Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERAN/FUNGSI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERAN/FUNGSI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan."— Transcript presentasi:

1 PERAN/FUNGSI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2 POKOK BAHASAN I.Dasar Hukum II.Pengelolaan Keuangan BLUD III.Peran/Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sesuai PMK 169/2012 IV.Lampiran : Data BLUD

3 3 I. DASAR HUKUM

4 4 Dasar Hukum (1) UU 1/2004 Psl 68,69 PP 23 / 2005 Pengelolaan Keuangan BLU UU 17/2003 Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota Psl 6 BLUBLU Daerah PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah a.Perdirjen 83/PB/2011 b.PMK 169/PMK.01/ 2012 PMK 169/2012 Permendagri 61/2007 Alur Pikir

5 5 Dasar Hukum (2) Peraturan terkait tugas dan fungsi Kanwil DJPBN dalam pengelolaan keuangan BLU/BLUD: 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2.Perdirjen Perbendaharaan No. 83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

6 6 Dasar Hukum (3) Regulasi pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah: 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2.UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara 3.Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4.Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5.Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD

7 7 II. PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

8 8 Komparasi BLU/BLUD (1) NoUraianBLU PBLU D 1.Subjeksatker instansi pemerintah SKPD Unit kerja pada SKPD 2.Penetapan olehMenteri KeuanganGub/bup/walikota 3.StatusPenuh dan bertahap 4.Pengelolaan keuangan a. TarifMenteri Keuangangub/bupati/walikota b. RemunerasiMenteri Keuangangub/bupati/walikota c. Pembina teknisMenteri/pimpinan lembaga Kepala SKPD d. Pembina KeuanganMenteri KeuanganPPKD e. Dewan PengawasKep. Menteri/Pimpinan Lembaga Persetujuan Menteri Keuangan Kep. Gub/Bupati/Walikota atas usulan SKPD

9 9 Pokok-Pokok Pengaturan Permendagri 61/2007 (2) NoUraianPenjelasan 1.Persyaratan menerapkan PK BLUDsubstantif, teknis, administratif 2.Pejabat pengelola BLUD-Pimpinan -Pejabat teknis -Pejabat keuangan 3.a. Pejabat/pegawai BLUDPNS dan non PNS profesional b. Recruitment Pegawai Non PNSdiatur Kepala Daerah c. Pengangkatan pejabat pengelolaDengan SK Kepala Daerah 4.Pembentukan/pencabutan BLU-Oleh Gub/bupati/walikota dibantu Tim Penilai -Keputusan disampaikan ke DPRD 5.Status BLUD a. BertahapTidak diberikan fleksibilitas: -Pengadaan barang -Pengelolaan utang -Investasi jangka panjang

10 10 Pokok-Pokok Pengaturan Permendagri 61/2007 (3) NoUraianPenjelasan b. PenuhDiberikan semua fleksibilitas 6.Siklus pengelolaan keuangan a. Perencanaanrenstra bisnis, RBA b. PelaksanaanPerjanjian kinerja dilampiri DPA - Pengelolaan piutangMutlak, bersyarat - Pengelolaan utangUtang jangka panjang dg persetujuan gub/bup/walikota - pengelolaan investasiInvestasi jangka panjang dg persetujuan gub/bup/walikota - pengadaan barang dan jasa - pengelolaan barangTanah dan bangunan disertifikatkan a.n. Pemda - surpluscarry over - defisitDiajukan pembiayaan tahun berikutnya

11 11 Pokok-Pokok Pengaturan Permendagri 61/2007 (4) NoUraianPenjelasan - tarif-Berupa pola/besaran -Ditetapkan oleh Gub/bup/walikota -Kep disampaikan ke DPRD - remunerasiDitetapkan oleh gub/bupati/walikota Penetapan tarif dan remunerasi dibantu Tim Penilai - pendapatanRM (dekon/TP) dan PNBP - biayaOperasional dan non operasional - ambang batasDitetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD 7.Penurunan/pencabutan statusOleh gub/bupati/walikota

