Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OPTIMALISASI PENGGUNAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN KAJIAN FISKAL REGIONAL DAN NASIONAL Oleh: Direktur.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OPTIMALISASI PENGGUNAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN KAJIAN FISKAL REGIONAL DAN NASIONAL Oleh: Direktur."— Transcript presentasi:

1 OPTIMALISASI PENGGUNAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN KAJIAN FISKAL REGIONAL DAN NASIONAL Oleh: Direktur Jenderal Perbendaharaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi Jakarta, 12 September 2013

2 POKOK BAHASAN Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat Pengembangan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics - GFS) Pelaksanaan Kajian Fiskal RegionalKesimpulan

3 PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT 3

4 Pengertian dan Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual  Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan  Jadi: (i) pendapatan akan diakui/dicatat oleh pemerintah pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas negara, sedangkan (ii) belanja diakui/dicatat oleh pemerintah pada saat timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas negara  Contoh penerapan: – Pendapatan pajak akan diakui dan dicatat pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) – Belanja akan diakui dan dicatat pada saat diterimanya tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diterima secara sah oleh pemerintah

5 Manfaat dan Dasar Hukum Akuntansi Berbasis Akrual MANFAAT  Akuntansi berbasis akrual dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah dengan lebih lengkap, termasuk dalam menginformasikan potensi dan resiko fiskal seperti hak atas pendapatan yang masih akan diterima serta kewajiban yang masih dibayar  Meskipun, tetap perlu diwaspadai ‘realisasi’ kas yang masuk/keluar Kas Negara yang kemungkinan tidak sama dengan pencatatan pendapatan / belanja yang telah dilakukan sebelumnya DASAR HUKUM  PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan bahwa SAP Berbasis Akrual harus sudah diterapkan paling lambat pada tahun anggaran 2015  PP tersebut juga mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

6 PENTAHAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL Mengumpulkan Informasi Akrual, Menyiapkan Standar & Rencana Implementasi Menyiapkan peraturan, kebijakan, proses bisnis, dan sistem akuntansi. Mengembangkan Sistem Akuntansi, pedoman, capacity building, dan IT Uji coba implementasi Konsolidasi LK, penyempurnaan sistem dan capacity building Penyusunan Peraturan Implementasi secara paralel dan Konsolidasi Laporan K/L dan BUN, evaluasi dan finalisasi sistem Implementasi Penuh 2015 Implementasi Penuh satker 177 KPPN LK yang diberi opini berbasis CTA LK yang diberi opini berbasis Akrual 6

7 1.PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 2.PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI 3.PENGEMBANGAN IT SYSTEM PENDUKUNG (SPAN DAN SAKTI)* 4.PENYUSUNAN PERANGKAT HUKUM 5.CAPACITY BUILDING IMPLEMENTASI AKRUAL PELAPORAN TAHUN Langkah-langkah Persiapan di Kementerian Keuangan *SPAN:Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SAKTI:Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

8 8 IMPLIKASI PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (1/2) 1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Neraca 3.Laporan Arus Kas 4.Catatan atas Laporan Keuangan 1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Neraca 3.Laporan Arus Kas 4.Catatan atas Laporan Keuangan 1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Laporan Perubahan SAL 3.Laporan Operasional 4.Neraca 5.Laporan Arus Kas 6.Laporan Perubahan Ekuitas 7.Catatan atas Laporan Keuangan 1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Laporan Perubahan SAL 3.Laporan Operasional 4.Neraca 5.Laporan Arus Kas 6.Laporan Perubahan Ekuitas 7.Catatan atas Laporan Keuangan SOLUSI 1.Pengembangan SPAN dan SAKTI 2.Training dan Capacity Building 3.Deklarasi implementasi akuntansi berbasis akrual pada acara Rakernas 4.Dukungan pendanaan termasuk di K/L KONSEKUENSI 1.Sistem Akuntansi berbasis IT yang handal 2.Memerlukan SDM yang menguasai akuntansi berbasis akrual 3.Komitmen pimpinan 4.Penyediaan sarana dan prasarana 1. PERUBAHAN LAPORAN KEUANGAN

