Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 DASAR-DASAR DASAR-DASARADMINISTRASIPUBLIK Febta Rina Handayani.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 DASAR-DASAR DASAR-DASARADMINISTRASIPUBLIK Febta Rina Handayani."— Transcript presentasi:

1 1 DASAR-DASAR DASAR-DASARADMINISTRASIPUBLIK Febta Rina Handayani

2 2 BELAJAR ITU MENYENANGKAN The minds are like parachutes, They function when they open

3 MATERI POKOK PENGERTIAN, PRINSIP DAN FUNGSI ADMINISTRASI PUBLIK KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK ORGANISASI DAN MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN 3

4 Mengapa Administrasi Publik? 4

5 5

6 Apa pendapat Bapak tentang keadaan dalam tayangan berikut 6

7 PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK (1) TERDIRI DARI 2 UNSUR ADMINISTRASI ◦KEGIATAN; ◦KERJA SAMA; ◦BANYAK ORANG; ◦UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA. PUBLIK ◦UMUM, MASYARAKAT, DAN NEGARA 7

8 PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK (2) SUATU PROSES YANG MELIBATKAN BANYAK ORANG DENGAN BERBAGAI KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MERUMUSKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN- KEBIJAKAN PEMERINTAH (rangkuman dari definisi Nigro& Nigro, Pfiffner&Presthus, serta Waldo) 8

9 PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK (3) Seperangkat institusi negara, proses, prosedur, sistem dan struktur organisasi, serta praktek dan perilaku untuk mengelola urusan-urusan publik dalam rangka melayani kepentingan publik (UN, 2004) 9

10 Perkembangan Administrasi Publik Klasik Pra Generasi (sampai sebelum 1885) Generasi I ( ) Generasi II ( ) Generasi III (1946 – 1980) NPM Penanganan oleh manajemen Profesional Keberadaan standar dan ukuran kinerja Tuntutan, pengukuran dan penghargaan terhadap kinerja individu dan organisasi GG Akuntabel Transparan Responsif Efektif dan efisien 10

11 Unsur-Unsur Administrasi Publik Organisasi Manajemen Kepegawaian Keuangan Perlengkapan Pekerjaan Kantor Tata Hubungan/ Komunikasi 11 The Liang Gie

12 PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI PUBLIK (Nigro & Nigro) Struktur organisasional: yg dikoordinasikan oleh manajemen Struktur Organisasi: hrs disusun berdasarkan 4 kriteria; ◦ Tujuan dari pelayanan yg akan diberikan ◦ Proses-proses yg akan dipakai ◦ Orang-orang yg akan bekerja dan ◦ Peralatan yg akan digunakan Kesatuan Perintah atau Kesatuan Arah Pendelegasian Wewenang Rentang Kendali (span of control) Perencanaan (planning) Variabel-variabel psikologis manusia hrs dipertimbangkan 27/03/201512

13 FUNGSI ADMINISTRASI PUBLIK (1) Nigro mengemukakan bahwa fungsi2 administrasi publik dapat dilihat dari fungsi2 administrasi yg dikemukakan Fayol, yakni planning, organizing, commanding, coordinating, dan controllling. Nigro juga mengemukakan bhw fungsi2 tsb dapat dilihat juga dari pendapat Gullick ttg adanya 7 fungsi administratif POSDCORB, yakni: Planning (mengembangkan garis-garis besar kegiatan dan metode pelaksanaannya untuk mencapai tujuan organisasi) Organizing (mengembangkan struktur formal dari wewenang berdasarkan pengelompokan kerja) 27/03/201513

14 FUNGSI ADMINISTRASI PUBLIK (2) Staffing (merekrut dan melatih staf serta memelihara kondisi kerja yang menyenangkan) Directing (memimpin organisasi dengan membuat keputusan) Coordinating (mengintegrasikan dan menyelaraskan unit yang saling berkaitan) Reporting (proses dan teknik memberikan informasi pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan) Budgeting (perencanaan fiscal dan accounting) 27/03/201514

