KEBIJAKAN REFORMASI PERENCANAAN

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN REFORMASI PERENCANAAN"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN REFORMASI PERENCANAAN
Disampaikan pada workshop rka-kl 2011 Kementerian keuangan jakarta, Mei 2010 Disampaikan oleh Direktur alokasi pendanaan pEmbangunan kementErian perencanaan pembangunan nasional/ bappenas

2 OUTLINE PAPARAN LANDASAN REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Kerangka Disiplin Fiskal Jangka Menengah : Resources Envelope Kerangka Alokasi Pada Prioritas : Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kerangka Efisiensi Teknis/Pelaksanaan IMPLEMENTASI : RPJMN & RKP 2011 Resources Envelope Alokasi Pada Prioritas DOKUMEN RPJMN, RENSTRA-KL, RKP, RENJA-KL, RKA-KL, DIPA LAMPIRAN : FORMAT RENJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

3 LANDASAN REFORMASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN

4 PENYUSUNAN RPJMN DAN RKP
UU 25/2004 Pasal 4 Ayat 2 RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden…… yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif UU 25/2004 Pasal 4 ayat 3 RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional …… rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif UU 17/2003 Pasal 12 Ayat 2 Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara

5 LANDASAN REFORMASI PERENCANAN DAN PENGANGGARAN
SEB Menneg PPN/Ka Bappenas(0142/M.PPN/06/2009) & Menkeu (SE 1848/MK/2009) tgl 19 Juni 2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan & Penganggaran, yang memuat : Buku I : Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan Buku II : Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Buku III : Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Buku IV : Format Baru RKA-KL Buku V : Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup Implementasi Perpres No 5/2010 (Januari 2010) : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Perpres No. 29/2010 (Mei 2010) : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011

6 KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN

7 PENDANAAN RPJMN DAN RKP
KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS NASIONAL SWASTA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PEMERINTAH PUSAT DAERAH Peranan APBN< 20% dari PDB

8 Alokasi pada Prioritas
SEB REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN : KERANGKA PENDANAAN PEMERINTAH Aggregate Fiscal Discipline (Ketersediaan Anggaran) MTFF: Medium Term Fiscal Framework Catatan : Penentuan Rasio defisit dan utang sekalgus merupakan pedoman RKPLN sehingga pinjaman akan country driven – Jakarta Commitment Rasio pajak Rasio defisit Rasio utang KPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF: Medium Term Expenditure Framework) Allocative Efficiency (Alokasi pada Prioritas) Alokasi pada Prioritas Program  outcomes Kegiatan  output Prakiraan Maju (Forward Estimates) Anggaran Berbasis Kinerja (PBB: Performance Based Budgeting) Anggaran Terpadu (Unified Budget) Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian kewenangan pemerintah-masy./antar instansi pem./pusat-daerah Operational Efficiency (Efisiensi Belanja) Budaya: Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja) Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market) - Lelang (bidding) - Perjalanan Dinas (at cost) External Control Internal Control Management Accountability *) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN)

9 MEKANISME PENDANAAN : RPJMN (MTEF Baseline 5 Tahunan)
Contingency Reserves (1-2% Total Anggaran) MTFF Contingency Planning (mengamankan baseline) Total Anggaran MTEF Baseline Resources Envelope 9

10 RKP (ROLLING PLAN 3 TAHUNAN)
*) Pencapaian Kinerja akan menentukan pendanaan Inisiatif Baru (New Initiative) Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Ruang Gerak Fiskal bagi Inisiatif Baru*) Tambahan anggaran Penghematan Alokasi Tahunan Perubahan Baseline : Penggunaan hasil penghematan dari pelaksanaan program Pemanfaatan cadangan (contingency reserve) Penggunaan perubahan penerimaan/ketersediaan anggaran Perubahan makro ekonomi (mis. inflasi) Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan .Pemanfaatan untuk inisiatif baru *) Baseline *) Setelah baseline di adjust dengan butir 4 dan 5 Back to 25 10

11 BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN BAGI DEPARTEMEN *)
*) Untuk Kementerian Negara, LPND, dan Lembaga Tinggi Negara mempunyai pendekatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya -- sudah diselesaikan untuk seluruh 76 Kementerian/Lembaga

12 IMPLEMENTASI DALAM RPJMN 2010-2014 & RKP 2011

13 Perpres 5/2010 : RPJMN 2010-2014 V I S I Sejahtera Demokratis
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Sejahtera Memantapkan konsolidasi demokrasi Demokratis Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan Berkeadilan

14 Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014
PRIORITAS NASIONAL 1 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 11 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat Prioritas Lainnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

15 Konstelasi Keterkaitan Antara Buku I, II dan III RPJMN 2010-2014
Tata Urut (Flow) Keterkaitan Buku I-II-III Buku I: Prioritas Nasional dijabarkan dalam arah kebijakan bidang dalam Buku II, dan kebijakan regional dalam Buku III. Buku II: arah kebijakan dan prioritas kegiatan bidang yang akan dilaksanakan di wilayah. Buku III: arah kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah atas bidang pembangunan yang dibutuhkan.

