Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DISAMPAIKAN PADA WORKSHOP RKA-KL 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN JAKARTA, 24-27 MEI 2010 DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DISAMPAIKAN PADA WORKSHOP RKA-KL 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN JAKARTA, 24-27 MEI 2010 DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN."— Transcript presentasi:

1 DISAMPAIKAN PADA WORKSHOP RKA-KL 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN JAKARTA, MEI 2010 DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS KEBIJAKAN REFORMASI PERENCANAAN

2 OUTLINE PAPARAN LANDASAN REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  Kerangka Disiplin Fiskal Jangka Menengah : Resources Envelope  Kerangka Alokasi Pada Prioritas : Restrukturisasi Program dan Kegiatan  Kerangka Efisiensi Teknis/Pelaksanaan IMPLEMENTASI : RPJMN & RKP 2011  Resources Envelope  Alokasi Pada Prioritas DOKUMEN RPJMN, RENSTRA-KL, RKP, RENJA-KL, RKA- KL, DIPA LAMPIRAN : FORMAT RENJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

3 LANDASAN REFORMASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN

4 PENYUSUNAN RPJMN DAN RKP UU 25/2004 Pasal 4 Ayat 2 RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden…… yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif UU 25/2004 Pasal 4 ayat 3 RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional …… rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif UU 17/2003 Pasal 12 Ayat 2 Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara

5 LANDASAN REFORMASI PERENCANAN DAN PENGANGGARAN SEB Menneg PPN/Ka Bappenas(0142/M.PPN/06/2009) & Menkeu (SE 1848/MK/2009) tgl 19 Juni 2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan & Penganggaran, yang memuat :  Buku I: Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan  Buku II: Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja  Buku III: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah  Buku IV: Format Baru RKA-KL  Buku V: Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup Implementasi  Perpres No 5/2010 (Januari 2010) : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  Perpres No. 29/2010 (Mei 2010) : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011

6 KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN

7 PENDANAAN RPJMN DAN RKP 7 KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS NASIONAL SWASTA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PEMERINTAH PUSATDAERAH PEMERINTAH SWASTA Peranan APBN< 20% dari PDB

8 8 Aggregate Fiscal Discipline (Ketersediaan Anggaran) Aggregate Fiscal Discipline (Ketersediaan Anggaran) -Rasio pajak -Rasio defisit -Rasio utang Allocative Efficiency (Alokasi pada Prioritas) Allocative Efficiency (Alokasi pada Prioritas) Alokasi pada Prioritas -Program  outcomes -Kegiatan  output Operational Efficiency (Efisiensi Belanja) Operational Efficiency (Efisiensi Belanja) - External Control - Internal Control - Management Accountability MTFF: Medium Term Fiscal Framework KPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF: Medium Term Expenditure Framework) Budaya: - Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja) - Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market) - Lelang (bidding) - Perjalanan Dinas (at cost) SEB REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN : KERANGKA PENDANAAN PEMERINTAH Anggaran Berbasis Kinerja (PBB: Performance Based Budgeting) Anggaran Terpadu (Unified Budget) Prakiraan Maju (Forward Estimates) *) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN) Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian kewenangan pemerintah-masy./antar instansi pem./pusat- daerah Catatan : Penentuan Rasio defisit dan utang sekalgus merupakan pedoman RKPLN sehingga pinjaman akan country driven – Jakarta Commitment

9 MEKANISME PENDANAAN : RPJMN (MTEF Baseline 5 Tahunan) Baseline Tahun 0Tahun 1Tahun 2Tahun 3 Contingency Reserves (1-2% Total Anggaran) Total Anggaran Contingency Planning (mengamankan baseline) Resources Envelope Tahun 4 MTFF MTEF 9

