OPTIMALISASI PENGGUNAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN KAJIAN FISKAL REGIONAL DAN NASIONAL Oleh: Direktur.

Presentasi berjudul: "OPTIMALISASI PENGGUNAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN KAJIAN FISKAL REGIONAL DAN NASIONAL Oleh: Direktur."— Transcript presentasi:

1 OPTIMALISASI PENGGUNAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN KAJIAN FISKAL REGIONAL DAN NASIONAL Oleh: Direktur Jenderal Perbendaharaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi Jakarta, 12 September 2013

2 POKOK BAHASAN Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat Pengembangan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics - GFS) Pelaksanaan Kajian Fiskal Regional Kesimpulan

3 PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT

4 Pengertian dan Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual
Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan Jadi: (i) pendapatan akan diakui/dicatat oleh pemerintah pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas negara, sedangkan (ii) belanja diakui/dicatat oleh pemerintah pada saat timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas negara Contoh penerapan: Pendapatan pajak akan diakui dan dicatat pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Belanja akan diakui dan dicatat pada saat diterimanya tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diterima secara sah oleh pemerintah

5 Manfaat dan Dasar Hukum Akuntansi Berbasis Akrual
Akuntansi berbasis akrual dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah dengan lebih lengkap, termasuk dalam menginformasikan potensi dan resiko fiskal seperti hak atas pendapatan yang masih akan diterima serta kewajiban yang masih dibayar Meskipun, tetap perlu diwaspadai ‘realisasi’ kas yang masuk/keluar Kas Negara yang kemungkinan tidak sama dengan pencatatan pendapatan / belanja yang telah dilakukan sebelumnya DASAR HUKUM PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan bahwa SAP Berbasis Akrual harus sudah diterapkan paling lambat pada tahun anggaran 2015 PP tersebut juga mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

6 PENTAHAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL
Mengembangkan Sistem Akuntansi, pedoman, capacity building, dan IT Menyiapkan peraturan, kebijakan, proses bisnis, dan sistem akuntansi. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implementasi Penuh LK yang diberi opini berbasis Akrual Mengumpulkan Informasi Akrual, Menyiapkan Standar & Rencana Implementasi satker 177 KPPN Implementasi secara paralel dan Konsolidasi Laporan K/L dan BUN, evaluasi dan finalisasi sistem. Uji coba implementasi Konsolidasi LK, penyempurnaan sistem dan capacity building Penyusunan Peraturan LK yang diberi opini berbasis CTA LK yang diberi opini berbasis CTA 6

7 Langkah-langkah Persiapan di Kementerian Keuangan
PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI PENGEMBANGAN IT SYSTEM PENDUKUNG (SPAN DAN SAKTI)* PENYUSUNAN PERANGKAT HUKUM CAPACITY BUILDING IMPLEMENTASI AKRUAL PELAPORAN TAHUN 2015 *SPAN:Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SAKTI:Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

8 IMPLIKASI PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (1/2)
1. PERUBAHAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan SAL Laporan Operasional Neraca Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan KONSEKUENSI Sistem Akuntansi berbasis IT yang handal Memerlukan SDM yang menguasai akuntansi berbasis akrual Komitmen pimpinan Penyediaan sarana dan prasarana SOLUSI Pengembangan SPAN dan SAKTI Training dan Capacity Building Deklarasi implementasi akuntansi berbasis akrual pada acara Rakernas Dukungan pendanaan termasuk di K/L

9 IMPLIKASI PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (2/2)
2. KEMUNGKINAN PENURUNAN OPINI AUDIT BPK Tahun 2012 69 LKKL WTP 22 LKKL WDP 3 LKKL TMP LKPP BEROPINI WDP TAHUN 2015? SOLUSI Melengkapi ketentuan-ketentuan sebagai landasan pengelolaan keuangan yang menerapkan akuntansi berbasis akrual Mendorong pelaksanaan anggaran di seluruh K/L semakin efektif, efisien, dan sesuai ketentuan Melakukan Capacity Building terkait pelaksanaan anggaran dan akuntansi berbasis akrual Kemungkinan menerapkan reward untuk K/L yang laporan keuangannya beropini terbaik serta punishment untuk K/L yang laporan keuangannya belum memperoleh opini terbaik Berkoordinasi dengan pihak terkait, antara lain APIP, BPK dan KSAP dalam rangka perbaikan ketentuan akuntansi berbasis akrual dan pelaksanaan anggaran Untuk pelaksanaan di pemda, bekerjasama dengan Kemendagri dan seluruh pemerintah daerah untuk secara nasional mempersiapkan dan menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015.

