Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGARUSUTAMAAN PROGRAM PAMSIMAS DI DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN Disampaikan oleh.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGARUSUTAMAAN PROGRAM PAMSIMAS DI DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN Disampaikan oleh."— Transcript presentasi:

1 IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGARUSUTAMAAN PROGRAM PAMSIMAS DI DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN Disampaikan oleh Ir. H. SUSIYANTO, MM. (Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan ) Yogyakarta, 4 November 2014

2 VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN

3 Visi Kabupaten Pekalongan Tahun “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal”

4 M I S I 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik 4 5. Mendorong iklim investasi yang berbasis potensi dan budaya daerah 4. Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan 6. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat 3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal 7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan

5 Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan. Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara merata dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Sasaran :  Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi.  Meningkatnya kualitas sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.  Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap sampai ke pelosok desa.  Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat.  Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.  Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi, dan utilitas lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa.  Meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk sanitasi lingkungan permukiman. 5

6 Misi 7: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Tujuan : Membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya. Sasaran :  Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.  Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.  Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.  Meningkatnya peran pihak swasta untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan. 6

7 7

8 Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millennium) –Tujuan 7 Target 7C yaitu menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya dari target yang harus dicapai pada th 2015 Agenda Internasional Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Agenda Internasional Pembangunan Air Minum dan Sanitasi IndikatorExisting 2013Target 2015 Proporsi populasi dengan akses terhadap sumber air minum aman** 78,84 %78,74 % Proporsi populasi dengan akses terhadap sarana sanitasi dasar 61,82 %70,40 % Status Kab. Pekalongan dalam upaya pencapaian MDGs 2015 Sumber: RAD AMPL Kabupaten Pekalongan Tahun *) Pencapaian menurut perhitungan MDGs *) yang termasuk sumber air aman: air perpipaan, pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, air hujan LATAR BELAKANG PROGRAM 8

9 TUJUAN -Mendukung pencapaian target MDGs dan RPJMN di sektor air minum dan sanitasi -Perbaikan akses penduduk terhadap penyedian air bersih dan pelayanan sanitasi - Perubahan perilaku hidup bersih dan sehat ke arah yang lebih baik.

10 Berbasis masyarakat (keterlibatan masyarakat secara aktif menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan) Kemitraan Partisipatif Transparansi (dalam pemilihan masyarakat) Tanggap kebutuhan (proaktif) Tepat mutu Keberpihakan pada masyarakat miskin Kesetaraan gender Dapat dipertanggungjawabkan Komponen pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan Komponen penyediaan sarana dan parasarana air minum dan sanitasi Komponen pengembangan produktifitas masyarakat untuk merasa memiliki dan mengembangkan secara mandiri. PRINSIP PELAKSANAAN KOMPONEN PROGRAM

11 a.DAK (Air Minum & Sanitasi) 2005 s/d 2014, sebanyak 117 desa b.Program PAMSIMAS : -PAMSIMAS Tahap I (2008 – 2012)  64 desa 2008 : 9 desa reguler 2009 : 15 desa reguler 2010 : 12 desa reguler 2011 : 13 desa reguler dan 2 desa replikasi 2012 : 10 desa reguler dan 3 desa replikasi -PAMSIMAS II ( )  35 desa 2013 : 11 desa APBN dan 2 desa APBD : 8 desa APBN dan 3 desa APBD 2015 : 8 desa APBN dan rencana 3 desa APBD c.Penyuluhan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

12 ASPEK LEGALITAS POKJA AMPL-BM Pembentukan Pokja AMPL BM melalui SK Bupati No : 658 / 228 Tahun 2012 Pokja AMPL terdiri dari unsur SKPD / Instansi / Lembaga yang terkait, yaitu : 1. KetuaBAPPEDA 2. SekretarisDPU 3. AnggotaBPMPKB DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN DINAS PSDA & ESDM DINAS KESEHATAN PDAM TIRTA KAJEN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA BAGIAN HUKUM SETDA LP2M STIKES PEKAJANGAN KOMUNITI FORESTRY KAB PEKALONGAN PAGUYUBAN MASYARAKAT PESISIR CINTA LINGKUNGAN

13 ANGGARAN APBD UNTUK SEKTOR AMPL BM TAHUN TAHUN Jumlah (x Rp 1.000,00)

14 ALOKASI DANA PAMSIMAS I ( ) Kab JmlRp.JmlRp.JmlRp.JmlRp.JmlRp. Desa(juta)Desa(juta)Desa(juta)Desa(juta)Desa(juta) 1 Pekalongan9 2,837,650, ,503,950, ,300,000, ,158,215, ,575,000,000 Penunjang/ BOP 50,000,000 70,000,000 95,000, ,000, ,000,000 TOTAL 2,887,650,043 4,573,950,450 3,395,000,000 4,416,215,000 3,775,000,000 APBN ( Fisik ) : Rp APBD ( Fisik ) : Rp Swadaya Masyarakat: Rp Penunjang / BOP : Rp TOTAL: Rp

