Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

FORMASI JABFUNG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP) DALAM JABATAN/PANGKAT Dra. Rosadah, M.AB KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVEERSITAS BRAWIJAYA MALANG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "FORMASI JABFUNG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP) DALAM JABATAN/PANGKAT Dra. Rosadah, M.AB KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVEERSITAS BRAWIJAYA MALANG."— Transcript presentasi:

1 FORMASI JABFUNG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP) DALAM JABATAN/PANGKAT Dra. Rosadah, M.AB KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVEERSITAS BRAWIJAYA MALANG

2 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 Pasal 17 ayat (1) PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu seseorang duduk dalam jabatan tertentu seseorang didayagunakan untuk tugas jabatan yang didudukinya seseorang ditetapkan untuk memperoleh hasil kerja tertentu Pasal 17 ayat (2) Pengangkatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat, dan syarat objektif lainnya dasar pembentukan PNS profesional Dengan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan kompetensi

3 3 JABATAN memimpin unit kerja dengan tugas manajerial Pengelompokkan tugas teknis non manajerial tanpa jenjang, KARIER: KP REGULER, ditetapkan oleh PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN setempat Contoh: Caraka, Pengumpul Data, Pengolah data, Pemroses Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, BPP, Analis Pengelompokkan tugas teknis non manajerial, berjenjang berdasarkan tingkat kesulitan, bersifat kemandirian; ditetapkan oleh MENTERI PAN dan RB Contoh: Dosen, Guru, Auditor, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Lab Pendidikan; 120 JFT

4 UU NO. 8 TAHUN 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian akan diubah menjadi UU mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) Perubahan paradigma dalam RUU ASN dibandingkan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. RUU ASN mengedepankan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara. Dalam rancangan UU ASN, (versi 11 Januari 2013) jabatan ASN terdiri atas: Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan Pimpinan Tinggi

5 Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan manajemen kebijakan pemerintahan, dan pembangunan, serta pelayanan administrasi. Jabatan Administrasi :  jabatan pelaksana;  jabatan pengawas; dan  jabatan administrator.

6 6  Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.  Jabatan pengawas bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.  Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.

7 7  Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.  Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri atas: Ahli pertama; Ahli muda; Ahli madya; dan Ahli utama.

8 8 Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: Pemula Terampil; dan Mahir. Jabatan pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (eselon I dan II).

9 9 Perbedaan jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. 6. Dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 16 Th tentang jabfung PNS antara lain dinyatakan bahwa penyelenggaraan pembinaan jabfung dilakukan oleh Instansi Pembina jabfung. Dengan kata lain instansi pembina mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dalam rangka mewujudkan profesionalitas para pejabat fungsional. 9 FUNGSIONAL UMUMFUNGSIONAL TERTENTU 1.Karier pangkat tertinggi berdasarkan ijazah. 2. Ujian dinas dipersyaratkan untuk kenaikan golongan 3.Ujian penyesuaian ijazah dipersyaratkan bagi yg selesai studi lanjut untuk kenaikan golongan 4.Pangkat tdk boleh melampaui pangkat atasan 5.Tunjangan fungsional berdasarkan golongan 1.Karier pangkat /jabatan dengan angka kredit. pangkat tertinggi Pembina Utama Muda, IV/c (PLP Ahli); dan Penata Tk I, III/d (PLP terampil) 2.Dibebaskan dari ujian dinas dan penyesuaian ijazah 3.Pangkat boleh lebih tinggi dari atasan 4.Tunjangan jabatan berdasarkan jenjang jabatan

10 PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS diberlakukan mulai tahun Tahun 2011 Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan dan wajib hukumnya untuk dapat mencapai target. SKP ditandatangani setiap awal tahun berdasarkan kesepakatan pegawai bersangkutan dan atasan langsung. Setiap akhir tahun dihitung capaian kinerjanya (CK): CK kurang dari 25%>>hukuman disiplin berat CK antara 25-50%>>hukuman disiplin sedang (PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS)

11 Penilaian prestasi kerja merupakan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja PNS dengan tujuan untuk menjamin obyektifitas dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. SKP memuat kegiatan tugas pokok jabatan, dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian. SKP bersifat riil dan dapat diukur dan dinilai dengan jumlah bobot keseluruhan 100. Penilaian berdasarkan tingkat kesulitan dan prioritas, ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. Dengan adanya SKP, diharapkan pembinaan sistem karir PNS menjadi lebih adil dan kinerja organisasi menjadi lebih baik.