12 12 III. PERAN/FUNGSI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

13 13 Peran/Fungsi Kanwil DJPBN (1) 1.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012,  Perubahan dan penajaman tupoksi pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil DJPBN yang lebih bersifat analisa dari pada klerikal.  Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dilakukan oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II 2.Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai PMK 169/2012  penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU Pusat  penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU Daerah

14 Peran/Fungsi Kanwil DJPBN (3) 3.Perdirjen 83/PB/2012 belum mengakodomir tugas dan fungsi Kanwil DJPBN dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan BLUD

15 15 Peran/Fungsi Kanwil DJPBN (4) 4. Bentuk Pembinaan Kanwil DJPBN kepada BLUD a. Melakukan pemetaan data BLUD, antara lain:  Jumlah satker BLUD yang dimiliki  Jenis layanan masing-masing satker BLUD  Data-data keuangan satker BLUD, meliputi pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan kekayaan.  Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang diberikan dan peraturan gubernur/bupati/walikota yang menaunginya.

16 16 Peran/Fungsi Kanwil DJPBN (5) b.Melakukan analisa kesesuaian implementasi BLUD dengan PP nomor 23/2005 jo. PP nomor 74/2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan Permendagri nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dengan peraturan gubernur/bupati/walikota. c.Memberikan asistensi kepada BLUD dan/atau Pemda dalam rangka:  penyusunan peraturan,  Penerapan pengelolaan keuangan BLU yang baik 4. Bentuk Pembinaan Kanwil DJPBN kepada BLUD Menyampaikan laporan kepada Dit. Pembinaan PK BLU terkait kegiatan pembinaan/asistensi pengelolaan keuangan BLUD

17 17 IV. LAMPIRAN DATA SATKER/UNIT KERJA BLUD

18 18 Data BLUD NoURAIANBLU PENUH BLU BERTAHAP JML 1Rumah Sakit Puskesmas Laboratorium Kesehatan (DKI, Sleman)112 4Ambulans Gawat Darurat (DKI)11 5Balai Penyelenggara Jaminan Kes Sosial (Prov DIY)11 6UPT Jaminan Pemeliharaan Kes Masy (Kab Sleman)11 7Balai Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Paru (Prov Jatim) 123 8Balai Kesehatan Mata Masyarakat (Prov Jatim)11 a. Layanan Kesehatan

19 19 Data BLUD NoURAIANBLU PENUH BLU BERTAHAP JML 1Sekolah Tinggi Islam Madinah (Kab Mandailing Natal) 11 2Akademi Analisis Kesehatan pada Dinkes (Prov Jambi) 11 3Akademi Perawat Jayakarta (DKI Jakarta, Kab Cianjur) 22 4Akademi Kebidanan (Kab. Cilacap, Kab Bojonegoro)22 5UPTB Solo Technopark (Kab. Surakarta)11 6Balai Latihan Pendidikan Teknis (Prov DIY)11 7Taman Pintar (Kota Yogyakarta)11 8UPTD Unit Produksi dan Jasa SMK pada DISDIKPORA (Kota Banda Aceh) 11 b. Layanan Pendidikan

20 20 Data BLUD c. Dana Bergulir dan Dana Perumahan NoURAIANBLU PENUH BLU BERTAHAP JML 1Dana Bergulir pada DPPKAD (Kota Payakumbuh)11 2Bag. Administrasi Perekonomian Setda Pasaman11 3UPTD Perkuatan Permodalan Dana Khusus Modal KUMKM (Prov. Lampung) 11 4Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lampung Barat 11 5Bagian Bina Perekonomian Daerah Kab. Lampung Tengah 11 6Unit Pengelola Dana Bergulir (DKI Jakarta)11

21 21 Data BLUD c. Dana Bergulir dan Dana Perumahan NoURAIANBLU PENUH BLU BERTAHAP JML 7UKPD P2KSM Kab Purworejo11 8Dinas Perinkop UMKM Kab Sragen11 9Kantor Penanaman, Penguatan Penyertaan Modal Kab Sleman 1 10UPTD Pengelola Sana Bergulir pada Dinas KUMKM Kab. Malang 11 11UPTD Lumbung Desa Modern Kab. Malang11 12Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dana Bergulir Kota Kendari 11

22 22 TERIMA KASIH


Download ppt "PERAN/FUNGSI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google