BLUEPRINT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI:

Presentasi berjudul: "BLUEPRINT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI:"— Transcript presentasi:

1 BLUEPRINT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI:
KONSEP MENUJU PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LESTARI If we understand social capital as the cumulative capacity to work together for common goals, and civil society as the space where these goals are formed and debated, then there is no other framework we can use to pursue the visions we hold in our hearts. (Edwards 2000).

2 PRESUMED CONDITION

3 HYPOTHETICAL CONSERVATION AREA GOVERNANCE

4 PERMASALAHAN

5 OBSERVED PROBLEMS (RAPPAM 2005):
Perambahan Pembalakan Haram Kebakaran Hutan Penambangan Haram Perburuan Haram Pemukiman Haram Pemanfaatan NTFP Rekreasi dan Pariwisata Invasi spesies Klaim hak masyarakat lokal Penggunaan non konservasi Pencemaran Penggunaan “fishing gear” Treasure Hunting

6 RAPPAM (2005) Management Effectiveness rendah, baik input, proses, output maupun perencanaan  Kinerja Rendah Tekanan dan Ancaman terhadap sumberdaya di dalam TN masih tinggi, khususnya: pembalakan haram, perambahan dan perburuan haram

7 WORKSHOP MEI 2005 Banyaknya persoalan konservasi yang bersifat ”beyond the law” (kompleksitas aktor dan ketidakcukupan (insufficient) upaya penegakan hukum) Munculnya berbagai persoalan di lapangan berkaitan erat dengan masalah ”prakondisi” (enabling condition) (penataan hak, munculnya berbagai konflik, lemahnya kemantapan kawasan dan sosialisasi keberadaan dan manfaat sdahe, serta pengakuan berbagai pihak). Lemahnya sinergi antar lembaga konservasi baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional Keragaman persepsi pejabat di lingkungan Ditjen PHKA terhadap ksdahe Kebijakan dan peraturan perundang-undangan masih berorientasi pada perlindungan dan pengawetan (save it) dan kurang mengakomodasikan manfaat konservasi bagi pihak lain Perumusan kebijakan ksdahe belum berorientasi pada pemecahan masalah Belum tersedianya sistem insentif (ekonomi) yang memadai bagi pelaku konservasi dalam berbagai level Terbatasnya sarana dan prasarana serta inovasi teknologi dalam pengelolaan kawasan maupun konservasi jenis

8 MASALAH KEBIJAKAN: RESULTANTE DARI BERBAGAI MASALAH

9 STRUKTUR MASALAH (NAT. POINT OF VIEW)
PROBLEM SITUATION HIGH DEMAND ON FOREST LAND HIGH EXPECT. ON LOCAL INCOME HIGH INTENSITY OF ILLEGAL LOGGING WEAK INCENTIVE POVERTY COORDINATION WEAK LAW ENFORCEMENT CONFLICTS UNCLEAR RIGHT ARRANGEMENT CAUSES UNDERLYING CAUSES WEAK MANAGEMENT CAPACITY NAT.PARK GOVERNANCE DECENT. POLICY IMPL. ENABLING CONDITION = SOLUTION FOR UNDERLYING CAUSES

10 KERANGKA PEMIKIRAN

11 KONTEKS PTN FOCUS-2 FOCUS-1 FOCUS-3 MANAGER POINT OF VIEW
VALUATION BODY POINT OF VIEW FOCUS-1 FOCUS-3

12 FOCUS-1 Identifikasi kharakteristik bio-fisik
Identifikasi kharakteristik sosial-budaya Identifikasi kharakteristik ekonomi wilayah Identifikasi kharakteristik organisasi pengelolaan TN saat ini Sintesa mengenai pilihan pengembangan produk TN (Goods and Services) Sintesis mengenai TIPOLOGI TN Sintesis mengenai model pengelolaan TN

13 FOCUS-2 Melakukan “content analysis” kebijakan saat ini
Melakukan analisis kesenjangan antara kebijakan saat ini dengan harapan Merumuskan kebijakan untuk menyediakan kondisi pemungkin (enabling condition) dalam mengelola kawasan konservasi Merumuskan kebijakan untuk mendukung kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi

14 SINTESA AKHIR Merumuskan “governance model” TN Perumusan kelembagaan
Perumusan struktur organisasi pengelolaan TN Perumusan agenda perubahan (Plan of Change)

15 TIPOLOGI TN SEBAGAI FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN

16 Penutupan/penggunaan Lahan
RUANG EKOLOGI Penutupan/penggunaan Lahan Skor > 60% Aman 20%-60% Sedang < 20% Rawan EA TN EKOSISTEM ALAM (EA) TN EKOSISTEM BUATAN TN