12 Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan dengan bobot kegiatan. Penilaian perilaku kerja dilakukan pengamatan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP (60%) – 4 aspek (kualitas, kuantitas, waktu, dan/atau biaya) dengan penilaian perilaku kerja (40%) – observasi.

13 PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN

14 1.UU NOMOR 8 TAHUN 1974 JO NOMOR 43 TH PP NOMOR 16 TH 1994 JO NOMOR 40 TH PP NOMOR 101 TH KEPPRES NOMOR 87 TH PERPRES NOMOR 21 TAHUN PERMENPAN DAN RB NOMOR 03 TAHUN 2010 TANGGAL 15 JANUARI PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KA. BKN NOMOR 02/V/PB/2010 DAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TANGGAL 6 MEI

15 PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ADALAH JABATAN YANG MEMPUNYAI RUANG LINGKUP TUGAS, TANGGUNNG JAWAB, DAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGELOLAAN LABORATORIUM PENDIDIKAN YANG DIDUDUKI OLEH PNS DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIBERIKAN SECARA PENUH OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

16 UNIT PENUNJANG AKADEMIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN, BERUPA RUANGAN TERTUTUP ATAU TERBUKA, BERSIFAT PERMANEN ATAU BERGERAK, DIKELOLA SECARA SISTEMATIS UNTUK KEGIATAN PENGUJIAN,KALIBRASI,DAN/ATAU PRODUKSI DALAM SKALA TERBATAS, DENGAN MENGGUNAKAN PERALATAN & BAHAN BERDASARKAN METODE KEILMUAN TERTENTU, DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

17 KLASIFIKASI LABORATORIUM INDIKATOR TIPE LABORATORIUM IIIIIIIV JENIS LAB KEDUDUKAN LAB.ILMU DASAR ADA DI SEKOLAH LAB.ILMU DASAR ADA DI PT TINGKAT I LAB.BIDANG KEILMUAN ADA DI JURUSAN LAB.TERPADU ADA DI FAKULTAS/UNIV. Fungsi Utama PRAKTIKUM PENELITIAN (MHS, DOSEN) PPM Peralatan KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III Bahan BAHAN UMUM BAHAN KHUSUS BAHAN UMUM BAHAN KHUSUS BAHAN UMUM BAHAN KHUSUS BAHAN UMUM BAHAN KHUSUS

18 18 PelaksanaIIc-IId Mengoperasikan, melayani dan memelihara peralatan kategori I dan bahan umum LanjutanIIIa-IIIb Mengoperasikan, melayani dan memelihara peralatan kategori II dan bahan umum Mengembangkan/Mengo- perasikan, melayani dan memelihara peralatan kategori I dan bahan umum IIIa-IIIbPertama TERAMPIL PenyeliaIIIc-IIId Mengoperasikan, melayani dan memelihara peralatan kategori III dan bahan khusus Mengembangkan/Mengo- perasikan, melayani dan memelihara peralatan kategori II dan bahan khusus IIIc-IIIdMuda Mengembangkan, dan mengendalikan peralatan kategori III dan bahan khusus IVa-IVc Madya AHLI DASAR PENGELOMPOKKAN TUGAS PLP

19 Kesulitan peralatan Macam bahan umum khusus Kategori 1 Kategori 2Kategori 3 JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PLP TERAMPIL Pelaksana II/c - II/d P.Lanjutan III/a - III/b Penyelia III/c – III/d Mengevaluasi Memelihara Mengoperasikan /Merencanakan Makin tinggi jenjang

20 Kesulitan peralatan Macam bahan umum khusus Kategori 1 Kategori 2Kategori 3 Memelihara Mengoperasikan/ Merencanakan Mengevaluasi Mengembangkan Madya IVa - IVc Pertama IIIa - IIIb Muda IIIc - IIId Makin tinggi jenjang JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PLP AHLI