10 PENGEMBANGAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS - GFS)

11 Pengertian dan Dasar Hukum Pengembangan GFS
GFS adalah data statistik keuangan pemerintah yang dikumpulkan dari aktivitas/akuntansi transaksi-transaksi keuangan pemerintah, disajikan dalam format sejalan dengan standar statistik internasional, dengan tujuan untuk digunakan dalam analisis kebijakan fiskal dan ekonomi makro lainnya. Umumnya, GFS disusun berdasarkan referensi GFS Manual dari IMF tahun 2001, sehingga secara internasional mempunyai pengertian dan format yang sama untuk seluruh negara dan dapat diperbandingkan antar negara dengan lebih mudah Beberapa dasar hukum pengembangan GFS: UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Laporan Hasil Reviu BPK PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PMK 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

12 Laporan Ekonomi dan Statistik
Proses Penyusunan GFS Data Akuntansi (CoA Nasional) Data Mapping GFS serta Laporan Ekonomi dan Statistik Data Akuntansi Pem. Pusat Data Akuntansi Pemda Data Mapping Data Akuntansi BUMN/BI/pemerintah lainnya GFS dibangun dengan membuat data mapping dari data akuntansi/laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah (general govt) serta BUMN/BI/pemerintah lainnya (whole govt), sehingga terbentuk data statistik keaungan untuk kebutuhan analysis kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya Karena di-mapping dari data akuntansi, secara otomatis dalam GFS sudah terdapat informasi detail tentang alokasi dana per program, fungsi, kegiatan, output, belanja, lokasi, dll. yang sudah sejak lama digunakan untuk perumusan kebijakan fiskal ataupun kebutuhan lainnya. Dalam GFS, data keuangan juga sudah terbagi dalam kelompok stocks (neraca) dan flows (transaksi dan transaksi lainnya), dimana data stocks hanya dapat berubah apabila data flows-nya berubah. Informasi ini penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi neraca akhir pemerintah sebagai sebagai landasan pembuatan kebijakan ekonomi.

13 Government Operations
Proses Penyusunan GFS stocks flows stocks Opening Balance Sheet Government Operations Other Economic Flows Closing Balance Sheet Revenue - Expense = Net operating balance Net worth + Change in net worth due to revenue and expense transactions Change in net worth due to other economic flows Non financial assets Net acquisition of non financial assets Change in non financial assets due to other economic flows Non financial Assets Net financial worth Net lending/borrowing Change in net financial worth due to other economic flows Net financial Worth Financial assets Net acquisition of financial assets Change in financial assets due to other economic flows Liabilities Net incurrence of liabilities Change in liabilities due to other economic flows (Flows) Secara detail dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi fiskal pemerintah, dan dampak fiskal per specifik area perekonomian seperti per fungsi, per program , per belanja, dll. (Stocks) Secara aggregat, dapat menginformasikan sumbangan fiskal terhadap agregate neraca perekonomian.

14 Contoh: Analisis Belanja per Fungsi
dalam menentukan prioritas belanja berdasarkan Exercise GFS Pemerintah Pusat 2011 Dalam Rp Triliun Ketahanan Pangan Anggaran Infrastruktur Fungsi Pelayanan Umum, Pendidikan dan ekonomi merupakan fungsi dengan proporsi terbesar dalam belanja nasional. Fungsi perumahan dan fasilitas umum juga merupakan fungsi yang penting pada pemerintah daerah Anggaran Pendidikan Anggaran Kemiskinan Sumber: BKF

15 Contoh: Analisis jenis belanja dan kontribusinya
terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan Exercise GFS Pemerintah Pusat 2011 GFS memberikan informasi mengenai komposisi belanja Pemerintah Indonesia sebagai suatu negara, yang merupakan komponen dalam perhitungan PDB Data GFS dapat digunakan dalam analisis penguatan kualitas belanja Sumber: BKF Sumber: BKF

16 Contoh: Analysis Optimalisasi Penggunaan Aset dan Kewajiban
berdasarkan Exercises GFS Pemerintah Pusat 2011 Data GFS dapat digunakan untuk mendukung langkah-langkah strategis dalam penyehatan fiskal berupa optimalisasi penggunaan aset dan kewajiban GFS menyediakan data dalam rangka analisis komposisi dan trend aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah pusat dan daerah, yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

17 Contoh: Analisis kinerja dan posisi keuangan sektor publik
berdasarkan Exercises GFS Pemerintah Pusat 2011 Data GFS dapat digunakan untuk analisis kinerja dan posisi keuangan sektor publik Pendapatan, beban, aset dan kewajiban sektor publik meningkat pada tahun 2011, jika dibandingkan dengan tahun 2010