15 PENDANAAN PAMSIMAS I SUMBER DANA APBNAPBDSWADAYA MASY Jumlah

16 Kab JmlhRp.JmlhRp. Desa(juta)Desa(juta) 1 Pekalongan13 3,575,000,000113,025,000,000 Penunjang/BOP 220,000, ,000,000 TOTAL 3,795, ,250,000,000 APBN ( Fisik ) : Rp APBD ( Fisik ) : Rp Swadaya Masyarakat: Rp Penunjang / BOP : Rp TOTAL: Rp

17 PENDANAAN PAMSIMAS II SUMBER DANA APBNAPBDSWADAYA MASY Jumlah

18 KabPAMSIMAS IPAMSIMAS IIJumlah JmlhRp.JmlhRp.JmlhRp. Desa(juta)Desa(juta)Desa(juta) 1 Pekalongan 64 18,374,815, ,600,000, ,974,815,493 Penunjang/ BOP 673,000, ,000, TOTAL 19,047,820,493 7,045,000,000 26,092,820,493 APBN ( Fisik ) : Rp APBD ( Fisik ) : Rp Swadaya Masyarakat: Rp Penunjang / BOP : Rp TOTAL: Rp

19 TOTAL PENDANAAN PAMSIMAS I & II SUMBER DANA APBNAPBDSWADAYA MASY Jumlah

20 PEMANFAAT PROGRAM PAMSIMAS TAHUN PELAKSANAAN JUMLAH PENDUDUK YANG DILAYANI (JIWA) Keterangan ,413Terlaksana dan sarana yang terbangun berfungsi dengan baik ,263Terlaksana dan sarana yang terbangun berfungsi dengan baik ,110Terlaksana dan sarana yang terbangun berfungsi dengan baik ,094Terlaksana dan sarana yang terbangun berfungsi dengan baik ,767Terlaksana dan sarana yang terbangun berfungsi dengan baik ,982Terlaksana dan sarana yang terbangun berfungsi dengan baik ,221Sedang dalam tahap pelaksanaan TOTAL 135,850 Program Pamsimas telah dapat melayani 15, 78 % penduduk, dari total 78,84 % penduduk yang terlayani oleh air minum yang layak di Kab. Pekalongan

21

22

23 Permasalahan di Sektor Air MinumPermasalahan di Sektor Penyehatan Lingkungan 1. Belum semua penduduk terlayani air bersih yang layak 2. Sumber – sumber air di daerah atas belum dimanfaatkan secara optimal. 3. Muncul kecenderungan mata air mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. 4. Keberlanjutan sarana prasarana air minum yang telah terbangun belum 100 % (pengoptimalan peran Kelompok PSAB, iuran, pembinaan oleh SKPD, dll) 1. Masih banyak masyarakat yang belum terakses terhadap sanitasi dasar seperti: jamban, saluran limbah, CTPS 2. Masih relatif rendahnya PHBS masyarakat dan belum terwujudnya Stop BABS di semua wilayah TANTANGAN PEMBANGUNAN AMPL

24 PELUANG PEMBANGUNAN AMPL Sumber daya air yang masih potensial di Kabupaten Pekalongan. Kesadaran masyarakat terhadap PHBS yang masih dapat untuk ditingkatkan Adanya dukungan dari lesgilatif dan eksekutif tentang AMPL Tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah AMPL 2011 – 2015 sebagai acuan bagi pembangunan AMPL di Kab Pekalongan Ikut serta dalam Program PPSP untuk penanganan AMPL, khususnya sanitasi

25 STRATEGI PEMBANGUNAN AMPL di KABUPATEN PEKALONGAN A. HAL-HAL YANG PERLU DISIKAPI Upaya pemenuhan layanan AMPL-BM melalui pembinaan dan pelaksanan pembangunan yang menjamin terjadinya keberlajutan. Sinergi antar pihak dalam rangka mendukung keberhasilan program AMPL-BM. Merubah paradigma pembangunan dari berbasis target (masyarakat sebagai objek) ke berbasis proses (masyarakat sebagai subjek ). B. CARA YANG DITEMPUH Operasionalisasi kebijakan nasional AMPL-BM sejak tahun 2005 dengan cara :  Memetakan isu dan permasalahan.  Identifikasi desa-desa yang memiliki permasalahan AMPL-BM.  Implementasi pembangunan AMPL-BM melalui DAK ( APBN ), dana APBD, swadaya masyarakat dan sumber – sumber lain.