9 9 IMPLIKASI PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (2/2) Tahun 2012  69 LKKL WTP  22 LKKL WDP  3 LKKL TMP LKPP BEROPINI WDP Tahun 2012  69 LKKL WTP  22 LKKL WDP  3 LKKL TMP LKPP BEROPINI WDP TAHUN 2015? SOLUSI 1.Melengkapi ketentuan-ketentuan sebagai landasan pengelolaan keuangan yang menerapkan akuntansi berbasis akrual 2.Mendorong pelaksanaan anggaran di seluruh K/L semakin efektif, efisien, dan sesuai ketentuan 3.Melakukan Capacity Building terkait pelaksanaan anggaran dan akuntansi berbasis akrual 4.Kemungkinan menerapkan reward untuk K/L yang laporan keuangannya beropini terbaik serta punishment untuk K/L yang laporan keuangannya belum memperoleh opini terbaik 5.Berkoordinasi dengan pihak terkait, antara lain APIP, BPK dan KSAP dalam rangka perbaikan ketentuan akuntansi berbasis akrual dan pelaksanaan anggaran 6.Untuk pelaksanaan di pemda, bekerjasama dengan Kemendagri dan seluruh pemerintah daerah untuk secara nasional mempersiapkan dan menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun KEMUNGKINAN PENURUNAN OPINI AUDIT BPK

10 PENGEMBANGAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS - GFS) 10

11 Pengertian dan Dasar Hukum Pengembangan GFS  GFS adalah data statistik keuangan pemerintah yang dikumpulkan dari aktivitas/akuntansi transaksi-transaksi keuangan pemerintah, disajikan dalam format sejalan dengan standar statistik internasional, dengan tujuan untuk digunakan dalam analisis kebijakan fiskal dan ekonomi makro lainnya.  Umumnya, GFS disusun berdasarkan referensi GFS Manual dari IMF tahun 2001, sehingga secara internasional mempunyai pengertian dan format yang sama untuk seluruh negara dan dapat diperbandingkan antar negara dengan lebih mudah  Beberapa dasar hukum pengembangan GFS: –UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara –Laporan Hasil Reviu BPK –PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan –PMK 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

12 Proses Penyusunan GFS GFS dibangun dengan membuat data mapping dari data akuntansi/laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah (general govt) serta BUMN/BI/pemerintah lainnya (whole govt), sehingga terbentuk data statistik keaungan untuk kebutuhan analysis kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya Karena di-mapping dari data akuntansi, secara otomatis dalam GFS sudah terdapat informasi detail tentang alokasi dana per program, fungsi, kegiatan, output, belanja, lokasi, dll. yang sudah sejak lama digunakan untuk perumusan kebijakan fiskal ataupun kebutuhan lainnya. Dalam GFS, data keuangan juga sudah terbagi dalam kelompok stocks (neraca) dan flows (transaksi dan transaksi lainnya), dimana data stocks hanya dapat berubah apabila data flows- nya berubah. Informasi ini penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi neraca akhir pemerintah sebagai sebagai landasan pembuatan kebijakan ekonomi. Data Akuntansi (CoA Nasional) Data Mapping GFS serta Laporan Ekonomi dan Statistik Data Akuntansi Pem. Pusat Data Akuntansi Pemda Data Akuntansi BUMN/BI/pemerintah lainnya Data Mapping