21 TINGKAT KESULITAN PENGELOLAAN PERALATAN Kriteria Kategori IKategori IIKategori III Unsur Pengelolaan PengoperasianMudahSedangSulit PerawatanMudahSedangSulit ResikoRendahSedangTinggi Kemampuan Pengukuran Kecermatan/ akurasi rendah Kecermatan/ akurasi sedang Kecermatan/ akurasi tinggi Persyaratan Pengoperasian Dengan panduan Dengan pelatihan Dengan Pelatihan khusus Sistem KerjaSederhanaSedangRumit Contoh Alat Kaca Neraca pH Meter Spektrofotometer AAS, GC, HPLC MAKIN TINGGI JENJANG

22 Bahan UmumKhusus Penanganan Penyimpanan Tidak memerlukan persyaratan khusus Memerlukan persyaratan khusus Sifat Fisik Tidak eksplosif, tidak korosif, tidak iritant, stabil Eksplosif, korosif, iritant, labil Sifat Kimia Non Toksik, tidak berbahaya Toksik, berbahaya Persyaratan Metode Tidak memerlukan kemurnian tinggi Memerlukan kemurnian tinggi Contoh Sampel UjiCRM, SRM, sampel uji TINGKAT KESULITAN PENGELOLAAN BAHAN MAKIN TINGGI JENJANG

23 Pengangkatan dilakukan setelah masa inpassing berakhir Pembentuk an JF PLP JF yg dibebaskan sementara 23 1.INPASSING

24 PertamaIII/a – III/b MudaIII/c - III/d MadyaIV/a - IV/b - IV/c PelaksanaII/c – II/d P.LanjutanIII/a - III/b PenyeliaIII/c - III/d Tingkat Terampil Tingkat Ahli

25 25 PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan MENPAN tentang Jabfung PLP telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan laboratorium berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam jabatan PLP melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 38 PERMENPAN & REFORMASI BIROKKRASI No. 03 Tahun 2010 INPASSING/PENYESUAIAN DALAM JABATAN

26 26 PERSYARATAN 1.Berijazah SMA 2.Pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c 3. DP3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK 1. Berijazah S1/DIV 2. Pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a 3. DP3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK

27 27 Angka kredit dan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan: - Pendidikan terakhir - Pangkat terakhir - Masa kerja dalam pangkat terakhir MASA INPASSING/PENYESUAIAN 1 MEI 2010 sampai dengan 30 Juni 2012.

28 PLP TERAMPIL: ORANG Berdasarkan Jabatan Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan Golongan KATEGORIJABATAN JUMLAH (ORANG) TERAMPIL PLP Pelaksana 684 PLP Pelaksana Lanjutan PLP Penyelia 53 TOTAL PLP TERAMPIL KATEGORIGOLONGAN JUMLAH (ORANG) TERAMPIL II/c 351 II/d 348 III/a 483 III/b 942 III/c 4646 III/d2 TOTAL PLP TERAMPIL 2172 KATEGORIPENDIDIKAN JUMLAH (ORANG) TERAMPIL SLTA D II 17 D III dan Sarjana Muda 706 TOTAL PLP TERAMPIL 2172 DATA INPASSING S.D. AGUSTUS 2012: PNS

29 PLP AHLI: ORANG Berdasarkan Jabatan Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan Golongan KATEGORIJABATAN JUMLAH (ORANG) AHLI PLP Pertama 704 PLP Muda 255 PLP Madya 48 TOTAL PLP AHLI KATEGORIPENDIDIKAN JUMLAH (ORANG) AHLI D IV 22 S1 931 S2 53 S3 1 TOTAL PLP AHLI KATEGORIGOLONGAN JUMLAH (ORANG) AHLI III/a 321 III/b 399 III/c 167 III/d 118 IV/a 2 TOTAL PLP AHLI 1.007

30 REKAPITULASI PLP PUP KEADAAN S.D. JUNI 2012 TINGKATGOL JUMLAH III/a 2 AHLI III/b 4 III/c 5 III/d 7 II/c 13 TERAMPIL II/d 3 III/a 5 III/b 6 TOTAL 45

