PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PRODUKSI

Presentasi berjudul: "PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PRODUKSI"— Transcript presentasi:

1 PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PRODUKSI
(PENGELOLAAN HUTAN MULTIPIHAK BERBASIS MASYARAKAT) HARI PRASTOWO ADI KSB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KEHUTANAN PROV. KALTIM

2 LATAR BELAKANG 1. Kerusakan hutan (>2 jt) 2. Masyarakat Sekitar hutan Identik Kemiskinan 3. Kerusakan Lingkungan 4. Benturan Kepentingan/Intensitas konflik tinggi 5. Pentingnya perubahan sistem pengelolaan hutan yang berorientasi pada PHPL dan peningkatan kesejahteraan masyarakat PENGERTIAN Upaya pemberdayaan masyarakat setempat di sekitar hutan produksi melalui pengembangan unit-unit usaha masyarakat sekitar hutan dalam suatu lembaga ekomomi yang berbasis hutan dan pengelolaan hutan mandiri, sehingga kese- jahteraannya meningkat. PRINSIP Situasi dan kondisi setempat (Local specific) dan berbasis hutan. Perencanaan partisipatif, bottom up, keterpaduan antar sektor, transparan, melibatkan parapihak. Pemerintah, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi sebagai fasilitator Pelaksana aktif/aktor utama masyarakat dalam wadah kelompo Dikelola secara lestari, keswadayaan, kebersamaan dan kemitraan. Memberi manfaat langsung dan tidak langsung

3 KERANGKA PEMIKIRAN Bagan. Kerangka Konsep PUMSHP
STRATEGI INDIKATOR KINERJA DIMENSI HASIL : Kelestarian Fungsi Produksi Kelestarian sumberdaya Kelestarian hasil hutan Kelestarian usaha Kelestarian Fungsi Ekologis Stabilitas ekosistem Sintasan jenis dilindungi Kelestarian Fungsi Sosial Terjaminnya sistem tenurial Terjaminnya ketahanan dan Pengembangan ekonomi komunitas STRATEGI INDIKATOR KINERJA DIMENSI MANAJEMEN : Manajemen Kawasan 1. Pemantapan Kawasan 2. penataan kawasan 3. Pengamanan kawasan Manajemen Hutan/Usaha 1. Kelola produksi 2. Kelola lingkungan 3. Kelola sosial Manajemen Kelembagaan 1. Penataan organisasi 2. Sumberdaya manusia 3. Pengelolaan keuangan KRITERIA DAN INDIKATOR STARTEGI AKSI KELOLA KAWASAN : Pemantapan Kawasan, Penataan Hutan, Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan KELOLA KELEMBAGAAN : Organisasi, Aturan main, SDM, Pembiayaan KELOLA USAHA : Produksi, Pemasaran, Jaringan, Pengelolaan Keuangan, Sumberdaya Manusia Serta Produksi ACUAN DASAR PENYUSUNAN PUMSHP KEBIJAKAN PEMERINTAH PRINSIP PENYUSUNAN RU-PUMSHP NILAI-NILAI KPHP, PHAPL, DSB Visi : “Hutan Lestari dan Masyarakat sejahtera” Misi : “Sistem pengelolaan hutan hutan produksi bersama masyarakat sekitar hutan secara optimal dan berkesinambungan yang berorientasi pada kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial RENCANA UMUM PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PRODUKSI SISTEM PHAPL RENCANGAN TEKNIS KELOLA KAWASAN (SOP) KELOLA KELEMBAGAAN (SOP) KELOLA USAHA (SOP) SCAPING KAWASAN HUTAN SISTEM KPHP LAND TIPOLOGI TAHAPAN KEGIATAN ORIENTASI PERENCANAAN IMPLEMENTASI KONSOLIDASI PENYELESAIAN PENGEMBAGAN (PASCA PROYEK) Bagan. Kerangka Konsep PUMSHP STRATEGI INDIKATOR KINERJA DIMENSI HASIL : Kelestarian Fungsi Produksi Kelestarian sumberdaya Kelestarian hasil hutan Kelestarian usaha Kelestarian Fungsi Ekologis Stabilitas ekosistem Sintasan jenis dilindungi Kelestarian Fungsi Sosial Terjaminnya sistem tenurial Terjaminnya ketahanan dan Pengembangan ekonomi komunitas STRATEGI INDIKATOR KINERJA DIMENSI MANAJEMEN : Manajemen Kawasan 1. Pemantapan Kawasan 2. penataan kawasan 3. Pengamanan kawasan Manajemen Hutan/Usaha 1. Kelola produksi 2. Kelola lingkungan 3. Kelola sosial Manajemen Kelembagaan 1. Penataan organisasi 2. Sumberdaya manusia 3. Pengelolaan keuangan KRITERIA DAN INDIKATOR STARTEGI AKSI KELOLA KAWASAN : Pemantapan Kawasan, Penataan Hutan, Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan KELOLA KELEMBAGAAN : Organisasi, Aturan main, SDM, Pembiayaan KELOLA USAHA : Produksi, Pemasaran, Jaringan, Pengelolaan Keuangan, Sumberdaya Manusia Serta Produksi ACUAN DASAR PENYUSUNAN PUMSHP KEBIJAKAN PEMERINTAH PRINSIP PENYUSUNAN RU-PUMSHP NILAI-NILAI KPHP, PHAPL, DSB Visi : “Hutan Lestari dan Masyarakat sejahtera” Misi : “Sistem pengelolaan hutan hutan produksi bersama masyarakat sekitar hutan secara optimal dan berkesinambungan yang berorientasi pada kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PRODUKSI SISTEM PHAPL RENCANGAN TEKNIS KELOLA KAWASAN (SOP) KELOLA KELEMBAGAAN (SOP) KELOLA USAHA (SOP) SCAPING KAWASAN HUTAN SISTEM KPHP LAND TIPOLOGI TAHAPAN KEGIATAN ORIENTASI PERENCANAAN IMPLEMENTASI KONSOLIDASI PENYELESAIAN PENGEMBAGAN (PASCA PROYEK) Bagan. Kerangka Konsep PUMSHP