18 Penyusun dan Pengguna GFS
Penyusun GFS Sektor Publik Sektor Pemerintah Umum Kementerian Keuangan Data Pemerintah Pusat Data Pemerintah Daerah Laporan Konsolidasi Laporan GFS Kementerian Dalam Negeri Bank Indonesia Data Bank Indonesia Kementerian BUMN Data perusahaan negara/ BUMN Pengguna GFS Otoritas penganggaran Pusat maupun daerah dapat menggunakan data GFS dalam kebijakan pengalokasian anggaran pemerintah, misalnya data belanja per fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data GFS sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan dana perimbangan Badan Kebijakan Fiskal dapat menggunakan data GFS dalam penyusunan kebijakan fiskal secara menyeluruh yang mencakup semua sektor dalam ekonomi. Badan Pusat Statistik Menggunakan data GFS dalam pernyusunan data statistik nasional Bank Indonesia Menggunakan data GFS untuk menyusunan laporan statistik moneter Lembaga rating (Moodys dan S&P) menggunakan data keuangan pemerintah dalam analisis kualitas dan kesinambungan kemampuan keuangan pemerintah Pengguna Lain Kemendagri IMF

19 Kendala Penyusunan GFS
Masih terdapat gap antara standar/sistem akuntansi pemerintah dengan requirement GFS, misalnya penggunaan nilai pasar dalam GFS dan nilai perolehan dalam akuntansi Laporan GFS belum terintegrasi dengan sistem akuntansi pemerintah Kualitas dan keterlambatan penyampaian data pemerintah daerah Perbedaan sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah mengakibatkan kesulitan dalam konsolidasi data. Data Akuntansi (CoA Nasional) Data Mapping GFS serta Laporan Ekonomi dan Statistik Data Akuntansi Pem. Pusat Data Akuntansi Pemda Data Mapping Data Akuntansi BUMN/BI/pemerintah lainnya

20 STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
PENTAHAPAN PENERAPAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH Pembentukan Tim GFS (lingkup Pemangku kepentingan) Penyusunan Manual GFS Indonesia Uji coba Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah dan Laporan Statistik Keuagnan Pemerintah (2012) Uji coba mapping ke GFS Penyusunan Modul GFS Kanwil DJPB Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual Penyusunan Laporan GFS berbasis Akrual Pembentukan Tim GFS (lingkup Kementerian Keuangan) Penyusunan rencana pentahapan penerapan GFS Penyusunan kajian GFS Uji coba Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah (TA 2008 & 2009) Training dan Workshop GFS 2011 2012 2013 2014 Pembentukan Tim GFS (lingkup Pemangku kepentingan) Penyusunan Manual GFS Indonesia Uji coba konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (2013) Uji coba mapping ke GFS Uji coba penerapan GFS di Kanwil DJPB Pembentukan Tim GFS (lingkup Pemangku Kepentingan) Penyusunan Manual GFS Indonesia Uji coba Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah ( ) Uji coba mapping ke GFS Uji coba konsolidasi Laporan Keuangan BUMN dan mapping ke GFS Penyusunan PMK 169/2012 PENTAHAPAN PENERAPAN GFS

21 Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Data
Statistik Keuangan Pemerintah Penyusunan perangkat peraturan untuk mendukung penerapan Statistik Keuangan Pemerintah dan Kajian Fiskal Regional Pengembangan aplikasi mapping Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah dan konsolidasi sektor publik, serta allignment dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Komunikasi dan Manajemen Data Nasional (Komandan SIKD). Koordinasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan, yang antara lain meliputi: Ditjen Perimbangan Keuangan, pemerintah daerah, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri Pengembangan kapasitas sumber daya manusia terkait konsep dan penerapan Statistik Keuangan Pemerintah baik pada Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah secara rutin dan berkala.

22 STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS) DAN KAJIAN FISKAL REGIONAL (KFR)

23 Arah dan Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan
sebagai Pengelola Fiskal Regional PMK No 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan dasar untuk peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam bidang fiskal INPUT PROSES OUT PUT & OUT COME Data Makro Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan ekonomi regional Data Anggaran Pusat Penerimaan Pusat Belanja Pusat Investasi (SLA, Kredit Program, Pinjaman BUMN) Badan Layanan Umum LKPP Wilayah Data Anggaran Daerah Transfer Belanja Daerah Pinjaman Daerah BLU Daerah Pengumpulan data makro ekonomi regional Pengumpulan data keuangan Pemerintah Pusat Pengumpulan data keuangan Pemerintah Daerah Pengumpulan peraturan pengelolaan keuangan Pusat Pengumpulan peraturan pengelolaan keuangan daerah Pembentukan forum komunikasi dengan K/L dan Pemda FGD dengan regional economist Pembinaan, sosialisasi, FGD, monitoring, evaluasi Analisis keuangan Pusat dan Daerah OUTPUT GFS Tingkat Wilayah Kajian Fiskal Regional Reviu Pelaksanaan Anggaran (spending review) regional OUT COME Peningkatan kinerja APBN Peningkatan tata kelola keuangan Pusat dan Daerah Standarisasi tata kelola keuangan Pusat dan Daerah