31

32

33 33 ☻ PLP TINGKAT TERAMPIL yang memperoleh ijazah S1 dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional PLP TINGKAT AHLI ☻ diberikan angka kredit 65 % dari angka kredit kumulatif (DIKLAT, PENGELOLAAN LAB, DAN PENGEMBANGAN PROFESI) ditambah angka kredit Sarjana (S1)/Diploma IV. Angka kredit dari unsur penunjang tidak diperhitungkan Memenuhi persyaratan sebagai berikut : Lulus Diklat fungsional PLP tingkat Ahli Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif Tersedia formasi untuk jabatan PLP tingkat Ahli Pasal 25 Permenpan dan RB Nomor 03 Tahun 2010

34 ANDIKA, A.Md, pendidikan DIII FISIKA, Penata Muda, ruang III/a. TMT 1 Juni 2011 diangkat melalui inpassing sebagai PLP Pelaksana Lanjutan pada laboratorium Fisika dengan AK sejumlah 122. PADA AKHIR TAHUN 2011 MEMPEROLEH S1 FISIKA, TELAH MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PLP SELAMA 1 TAHUN & MENGAJUKAN PENILAIAN AK. HASIL PENILAIAN: A. DIKLAT: 2 B. PENGELOLAAN LAB: 21,4 C. PENGEMBANGAN PROFESI: - D. MENGIKUTI SEMINAR LAB PENDIDIKAN SEBAGAI PESERTA: 1 E. MEMBIMBING PLP: 2 KALI

35  AK INPASSING: 122 PENDIDIKAN: 60; TUGAS POKOK: 62  PENILAIAN 1 JUNI 2011 S.D. 30JUNI 2012 PENDIDIKAN: = 40 PENGELOLAAN LAB: 21,4 PENUNJANG= 3 APAKAH DAPAT ALIH JALUR KE PLP AHLI?? BERAPA ANGKA KREDITNYA? JABATAN? APAKAH DAPAT NAIK PANGKAT? PK

36 PENGEMBANGAN KARIER PLP  JALUR VERTIKAL DALAM JABATAN DAN PANGKAT TINGKAT TERAMPIL: MULAI PELAKSANA, II/c S.D. PENYELIA, III/d; TINGKAT AHLI: PERTAMA, III/a S.D. MADYA, IV/c KARIER DALAM JAB & PANGKAT BERDASARKAN ANGKA KREDIT YANG DIPERSYARATKAN  JALUR DIAGONAL: ALIH TUGAS DALAM JABATAN LAIN YANG RELEVAN DAN MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK JABATAN TERSEBUT. (CONTOH: PLP MENJADI DOSEN)

37 PEMBINAAN KARIER PLP KARIER JABATAN S.D. PENYELIA/MADYA KARIER PANGKAT S.D. GOL III/d (TERAMPIL); IV/c (MADYA ) KARIER JABATAN S.D. PENYELIA/MADYA KARIER PANGKAT S.D. GOL III/d (TERAMPIL); IV/c (MADYA ) DIMUNGKINKAN BERKARIER DALAM: - JAB STRUKTURAL YG RELEVAN - JABFUNG TERTENTU LAINNYA REGULASI SISTEM REGULASI SISTEM

38 38 UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Lampiran I –PLP TERAMPIL dan LAMPIRAN II-PLP AHLI Permenpan dan RB Nomor 03 Tahun 2010 NONO UNSURSUBUNSUR IPendidikan A.Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar (1; 3) B.Diklat fung bid pengelolaan lab pendidikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat (6) C.Diklat prajab dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1) IIPengelolaan laboratorium A.Perancangan kegiatan lab (6, 18) B.Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan (32, 26) C.Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan (6, 2) D.Pengevaluasian sistem kerja lab (4,13) E.Pengembangan kegaiatan lab (1, 5) IIIPengemb. Profesi A.Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah di bidang pengelolaan lab (6) B.Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya dibidang pengelolaan lab (3) C.Pembuatan standar dan/atau pedoman pengelolaan lab (3) D.Penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan lab (1) E.Perolehan sertifikat profesi (3)