4 RAMBU-RAMBU: Tidak merubah status dan fungsi kawasan hutan
Tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan hutan Tidak parsial tetapi pengelolaan hutan dilaksanakan secara untuh dalam kerangka Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi STRATEGI: KELOLA KAWASAN : Pemantapan kawasan, penataan kawasan, perlindungan, dan pengamanan KELOLA KELEMBAGAAN : Pembangunan dan penguatan organisasi, penetapan aturan main, peningkatan kapasitas SDM KELOLA USAHA : Pengelolaan produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan sarana produksi

5 BAGAN Kerangka Pendekatan Rencana Umum PUMSHP

6 TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PERENCANAAN a. Prakondisi b. Inventarisasi, Identifikasi dan Pemantapan Lokasi c. Penyusunan rencana Umum d. Penyusunan Rancangan Teknis Pelaksanaan Kegiatan a. Kelola Kawasan b. Kelola Kelembagaan c. Kelola Usaha Pengelolaan Pasca Kegiatan 4. Monitoring dan Evaluasi

7 POTENSI DAN PERMASALAHAN (Contoh)
NO PENGELOLAAAN SUMBER DAYA HUTAN POTENSI MASALAH 1 KEPENTINGAN Masing-Masing Pihak memiliki kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan Benturan Kepentingan stakeholders 2 KAWASAN Belum dibebani hak Hutan produksi KPHP Masyarakat masih Tergantung pada pemanfaatan kawasan Arena PUMSHP Pengamanan dan Perlindunan Swadaya, dsb Ketidakpastian kawsan Ketidakjelasan hak pemanfaatan Tumpang Tindih pemanfaatan 3 KELEMBAGAAN Telah Terbenuk KTH (21 KLP) Terdapat Koperasi Fasilitas Perbankan Dekat Samarinda Lembaga Adat Kelompok-Kelompok Nonformal lainnya,dsb Legalitas kelembagaan belum ada Aturan Main belum jelas SDM Belum Terbedayakan Sumber Pendanaan Tidak Jelas Peran Stakeholders belum terpadu 4 USAHA/BISNIS Teknologi Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Komoditas Unggulan Semua Beorientasi Passar (Karet, Jelutung, Kelapa) Aktivitas Usaha Koperasi Sudah Ada Aksesibilitas Usaha Mendukung Pemasaran Terjamin Teknologi Pemanftan SDH Masih sederhana Orientasi Produksi Lingkup Sendiri Kontinuitas dan Volume Produksi Belum Terjamin Koperasi Blm Menjawab Kebutuhan Anggota