13 13 Opening Balance SheetGovernment OperationsOther Economic FlowsClosing Balance Sheet Revenue - Expense = Net operating balance = Net worth+Change in net worth due to revenue and expense transactions +Change in net worth due to other economic flows =Net worth ==== Non financial assets+Net acquisition of non financial assets +Change in non financial assets due to other economic flows =Non financial Assets ++++ Net financial worth+Net lending/borrowing+Change in net financial worth due to other economic flows =Net financial Worth ==== Financial assets+Net acquisition of financial assets+Change in financial assets due to other economic flows =Financial assets ---- Liabilities+Net incurrence of liabilities+Change in liabilities due to other economic flows =Liabilities stocks flows Proses Penyusunan GFS (Flows) Secara detail dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi fiskal pemerintah, dan dampak fiskal per specifik area perekonomian seperti per fungsi, per program, per belanja, dll. (Stocks) Secara aggregat, dapat menginformasikan sumbangan fiskal terhadap agregate neraca perekonomian.

14 Ketahanan Pangan Anggaran Pendidikan Anggaran Infrastruktur Anggaran Kemiskinan Dalam Rp Triliun Fungsi Pelayanan Umum, Pendidikan dan ekonomi merupakan fungsi dengan proporsi terbesar dalam belanja nasional. Fungsi perumahan dan fasilitas umum juga merupakan fungsi yang penting pada pemerintah daerah Sumber: BKF Contoh: Analisis Belanja per Fungsi dalam menentukan prioritas belanja berdasarkan Exercise GFS Pemerintah Pusat 2011

15 1.GFS memberikan informasi mengenai komposisi belanja Pemerintah Indonesia sebagai suatu negara, yang merupakan komponen dalam perhitungan PDB 2.Data GFS dapat digunakan dalam analisis penguatan kualitas belanja 1.GFS memberikan informasi mengenai komposisi belanja Pemerintah Indonesia sebagai suatu negara, yang merupakan komponen dalam perhitungan PDB 2.Data GFS dapat digunakan dalam analisis penguatan kualitas belanja Contoh: Analisis jenis belanja dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan Exercise GFS Pemerintah Pusat 2011 Sumber: BKF

16 Data GFS dapat digunakan untuk mendukung langkah-langkah strategis dalam penyehatan fiskal berupa optimalisasi penggunaan aset dan kewajiban 16 Contoh: Analysis Optimalisasi Penggunaan Aset dan Kewajiban berdasarkan Exercises GFS Pemerintah Pusat 2011 GFS menyediakan data dalam rangka analisis komposisi dan trend aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah pusat dan daerah, yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

17 Data GFS dapat digunakan untuk analisis kinerja dan posisi keuangan sektor publik Pendapatan, beban, aset dan kewajiban sektor publik meningkat pada tahun 2011, jika dibandingkan dengan tahun Contoh: Analisis kinerja dan posisi keuangan sektor publik berdasarkan Exercises GFS Pemerintah Pusat 2011

18 18 Sektor Publik Sektor Pemerintah Umum Kementerian Keuangan Data Pemerintah Pusat Data Pemerintah Daerah Laporan Konsolidasi Laporan GFS Kementerian Dalam Negeri Data Pemerintah Daerah Bank Indonesia Data Bank Indonesia Kementerian BUMN Data perusahaan negara/ BUMN Penyusun dan Pengguna GFS Penyusun GFS Pengguna GFS Otoritas penganggaran Pusat maupun daerah dapat menggunakan data GFS dalam kebijakan pengalokasian anggaran pemerintah, misalnya data belanja per fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data GFS sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan dana perimbangan Badan Kebijakan Fiskal dapat menggunakan data GFS dalam penyusunan kebijakan fiskal secara menyeluruh yang mencakup semua sektor dalam ekonomi. Badan Pusat Statistik Menggunakan data GFS dalam pernyusunan data statistik nasional Bank Indonesia Menggunakan data GFS untuk menyusunan laporan statistik moneter Lembaga rating (Moodys dan S&P) menggunakan data keuangan pemerintah dalam analisis kualitas dan kesinambungan kemampuan keuangan pemerintah Pengguna Lain Kemendagri IMF