10 RKP (ROLLING PLAN 3 TAHUNAN) Alokasi Tahunan Tahun 0 Penghematan Tahun 1Tahun 2Tahun 3 Baseline Perubahan Baseline : 1.Penggunaan hasil penghematan dari pelaksanaan program 2.Pemanfaatan cadangan (contingency reserve) 3.Penggunaan perubahan penerimaan/ketersediaan anggaran 4.Perubahan makro ekonomi (mis. inflasi) 5.Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan 6..Pemanfaatan untuk inisiatif baru *) Ruang Gerak Fiskal bagi Inisiatif Baru*) Tambahan anggaran *) Pencapaian Kinerja akan menentukan pendanaan Inisiatif Baru (New Initiative) 10 *) Setelah baseline di adjust dengan butir 4 dan 5 Back to 25

11 BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN BAGI DEPARTEMEN *) 11 *) Untuk Kementerian Negara, LPND, dan Lembaga Tinggi Negara mempunyai pendekatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya -- sudah diselesaikan untuk seluruh 76 Kementerian/Lembaga

12 IMPLEMENTASI DALAM RPJMN & RKP 2011

13 Perpres 5/2010 : RPJMN V I S I INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN Sejahtera Demokratis Berkeadilan Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan konsolidasi demokrasi Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan

14 PRIORITAS NASIONAL 14 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 1 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat Prioritas Lainnya

15 Konstelasi Keterkaitan Antara Buku I, II dan III RPJMN Tata Urut (Flow) Keterkaitan Buku I-II-III 1. Buku I: Prioritas Nasional dijabarkan dalam arah kebijakan bidang dalam Buku II, dan kebijakan regional dalam Buku III. 2. Buku II: arah kebijakan dan prioritas kegiatan bidang yang akan dilaksanakan di wilayah. 3. Buku III: arah kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah atas bidang pembangunan yang dibutuhkan.

16 A. S ASARAN P EMBANGUNAN K ESEJAHTERAAN R AKYAT (1) 16 NO.NO.P EMBANGUNAN S ASARAN Ekonomi a)Pertumbuhan EkonomiRata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun Sebelum tahun 2014 tumbuh 7 persen b)InflasiRata-rata persen pertahun c)Tingkat Pengangguran5 - 6 persen pada akhir tahun 2014 d)Tingkat Kemiskinan8 – 10 persen pada akhir tahun 2014

17 A. S ASARAN P EMBANGUNAN K ESEJAHTERAAN R AKYAT (2) 17 Pendidikan Status Awal (tahun 2008) Target tahun 2014 a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) 7,508,25 b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen) 5,974,18 c) Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (persen)95,1496,0 d) Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (persen)72,2876,0 e) Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (persen)64,2885,0 f) Meningkatnya APK PT usia tahun (persen)21,2630,0 g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Kesehatan a) Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)70,772,0 b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup c) Menurunnya angka kematian bayi per kelahiran hidup3424 d) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen) 18,4< 15,0

18 A. S ASARAN P EMBANGUNAN K ESEJAHTERAAN R AKYAT (3) 18 NO.NO.P EMBANGUNAN S ASARAN Pangan a)Produksi PadiTumbuh 3,22 persen per tahun b)Produksi JagungTumbuh 10,02 persen per tahun c)Produksi KedelaiTumbuh 20,05 persen per tahun d)Produksi GulaTumbuh 12,55 persen per tahun e)Produksi Daging SapiTumbuh 7,30 persen per tahun

19 A. S ASARAN P EMBANGUNAN K ESEJAHTERAAN R AKYAT (4) 19 NO.NO.P EMBANGUNAN S ASARAN Energi a) Peningkatan kapasitas pembangkit listrik MW pertahun b) Meningkatnya rasio elektrifikasi Pada tahun 2014 mencapai 80 persen c) Meningkatnya rasio desa berlistrik Pada tahun 2014 mencapai 98 persen d) Meningkatnya produksi minyak bumi Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari e)Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi Pada tahun 2014 mencapai MW

20 B. S ASARAN P ERKUATAN P EMBANGUNAN D EMOKRASI 20 NO.NO.P EMBANGUNAN S ASARAN 1 Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum; Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat; Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi; Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis. Pada tahun 2014 Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100

21 C. S ASARAN P EMBANGUNAN P ENEGAKAN H UKUM 21 1 Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum. 1)Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum 2)Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum 3)Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009 NO.NO.P EMBANGUNAN S ASARAN

