Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Institut Pertanian Bogor.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Keuangan Republik Indonesia Institut Pertanian Bogor."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Institut Pertanian Bogor

2 Outline

3 I. PENDAHULUAN Unsur penting untuk mendukung pembangunan Nasional Indonesia masih kategori buruk (Survei PERC, 2010)  Skor 8.0 dari skala 0-10 (10 terburuk), sehingga MENGHAMBAT Proses Pembangunan (Terutama Investasi dan Layanan Publik) Indikator Birokrasi yang Baik: 1. Efektif 2. Efisien 3. Kepuasan Pengguna Layanan 4. Akuntabilitas 5. Responsivitas Reformasi Birokrasi di Kemenkeu Sangat Strategis: 1. Kemenkeu sebagai Pengelola Keuangan Negara 2. Bendahara Umum Negara REFORMASI BIROKRASI

4 Untuk mengetahui Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenkeu dari aspek Kepuasan Pengguna Layanan SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN UNGGULAN KEMENKEU RI TAHUN 2013 SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN UNGGULAN KEMENKEU RI TAHUN 2013 Diperoleh Informasi kondisi pelayanan saat ini harapan pengguna sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan kinerja layanan

5 TUJUAN

6 TUJUAN

7 Ruang Lingkup Kegiatan Fokus kepada LAYANAN UNGGULAN KEMENKEU Republik Indonesia 10 SATKER YANG DIKAJI : 1.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2.Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) 3.Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 4.Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) 5.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 6.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 7.Sekretariat Jenderal (Setjen) 8.Inspektorat Jenderal (Itjen) 9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) 10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

8 Ruang Lingkup Kegiatan Wilayah Survei (1) Medan, (2) Jakarta, (3) Surabaya, (4) Balikpapan, (5) Makassar, (6) Batam

9 Data Data Primer Data Sekunder Perorangan Perusahaan Kuantitatif: Wawancara Terstruktur dengan Kuesioner Kualitatif: Wawancara Mendalam (in- depth) Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun Jenis Data Catatan: Responden dipilih secara acak dari long-list yang disiapkan oleh setiap Satker untuk masing-masing layanan unggulan

10 Statistika Deskriptif: Gambaran umum Importance Performanca Analysis (IPA): identifikasi prioritas perbaikan Biplot: perbandingan relatif antar kelompokProcrustes: perubahan antar waktuStructural Equation Model: keterkaitan antar atribut layanan Metode Analisis Data

11 RESPONDEN

12 Capaian Jumlah Responden (Target 2600) Kantor Unit Layanan TotalJakartaMedanSurabayaBalikpapanMakasarBatam DJP DJBC DJA DJPb DJKN DJPK Setjen Itjen DJPU BPPK TOTAL

13 Layanan yang Diakses Stakeholders DJPb, Tahun 2013 Jenis/Kode Layanan DJPB Jumlah Responden (Orang)Persentase (%) DJPB Kode LayananNama Layanan 442 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Non Pegawai (UP/TUP/GUP/LS) pada KKPN Percontohan 443 Revisi DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 445 Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN 446 Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat Kanwil

14 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan KEMENTERIAN KEUANGAN Tahun 2013

15 Indeks Kepuasan Kementerian Keuangan

16

17 Bagaimana dengan Ditjen Perbendaharaan?

18 Indeks Kepuasan Ditjen Perbendaharaan

19

20 Indeks Kepuasan Tiap Satker

21 ANALISIS

22 Distribusi Tingkat Kepuasan Penggunan Jasa Layanan DJPb dibandingkan dengan Kemenkeu RI Tahun 2013

23 Distribusi Tingkat Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan DJPb berdasarkan Wilayah Penelitian, Tahun 2013

24 Persepsi Stakeholders terhadap Kinerja DJPb dibandingkan Tahun Lalu

25 Skor Tingkat Kepuasan Stakeholders Terhadap Layanan DJPb Berdasarkan Wilayah, Tahun 2013

26 Skor Kinerja DJPb Berdasarkan Jenis Layanan,Tahun 2013

27 Skor Tingkat Kepuasan Stakeholder DJPb Berdasarkan Unsur Layanan Tahun 2013 Diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan unsur layanan