39 39 NOUNSURSUBUNSUR IVPenunjang tugas Pranata Lab Pend. A.Pengajar/pelatih/tutor/fasilitator di bidang pengelolaan lab setiap 2 jam pelajaran (JP) – 1 JP: 45 menit (1) B.Memberikan bimbingan di bidang pengelolaan lab (1) C.Peran serta dalam seminar/lokakarya/konfrerensi di bidang pengelolaan lab (2) D.Keanggotaan dalam organisasi profesi (1) E.Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional PLP (1) Perolehan penghargaan/tanda jasa (2) F.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya (2,3) RINCIAN KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN DUPAK: -TERAMPILTERAMPI -AHLI DUPAK: -TERAMPILTERAMPI -AHLI

40 PLPPENDIDIKANPENGEMBANGAN PROFESI PENUNJANG TERAMPIL-FORMAL: 1 - DIKLAT : AHLI-FORMAL: 3 - DIKLAT : KEGIATAN PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN PROFESI, DAN PENUNJANG RELATIF SAMA

41 TUGAS POKOK PLP: PENGELOLAAN LABORATORIUM SUBUNSUR TUGAS POKOK TERAMPILAHLI PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN PENYELIAPERTAMAMUDAMADYA PERANCANGAN KEG LAB PENGOPERASIAN PERALATAN & PENGGUNAAN BAHAN PEMELIHARAAN/ PERAWATAN EVALUASI SIST KERJA LAB PENGEMBANGAN KEG LAB

42 Contoh Butir Kegiatan PLP dan Angka Kreditnya NO. UNSURSUB UNSURBUTIR KEGIATAN AK PELAKSANA SATUAN HASIL I Pendidikan AB AB Pendidikan formal dan mendapat ijazah. Pelatihan fungsional dibidang pengelolaan laboratorium 1 Doktor Magister Sarjana/DIV Diploma III Semua jenjang Ijazah 4 Lamanya antara 161 sampai 480 jam 3 Semua jenjang Sertifikat IIIPengembang an Profesi APembuatan karya tulis 1 Membuat karya tulis hasil penelitian, pengkajian, survey dan/atau ealuasi di bidang pengelolaan lab yg dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI 6Semua jenjang Naskah

43 NO.UNSURSUB UNSURKEGIATAN AK PELAKSANA SATUAN HASIL II Pengelolaan Laboratorium A Peranca ngan kegiatan laborator ium 1 Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium sbg; a. Ketua b. Anggota Madya Pertama Program 5 Merancang program pemeliharaan alat: a. kategori 1 b. kategori 2 c. Kategori 3 0, ,51 Pertama Muda Madya Program 4 Menyusun SOP uji kinerja alat: a.Kategori 3 b.Kategori 2 c.Kategori Madya Muda Pertama SOP Contoh butir kegiatan PLP Ahli dan Angka Kreditnya

44 Contoh Rincian Butir Kegiatan PLP Terampil UNSURSUB UNSURKEGIATAN AKPLP SATUAN HASIL II Pengelolaan Laboratorium A Perancang an kegiatan laboratoriu m 1 Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium sbg anggota Pelaksana P.Lanjutan Penyelia Program 2 Menyusun kebutuhan peralatan… dstnya 0.03Pelaksana Rencana kebutuhan 4 Menyusun SOP penggunaan bahan pada kegiatan penelitian: a.khusus b.Umum 0,21 0,24 Penyelia P.Lanjutan SOP 6 Menyusun SOP Praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan pendidikan 0,6Penyelia

45 KENAIKAN JABATAN 1.TELAH 1 TH DALAM JABATAN TERAKHIR 2. MEMENUHI JUML ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN 3. DP3 1 TH TERAKHIR BERNILAI BAIK KENAIKAN PANGKAT 1.TELAH 2 TH DALAM PANGKAT TERAKHIR 2. MEMENUHI JUML ANGKA KREDIT YG DITENTUKAN 3. DP3 2 TAHUN TERAKHIR BERNILAI BAIK

46 1. Jabatan sama dengan Pangkat 2. Jabatan dibawah Pangkat 3. Jabatan diatas Pangkat Kenaikan Pangkat jabfung dalam jenjang jabatan yang Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang

47 PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS menyatakan bahwa Pejabat Fungsional dapat naik jabatan dan pangkat apabila memenuhi sejumlah angka kredit yang dipersyaratkan disamping persyaratan lain sesuai dengan ketentuan.