22 PAGU INDIKATIF RPJMN (Triliun Rupiah) Catatan : -Hanya belanja K/L, tidak termasuk subsidi dan transfer ke daerah -Angka 2010 merupakan pagu APBN Catatan : -Hanya belanja K/L, tidak termasuk subsidi dan transfer ke daerah -Angka 2010 merupakan pagu APBN

23 23 “P ERCEPATAN P ERTUMBUHAN E KONOMI Y ANG B ERKEADILAN D IDUKUNG P EMANTAPAN T ATA K ELOLA DAN S INERGI P USAT D AERAH ” RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TINGKAT PERTUMBUHAN Pertumb. Ek. (%) : 5,8 KUALITAS PERTUMBUHAN Tk. Pengangguran (%) : 7,6 Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5 RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH TINGKAT PERTUMBUHAN Pertumb. Ek. (%) : 6,3 KUALITAS PERTUMBUHAN BERKEADILAN  membaik Tk. Pengangguran (%) : 7,0 Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5

24 24 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca- konflik 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat Prioritas Lainnya NEW INITIATIVES : 1.AKSELERASI OUTPUT 2.OUTPUT BARU 3.KEGIATAN BARU PENCAPAIAN TARGET RPJMN DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA.

25 PENDANAAN NEW INITIATIVES 25 Dilaksanakan tahun 2011 sebagai New Initaitives Dilanjutkan tahun 2012 s/d 2014 REALOKASI : – Efisiensi non prioritas, output prioritas RPJMN tetap – Sebagian output prioritas RPJMN digeser ke tahun- tahun berikutnya Kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJMN Pagu indikatif RPJMN untuk tahun 2011 Kebutuhan New Initiatives

26 26 PRIORITAS/SUBSTANSI INTI RANCANGAN AKHIR RKP 2011 PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA 1.387,9 *) PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN ,6 PRIORITAS 3 : KESEHATAN ,2 PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN ,0 PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN ,4 PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR ,5 PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA 2.075,7 PRIORITAS 8 : ENERGI ,0 PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA 4.712,5 PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK ,3 PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI 484,7 PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEMANAN, BIDANG PEREKONOMIAN, DAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.857,1 TOTAL ALOKASI PADA PRIORITAS ,9 (Rp Miliar) *) Tidak termasuk remunerasi akibat dari Reformasi Birokrasi

27 27 SUMBER DAYA MANUSIA - Kem. Pendidikan Nasional - Kem. Agama - Kem. Kesehatan PERTAHANAN DAN KEAMANAN - Kem. Pertahanan - Polri RI INFRASTRUKTUR,PERT ANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN - Kem. PU - Kem. Perhubungan - Kem. ESDM - Kem. Pertanian - Kem. Dalam Negeri - Kem. Kelautan dan Perikanan - Kem. Kehutanan PEMERINTAHAN UMUM - Kem. Keuangan - Kem. Luar Negeri - Mahkamah Agung 61 K/L LAINNYA (Rp Triliun)

28 MTFF MTEF Lihat Slide 9 dan Slide 10

29 DOKUMEN RPJMN - RKP RENJA- KL RKA-KL DIPA

30 30 Visi Misi Presiden & Wapres Prioritas Fokus Prioritas Arah Kebijakan Program/Kegiatan Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Baseline Program 5 tahun Visi dan Misi Tujuan Sasaran Strategis K/L Arah dan Kebijakan Strategi Program/Kegiatan Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Baseline Program 5 tahun Unit Organisasi Visi dan Misi Tujuan Sasaran Strategis K/L Program/Kegiatan Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Tahun Rencana & Foward Estimate (Prakiraan Maju) Unit Organisasi Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L Sasaran Strategis K/L Program-program K/L Indikator Kinerja Utama Program Pendapatan K/L Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate (prakiraan maju) Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome) Program Eselon 1 Tujuan Kegiatan Output Indikator Kinerja Kegiatan Pendapatan Per Program Forward Estimate (prakiraan maju) Form 3: Biaya Pencapaian Hasil (Outcome) Rincian Biaya Per Kelompok Biaya Jenis Biaya Sumber Dana RKP RPJMN RENSTRA K/L RENJA K/L RKA K/L