8 SOLUSI PENGEMBANGAN POTENSI DAN PERMASALAHAN
PUMSHP HUTAN KAYU DAN TANAMAN PERKEBUNAN PENETAPAN TATA BATAS ANTAR DESA DAN POLA PENGELOLAAANNYA PEMBIBITAN TANAMAN KAYU DAN TANAMAN PERKEBUNANAN (MPTS) KESEMPATAN KERJA PADA SEKTOR LAIN PENETAPAN AREAL HUTAN REHABILITASI SECARA PARTISIPATIF KESEPAKATAN POLA KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DIALOG DENGAN DINAS KEHUTANAN FASILITASI OLEH LSM SETEMPAT

9 Kelola kawasan, Usaha dan Kelembagaan, Ristek
Apa dan bagaimana kepentingan LSM thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha Apa dan bagaimana kepentingan masyarakat thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha Apa dan bagaimana kepentingan PT thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha Apa dan bagaimana kepentingan swasta thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha Apa dan bagaimana kepentingan pemerintah thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha Kepentingan Apa dan bagaimana potensi LSM thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha apa dan bagaimana potensi masyarakat thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha apa dan bagaimana potensi PT thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha apa dan bagaimana potensi swasta thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha apa dan bagaimana potensi pemerintah thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha Potensi Apa dan bagaimana fungsi LSM thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha apa dan bagaimana fungsi masyarakat thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha apa dan bagaimana fungsi PT thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha apa dan bagaimana fungsi swasta thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha apa dan bagaimana fungsi pemerintah thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha Fungsi apa dan bagaimana peran LSM thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha apa dan bagaimana peran masyarakat thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha apa dan bagaimana peran PT thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha apa dan bagaimana peran swasta thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha apa dan bagaimana peran pemerintah thd kelola kawasan, kelembagaan dan usaha Peran LSM Masyarakat Perguruan Tinggi (PT) Dunia Usaha (Swasta) Pemerintah Kelola kawasan, Usaha dan Kelembagaan, Ristek Matrik Multiple Cross Corelation (MCC)/Matrik Peran Stakeholders

10 STAKEHOLDERS DALAM PUMSHP MATRIK PERAN DAN KEPENTINGAN
KEPENTINGAN DAN PERAN STAKEHOLDERS DALAM PUMSHP MATRIK PERAN DAN KEPENTINGAN KEPENTINGAN DAN ASPEK KELOLA PEMERINTAH DUNIA USAHA (SWASTA) PERGURUAN TINGGI (PT) MASYARAKAT LSM KEPENTINGAN Lingkungan Lestari dan Masyarakat Sejahtera Manfaat secara ekonomi berkelanjutan Hutan dan warga sekitarnya sebagai laboratorium lapangan Manfaat sosial, ekonomi dan ekologi Masyarakat mandiri KELOLA KAWASAN Menetapkan kebijakan tata batas yang partisipatif Menghormati tata batas pengelolaan yang telah ditetapkan Rekomendasi tata penetapan kawasan hutan menurut fungsinya Bersama pemerintah memetakan tata batas hutan adat Pengembangan metode pemetaan secara partisiatif KELOLA USAHA Simulasi kredit usaha tani-hutan. Memfasilitasi penyediaaan bibit tanaman dan pengelolaan pasca panen Rekomendasi kelayakan usaha Diversifikasi usaha, hak pakai di lahan hutan Pendampingan dan pelatihan keterampilan budidaya dan pengolahan hasil KELOLA KELEMBAGAAN Koordinasi yang kuat antara Dinas Kehutanan dengan lembaga kedinasan lainnya di tingkat kabupaten hingga desa. Menjadikan kelompok tani dan kelompok-kelompok usaha setempat dan kelompok adat sebagai mitra usaha. Pelitihan managemen usahatani dan kewirausahaan Memperkuat posisi dan peran kelembagaan adat Pendampingan dalam rangka pengembangan organisasi dan kemitraaan usaha