19 Kendala Penyusunan GFS  Masih terdapat gap antara standar/sistem akuntansi pemerintah dengan requirement GFS, misalnya penggunaan nilai pasar dalam GFS dan nilai perolehan dalam akuntansi  Laporan GFS belum terintegrasi dengan sistem akuntansi pemerintah  Kualitas dan keterlambatan penyampaian data pemerintah daerah  Perbedaan sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah mengakibatkan kesulitan dalam konsolidasi data. Data Akuntansi (CoA Nasional) Data Mapping GFS serta Laporan Ekonomi dan Statistik Data Akuntansi Pem. Pusat Data Akuntansi Pemda Data Akuntansi BUMN/BI/pemerintah lainnya Data Mapping

20 Pembentukan Tim GFS (lingkup Kementerian Keuangan) Penyusunan rencana pentahapan penerapan GFS Penyusunan kajian GFS Uji coba Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah (TA 2008 & 2009) Training dan Workshop GFS Pembentukan Tim GFS (lingkup Kementerian Keuangan) Penyusunan rencana pentahapan penerapan GFS Penyusunan kajian GFS Uji coba Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah (TA 2008 & 2009) Training dan Workshop GFS Pembentukan Tim GFS (lingkup Pemangku Kepentingan) Penyusunan Manual GFS Indonesia Uji coba Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah ( ) Uji coba mapping ke GFS Uji coba konsolidasi Laporan Keuangan BUMN dan mapping ke GFS Penyusunan PMK 169/2012 Pembentukan Tim GFS (lingkup Pemangku Kepentingan) Penyusunan Manual GFS Indonesia Uji coba Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah ( ) Uji coba mapping ke GFS Uji coba konsolidasi Laporan Keuangan BUMN dan mapping ke GFS Penyusunan PMK 169/2012 Pembentukan Tim GFS (lingkup Pemangku kepentingan) Penyusunan Manual GFS Indonesia Uji coba Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah dan Laporan Statistik Keuagnan Pemerintah (2012) Uji coba mapping ke GFS Penyusunan Modul GFS Kanwil DJPB Pembentukan Tim GFS (lingkup Pemangku kepentingan) Penyusunan Manual GFS Indonesia Uji coba Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah dan Laporan Statistik Keuagnan Pemerintah (2012) Uji coba mapping ke GFS Penyusunan Modul GFS Kanwil DJPB 20 PENTAHAPAN PENERAPAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH Pembentukan Tim GFS (lingkup Pemangku kepentingan) Penyusunan Manual GFS Indonesia Uji coba konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (2013) Uji coba mapping ke GFS Uji coba penerapan GFS di Kanwil DJPB Pembentukan Tim GFS (lingkup Pemangku kepentingan) Penyusunan Manual GFS Indonesia Uji coba konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (2013) Uji coba mapping ke GFS Uji coba penerapan GFS di Kanwil DJPB

21 21 Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Data Statistik Keuangan Pemerintah  Penyusunan perangkat peraturan untuk mendukung penerapan Statistik Keuangan Pemerintah dan Kajian Fiskal Regional  Pengembangan aplikasi mapping Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah dan konsolidasi sektor publik, serta allignment dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Komunikasi dan Manajemen Data Nasional (Komandan SIKD).  Koordinasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan, yang antara lain meliputi: Ditjen Perimbangan Keuangan, pemerintah daerah, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri  Pengembangan kapasitas sumber daya manusia terkait konsep dan penerapan Statistik Keuangan Pemerintah baik pada Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.  Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah secara rutin dan berkala.