16 A. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (1)
No. Pembangunan Sasaran Ekonomi a) Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun Sebelum tahun 2014 tumbuh 7 persen b) Inflasi Rata-rata persen pertahun c) Tingkat Pengangguran 5 - 6 persen pada akhir tahun 2014 d) Tingkat Kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014

17 A. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (2)
Pendidikan Status Awal (tahun 2008) Target tahun 2014 a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) 7,50 8,25 b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen) 5,97 4,18 c) Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (persen) 95,14 96,0 d) Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (persen) 72,28 76,0 e) Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (persen) 64,28 85,0 f) Meningkatnya APK PT usia tahun (persen) 21,26 30,0 g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Kesehatan Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 228 118 Menurunnya angka kematian bayi per kelahiran hidup 34 24 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen) 18,4 < 15,0

18 A. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (3)
No. Pembangunan Sasaran Pangan a) Produksi Padi Tumbuh 3,22 persen per tahun b) Produksi Jagung Tumbuh 10,02 persen per tahun c) Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 persen per tahun d) Produksi Gula Tumbuh 12,55 persen per tahun e) Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 persen per tahun

19 A. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (4)
No. Pembangunan Sasaran Energi a) Peningkatan kapasitas pembangkit listrik 3.000 MW pertahun b) Meningkatnya rasio elektrifikasi Pada tahun mencapai 80 persen c) Meningkatnya rasio desa berlistrik Pada tahun 2014 mencapai 98 persen d) Meningkatnya produksi minyak bumi Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari e) Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi Pada tahun 2014 mencapai MW

20 B. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi
No. Pembangunan Sasaran 1 Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum; Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat; Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi; Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis. Pada tahun 2014 Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100

21 C. Sasaran Pembangunan Penegakan Hukum
No. Pembangunan Sasaran 1 Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009

22 PAGU INDIKATIF RPJMN 2010-2014 (Triliun Rupiah) Catatan :
Hanya belanja K/L, tidak termasuk subsidi dan transfer ke daerah Angka 2010 merupakan pagu APBN

23 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TEMA RKP 2011 “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah” RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TINGKAT PERTUMBUHAN Pertumb. Ek. (%) : 5,8 KUALITAS PERTUMBUHAN Tk. Pengangguran (%) : 7,6 Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5 RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH Pertumb. Ek. (%) : 6,3 BERKEADILAN  membaik Tk. Pengangguran (%) : 7,0 Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5

24 PRIORITAS NASIONAL RKP 2011
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat Prioritas Lainnya NEW INITIATIVES : AKSELERASI OUTPUT OUTPUT BARU KEGIATAN BARU PENCAPAIAN TARGET RPJMN DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA.

25 PENDANAAN NEW INITIATIVES
Dilaksanakan tahun 2011 sebagai New Initaitives Dilanjutkan tahun 2012 s/d 2014 REALOKASI : Efisiensi non prioritas, output prioritas RPJMN tetap Sebagian output prioritas RPJMN digeser ke tahun-tahun berikutnya Kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJMN Pagu indikatif RPJMN untuk tahun 2011 Kebutuhan New Initiatives

26 ALOKASI PADA PRIORITAS
(Rp Miliar) PRIORITAS/SUBSTANSI INTI RANCANGAN AKHIR RKP 2011 PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA 1.387,9*) PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN 56.256,6 PRIORITAS 3 : KESEHATAN 11.637,2 PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN 78.950,0 PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN 18.657,4 PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR 43.446,5 PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA 2.075,7 PRIORITAS 8 : ENERGI 10.870,0 PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA 4.712,5 PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK 13.054,3 PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI 484,7 PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEMANAN, BIDANG PEREKONOMIAN, DAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.857,1 TOTAL ALOKASI PADA PRIORITAS ,9 *) Tidak termasuk remunerasi akibat dari Reformasi Birokrasi

27 ALOKASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
SUMBER DAYA MANUSIA - Kem. Pendidikan Nasional - Kem. Agama - Kem. Kesehatan PERTAHANAN DAN KEAMANAN - Kem. Pertahanan - Polri RI INFRASTRUKTUR,PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN - Kem. PU - Kem. Perhubungan - Kem. ESDM - Kem. Pertanian - Kem. Dalam Negeri - Kem. Kelautan dan Perikanan - Kem. Kehutanan PEMERINTAHAN UMUM - Kem. Keuangan - Kem. Luar Negeri - Mahkamah Agung 61 K/L LAINNYA (Rp Triliun)