48 Pasal 1 angka 16: Permenpan dan RB NO. 03 TAHUN 2010 Angka Kredit adalah: “satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PLP dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya”. Angka kredit merupakan representasi Prestasi Kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, PLP yang berprestasi dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.

49 49 UNSUR PENUNJANG ≤ 20% UNSUR UTAMA: ≥ 80% - DIKLAT - TUGAS POKOK: PENGELOLAAN LAB - PENGEMBANGAN PROFESI *) PERMENPAN No. 03 Tahun 2010 Lampiran I *) : Rincian Butir Kegiatan PLP Terampil Lampiran II *) : Rincian Butir Kegiatan PLP Ahli

50 50 ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III NOUNSUR % JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN PELAKSANA PENYELIA LANJUTAN II/cII/dIII/aIII/bIII/cIII/d I UNSUR UTAMA A.PENDIDIKAN: 1. PENDIDIKAN FORMAL DIKLAT ≥80% B. PENGELOLAAN LABORATORIUM C. PENGEMBANGAN PROFESI 2 II UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ≤20% JUMLAH 100%

51 51 ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/D IV ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/D IV NOUNSUR % JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN PERTAMAMUDAMADYA III/aIII/bIII/cIII/dIV/aIV/bIV/c I UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN FORMAL DIKLAT ≥80% B.PENGELOLAAN LABORATORIUM C.PENGEMBANGAN PROFESI II UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ≤20% JUMLAH 100%

52 52 ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2) ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2) NOUNSUR % JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN PERTAMAMUDAMADYA III/bIII/cIII/dIV/aIV/bIV/c I UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN FORMAL DIKLAT ≥80% B. PENGELOLAAN LABORATORIUM C. PENGEMBANGAN PROFESI IIUNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ≤20% JUMLAH100%

53 53 ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3) ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3) NO UNSURPERSENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN MUDAMADYA III/cIII/dIV/aIV/bIV/c IUNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN FORMAL DIKLAT ≥80% B. PENGELOLAAN LABORATORIUM C. PENGEMBANGAN PROFESI IIUNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ≤20% JUMLAH100%

54 TUGAS POKOK Pranata Laboratorium Pendidikan Tugas pokok PLP-PENGELOLAAN LAB- adalah melaksanakan : 1.Perancangan kegiatan laboratorium 2.Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 3.Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan 4.Pengevaluasian sistem kerja laboratorium 5.Pengembangan kegiatan laboratorium

55 55 Pasal 35 –Juklak PLP Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan pangkat terdekat, apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10% (sepuluh) persen dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

56 CONTOH: DATA INPASING PLP: S1 dan S2: ORANG Apabila terdapat PLP S1 GOL III/d dengan masa kerja dalam pangkat III/d telah lebih dari 4 tahun, maka PLP ybs dapat naik pangkat ke Pembina golongan IV/a pada periode kenaikan pangkat terdekat, dengan ketentuan telah memenuhi 10 angka kredit dari unsur tugas pokok. Selain itu, untuk ke IV/a diwajibkan melaksanakan pengembangan profesi minimal memperoleh 6 angka kredit. Dengan demikian dipersyaratkan total 16 angka kredit yaitu 10 dari subunsur pengelolaan lab dan 6 angka kredit berasal dari subunsur pengembangan profesi.

