Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Presentasi berjudul: "Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan"— Transcript presentasi:

1 PEMANFAATAN HASIL PENGELOLAAN DATA PROFIL INSTALASI FARMASI SELURUH INDONESIA
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Disampaikan Pada Pertemuan Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2014 Yogyakarta, 4 – 7 Juni 2014

2 PENATAAN SIKLUS PENGELOLAAN OBAT & VAKSIN
*) FORNAS e-CATALOGUE FORNAS GPP e-PURCHASING GDP GSP *) Management Sciences for Health

3 Tujuan Pengelolaan Obat
Menyediakan obat dengan jenis, jumlah, waktu dan cara yang tepat dan efisien yg dapat dijangkau masyarakat yang membutuhkan disetiap unit pelayanan kesehatan Memastikan obat yang tersedia dan digunakan adalah obat yang aman, bermanfaat dan bermutu Meningkatkan penerimaan dan kredibilitas fasilitas pelayanan kesehatan Meningkatkan penggunaan obat yang rasional, penyediaan dan pelayanan obat yang baik dan pemakaian pasien yang taat

4 TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR (2013)
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (%) REALISASI (%) 2010 2011 2012 2013 2014 Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat Persentase ketersediaan obat dan vaksin 80 85 90 95 100 82 87 92,85 96,93 Persentase Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 60 65 70 75 - 82,80 85,49 Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai standar 32,8 71 71,63 79,48 Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin Target tahun % sedangkan target ini dibagi menjadi target antara B04 berupa tersusunnya21 paket pengadaan obat program, B04 25 % dan B09 75 % Persentase Penggunaan Obat generik dihitung kumulatiftarget % Persentase IFK sesuai Standar juga kumulatif target %

5 Peningkatan Ketersediaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan

6 Perubahan Peraturan Menkes Tentang Harga Obat Generik
Kebijakan Rasionalisasi Harga Obat Generik Tujuan : Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat Bentuk : Penurunan Harga ▪ Penggabungan Dua Item Kenaikan Harga ▪ Kemasan Baru Harga Tidak Berubah Penambahan item Obat Pengeluaran Item Obat Perubahan Peraturan Menkes Tentang Harga Obat Generik Tahun 2010 2011 2012 2013 Jumlah Item Total 453 499 498 535 Item Turun Harga 13 327 Item Naik Harga 432 170 Item Harga Tetap 495 Item Baru 54 1 Item Keluar 8 3 Dua Item jadi satu Kemasan Baru 40

7 2. Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin

8 3. Penggunaan Obat Generik di Pelayanan Kesehatan
Pemerintah

9 Pengelolaan Obat Publik Dan
Perbekalan Kesehatan

10 Penilaian Instalasi Farmasi
SDM (40%) Penanggungjawab Perbandingan SDM Peningkatan SDM Sarana & Prasarana (40%) Struktur Organisasi Luas Tanah Luas Bangunan Status Gedung Sarana Pengaman Sarana Penyimpanan & Distribusi Sarana Administrasi Anggaran & Biaya Operasional (20%) Biaya Operasional Penggunaan Biaya Operasional Anggaran Perkapita 2 1 3

11 DATA PERSENTASE IFK TAHUN 2010 s.d 2013

12 1. Struktur Organisasi IFK

13 2. Sumber Daya Manusia Pengelola IFK
2012 2013

14 3. Sarana Penyimpanan IFK

15 2012 2013

16 2012 2013

17 4. Sarana Pengamanan IFK

18 5. Sarana Distribusi IFK

19 6. Sarana Penunjang IFK

20 7. Sarana Administrasi IFK

21 4. Realokasi Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian
No Provinsi Alokasi 2010 2011 2012 2013 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Kepulauan Riau 6. Jambi 7. Sumatera Selatan 8. Bangka Belitung 9. Bengkulu 10. Lampung 11. DKI Jakarta 12. Jawa Barat 13. Banten 14. Jawa Tengah 15. DI.Yogyakarta 16. Jawa Timur 17. Kalimantan Barat 18. Kalimantan Tengah 19. Kalimantan Selatan 20. Kalimantan Timur 21. Sulawesi Utara 22. Gorontalo 23. Sulawesi Tengah 24. Sulawesi Selatan 25. Sulawesi Barat 26. Sulawesi Tenggara 27. Bali 28. Nusa Tenggara Barat 29. Nusa Tenggara Timur 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. Papua Barat Total :