11 RENCANA UMUM PENYELENGGARAAN PUMSHP
NO KRITERIA INDIKATOR VERIFIER STRATEGI AKSI OUTPUT / TARGET OUTCOME 1. Kelo la Ka was an 1.1 Kemantapan kawasan Norma Adat, Perda (Kab/kota/Prop), Kebijakan Pemerintah Pusat Membuat permohonan atau usulan legalitas kawasan dgn mempertimbangkan norma adat, perda, dan kebijakan pemerintah SK. Menteri Kehutanan Legalitas kawasan Letak, Luas, Batas administrasi, Pal atau penandaan batas, Mengidentifikasi dan inventarisasi lokasi kawasan berdasarkan tata letak, luas, batas administrasi, DAS disertai dengan kegiatan pembuatan pal batas. Kejelasan letak & luas lokasi kawasan berdasarkan batas administrasi dan atau DAS yang ditandai dengan Pal batas. Batas Wilayah Belum dibebani hak Telah dibebani hak Klaim bersama Mengidentifikasi dan inventarisasi stratus lokasi sehingga memperoleh kejelasan status lokasi dengan memprioritaskan pada status kawasan yg belum dibebani hak atau klaim bersama yang telah direkonsiliasi dan atau telah dibebani hak tetapi telah dilepaskan haknya atau ijin pemanfaatannya Kejelasan status kawasan dengan kawasan yang belum dibebani hak sebagai perioritas Pengakuan dari seluruh stake holders HL, HPT, HP, APL Mengidentifikasi dan inventarisasi fungsi kawasan sehingga diperoleh kawasan sesuai dengan fungsinya dengan memprioritaskan HP/HPT, dan melakukan enclave terhadap kawasan KK, KL, dan atau APL yang ditingkatnya fungsinya menjadi kawasan hutan produksi. Kejelasan fungsi kawasan dalam bentuk HP dan atau HPT. 1.2 Penataan Kawasan Blok Petak Anak petak Ketersediaan Petugas Ketersediaan Sarana dan prasarana Penataan blok, petak hingga anak petak sesuai dengan batas wilayah desa, pembagian berdasarkan masyarakat perserta dan jenis komoditas yang akan dibudidayakan. Tertatanya kawasan dalam bentuk blok, petak, dan anak petak. Landscaping areal kerja 1.3 Perlindungan dan pengama nan Melakukan perlindungan dan pengamanan yang didukung oleh ketersediaan petugas pengamanan dan perlindungan hutan serta ketersediaan sarana dan prasarana Keamanan kawasan 2. la Ke Lembaga 2.1 Bentuk Kelembagaan Kelompok, Paguyuban Koperasi. Badan Usaha Forum Pembentukan dan pengembangan kelembagaan baik dalam bentuk kelompok, paguyuban, koperasi, perkumpulan, forum, koperasi, atau dalam bentuk badan usaha Bentuk-bentuk Kelembagaan di tingkat lokal dan regional Kelembagaan PUMSHP