57 57 PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 12 1.Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap PLP wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. 2.Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan PLP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 3.Penilaian dan penetapan angka kredit PLP yang akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

58 Pasal 27 Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010 Persyaratan kenaikan pangkat PLP: 1. Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir 2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Pasal 26 Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010 Persyaratan kenaikan jabatan PLP: 1. Paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir 2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

59 1. Jabatan sama dengan Pangkat 2. Jabatan dibawah Pangkat 3. Jabatan diatas Pangkat Kenaikan Pangkat jabfung dalam jenjang jabatan yang Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang

60 Pasal 29 Permenpan dan RB Nomor 03 Tahun PLP yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat berikutnya. 2. PLP yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

61 61 PASAL 30 PERMENPAN NO. 03 TAHUN 2010 KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN PROFESI JENJANG ANGKA KREDIT PENYELIA III/c ke III/d2 PERTAMA KE MUDA (III/b ke III/c) 2 MUDA III/c ke III/d4 MUDA KE MADYA (III/d ke IV/a)6 MADYA IV/a ke IV/b IV/b ke IV/c 10 12

62 62 Pasal 31 1.PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. 2.PLP Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

63 FLOWCHART USUL PENILAIAN,PENETAPAN PAK DAN KENIKAN PANGKAT

64 PENGISIAN DUPAK: LAMPIRAN I – TERAMPIL LAMPIRAN II - AHLI SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN: LAMPIRAN III S.D VII PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 02/V/PB/2010 NOMOR 13 TAHUN 2010

65 Pasal 9 Permenpan dan RB Nomor 03 Tahun 2010 Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat PLP yang sesuai dengan jenjang jabatannya, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka PLP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

66 Pelaksanaan butir kegiatan dicantumkan pada: >> Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan PLP Satu Tingkat Diatas Atau Dibawah Jenjang (Lampiran VII Peraturan Bersama) >> Butir kegiatan harus dicantumkan pada DUPAK sesuai jenjang jabatannya di bagian pencatatan “Butir Kegiatan Jenjang Jabatan Di atas/Di bawah”.

67 Pasal 10 Permenpan dan RB Nomor 03 Tahun 2010 Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: 1. PLP yang melaksanakan kegiatan PLP satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% dari angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini; 2. PLP yang melaksanakan kegiatan PLP satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini.

68 68 Penilaian Prestasi kerja Pranata Laboratorium Pendidikan ditetapkan dengan angka kredit oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai

69 JENJANGPENETAP MADYA: IV/b – IV/c DIRJEN DIKTI MUDA: III/c-III/d MADYA: IV/a Kemdikbud DIREKTUR PTK DITJEN DIKTI MUDA: III/c-III/d MADYA: IV/a PT Kementarian selain Kemdikbud PEJABAT ES 1 YANG MEMBINA PENDIDIKAN PELAKSANA: II/c-II/d PELAKS.LANJUTAN: III/a-III/b PENYELIA: III/c-III/d PERTAMA: III/a-III/b REKTOR/KETUA/DIREKTUR Pasal 13 PERMENPAN DAN RB NO. 03 TAHUN 2010

70 JENJANGPENETAP PELAKSANA: II/c-II/d PELAKS.LANJUTAN: III/a-III/b PENYELIA: III/c-III/d PERTAMA: III/a-III/b PEJABAT ES.II YG MEMBINA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMDA PEJABAT ES.II YG MEMBINA TENDIK DIKDASMEN PEJABAT ES.II YG MEMBINA PENDIDIKAN PADA LPNK/KEMENTERIAN SELAIN KEMDIKNBUD Dalam menjalankan kewenangannya, Pejabat Penetap Angka Kredit dibantu oleh TIM PENILAI

71 tidak dapat diajukan keberatan oleh pejabat fungsional ybs. Oleh karena itu anggota tim penilai harus benar-benar kompeten bekerja secara profesional cermat – teliti – obyektif – total – dan memiliki komitmen yang tinggi digunakan untuk salah satu syarat ~ PENGANGKATAN ~ KENAIKAN JABATAN ~ KENAIKAN PANGKAT 71 PENETAPAN ANGKA KREDIT

72 Penetapan angka kredit dasarnya adalah Penilaian kompetensi ( terampil/ahli ) Yang diperoleh ~ unsur Utama ~ unsur Penujang  obyektif  terukur  lebih terbuka  fokus pekerjaan  dilakukan oleh tim  Penilaian Prestasi kerja pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh Pejabat yang berwenang Setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai 72

73 73 Pasal 14 Tim Penilai Jabatan Fungsional PLP terdiri atas unsur pembina teknis, unsur kepegawaian, dan unsur pejabat fungsional PLP. Pasal 15 (1)Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut: a.Ketua merangkap anggota dari unsur pembina teknis; b. Wakil Ketua merangkap anggota; c.Sekretaris dari unsur kepegawaian; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. (2) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling kurang 2 orang dari pejabat fungsional PLP.