31 Formulir Renja K/L 2011 (Format Baru) Formulir 1 Formulir 2 Formulir 3 Gambaran Umum Rencana Kerja Pada K/L Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan Usulan Kebijakan Baru (Program, Kegiatan, Target atau Output)

32 RENJA KL Gambaran Umum Rencana Kerja pada KL RKA KL Rencana Pencapaian Sasaran Strategis KL TA 200x+1 1.Kementerian/Lembaga1.Kementerian/Lembaga 2.Visi2.Visi 3.Misi3.Misi 4.Sasaran Strategis TA Sasaran Strategis TA Kegiatan Prioritas (Nasional, Bidang, K/L) 5.Fungsi 6.Prioritas Nasional 7.Rincian Sasaran Strategis 8.Alokasi Pagu Fungsi 9.Alokasi Pagu Prioritas Nasional 10. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 11.Rincian Rencana Pendapatan

33 RENJA KL Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan RKA KL Rencana Pencapaian Outcome Unit Organisasi TA 200x+1 1.Nama Kementerian/Lembaga1.Kementerian Negara/Lembaga 2.Nama Unit Organisasi2.Unit Organisasi 3.Sasaran Strategis (F.1 Renja KL) 3. Misi Unit Organisasi 4.Nama Program4. Program 5.Pendanaan5. Hasil (Outcome) 6.Hasil (Outcome) dan Indikator 6. Indikator Kinerja Utama Program 7.Uraian Kegiatan7. Rincian Program 8.Sumber Pendanaan8. Alokasi Pagu Fungsi 9.Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun Alokasi Pagu Prioritas Nasional (F.1 Renja KL) 10. Biaya Program 11. Strategi Pencapaian Hasil (Outcome) 12. Rincian Rencana Pendapatan

34 SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 3) RKA KL FORMULIR RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN OUTCOME  KELOMPOK BIAYA  JENIS BELANJA  SUMBER DANA RENJA KL FORMULIR USULAN KEGIATAN BARU (NEW INITIATIVES)  PROGRAM  KEGIATAN  TARGET / OUTPUT

35 RENJA K/L (Bappenas) RKA K/L (Kemenkeu) Microsoft Access Microsoft Visual Foxpro INTEGRASI 1 PARSIAL 2 Migrasi ke salah satu sistem database yang bisa digunakan untuk penyusunan Renja K/L dan RKA-KL Tetap menggunakan sistem database yg berbeda, namun mempunyai struktur data yg sama Data Renja K/L harus bisa dijadikan sebagai referensi dalam RKA-KL RKP 2011 RKP 2012

36 SEKIAN DAN TERIMAKASIH

37 Lampiran Format Renja Kementerian/Lembaga

38 FORMULIR I Penjelasan Umum Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA : VISI 2 MISI 3 SASARAN STRATEGIS TAHUN KEGIATAN PRIORITAS ( N, B, K/L ) Keterangan N = Prioritas Nasional, B = Prioritas Bidang, K/L = Kementerian/Lembaga

39 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011 I.UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga: 2. Nama Unit Organisasi: 3. Sasaran Strategis: 4. Nama Program: 5. Pendanaan (Juta Rupiah) II. Hasil (Outcome) dan Indikator FORMULIR II

40 LANJUTAN... FORMULIR II III.KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. Uraian Kegiatan Program ……... Keterangan Kolom (9) P = Pusat; D = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan Keterangan Kolom (10) N = Nasional, Prioritas Ke...; K/L = Kementerian/Lembaga; B = Bidang; -0- = Non Prioritas dan Non K/L

41 LANJUTAN... FORMULIR II B. Sumber Pendanaan Program : …………………..

42 FORMULIR II LANJUTAN... C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011 Program : …………. ( Juta Rupiah)

43 FORMULIR III Usulan Program/Kegiatan/Target Baru TAHUN 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA : ……….., ………… a.n Menteri/Ketua Lembaga ……………………….. NIP …………….

44 TERIMA KASIH


Download ppt "DISAMPAIKAN PADA WORKSHOP RKA-KL 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN JAKARTA, 24-27 MEI 2010 DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google