17 RUANG SOSIAL Domisili Komunitas Koheren Kepadatan Penduduk Tinggi
Rendah Dalam Kawasan SBT (Kepentingan budaya masyarakat terhadap taman nasional tinggi) SBS Sebagian Overlap SBT SBR Luar Kawasan SBS (Kepentingan sosial budaya masyarakat terhadap taman nasional sedang) SBR (Kepentingan sosial budaya masyarakat terhadap taman nasional rendah) TN CSG COHERENT SOCIAL GROUPS (CSG) TN TN CSG

18 RUANG EKONOMI Barang Jasa TS SS RS
Tingkat peranan ekonomi masyarakat terhadap kawasan tinggi (EMT) EMS EMT SK Tingkat peranan ekonomi masyarakat terhadap kawasan sedang (EMS) EMR TK Tingkat peranan ekonomi masyarakat terhadap kawasan rendah (EMR) ZONA PENGEMBANGAN EKONOMI (ZPE) TN ZPE TN TN=ZPE

19 Jangkauan Wilayah Taman Nasional
RUANG KEWENANGAN Jangkauan Wilayah Taman Nasional Skor Dalam Satu Kabupaten/Kota Kompleksitas kewenangan wilayah rendah (KWR) Lintas Kabupaten/Kota Kompleksitas kewenangan wilayah tinggi (KWT) Lintas Propinsi KWT KAB.2 PROP.1 KAB.1 TN PROPINSI KABUPATEN TN PROPINSI KAB.1 TN

20 Tipologi Sosial Budaya Tipologi Kewenangan Wilayah
TIPOLOGI AKHIR Tipologi Ekologi Tipologi Sosial Budaya SBT SBS SBR EA Dorongan Aspek Ekologi dan Sosial Budaya berimbang (DESB) DSB ES Dorongan Aspek Sosial Lebih menonjol (DSB) DESB ER Dorongan Aspek Ekologi Lebih menonjol (DE) DE Tipologi Ekonomi Tipologi Kewenangan Wilayah KWR KWT EMT Kompleksitas Persoalan Sederhana (KPS) KPB EMS Kompleksitas Persoalan Biasa (KPB) EMR Kompleksitas Persoalan Rumit (KPR) KPR

21 Tipe Ekonomi dan Kewenangan Tipologi Ekologi dan Sosial Budaya
TIPOLOGI AKHIR Tipe Ekonomi dan Kewenangan Tipologi Ekologi dan Sosial Budaya DSB DESB DE KPS A A/B B KPB A/C A/B/C/D B/D KPR C D

22 TIPOLOGI AKHIR - + Collaborative Man. not Collaborative Man. Type 1
Ecological Driven NP Collaborative Man. not relevant, or with spec. Purpose (TP4) Critical Issue: Economic Activities Based on ES Collaborative Man. Type 1 (TP1) BTN-Kab-Kab Collaboration Critical Issue: Economic Activities Based on ES - + Kompleksitas Kewenangan Collaborative Man Type 2 (TP2) BTN-KAB-LC-Pr Collaboration Critical Issue: Economic Activities based on G&ES Collaborative Man Type 3 (TP3) BTN-KAB-KAB-LC-Pr Collaboration Critical Issue: Economic Activities based on G&ES Socially Driven NP

23 TIPOLOGI AKHIR - + TP1: TP4: TP3: TP2: TN Gunung Halimun-Salak
Ecological Driven NP TP4: TN Ujung Kulon TN Alas Purwo TN Kepulauan Seribu TP1: TN Gunung Halimun-Salak TN Gede Pangrango TN Meru Betiri TN Bromo Tengger TN Way Kambas - + Kompleksitas Kewenangan TP2: TN Betung Kerihun TN Kayan Mentarang TN Bunaken TP3: TN Gunung Rinjani TN Kerinci Seblat TN Lore Lindu TN Tanjung Puting Socially Driven NP

24 TIPOLOGI = BRIDGE Menentukan aktor kunci
Menentukan struktur kelembagaan pengelolaan TN Menentukan “governance” TN Menentukan tingkat ancaman & peluang Menentukan kebijakan nasional Menentukan standar kinerja

25 KONSEP PENGELOLAAN TN MASA DEPAN

26 PARADIGMA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
ADOPTED PARADIGM: TOPIK PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAMA BARU Tujuan Dibangun hanya untuk tujuan konservasi semata Dibangun khususnya untuk perlindungan hidupan liar dan pemandangan yang istimewa Dikelola khusus untuk pengunjung/wisatawan Nilai utamanya: sifat liar All about protection Mencakup tujuan sosial-budaya (religi) dan ekonomi Umumnya dikembangkan juga untuk tujuan ilmiah, ekonomi dan budaya Dikelola agar manfaatnya dirasakan masyarakat Mencakup juga nilai budaya dari sifat liar yang dilindungi Also about restoration, rehabilitation and social-economic purposes