28 Hasil Analisis Biplot Kinerja Layanan DJPb Berdasarkan Jenis Layanan,Tahun 2013 (75.3%) (19.1%) X1 Keterbukaan/Kemudahan akses terhadap informasi X7 Akses terhadap kantor layanan X2 Informasi layanan (persyaratan, prosedur, dll) X8 Waktu penyelesaian layanan X3 Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan X9 Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan X4 Sikap Petugas/pegawai X10 Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran thd ketentuan layanan (syarat/prosedur) X5 Kemampuan & Keterampilan Petugas/pegawai X11 Keamanan lingkungan dan layanan X6 Lingkungan Pendukung

29 Hasil Analisis Biplot Kinerja Layanan DJPb Berdasarkan Wilayah, Tahun 2013 (65.5 %) (28.2 %) Semakin tinggi X1 Keterbukaan/Kemudahan akses terhadap informasi X7 Akses terhadap kantor layanan X2 Informasi layanan (persyaratan, prosedur, dll) X8 Waktu penyelesaian layanan X3 Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan X9 Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan X4 Sikap Petugas/pegawai X10 Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran thd ketentuan layanan (syarat/prosedur) X5 Kemampuan & Keterampilan Petugas/pegawai X11 Keamanan lingkungan dan layanan X6 Lingkungan Pendukung

30 Importance Performance Analysis (IPA) Layanan DJPb Berdasarkan Unsur Layanan, Tahun 2013

31 Perbedaan Matriks IPA Layanan DJPb Tahun 2013 dengan Tahun 2012 Berdasarkan Unsur Layanan X1 Keterbukaan/Kemud ahan akses terhadap informasi X7 Akses terhadap kantor layanan X2 Informasi layanan (persyaratan, prosedur, dll) X8 Waktu penyelesaian layanan X3 Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan X9 Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan X4 Sikap Petugas/pegawai X10 Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran thd ketentuan layanan (syarat/prosedur) X5 Kemampuan & Keterampilan Petugas/pegawai X11 Keamanan lingkungan dan layanan X6 Lingkungan Pendukung

32 Perubahan Kualitas Layanan DJPb Tahun 2013 dengan Tahun 2012/2011 Berdasarkan Layanan Konfigurasi targetSSRMSE R2R2 Tahun Tahun Indikator Statistik Analisis Procrustes DJPb

33 Perubahan Kualitas Layanan DJPb Tahun 2013 dengan Tahun 2012 /2011 Berdasarkan Indikator Layanan

34 Perbedaan Kinerja DJPb Tahun 2013 dengan Tahun 2012 Berdasarkan Indikator Layanan X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10Y X1KeterbukaanX7Akses terhadap Layanan X2Informasi PersyaratanX8Waktu penyelesaian X3Kesesuaian ProsedurX9Kesesuaian Pembayaran X4Sikap PetugasX10Pengenaan Sanksi X5Keterampilan PetugasX11Keamanan Layanan X6LingkunganYTingkat Kepuasan Terjadi perubahan positif pada layanan 443 dan 445, sedangkan layanan 442 cenderung tidak berubah. Perubahan positif terjadi pada atribut-atribut layanan, X4, X5, X6, X7, X8

35 Hasil Analisis SEM untuk Model Kepuasan Stakeholders DJPb, Tahun 2013 Driver dari kepuasan pengguna lebih didominasi oleh atribut yang terkait dengan Input dan Proses, bukan Output

36 ANALISIS PERSEPSI KORUPSI

37 Jumlah Responden yang Memberikan Biaya Tambahan Tahun 2013 (N=2847)

38 Persentase Responden yang Memberikan Biaya Tambahan Tahun 2012 dan 2013 (%)

39 Persentase Responden yang Memberikan Biaya Tambahan Berdasarkan Wilayah Survei

40 Persentase Persepsi Responden atas Pemberian Biaya Tambahan

41 Persentase Responden Mengenai Inisiatif Pemberian Biaya Tambahan

42 Pengaruh Biaya Tambahan terhadap Kualitas Layanan

43 Intensitas Biaya Tambahan

44 Persentase Bentuk Imbalan

45 Jenjang Pemberian Imbalan

46 Tahap Pemberian Imbalan

47 Penentuan Besarnya Biaya Tambahan

48 Persentase Responden yang Menganggap Wajar Pemberian Uang Tambahan dalam Setiap Pengurusan Layanan (N= 2847)

49 Persentase Responden terhadap Keseriusan Tingkat Korupsi Tahun 2013 (N=2847)

50 TERIMA KASIH


Download ppt "Kementerian Keuangan Republik Indonesia Institut Pertanian Bogor."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google