22 4. Realokasi Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian
Tahun 2012 Tahun 2013 PROVINSI KAB/KOTA JUMLAH JENIS PEMBANGUNAN SUMUT 1 Kota Padangsidimpuan Rehabilitasi IF 2 Kota Gunung Sitoli Pembangunan Baru IF SUMBAR 3 Kabupaten Tanah Datar 4 Kabupaten Padang Pariaman RIAU 5 Kabupaten Siak BENGKULU 6 Kabupaten Kaur 7 Kota Bengkulu 8 Kabupaten Mukomuko 9 Kabupaten Lebong LAMPUNG 10 Kabupaten Lampung Tengah JABAR 11 Kabupaten Garut 12 Kabupaten Subang 13 Kabupaten Majalengka JATENG 14 Kabupaten Pemalang 15 Kota Semarang 16 Kabupaten Kendal JATIM 17 Kabupaten Blitar 18 Kabupaten Nganjuk NTT 19 Kota Kupang 20 Kabupaten Nagekeo KALSEL 21 Kabupaten Hulu Sungai Utara SULUT 22 Kabupaten Kepulauan Sangihe 23 Kota Tomohon TOTAL 18,805,841,101 PROVINSI KAB/KOTA JUMLAH JENIS PEMBANGUNAN SUMBAR 1 Kota Pariaman Rehabilitasi IF 2 Kota Payakumbuh JAMBI 3 Kabupaten Batanghari BABEL 4 Kabupaten Bangka 5 Kabupaten Bangka Tengah Pembangunan Baru IF BENGKULU 6 Kabupaten Seluma JABAR 7 Kabupaten Bekasi 8 Kabupaten Cirebon 9 Kabupaten Purwakarta 10 Kabupaten Subang JATENG 11 Kabupaten Demak 12 Kabupaten Mojokerto 13 Kabupaten Pemalang 14 Kabupaten Purworejo 15 Kota Semarang 16 Kabupaten Wonogiri JATIM 17 Kabupaten Banyuwangi BALI 18 Kabupaten Bandung 19 Kabupaten Buleleng KALBAR 20 Kabupaten Landak KALSEL 21 Kabupaten Banjar KALTIM 22 Kota Samarinda SULUT 23 Kabupaten Bolaang Mongondow 24 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 25 Kota Manado SULTENG 26 Kabupaten Donggala SULTRA 27 Kabupaten Konawe Utara SULBAR 28 Kabupaten Mamuju Utara MALUKU 29 Kota Tual PAPUA 30 Kabupaten Lanny Jaya TOTAL