15 Bagaimana kasus lapas berikut, bila ditinjau unsur, prinsip dan fungsi administrasi! 15

16 KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIROKRASI PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK 16

17 17 Administrasi Pembangunan a. Pengertian Administrasi Pembangunan Kegiatan mengatur masyarakat dibidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. (Paul Meadows dalam Motivation for change and Development Administration) b. Konsep Administrasi Pembangunan Administrasi Pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan negara untuk mengembangkan lembaga2 sosial, politik, dan ekonominya agar pembangunan dapat berhasil.

18 27/03/ Birokrasi Publik Max Weber, sbg pelopor terkemuka dlm pengembangan teori birokrasi dlm bukunya “The Theory of Social and Economic Organization” (1974) menunjukkan secara nyata ttg perilaku sosial yg berkaitan dgn birokrasi, yg tujuannya utk mengidentifikasikan sifat2 dasar dari birokrasi, yakni sbb: a. Kegiatan reguler yg diarahkan utk mencapai tujuan organisasi dgn dukungan distribusi tugas2 resmi yg dipertanggungjawabkan secara kokoh dan official, b. Organisasi mengikuti prinsip-prinsip hierarki, c. Operasinya terencana dgn baik, dilakukan secara teratur oleh suatu sistem yang jelas d. Petugas ideal yg bekerja secara formal seakan-akan tdk mempunyai kepribadian tanpa emosi, e. Rekrutmen pegawai didasarkan atas kualifikasi teknis dan tdk mudah terkena pe- mutusan hubungan kerja yg sewenang-wenang, f. Memiliki tingkat daya hasil yg tinggi, jika dilihat dari sudut pandang teknis yg murni.

19 27/03/ Birokrasi Publik sering lebih mengutamakan formalitas dibandingkan dgn kreatifitas disebabkan karena hampir semua kegiatan pemerintah selalu terikat dgn ketentuan dan peraturan MENGAPA PERLU DEBIROKRATISASI?

20 27/03/ HASIL DEBIROKRATISASI 1.Prosedur menjadi lebih pendek, ringkas, sederhana, tidak berbelit-belit, dan tidak menyulitkan, 2.Biaya tinggi (high cost) dapat dihindarkan karena prosedur yg sdh sederhana, 3.Stagnasi pada pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi (dapat dihindarkan).

21 21 Contoh Debirokratisasi di Kementerian Keuangan : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Tiga Pilar Utama, yaitu: OrganisasiProses Bisnis Sumber Daya Manusia

22 27/03/ Kebijakan Publik (Public Policy) Pengertian Kebijakan Publik (public policy), antara lain yaitu: 1.“Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” Thomas R Dye (1981), 2.strategic use of reseorces to alleviate national problems or governmental concerns. Chandler & Plano (1982) 3.rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang- bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain- lain. William N Dunn (1994)

23 27/03/ Kebijakan Publik (public policy) dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu: 1. Proses kebijakan (policy process); kajian proses penyusunan kebijakan mulai dari identifikasi dan perumusan masalah, implementasi, monitoring, hingga evaluasi atas kebijakan, dan 2. Analisis kebijakan (policy analyisis); meliputi penerapan metode dan teknik analisis yg bersifat multi disiplin dalam proses kebijakan publik utk menyusun strategi kebijakan.