24 Gambaran Umum Kajian Fiskal Regional (KFR)
KFR Kanwil DJPB Pemerintah Pusat BPS Provinsi/ Kab/Kota Bank Indonesia Regional Economist BKF Forum Komunikasi Pemda dan K/L Tujuan Kajian Fiskal Regional Kanwil memiliki profil kondisi fiskal di masing-masing propinsi; KFR dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah. Perkembangan Ekonomi Regional Perkembangan Indikator Harga, Pendapatan dan Konsumsi; Perkembangan Indikator Demografis; Perkembangan Indikator Sektoral Terpilih. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Daerah I-Account Tingkat Propinsi; Pendapatan Pemerintah Pusat; Belanja Pemerintah Pusat Profil APBD Propinsi/Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Transfer; Alokasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama. Penyusunan KFR dilakukan setiap triwulan dan disampaikan ke Kantor Pusat DJPB setiap semester, berkoordinasi dengan stakeholder terkait KFR dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis maupun monitoring evaluasi pada satker K/L maupun pada pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota KFR dikompilasi dan analisis oleh Kantor Pusat DJPB, dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (Sekjen Kemkeu, BKF, DJA, DJPK) Seluruh Kanwil DJPB telah menyelesaikan penyusunan KFR Semester I Tahun pada tanggal 2 Agustus 2013 Perkembangan Pengelolaan BLU dan Manajemen Investasi Anaslisis Fiskal Regional Terdiri dari: Pendapatan Pusat dan Daerah; Belanja Pusat dan Daerah; Ruang Fiskal dan Kemandirian Daerah; Rasio Belanja Sektoral; SILPA dan Pembiayaan. Pengelolaan Badan Layanan Umum; Pengelolaan Manajemen Investasi

25 Kesimpulan Umum Hasil KFR Semester I (1/2)
KFR semester I yang dihasilkan oleh seluruh Kanwil DJPB telah memetakan dan menganalisis kondisi fiskal daerah. Beberapa fenomena umum yang terjadi pada skala nasional tercermin pada kondisi fiskal di daerah, antara lain : Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada beberapa tahun terakhir namun terjadi perlambatan pada semester I tahun 2013. Meningkatnya inflasi di seluruh daerah Melebarnya celah pada distribusi pendapatan yang ditunjukan dengan peningkatan gini rasio Membaiknya indikator demografis (IPM, kesejahteraan, pengangguran, dll) beberapa tahun terakhir Ruang fiskal yang terbatas pada APBD secara umum di daerah, serta tingginya ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat sejalan dengan rendahnya PAD

26 Kesimpulan Umum Hasil KFR Semester I (2/2)
Rendahnya alokasi belanja infrastruktur sebagai motor pertumbuhan dihadapkan kepada tingginya beban belanja pegawai pada APBD tanpa ada kebijakan pengendalian belanja (hard budget constraint) Rendahnya penyerapan belanja APBN dan APBD pada semester I tahun 2013 Perubahan/pergeseran alokasi APBN pada DK,TP,UB menjadi dana perimbangan Disamping fenomena fiskal secara umum di atas, juga terdapat beberapa hal yang sifatnya khusus dan unik yang terungkap pada KFR beberapa Kanwil, yang menjadi indikasi adanya problem-problem fiskal di daerah dan dapat menjadi referensi untuk dikaji lebih lanjut. Koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya telah dilakukan, dan perlu terus ditingkatkan untuk perbaikan output KFR periode berikutnya.

27 KESIMPULAN

28 Kesimpulan Pemerintah Pusat telah menyusun pentahapan penerapan akuntansi berbasis akrual. PUSAP merupakan acuan baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah dalam penyusunan sistem akuntansi berbasis akrual, dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah: Komitmen pimpinan, baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah untuk dapat menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan PUSAP. Pemberdayaan peran, koordinasi, dan sinergi yang terus menerus antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan, terutama akuntansi dan pelaporan di sektor publik, baik untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah. Kesamaan pandangan dari semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan ke depan mengenai pentingnya kerangka bagan akun standar yang sama, tidak hanya untuk mendukung akuntabilitas keuangan akan tetapi juga berguna untuk melakukan konsolidasi informasi keuangan. Pemanfaatan informasi yang akan dihasilkan tersebut secara optimal dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keuangan negara/daerah dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

29 Kesimpulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dan Kajian Fiskal Regional dalam rangka analisis kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Statistik Keuangan Pemerintah dapat menyediakan data yang dibutuhkan untuk analisis kebijakan fiskal dan makro ekonomi baik tingkat nasional maupun tingkat wilayah Kajian fiskal regional tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan fiskal dan pembangunan daerah dan kaitannya dengan kebijakan fiskal nasional Dalam rangka perwujudan peran sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam bidang fiskal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diarahkan untuk mampu berkontribusi optimal dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah

30 TERIMA KASIH 30