23 Tahun 2013 PROVINSI KAB/KOTA JUMLAH JENIS PEMBANGUNAN ACEH 1
KAB/KOTA JUMLAH JENIS PEMBANGUNAN ACEH 1 Kota Subulussalam 327,800,000 Sarana Pendukung 2 Kabupaten Aceh Besar 297,187,720 SUMUT 3 Kota Padangsidimpuan 205,000,000 4 Kota Tebing Tinggi 721,288,000 SUMBAR 5 Kabupaten Tanah Datar 1,061,590,045 6 Kabupaten Padang Pariaman 45,454,545 7 Kabupaten Dharmasraya 378,000,000 8 Kota Solok 182,380,000 9 Kabupaten Solok 126,759,600 10 Kota Payakumbuh 83,000,000 RIAU 11 Kabupaten Siak 443,500,000 BENGKULU 12 Kabupaten Kaur 144,400,000 13 Kota Bengkulu 216,320,000 14 Kabupaten Mukomuko 18,727,500 15 Kabupaten Seluma 580,000,000 LAMPUNG 16 Kabupaten Tanggamus 135,200,000 17 Kabupaten Lampung Selatan 340,000,000 18 Kabupaten Pesawaran 80,000,000 JABAR 19 Kabupaten Garut 454,545,455 20 Kabupaten Majalengka 272,727,272 21 Kota Bogor 64,032,500 JATENG 22 Kabupaten Pemalang 484,231,000 23 Kota Semarang 116,955,131 24 Kabupaten Kendal 454,546,500 25 Kab. Purbalingga 23,000,000 26 Kabupaten Jepara 76,500,000 JATIM 27 Kabupaten Blitar 216,643,900 28 Kabupaten Nganjuk 131,000,000 29 Kabupaten Tulungagung 140,813,000 30 Kota Batu 209,272,727 NTB 31 Kota Mataram 250,000,000 NTT 32 Kota Kupang 68,181,818 KALSEL 33 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 255,423,025 KALBAR 34 Kabupaten Ketapang 596,709,954 SULUT 35 Kabupaten Bolaang Mongondow 603,459,999 SULTENG 36 Kabupaten Sigi 372,200,000 SULSEL 37 Kabupaten Toraja Utara 117,840,000 SULTRA 38 Kabupaten Konawe 246,126,963 39 Kabupaten Buton Utara 400,000,000 MALUKU 40 Kota Tual 854,457,977 MALUKU UTARA 41 Kabupaten Halmahera Timur 913,160,909 TOTAL 12,708,435,540

24 C. Penilaian Tenaga Kefarmasian
Pengelola Obat Berprestasi di Provinsi/Kab/Kota

25 Jabatan Dan Asal Instansi
Pemenang Tenaga Pengelola Obat Berprestasi Tahun 2012 Nama Jabatan Dan Asal Instansi Penilaian Individu Penilaian Institusi Nilai Akhir Penguasan Kompetensi Kinerja Lola Obat Porto Folio 1. Dra. Lusia Ang, Apt Pengelola IF Provinsi Papua 40 33.63 12 88.75 86.57 2. Sri Winarni, S.Si., Apt., M.Kes Ka. UPTD IF Kab. Sleman 38.50 35.16 8.5 90.07 84.53 3. Arwis, S.Si., M.M.Kes., Apt. Ka. UPTD IF Kab. Bulukumba 40.00 34.33 10.50 79.73 83.30 1 2 3

26 Pemenang Tenaga Pengelola Obat Berprestasi Tahun 2013
NAMA JABATAN DAN ASAL INSTANSI PENILAIAN INDIVIDU PENILAIAN INSTITUSI NILAI AKHIR PENGUASAAN KOMPETENSI KINERJA LOLA OBAT PORTOFOLIO 1. Decky Ferdiansyah, S.Si., Apt Kepala Seksi Obat dan Napza IF Dinkes Provinsi Lampung 39.00 30.992 6.00 72.63 148.62 2. Dra. Helmi Rahayu, Apt Ka. UPTD IF Dinkes Kota Semarang 37.00 17.20 5.00 92.37 151.57 3. Hj. Renny Haslinda, S.Si., Apt Ka. UPTD IF Dinkes Kab. Tapin 18.50 37.392 2.00 91.50 149.39 1 2 3

27 D. Pemanfaatan Data Profil Instalasi Farmasi
1. Dasar Pogram Direktorat Bina Obat Publik & Perbekkes. 2. Dasar untuk mengalokasikan dan Realokasi dana Alokasi Khusus (DAK) 3. Dasar untuk mengalokasikan dana Dekonsentrasi 4. Dasar untuk melakukan Penilaian Tenaga Kefarmasian Pengelola Obat Berprestasi di Provinsi/Kabupaten/Kota

28 Pengelolaan Obat kab-Kota