22 STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS) DAN KAJIAN FISKAL REGIONAL (KFR) 22

23 23 Arah dan Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Fiskal Regional INPUT PROSES OUT PUT & OUT COME Data Makro Ekonomi -Pertumbuhan Ekonomi -Perkembangan ekonomi regional Data Anggaran Pusat -Penerimaan Pusat -Belanja Pusat -Investasi (SLA, Kredit Program, Pinjaman BUMN) -Badan Layanan Umum -LKPP Wilayah Data Anggaran Daerah -Transfer -Belanja Daerah -Pinjaman Daerah -BLU Daerah Data Makro Ekonomi -Pertumbuhan Ekonomi -Perkembangan ekonomi regional Data Anggaran Pusat -Penerimaan Pusat -Belanja Pusat -Investasi (SLA, Kredit Program, Pinjaman BUMN) -Badan Layanan Umum -LKPP Wilayah Data Anggaran Daerah -Transfer -Belanja Daerah -Pinjaman Daerah -BLU Daerah -Pengumpulan data makro ekonomi regional -Pengumpulan data keuangan Pemerintah Pusat -Pengumpulan data keuangan Pemerintah Daerah -Pengumpulan peraturan pengelolaan keuangan Pusat -Pengumpulan peraturan pengelolaan keuangan daerah -Pembentukan forum komunikasi dengan K/L dan Pemda -FGD dengan regional economist -Pembinaan, sosialisasi, FGD, monitoring, evaluasi -Analisis keuangan Pusat dan Daerah -Pengumpulan data makro ekonomi regional -Pengumpulan data keuangan Pemerintah Pusat -Pengumpulan data keuangan Pemerintah Daerah -Pengumpulan peraturan pengelolaan keuangan Pusat -Pengumpulan peraturan pengelolaan keuangan daerah -Pembentukan forum komunikasi dengan K/L dan Pemda -FGD dengan regional economist -Pembinaan, sosialisasi, FGD, monitoring, evaluasi -Analisis keuangan Pusat dan Daerah OUTPUT -GFS Tingkat Wilayah -Kajian Fiskal Regional -Reviu Pelaksanaan Anggaran (spending review) regional OUT COME -Peningkatan kinerja APBN -Peningkatan tata kelola keuangan Pusat dan Daerah -Standarisasi tata kelola keuangan Pusat dan Daerah OUTPUT -GFS Tingkat Wilayah -Kajian Fiskal Regional -Reviu Pelaksanaan Anggaran (spending review) regional OUT COME -Peningkatan kinerja APBN -Peningkatan tata kelola keuangan Pusat dan Daerah -Standarisasi tata kelola keuangan Pusat dan Daerah  PMK No 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan dasar untuk peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam bidang fiskal

24 Printing: This poster is 48” wide by 36” high. It’s designed to be printed on a large-format printer. Customizing the Content: The placeholders in this poster are formatted for you. Type in the placeholders to add text, or click an icon to add a table, chart, SmartArt graphic, picture or multimedia file. To add or remove bullet points from text, click the Bullets button on the Home tab. If you need more placeholders for titles, content or body text, make a copy of what you need and drag it into place. PowerPoint’s Smart Guides will help you align it with everything else. Want to use your own pictures instead of ours? No problem! Just click a picture, press the Delete key, then click the icon to add your picture. Tujuan Kajian Fiskal Regional Perkembangan Ekonomi Regional KFR Kanwil DJPB Pemerintah Pusat BPS Provinsi/ Kab/Kota Bank Indonesia Regional Economist BKF Forum Komunikasi Pemda dan K/L 1.Penyusunan KFR dilakukan setiap triwulan dan disampaikan ke Kantor Pusat DJPB setiap semester, berkoordinasi dengan stakeholder terkait 2.KFR dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis maupun monitoring evaluasi pada satker K/L maupun pada pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota 3.KFR dikompilasi dan analisis oleh Kantor Pusat DJPB, dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (Sekjen Kemkeu, BKF, DJA, DJPK) 4.Seluruh Kanwil DJPB telah menyelesaikan penyusunan KFR Semester I Tahun 2013 pada tanggal 2 Agustus Penyusunan KFR dilakukan setiap triwulan dan disampaikan ke Kantor Pusat DJPB setiap semester, berkoordinasi dengan stakeholder terkait 2.KFR dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis maupun monitoring evaluasi pada satker K/L maupun pada pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota 3.KFR dikompilasi dan analisis oleh Kantor Pusat DJPB, dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (Sekjen Kemkeu, BKF, DJA, DJPK) 4.Seluruh Kanwil DJPB telah menyelesaikan penyusunan KFR Semester I Tahun 2013 pada tanggal 2 Agustus 2013 Gambaran Umum Kajian Fiskal Regional (KFR)