12 NO KRITERIA INDIKATOR VERIFIER STRATEGI AKSI OUTPUT / TARGET OUTCOME 2.2 Organisasi Struktur Pengurus Job deskripsi Menetapkan struktur organisasi yang dilengkapi dengan pengurus disertai dengan job diskripsi yang jelas Terbentuknya struktur organisasi yang dilengkapi dengan pengurus dan disertai dengan job diskripsi masing-masing Organisasi terstruktur 2.3 Aturan Main Hak Kewajiban Sanksi Menetapkan aturan main menyangkut hak dan kewajiban stakeholders disertai dengan sanksi termasuk pengurus, anggota dan stakeholdes lain yang terlibat Kejelasan aturan main yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi. Aturan main 2.4 SDM Pendidikan Menciptakan SDM yang berkualitas sesuai dengan pendidikan, keteampilan, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Terciptanya SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan SDM Keterampilan Pengetahuan Pengalaman 2.5 Pembiayaan Keswadayaan anggota Mencari berbagai alternatif sumber pembiayaan berdasarkan alokasi dengan skim pembiayaan yang jelas, efektif, efisien, dan akuntabilitas serta transparan Kepastian sumber-sumber pembiayaan Pembiayaan koperasi Perbankan (kredit) Supsidi Hubah/donor Bagi hasil 3. Kelo la U saha 3.1 Jenis/komoditas hasil hutan Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Non Kayu Tumpangsari Penanaman Jenis-jenis yang diharapkan masyarakat yang selama ini sudah familiar dengan mereka baik hasil hutan kayu maupun bukan kayu maupun tanaman tumpang sari Teridentifikasi dan terinventarisasinya jenis komodis hasil hutan yang menjadi inti bisnis masyarakat sekitar hutan Jenis/komoditas hasil hutan yang akan dibudidayakan

13 INDIKATOR VERIFIER STRATEGI AKSI OUTPUT / TARGET OUTCOME 3.2 Teknik budidaya Manual/tradisioal Melakukan identifikasi dan inventarisasi teknologi budidaya hutan (kayu dan bukan kayu, termasuk tanaman tumpangsari) oleh masyarakat sekitar hutan. Selanjutnya mengembangkan dan atau menciptakan teknologi budidaya yang efisien dan efektif dalam mendukung kegiatan produksi, dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah penggunaan teknologi ramah lingkungan serta memenuhi azas-azas kelestarian baik yang dialakukan secara manual maupun mekanis Teknik budidaya yang menjamin optimalisasi produksi Teknik budidaya masing-masing jenis komoditas Mekanis 3.3 Teknologi pemanfaatan dan pengolahan Manual/tradisional Melakukan identifikasi dan inventarisasi teknologi pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat sekitar hutan. Selanjutnya mengembangkan dan atau menciptakan teknologi yang efisien dan efektif dalam mendukung kegiatan produksi, dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah penggunaan teknologi ramah lingkungan serta memenuhi azas-azas kelestarian baik yang dialakukan secara manual maupun mekanis Teknologi pemanfaatan yang menjamin optimalisasi produksi Teknologi pemanfaatan dan pengolahan 3.4 Pemasaran Lokal Regional Nasional Ekspor Identifikasi dan inventarisasi orientasi pemasaran komoditas hasil usahatani, hasil hutan (kayu dan bukan kayu), termasuk kegiatan usaha lain yang berbasis sumberdaya alam, apakah masih berorientasi pada pasar lokal, atau sudah pada tingkat pasar regional dan nasional atau bahkan eksport. Kepastian pusat-pusat pemasaran komoditas masyarakat sekitar hutan Terbentuknya jaringan konsumen hasil produksi 3.5 Jaringan Jumlah rekanan Intensitas Layanan Komitmen Identifikasi dan inventarisasi rekanan termasuk jumlah, intensitas,dan layanan yang menjamin kepuasan rekanan atas layanan yang diberikan dan komitmen kedua belah pihak atas komoditas yang diperdagangkan. Kepastian jaringan pemasan komoditas yang dihasilkan 3.6 Biaya usaha atau produksi Tenaga kerja Saprotan Pemanenan Pengolahan Pemasaran (promosi) Penyimpanan pengemasan Transportasi Melakukan analisis biaya produksi mulai dari biaya tenaga kerja, saprotan, pemanenen, pengolahan, pemasaran, penyimpanan, pengemasan, hingga biaya transpotasi Kelayakan usaha

14 Kab Prop DepHut Stakeholders Lain TERIMA KASIH