBERFUNGSIAN SPAM PAMSIMAS TAHUN 2008-2012

23 TANTANGAN PEMBANGUNAN AMPL
Permasalahan di Sektor Air Minum Permasalahan di Sektor Penyehatan Lingkungan Belum semua penduduk terlayani air bersih yang layak Sumber – sumber air di daerah atas belum dimanfaatkan secara optimal. Muncul kecenderungan mata air mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Keberlanjutan sarana prasarana air minum yang telah terbangun belum 100 % (pengoptimalan peran Kelompok PSAB, iuran, pembinaan oleh SKPD, dll) Masih banyak masyarakat yang belum terakses terhadap sanitasi dasar seperti: jamban, saluran limbah, CTPS Masih relatif rendahnya PHBS masyarakat dan belum terwujudnya Stop BABS di semua wilayah

24 PELUANG PEMBANGUNAN AMPL
Sumber daya air yang masih potensial di Kabupaten Pekalongan. Kesadaran masyarakat terhadap PHBS yang masih dapat untuk ditingkatkan Adanya dukungan dari lesgilatif dan eksekutif tentang AMPL Tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah AMPL 2011 – 2015 sebagai acuan bagi pembangunan AMPL di Kab Pekalongan Ikut serta dalam Program PPSP untuk penanganan AMPL, khususnya sanitasi 24 24

25 STRATEGI PEMBANGUNAN AMPL di KABUPATEN PEKALONGAN
A. HAL-HAL YANG PERLU DISIKAPI Upaya pemenuhan layanan AMPL-BM melalui pembinaan dan pelaksanan pembangunan yang menjamin terjadinya keberlajutan . Sinergi antar pihak dalam rangka mendukung keberhasilan program AMPL-BM. Merubah paradigma pembangunan dari berbasis target (masyarakat sebagai objek) ke berbasis proses (masyarakat sebagai subjek). B. CARA YANG DITEMPUH Operasionalisasi kebijakan nasional AMPL-BM sejak tahun dengan cara : Memetakan isu dan permasalahan . Identifikasi desa-desa yang memiliki permasalahan AMPL-BM . Implementasi pembangunan AMPL-BM melalui DAK ( APBN ), dana APBD, swadaya masyarakat dan sumber – sumber lain .

26 C. UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sosialisasi kebijakan pembangunan AMPL-BM ke segenap stakeholder. Pelatihan kegiatan kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola . Memacu peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan operasional pemeliharaan . Pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Penerapan sistem reward terhadap hasil pengelolaan AMPL-BM program kegiatan (Hibah Insentif Desa, Hibah Insentif Kabupaten). D. PROSES KEGIATAN di SEKTOR AMPL-BM PERENCANAAN YG TEPAT SASARAN Pemilihan Lokasi berdasarkan: Koordinasi internal dilakukan dengan baik dan berkesinambungan. Survey awal calon lokasi program Penentuan lokasi.

27 PELAKSANAAN Menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan Pembangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa (LKM = Lembaga Keswadayaan Masyarakat) selaku pelaksana pembangunan yang berbadan hukum. Pembentukan Tim pengelola air dari masyarakat sekitar yang menggunakan fasilitas air bersih (BPSPAMS, OMSAM dan KP2AM). Koordinasi tetap dilakukan antar intern tim koordinasi kab, fasilitator serta masyarakat desa. 3. MONITORING DAN EVALUASI Tim Pokja AMPL melakukan monitoring dan pembinaan kepada desa-desa penerima bantuan sektor AMPL. Bersama Tim Pengelola melakukan evaluasi menyeluruh.

28 UPAYA PEMKAB DALAM PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN DI SEKTOR AMPL
1. Melalui koordinasi dan konsultasi kepada level pengambilan kebijakan daerah . (Bupati, DPRD, dan pimpinan SKPD) 2. Bermitra dengan DPRD untuk duduk bersama agar mendapat dukungan politik dalam penganggaran dan pelaksanaan AMPL- BM . 3. Peningkatan penyediaan alokasi dana sektor AMPL, melalui sharing dana (DDUB). 4. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber dana dalam pelaksanaan pembangunan AMPL-BM . Menjadikan AMPL-BM sebagai prioritas pembangunan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Menyusun RAD AMPL sebagai acuan dalam pembangunan sektor AMPL tahun 2011 – 2015 Menyusun BPS, SSK dan MPS dalam Program PPSP Adanya Kegiatan Penunjang Koordinasi Program AMPL BM

29 KEBERHASILAN PROGRAM AMPL-BM DI KABUPATEN PEKALONGAN
Organisasi masyarakat pengelola sarana air bersih dan sanitasi telah dibentuk di setiap desa penerima bantuan sarana & prasarana air bersih maupun sanitasi dan telah menjalankan fungsinya dengan baik. Koordinasi intern antar tim pengelola Kabupaten, fasilitator serta pengelola dan warga masyarakat di desa dilakukan berkesinambungan. Warga masyarakat telah merasakan manfaat yang diterima melalui program di bidang AMPL, yaitu tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak Bertambahnya kas desa yang didapatkan dari pengelolaan air bersih melalui manajemen yang baik.

30 Desa Randumuktiwaren, Kec
Desa Randumuktiwaren, Kec. Bojong sebagai salah satu desa terbaik dalam pengelolaan PAMSIMAS di tingkat Nasional pada tahun 2009 Program PAMSIMAS : Tahun 2008 Hibah Insentif Desa (HID) : Tahun 2010 Jumlah Sambungan Rumah (SR) : 247 SR Kran Umum (KU) : buah Jumlah jiwa yg terlayani (Okt 2014) : jiwa ( (59 %) Tempat cuci tangan yg dibangun : 15 unit di 4 SD Tarif per m3 : Rp 1.000,00 – Rp 2.500,00 Biaya penyambungan : Rp ,00 / SR Saldo (Okt 2014) : Rp ,00

31 6. Adanya desa yang memperoleh Hibah Insentif Desa (HID) PAMSIMAS, yaitu:
Tahun : 8 desa Tahun 2013 : 3 desa Tahun 2014 : 4 desa Terbentuknya Tim Pembina BPSPAMS Terbentuknya Asosiasi BPSPAMS Kabupaten Pekalongan

32 KESIMPULAN Pamsimas merupakan program nasional yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi Pamsimas memberikan dukungan yang besar untuk peningkatan cakupan akses air minum perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Berdasarkan data BPS jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan adalah jiwa. Sampai dengan tahun 2014 Pamsimas Kabupaten Pekalongan telah melayani jiwa penduduk, hal ini sama dengan 15,78 % dari jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan yang telah terlayani air minum layak.

33 Terima Kasih