74 74 (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah: a.menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat PLP yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja PLP; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud tidak dapat dipenuhi dari PLP, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja PLP. Pasal 16 ayat (2) Apabila Tim Penilai Perguruan Tinggi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit PLP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Perguruan Tinggi terdekat atau Tim Penilai Pusat.

75 TIM PENILAI PUSAT TIM PENILAI INSTANSI Tim Penilai Teknis Tim Penilai Pengganti TIM PENILAI PERGURUAN TINGGI TIM PENILAI DAERAH TIM PENILAI UNIT TEKNIS TIM PENILAI TEKNIS KEMENTERIAN LAIN/LPNK

76 76 PADA TAHUN 2012 TELAH DILAKUKAN PELATIHAN (BIMBINGAN TEKNIS) TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK) PLP PADA PERGURUAN TINGGI (PT). PT DIMINTA MEMBENTUK TPAK PLP DAN DITETAPKAN DENGAN SK REKTOR/KETUA/ DIREKTUR. SK TPAK DISAMPAIKAN KE DITJEN DIKTI SELAKU PEMBINA TEKNIS PLP

77 Standar Kompetensi  Kemdikbud berkewajiban menyusun standar kompetensi jabatan PLP sebagai dasar pembinaan karier dan peningkatan mutu profesionalisme PLP  Pengertian Kompetensi Adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien  Pengertian Standar Kompetensi Adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas

78 78 Standar Kompetensi PLP mencakup:  Pengoperasian peralatan laboratorium  Pengelolaan bahan laboratorium  Penerapan metoda kerja laboratorium Wajib diikuti oleh PLP yang akan naik jabatan PASAL 33 AYAT 1 PERMENPAN & RB NO. 3 TAHUN 2010

79 79 1.Acuan pelaksanaan uji kompetensi PLP dan karier 2. Pedoman penyelenggaraan diklat JF PLP 3. Pedoman pembinaan kompetensi 4. Pedoman pengembangan bahan ajar pelatihan Penetapan Standar Kompetensi:

80 TUNJANGAN JABATAN PLP BERDASARKAN PERPRES NO.21 TAHUN 2013 JENJANG JABATANBESAR TUNJANGAN PLP MADYARp ,00,- PLP MUDARp ,00,- PLP PERTAMARp ,00,- PLP PENYELIARp ,00,- PLP PELAKSANA LANJUTANRp ,00,- PLP PELAKSANARp ,00,-

81 PERKA BKN NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JFT PLP DITETAPKAN TGL 15 JANUARI 2010 TUNJANGAN PLP DITETAPKAN TGL 1 MARET 2013 SESUAI PERKA BKN NO. 39/2007, UNTUK PENGAJUAN TUNJANGAN JABATAN PERLU MELAMPIRKAN:  SK PENGANGKATAN SEBAGAI PLP (SK INPASSING) DAN SK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT TERAKHIR  SK PEMBERIAN TUNJAB PLP  SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

82 82 1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabfung ybs 2.menyusun pedoman formasi 3.menetapkan standar kompetensi 4.mengusulkan tunjangan jabatan 5.sosialisasi jabatan dan petunjuk pelaksanaannya 6.menyusun kurikulum diklat 7.menyelenggarakan diklat 8.mengembangkan sistem informasi 9.fasilitasi pelaksanaan jabatan 10.fasilitasi pembentukan organisasi profesi 11.fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik 12. monitoring dan evaluasi Pelatihan TenDik PLP TUGAS KEMDIKBUD SEBAGAI INSTANSI PEMBINA (PASAL 5 PERMENEGPAN DAN RB NO. 03/2010)

83


Download ppt "FORMASI JABFUNG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP) DALAM JABATAN/PANGKAT Dra. Rosadah, M.AB KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVEERSITAS BRAWIJAYA MALANG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google