27 PARADIGMA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
ADOPTED PARADIGM TOPIK PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAMA BARU Pengelolaan Oleh pemerintah pusat (tidak memberikan ruang bagi pihak Lain yang ingin terlibat) Dikelola dengan kemitraan dan melibatkan para pihak Yang berkepentingan Masyarakat Setempat Perencanaan dan pengelolaan cenderung “memusuhi” masya-rakat Pengelolaan tanpa memper-dulikan opini/pendapat ma-syarakat Dikelola bersama, untuk, dan bahkan oleh masyarakat setempat Dikelola dengan mengakomodasikan kepentingan masyarakat setempat

28 BATASAN TN: Hamparan ekosistem alamiah dengan batas-batas yang jelas, di dalam dimensi ruang ekologi, sosial, ekonomi dan kewenangan tertentu, yang ditetapkan Pemerintah untuk mempertahankan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati, serta mengoptimalkan fungsi sosial dan ekonominya melalui pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari.

29 “PRINSIP” PENGELOLAAN TN:
Kelestarian Fungsi Ekologi Kawasan TN Keadilan lintas generasi (inter-generational equity) Optimasi manfaat sosial ekonomi Kawasan TN Kelembagaan yang “fit-in” dengan situasi lokal Precautionary Principles of all actions Continual Improvement of Management System

30 ARAH KEBIJAKAN: UNIK UNTUK SETIAP TIPOLOGI TAMAN NASIONAL

31 TP1: COLL.MAN Type 1 Collaborative Man. Type 1 (TP1): BTN-Kab-Kab Collaboration Critical Issue: Economic Activities Based on ES Pemantapan kawasan dengan mengutamakan pendekatan hukum Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah, khususnya dalam cost sharing Sinkronisasi perencanaan pembangunan wilayah dalam rangka memantapkan dan mengamankan kawasan Pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan lainnya Mengembangkan prosedur pendanaan Penguatan kapasitas kelembagaan PTN

32 TP2: COLL.MAN Type 2 Collaborative Man. Type 2: BTN-KAB-LC-Pr Collaboration Critical Issue: Economic Activities Based on G&ES Pemantapan kawasan dengan mengutamakan pendekatan sosial-ekonomi Memantapkan penyediaan ruang sosial Perencanaan kolaboratif Manajemen pemasaran Introduksi teknologi Penguatan kapasitas kelembagaan PTN

33 TP3: COLL.MAN Type 3 Collaborative Man. Type 3 : BTN-Kab-Kab+LC+Pr Collaboration Critical Issue: Economic Activities Based on G&ES Pemantapan kawasan dengan mengutamakan pendekatan sosial-ekonomi Memantapkan penyediakan ruang sosial Membangun koordinasi antar lembaga pemerintah, khususnya dalam menentukan cost+benefit sharing Sinkronisasi rencana pembangunan antara daerah untuk pemantapan dan pengamanan kawasan Perencanaan kolaboratif Management pemasaran Introduksi teknologi Penguatan kapasitas kelembagaan PTN

34 TP4: Non COLL.MAN Collaborative Man. hanya untuk Tujuan Khusus Critical Issue: Economic Activities Based on ES Pemantapan kawasan dengan mengutamakan penegakan hukum Pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan lainnya Mengembangkan prosedur pendanaan Penguatan kapasitas kelembagaan PTN

35 GOAL PENGELOLAAN TN: Mengukuhkan peran taman nasional sebagai pusat keanekaragaman hayati yang berfungsi optimal sebagai sistem penyangga kehidupan dan penopang sistem sosial-ekonomi-budaya pada tingkat komunitas dan wilayah secara lestari.

36 PROGRAM STRATEGIS Pengarus-utamaan konservasi sumberdaya hayati melalui kebijakan daerah dan sektor Menjamin kemantapan kawasan secara legal dan aktual Memelihara fungsi-fungsi ekosistem sebagai sistem penyangga kehidupan dan habitat flora-fauna Mengembangkan potensi ekonomi kawasan untuk mendorong kemandirian pengelolaan TN, komunitas masyarakat lokal dan pembangunan wilayah

37 PROGRAM STRATEGIS Pengembangan sistem insentif bagi pelaku konservasi kawasan TN Mendorong pemanfaatan plasma nutfah dari TN untuk kepentingan budidaya Memobilisasi modal sosial lokal untuk mendukung pengelolaan TN Mengembangkan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan berbagai pihak yang relevan

38 THANK You FOR BELIEVING THE POSSIBILITY OF SFM IMPLEMENTATION IN INDONESIA