28 MTFF MTEF Lihat Slide 9 dan Slide 10

29 DOKUMEN RPJMN - RKP RENJA- KL RKA-KL DIPA

30 KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA
Visi dan Misi Tujuan Sasaran Strategis K/L Arah dan Kebijakan Strategi Program/Kegiatan Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Baseline Program 5 tahun Unit Organisasi Visi Misi Presiden & Wapres Prioritas Fokus Prioritas Arah Kebijakan Program/Kegiatan Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Baseline Program 5 tahun RENSTRA K/L RPJMN Visi dan Misi Tujuan Sasaran Strategis K/L Program/Kegiatan Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Tahun Rencana & Foward Estimate (Prakiraan Maju) Unit Organisasi RENJA K/L RKP RKA K/L Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L Sasaran Strategis K/L Program-program K/L Indikator Kinerja Utama Program Pendapatan K/L Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate (prakiraan maju) Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome) Program Eselon 1 Tujuan Kegiatan Output Indikator Kinerja Kegiatan Pendapatan Per Program Forward Estimate (prakiraan maju) Form 3: Biaya Pencapaian Hasil (Outcome) Rincian Biaya Per Kelompok Biaya Jenis Biaya Sumber Dana 30

31 Formulir Renja K/L 2011 (Format Baru)
Gambaran Umum Rencana Kerja Pada K/L Formulir 1 Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan Formulir 2 Usulan Kebijakan Baru (Program, Kegiatan , Target atau Output) Formulir 3

32 SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 1)
RENJA KL Gambaran Umum Rencana Kerja pada KL RKA KL Rencana Pencapaian Sasaran Strategis KL TA 200x+1 1. Kementerian/Lembaga 2. Visi 3. Misi 4. Sasaran Strategis TA. 2011 5. Kegiatan Prioritas (Nasional, Bidang, K/L) Fungsi 6. Prioritas Nasional 7. Rincian Sasaran Strategis 8. Alokasi Pagu Fungsi 9. Alokasi Pagu Prioritas Nasional 10. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 11. Rincian Rencana Pendapatan

33 SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 2) RENJA KL RKA KL
Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan RKA KL Rencana Pencapaian Outcome Unit Organisasi TA 200x+1 1. Nama Kementerian/Lembaga Kementerian Negara/Lembaga 2. Nama Unit Organisasi Unit Organisasi 3. Sasaran Strategis (F.1 Renja KL) Misi Unit Organisasi 4. Nama Program Program 5. Pendanaan Hasil (Outcome) 6. Hasil (Outcome) dan Indikator Indikator Kinerja Utama Program 7. Uraian Kegiatan Rincian Program 8. Sumber Pendanaan Alokasi Pagu Fungsi 9. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011 Alokasi Pagu Prioritas Nasional (F.1 Renja KL) 10. Biaya Program 11. Strategi Pencapaian Hasil (Outcome) 12. Rincian Rencana Pendapatan

34 RENJA KL RKA KL FORMULIR FORMULIR RINCIAN BIAYA USULAN PENCAPAIAN
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 3) RENJA KL FORMULIR USULAN KEGIATAN BARU (NEW INITIATIVES) PROGRAM KEGIATAN TARGET / OUTPUT RKA KL FORMULIR RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN OUTCOME KELOMPOK BIAYA JENIS BELANJA SUMBER DANA

35 Microsoft Visual Foxpro
INTEGRASI SOFWARE RENJA K/L DAN RKA-KL RENJA K/L (Bappenas) RKA K/L (Kemenkeu) Microsoft Access Microsoft Visual Foxpro RKP 2012 RKP 2011 1 2 INTEGRASI PARSIAL Migrasi ke salah satu sistem database yang bisa digunakan untuk penyusunan Renja K/L dan RKA-KL Tetap menggunakan sistem database yg berbeda, namun mempunyai struktur data yg sama Data Renja K/L harus bisa dijadikan sebagai referensi dalam RKA-KL

36 SEKIAN DAN TERIMAKASIH

37 Lampiran Format Renja Kementerian/Lembaga

38 Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011
Penjelasan Umum Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011 FORMULIR I KEMENTERIAN/LEMBAGA : 1 VISI 2 MISI 3 SASARAN STRATEGIS TAHUN 2011 4 KEGIATAN PRIORITAS ( N, B, K/L ) Keterangan N = Prioritas Nasional, B = Prioritas Bidang, K/L = Kementerian/Lembaga

39 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2011 FORMULIR II UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga : 2. Nama Unit Organisasi : 3. Sasaran Strategis : 4. Nama Program : 5. Pendanaan (Juta Rupiah) II. Hasil (Outcome) dan Indikator

40 LANJUTAN... KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. Uraian Kegiatan
FORMULIR II KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. Uraian Kegiatan Program ……... Keterangan Kolom (9) P = Pusat; D = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan Keterangan Kolom (10) N = Nasional, Prioritas Ke...; K/L = Kementerian/Lembaga; B = Bidang; -0- = Non Prioritas dan Non K/L

41 LANJUTAN... FORMULIR II B. Sumber Pendanaan Program : …………………..

42 LANJUTAN... C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011
FORMULIR II C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011 Program : …………. ( Juta Rupiah)

43 Usulan Program/Kegiatan/Target Baru
TAHUN 2011 FORMULIR III KEMENTERIAN/LEMBAGA : ……….., ………… a.n Menteri/Ketua Lembaga ……………………….. NIP …………….

44 TERIMA KASIH