26 C. UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.Sosialisasi kebijakan pembangunan AMPL-BM ke segenap stakeholder. 2.Pelatihan kegiatan kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola. 3.Memacu peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan operasional pemeliharaan. 4.Pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 5.Penerapan sistem reward terhadap hasil pengelolaan AMPL-BM program kegiatan (Hibah Insentif Desa, Hibah Insentif Kabupaten). D. PROSES KEGIATAN di SEKTOR AMPL-BM 1.PERENCANAAN YG TEPAT SASARAN Pemilihan Lokasi berdasarkan:  Koordinasi internal dilakukan dengan baik dan berkesinambungan.  Survey awal calon lokasi program  Penentuan lokasi.

27 2.PELAKSANAAN  Menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan  Pembangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa (LKM = Lembaga Keswadayaan Masyarakat) selaku pelaksana pembangunan yang berbadan hukum.  Pembentukan Tim pengelola air dari masyarakat sekitar yang menggunakan fasilitas air bersih (BPSPAMS, OMSAM dan KP2AM).  Koordinasi tetap dilakukan antar intern tim koordinasi kab, fasilitator serta masyarakat desa. 3.MONITORING DAN EVALUASI  Tim Pokja AMPL melakukan monitoring dan pembinaan kepada desa-desa penerima bantuan sektor AMPL.  Bersama Tim Pengelola melakukan evaluasi menyeluruh.

28 UPAYA PEMKAB DALAM PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN DI SEKTOR AMPL 1. Melalui koordinasi dan konsultasi kepada level pengambilan kebijakan daerah. (Bupati, DPRD, dan pimpinan SKPD) 2.Bermitra dengan DPRD untuk duduk bersama agar mendapat dukungan politik dalam penganggaran dan pelaksanaan AMPL- BM. 3.Peningkatan penyediaan alokasi dana sektor AMPL, melalui sharing dana (DDUB). 4.Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber dana dalam pelaksanaan pembangunan AMPL-BM. 5.Menjadikan AMPL-BM sebagai prioritas pembangunan dengan pendekatan berbasis masyarakat. 6.Menyusun RAD AMPL sebagai acuan dalam pembangunan sektor AMPL tahun 2011 – Menyusun BPS, SSK dan MPS dalam Program PPSP 8.Adanya Kegiatan Penunjang Koordinasi Program AMPL BM

29 1.Organisasi masyarakat pengelola sarana air bersih dan sanitasi telah dibentuk di setiap desa penerima bantuan sarana & prasarana air bersih maupun sanitasi dan telah menjalankan fungsinya dengan baik. 2.Koordinasi intern antar tim pengelola Kabupaten, fasilitator serta pengelola dan warga masyarakat di desa dilakukan berkesinambungan. 3.Warga masyarakat telah merasakan manfaat yang diterima melalui program di bidang AMPL, yaitu tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak 4.Bertambahnya kas desa yang didapatkan dari pengelolaan air bersih melalui manajemen yang baik. KEBERHASILAN PROGRAM AMPL-BM DI KABUPATEN PEKALONGAN

30 5.Desa Randumuktiwaren, Kec. Bojong sebagai salah satu desa terbaik dalam pengelolaan PAMSIMAS di tingkat Nasional pada tahun Program PAMSIMAS: Tahun Hibah Insentif Desa (HID): Tahun Jumlah Sambungan Rumah (SR): 247 SR -Kran Umum (KU): 9 buah -Jumlah jiwa yg terlayani (Okt 2014): jiwa ( (59 %) -Tempat cuci tangan yg dibangun: 15 unit di 4 SD -Tarif per m3: Rp 1.000,00 – Rp 2.500,00 -Biaya penyambungan: Rp ,00 / SR -Saldo (Okt 2014): Rp ,00

31 6. Adanya desa yang memperoleh Hibah Insentif Desa (HID) PAMSIMAS, yaitu: -Tahun 2010 :8 desa -Tahun 2013:3 desa -Tahun 2014:4 desa 7. Terbentuknya Tim Pembina BPSPAMS 8. Terbentuknya Asosiasi BPSPAMS Kabupaten Pekalongan

32 KESIMPULAN  Pamsimas merupakan program nasional yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi  Pamsimas memberikan dukungan yang besar untuk peningkatan cakupan akses air minum perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat.  Berdasarkan data BPS jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan adalah jiwa.  Sampai dengan tahun 2014 Pamsimas Kabupaten Pekalongan telah melayani jiwa penduduk, hal ini sama dengan 15,78 % dari jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan yang telah terlayani air minum layak.

33


Download ppt "IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGARUSUTAMAAN PROGRAM PAMSIMAS DI DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN Disampaikan oleh."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google