25 25 Kesimpulan Umum Hasil KFR Semester I (1/2) 1.KFR semester I yang dihasilkan oleh seluruh Kanwil DJPB telah memetakan dan menganalisis kondisi fiskal daerah. Beberapa fenomena umum yang terjadi pada skala nasional tercermin pada kondisi fiskal di daerah, antara lain :  Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada beberapa tahun terakhir namun terjadi perlambatan pada semester I tahun  Meningkatnya inflasi di seluruh daerah  Melebarnya celah pada distribusi pendapatan yang ditunjukan dengan peningkatan gini rasio  Membaiknya indikator demografis (IPM, kesejahteraan, pengangguran, dll) beberapa tahun terakhir  Ruang fiskal yang terbatas pada APBD secara umum di daerah, serta tingginya ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat sejalan dengan rendahnya PAD

26 26  Rendahnya alokasi belanja infrastruktur sebagai motor pertumbuhan dihadapkan kepada tingginya beban belanja pegawai pada APBD tanpa ada kebijakan pengendalian belanja (hard budget constraint)  Rendahnya penyerapan belanja APBN dan APBD pada semester I tahun 2013  Perubahan/pergeseran alokasi APBN pada DK,TP,UB menjadi dana perimbangan 2.Disamping fenomena fiskal secara umum di atas, juga terdapat beberapa hal yang sifatnya khusus dan unik yang terungkap pada KFR beberapa Kanwil, yang menjadi indikasi adanya problem-problem fiskal di daerah dan dapat menjadi referensi untuk dikaji lebih lanjut. 3.Koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya telah dilakukan, dan perlu terus ditingkatkan untuk perbaikan output KFR periode berikutnya. Kesimpulan Umum Hasil KFR Semester I (2/2)

27 KESIMPULAN 27

28 28 Kesimpulan 1.Pemerintah Pusat telah menyusun pentahapan penerapan akuntansi berbasis akrual. 2.PUSAP merupakan acuan baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah dalam penyusunan sistem akuntansi berbasis akrual, dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah 3.Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah: Komitmen pimpinan, baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah untuk dapat menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan PUSAP. Pemberdayaan peran, koordinasi, dan sinergi yang terus menerus antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan, terutama akuntansi dan pelaporan di sektor publik, baik untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah. Kesamaan pandangan dari semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan ke depan mengenai pentingnya kerangka bagan akun standar yang sama, tidak hanya untuk mendukung akuntabilitas keuangan akan tetapi juga berguna untuk melakukan konsolidasi informasi keuangan. Pemanfaatan informasi yang akan dihasilkan tersebut secara optimal dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keuangan negara/daerah dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

29 29 Kesimpulan 4.Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dan Kajian Fiskal Regional dalam rangka analisis kebijakan fiskal dan ekonomi makro. 5.Statistik Keuangan Pemerintah dapat menyediakan data yang dibutuhkan untuk analisis kebijakan fiskal dan makro ekonomi baik tingkat nasional maupun tingkat wilayah 6.Kajian fiskal regional tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan fiskal dan pembangunan daerah dan kaitannya dengan kebijakan fiskal nasional 7.Dalam rangka perwujudan peran sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam bidang fiskal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diarahkan untuk mampu berkontribusi optimal dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah

30 TERIMA KASIH 30


Download ppt "OPTIMALISASI PENGGUNAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN KAJIAN FISKAL REGIONAL DAN NASIONAL Oleh: Direktur."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google