Kiprah PPID Kab.Kulon Progo Dalam Layanan Informasi Publik oleh : Rudy Widiyatmoko,S.Sos PPID Kab. Kulon Progo.

Presentasi berjudul: "Kiprah PPID Kab.Kulon Progo Dalam Layanan Informasi Publik oleh : Rudy Widiyatmoko,S.Sos PPID Kab. Kulon Progo."— Transcript presentasi:

1 Kiprah PPID Kab.Kulon Progo Dalam Layanan Informasi Publik oleh : Rudy Widiyatmoko,S.Sos PPID Kab. Kulon Progo

2 Tujuan UU KIP Pasal 3 UU KIP
Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik

3 Badan Publik pasal 1 UU KIP
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK: Menunjuk dan mengangkat PPID. Menetapkan standar prosedur operasional. Menyediakan dan memberikan informasi: secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan permintaan. Menyediakan sarana dan prasarana. Menetapkan standar biaya. Menyediakan anggaran. Menanggapi keberatan. Membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasi. Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

4 ALUR PIKIR PENGELOLAAN INFORMASI DAN ADUAN
MENINGKATNYA KEPERCAYAAN, PENGAWASAN, DUKUNGAN DAN PARTISIPASI PUBLIK TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BAIK TERLAKSANANYA UU KIP 14/2008 MENJADI PENGAWASAN INTERN EVALUASI & INFORMASI BAGI PEMERINTAH

5 KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK MENURUT UU 14 TAHUN 2008
DIUMUMKAN & DISEDIAKAN BERKALA Pasal 9 UU KIP TERBUKA DIUMUMKAN SERTA MERTA Pasal 10 UU KIP TERSEDIA SETIAP SAAT Pasal 11 UU KIP BERDASARKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK Pasal 22 UU KIP RAHASIA NEGARA Pasal 6 ayat (3) huruf a UU KIP TERTUTUP/ DIKECUALI-KAN RAHASIA PRBADI Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP RAHASIA BISNIS Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP

6 STRATEGI PPID DALAM Pelaksanaan UU 14 2008
Aspek Sumber Daya Manusia Tersediaanya SDM yang berkualitas STRATEGI PPID DALAM Pelaksanaan UU Aspek Pengelolaan / penyelesaian Informasi dan Aduan Adannya Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Aspek Sarana Prasarana / akses Terwujudnya Meja layanan, Kotak aduan, web site, , SMS Center ,Fax, dan Telepon. Aspek Sosialisasi Melalui Spanduk, lieflet, buflet , stiker, media massa, Website , pertemuan-pertemuan, dll Cepat, murah, sederhana, transparan, akuntabel, proporsional, informatif dan non diskriminasi Aspek Terlaksananya Prinsip Pelayanan Aspek Pelaporan /pertangunggjawaban Ke Pemda , Komisi Informasi, dan Pemerintah Pusat yang terkait

7 STRUKTUR TIM PENGELOLA INFORMASI KAB.KP
SK BUPATI 215 TH 2013 TP2I adl : Asisten adminstrasi perekonomian dan SDA, Inspektorat,Bag.Hukum Atasan PPID Atasan PPID adl Sekda Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I) Berada di Bag. TI Humas Dijabat Kabag Mempunyai 4 bidang fungsi Bid.Pelayanan Informasi Bid. Pengolahan data &Dokumentasi Bid.Pelayanan aduan & sengketa Bid.Pengelolalaan TI PPID PPID Pembantu A PPID Pembantu B Berada di tiap SKPD Dijabat oleh sekretaris/Ka TU Di Kulon Progo Ada 47 PPID Pembantu

8 STRUKTUR TIM PPID KAB.KP SK Kabag.TI Humas
Penanggungjawab Kegiatan Sekretaris Bid. Pelayanan Informasi Bid. Pelayanan Aduan/sengketa Bid. Pengelolaan TI Bid. Pengelolaan Data&Dokumentasi

9 SOP PPID SOP Pelayanan Informasi SOP Pelayanan Sengketa Informasi
SOP Aduan SOP SMS Center SOP Pengelolaan WEB Site

10 Media Pelayanan Yang Digunakan
Komunikasi Tatap Muka , kamis paginan mulai jam WIB s.d selesai Siaran RRI Programa 1, setiap hari Jumat jam WIB Meja layanan langsung di Bagian TI Humas KP Fax Telepon SMS Center Web site Web site resmi Kulon Progo Semua web site dan resmi SKPD

11 Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat
Media lini atas ; Media massa, web site resmi, siaran radio Media lini bawah ; Spanduk, tas sofenir, autdoor banner di semua SKPD dan 20 titik strategis.

12 Permasalahan Yang dihadapi
Terkait anggaran, infrastruktur, organisasi pelaksana (bukan Tupoksi hanya tambahan kerja) Tidak Responsifnya Badan Publik Paradigma kecurigaan terhadap aktivitas permintaan informasi Badan publik masih menganggap informasi bukan bagian dari bentuk layanan publik Secara struktur, Komisi Informasi tidak memiliki garis hirarki terhadap Badan-badan Publik

13 Lanjutan.. Sosialisasi UU-KIP belum terasa benar, jangankan untuk masyarakat, di kalangan instansi pemerintahpun masih kurang sosialisasi. Masyarakat awam belum aktif melakukan akses informasi, praktis baru dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat atau kalangan LSM saja

14 Komitmen Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, menyampaikan aspirasi, pengaduan dan penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

15 Terimakasih