24 27/03/ Contoh: Model Skema (diagram) implementasi kebijakan Sumber : Diwidjowiyono (2003) Kebijakan langsung dpt dilaksanakan? TIDAKYA Buat Kebijakan PelaksanaanSusun prosedur implementasi Alokasikan Sumber Daya Sesuaikan prosedur implementasi dengan sumberdaya yg digunakan Kendalikan pelaksanaan Evaluasi implementasi IMPLEMENTASIKAN “GOOD GOVERNANCE” Transparance; Accountable; Fairness; Responsiveness

25 27/03/ Pelayanan Publik ( Public Services) Pelayanan kepada masyarakat disebut juga pelayanan umum/publik. Pemerintah dlm memberikan pelayanan hrs memperhatikan keinginan masyarakat sbg pelanggan (customers) & hrs selalu berusaha utk mening- katkan kualitas pelayanannya. Utk meningkatkan kualitas pelayanan kpd masyarakat, bbrp ahli pelayanan publik menyarankan utk menerapkan ‘Total Quality Management (TQM)’

26 27/03/ TQM hanya bisa berhasil jika hal-hal berikut ini diperhatikan; a. Fokus kpd pelanggan (internal maupun eksternal) b. Obsesi yg tinggi thd kualitas, sesuai dgn kebutuhan pelanggan c. Pendekatan ilmiah, terutama dlm merancang pekerjaaan dan proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yg terkait dgn ran- cangan pekerjaan, d. Komitmen jangka panjang (sesuai visi, misi, organisasi) shg utk keper- luan jangka panjang perlu adanya budaya organisasi yg memadai, e. Kerjasama Tim, f. Perbaikan sistem secara berkesinambungan, g. Pendidikan dan Pelatihan.

27 27 Sudahkah Bapak dan Ibu Pernah Mendengar atau membaca sebuah kisah tentang Katak? Kalau belum inilah ceritanyaceritanya

28 TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI PUBLIK AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK 28

29 27/03/ A.1. Pertanggungjawaban Administrasi Publik Kumorotomo (1994) menyatakan bhw pertanggungjawaban biasanya diartikan sbg proses antar pribadi, yg menyangkut tindakan, atau keputusan seseorang dlm hubungannya dgn orang lain shg ia dapat menerima hak dan wewenang tertentu berikut sanksi yg menjadi konsekuensinya. Dalam administrasi publik, pertanggungjawaban tsb mengandung konotasi: 1) Pertanggungjawaban sbg akuntabilitas (accountability); baik akuntabilitas eksplisit maupun akuntabilitas implisit,

30 27/03/ ) Pertanggungjawaban sbg Sebab-Akibat (Causal) Pertanggungjawaban kausal yg eksplisit terdiri dari 4 unsur, yaitu: sumber daya (resources), pengetahuan, pilihan, dan maksud (purposes). 4 unsur ini hrs ada di dalam melakukan pertanggung- jawaban urusan publik. Sedangkan pertanggungjawaban kausal implisit adalah landasan pokok bagi pelaksanaan suatu urusan publik, misalnya: kesejahteraan buat sesama. 3) Pertanggungjawaban sebagai Kewajiban (Obligation) Seseorang bertanggungjawab sesuai kewajibannya utk melakukan sesuatu diartikan bhw (a) dia menggunakan kapasitas yg ada utk melakukan pertanggungjawaban kausal kpd orang lain yg mem- berikan kepadanya pendelegasian wewenang, dlm rangka me- nyempurnakan hal-hal yg dipertanggungjawabkan tsb, dan (b) dia harus melaksanakan setiap tahapan dari kontribusi kausalnya secara eksplisit.

31 31 Akuntabilitas Pejabat Publik Siapa itu Pejabat Publik? Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku

32 27/03/ Akuntabilitas Pejabat Publik Akuntabilitas merupakan masalah sentral bagi pemerintah yg disebut sbg pemerin- tahan yg demokratis. Pejabat publik hrs mengikuti keinginan rakyat, karena kepada rakyat-lah pejabat publik tsb hrs bertanggungjawab. Adanya evaluasi atas kegiatan pejabat publik, apakah berada di dalam atau di luar batas kewenangannya me- rupakan petunjuk ttg konsep aktuntabilitas. Ada bbrp jenis akuntabilitas, menurut Carino (Victoria A, Bautista, Ed., 1993); a. Akuntabilitas Tradisional (traditional accountability) Tanggung jawab dari seorang pejabat publik yg telah diberi wewenang utk melaksanakan fungsi tertentu dalam jenjang hierarki organisasi pemerin- tah. Berfokus pada peraturan penggunaan keuangan negara, kesesuaian atau ketaatannya pada peraturan dan kebijakan pemerintah ttg pengguna- an keuangan negara dimaksud. Akuntabilitas tradisional ini dimulai dari pejabat2 tkt atas dlm birokrasi pemerintah dan pejabat2 legislatif serta ju- katif. Standar2 yg digunakan utk mengetahui kesesuaiannya dgn peratur- an, disusun oleh pengawas keuangan eksternal. Utk melakukan kegiatan sesuai dgn standar2 tsb pemerintah menyusun prosedur2, yg merupakan sarana utk menjamin akuntabilitas tradisional, misalnya: Line Item Budgeting, dan ‘Financial Accounting and Auditing’

33 27/03/ b. Akuntabilitas Manajerial (managerial accountability) Terkait dgn efisiensi penggunaan dana, peralatan, tenaga kerja, dan sumber2 lain. Yg bertanggungjawab dlm hal ini adalah manajer yg harus mempertanggungjawabkannya kpd atasan dlm birokrasi, kpd Presiden dan Badan Legislatif. Dlm akuntabilitas manajerial, pejabat publik tidak hanya bertanggungjawab thd kesesuaiannya dgn standar dan prosedur tetapi lbh terfokus pada segi ‘input’, yaitu harapan utk tidak terjadi pem- borosan dlm penggunaan dana dan barang2 milik negara (menyangkut efisiensi penggunaan dan dan barang2 milik negara). c. Akuntabilitas Program (program accountability) Berkaitan dgn hasil2 dari kegiatan pemerintah, misalnya akuntabilitas pe- jabat publik secara individual maupun unit2 organisasi, yg kegiatannya secara bersama-sama menuju ke arah keefektivan sesuatu program. Utk menjamin agar program dpt mencapai hasil yg telah ditentukan maka dilakukan audit kinerja yg komprehensif (comprehensive performance audit).

34 TANPA KOMUNIKASI ….FATAL…….

35 ORGANISASI DAN MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN ORGANISASI KEPEMERINTAHAN MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN 35

36 27/03/ ORGANISASI KEPEMERINTAHAN a. Beberapa pengertian 1). Pengorganisasian Proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dgn tujuan, sumber, dan lingkungannya. 2). Struktur organisasi Susunan komponen (unit kerja) dlm organisasi, yg menunjukkan adanya pembagian kerja dan fungsi atau kegiatan yg berbeda dan dikoordinakan.

37 27/03/ ). Bagan organisasi Suatu gambar struktur organisasi yg formal, dimana dalam gambar tsb ada garis2 yg menunjukkan kewenangan dan komunikasi formla, yg tersusun secara hierarkis. 4). Organisasi Sekelompok orang (dua orang atau lebih) yg secara formal dipersatukan dlm suatu kerjasama utk mencapai tujuan yg telah ditetapkan. b. Aspek2 Organisasi 1). Aspek struktur organisasi a) Pengelompokan secara formal b) Digambarkan dlm Bagan Organisasi 2). Aspek proses perilaku a) Komunikasi b) Pembuatan keputusan c) Motivasi d) Kepemimpinan. Perilaku Organisasi

38 27/03/ c. Organisasi formal dan Organisasi informal 1). Organisasi formal Adalah organisasi yg dgn penuh kesadaran dan dgn sengaja dibentuk, di- mana didalamnya terdapat suatu sistem dan hierarki, hubungan, wewe- nang, tugas dan tanggung jawab para anggota demi terlaksananya suatu kerjasama dlm rangka tercapainya tujuan (F.X. Soedjadi, 1989) 2). Organisasi informal Organisasi yg dibentuk secara spontan, timbul dgn tidak sengaja serta tdk ditentukan oleh peraturan2, misalnya; a) karena adanya kesamaan kebutuh- an, perasaan, hobi, dll, dan b) karena adanya persamaan daerah asal, alum- ni sekolah, dll. d. Unsur2 dlm struktur organisasi 1). Spesialisasi kegiatan2 (pembagian kerja, pengelompokan tugas/departe- mentasi) 2). Standarisasi kegiatan2 (tata kerja, prosedur dan sistem kerja) 3). Koordinasi kegiatan2 (pengintegrasian dan penyelarasan fungsi2 dan unit2 dlm organisasi yg berkaitan dan saling ketergantungan) 4). Sentralisasi & Desentralisasi (berkaitan dgn letak pengambikan keputusan)

39 27/03/ e. Faktor2 ygn mempengaruhi struktur organisasi 1). Tujuan Organisasi Karena setiap organisasi mempunyai tujuan yg berbeda satu dgn yg lain, maka struktur organisasinya juga berbeda-beda juga. 2). Teknologi yg digunakan 3). SDM-nya 4). Ukuran besar-kecilnya organisasi f. Hierarki Hierarki berkaitan dgn adanya tkt kekuasaan yg menimbulkan adanya; atasan dan bawahan dlm struktur organisasi. Aspek-aspek hierarki; 1). Lini dan Staf 2). Rentang kendali 3). Komite (panitia) dan ‘task Force’ (satuan tugas) g. Azas2 organisasi 1). Azas kejelasan tujuan 2). Azas pembagian tugas 3). Azas fungsionalisasi

40 27/03/ ). Azas pengembangan jabatan fungsional 5). Azas koordinasi 6). Azas kesinambungan 7). Azas kesederhanaan 8). Azas keluwesan 9). Azas akordion 10). Azas pendelegasian wewenang 11). Azas rentang kendali 12). Azas jalur dan staf 13). Azas kejelasan dalam pembaganan h. Bentuk2 organisasi 1). Organisasi Lini 2). Organisasi Lini dan Staf 3). Organisasi Fungsional 4). Organisasi Lini dan Fungsional 5). Organisasi Lini, Fungsional, dan Staf 6). Organisasi Matriks

41 41 Bagaimana Organisasi Bisa Efektif?

42 42

43 27/03/ MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN (1) David Osborne dan Ted Gaebler (1993) mengemukakan ttg paradigma baru dalam manajemen kepemerintahan, yg meliputi sepuluh prinsip pemerintah wirausaha sbb.: a. Catalictic gov’nment (steering rather than rowing) mengendalikan lebih baik dari pada mengayuh b. Community-owned gov’nment (empowering raher than serving) memberdayakan lebih baik dari melayani c. Competitive gov’nment (injective competition into service delivery) menyuntikkan semangat kompetisi dalam memberikan pelayanan d. Mission-driven government (transforming rule-driven organization) digerakkan oleh misi e. Result-oriented gov’nment (funding outcomes, not inputs) berorientasi pada hasil

44 27/03/ MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN (2) f. Customers-driven gov’nment (meeting the needs of the customers, not the bureaucracy) berorientasi pada pelanggan g. Enterprising gov’nment (earning rather than spending) menghasilkan pendapatan bukan belanja h. Anticipatory government (prevention rather than cure) mencegah lebih baik dari mengobati i. Decentralized gov’nment (from hierarchy to participation and teamwork) pemerintah yang didesentralisasi : dari hirarki ke partisipasi dan tim kerja j. Market-oriented government (leveraging change through the market) berorientasi pada pasar

45 SEMUA ELEMEN MEMPUNYAI PERAN....

46 BELI TRASI DENGAN CABENYA TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA 46


Download ppt "1 DASAR-DASAR DASAR-DASARADMINISTRASIPUBLIK Febta Rina Handayani."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google