Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Woro S. Sulistyaningrum Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS Pertemuan Regional PNPM Mandiri Perkotaan Tahun.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Woro S. Sulistyaningrum Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS Pertemuan Regional PNPM Mandiri Perkotaan Tahun."— Transcript presentasi:

1 Woro S. Sulistyaningrum Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS Pertemuan Regional PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2013 Batam, 27 Juni 2013

2 KERANGKA PAPARAN I.KONDISI KEMISKINAN DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN II.ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJMN DAN RKP 2014 III.STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN JANGKA PANJANG (MP3KI) IV.QUICK WINS MP3KI 2

3 I.KONDISI KEMISKINAN DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3

4 TINGKAT KEMISKINAN TINGKAT KEMISKINAN MENURUN, NAMUN: a.TINGKAT PENURUNAN MELAMBAT  : 2,5 juta terentas dari kemiskinan, sejak 2009 s/d 2012 hanya 1-1,5 juta/tahun (2011 menurun 0,84 persen, tahun 2012 menurun 0,83 persen) b.JUMLAH ABSOLUT MASIH BESAR  28,59 JUTA TINGKAT KEMISKINAN MENURUN, NAMUN: a.TINGKAT PENURUNAN MELAMBAT  : 2,5 juta terentas dari kemiskinan, sejak 2009 s/d 2012 hanya 1-1,5 juta/tahun (2011 menurun 0,84 persen, tahun 2012 menurun 0,83 persen) b.JUMLAH ABSOLUT MASIH BESAR  28,59 JUTA

5 Tingkat Kemiskinan Per Kategori Tahun Meski penduduk sangat miskin dan miskin menurun, namun banyak penduduk yang rentan menjadi miskin kembali 5 Status Kemiskinan Sangat Miskin (n/juta)13,6412,2810,6210,50 (%)6,025,344,564,37 Sangat Miskin + Miskin (n/juta)34,9632,5331,0230,02 (%)15,4214,1513,3312,49 Hampir Miskin (n/juta)28,1120,6622,9927,12 (%)12,248,999,8811,28 Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun

6 6 PERKEMBANGAN INDEKS KEDALAMAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN DI INDONESIA, 2004 – 2012 (3) Catatan: P1 dan P2 pada September 2012 sedikit menalami peningkatan. Hal ini antara lain disebabkan karena pengukuran Garis Kemiskinan meningkat sesuai inflasi, sementara berbagai bantuan kepada rumah tangga miskin belum dilakukan penyesuaian. Sebagai contoh besarnya bantuan PKH untuk RTSM masih tetap sama sejak tahun Akibatnya, proporsi bantuan terhadap pengeluaran RTSM yang semula sebesar 16% menurun menjadi 10% pada tahun 2012.

7 Tingkat Pengangguran terus menurun, namun struktur pekerja belum memadai  Tingkat pengangguran menurun dari 10,3% tahun 2005, menjadi 6,32% pada tahun 2012  Namun perubahan struktur pekerja non-pertanian belum memadai, dalam upaya mengurangi kelompok rentan: a.Perkembangan industri dan regulasi ketenagakerjaan mempengaruhi lambatnya penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Antara tahun , hanya mengalami perubahan 0,3%. b.Pekerja sektor pertanian sudah banyak yang meninggalkan perdesaan, banyak yang beralih ke sektor jasa perkotaan. c.Pengembangan usaha mengalami kendala terbatasnya entrepreneurship dan masih terbatasnya financial inclusion. 7

8 Mengapa Penurunan Kemiskinan Melambat? 1.Selama kurun waktu September September 2012 garis kemiskinan meningkat sebesar 6,5%, yaitu dari Rp 243,7 ribu/kapita/bulan menjadi Rp 259,5 ribu/kapita/bulan (naik Rp 8.650/kapita/hari) akibat: a.Inflasi pada masyarakat miskin mencapai 6,52%, dibanding inflasi nasional 4,56% ( sementara 73,5% pengeluaran masyarakat miskin, untuk makanan) 2.Program kemiskinan jangka pendek semakin baik, namun belum optimal karena: a.Masih terdapat persoalan implementasi program  ketidaktepatan sasaran RTS, ketidakpaduan lokasi dan waktu ; b.Masih terjadinya keterlambatan pencairan/penyaluran anggaran; c.Kurangnya koordinasi  di beberapa lokasi TKPKD belum optimal berfungsi; d.Di beberapa lokasi, kapasitas teknis pelaksana relatif masih lemah; e.Pemekaran wilayah  data kemiskinan belum termutakhirkan. 8

9 Tantangan Utama Penanggulangan Kemiskinan Pertumbuhan penduduk masih cukup besar Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang terbatas Kapasitas dan peluang usaha masyarakat miskin masih rendah Laju urbanisasi yang pesat memperparah kemiskinan perkotaan Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor formal menghadapi tantangan isu ketenagakerjaan Masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan dasar rendah Belum tersedianya Jaminan Perlindungan Sosial yang komprehensif Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: disable, berpenyakit kronis, ilegal, dll 9 AKIBAT KONDISI KEMISKINAN SAAT INI DAN TANTANGAN KE DEPAN DIPERLUKAN RENCANA KHUSUS UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN –MP3KI

10 II.ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJMN DAN RKP

11 VISI RPJMN

12 EMPAT JALUR PEMBANGUNAN INDONESIA & PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RPJMN Pro-Pembangunan (Pro-Growth) Pro-Pekerjaan (Pro-Job) Pro-Kemiskinan (Pro-Poor) Pro-Lingkungan (Pro-Environment) 1.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2.Pendidikan 3.Kesehatan 4.Penanggulangan Kemiskinan 5.Ketahanan Pangan 6.Infrastruktur 7.Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8.Energi 9.Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana 10.Daerah Tertinggal, Terdepan & Pasca Konflik 11.Kebudayaan, Kreatifitas & Inovasi teknologi +1 Politik, Hukum & Keamanan +2 Ekonomi +3 Kesejateraan Sosial RKP 2010: Pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat RKP 2012: Percepatan & perluasan pertumbuhan ekonomi yg berkualitas, inklusif & berkeadilan bagi peningkatan kesra RKP 2013: Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan & perluasan kesra RKP 2014: Memantapkan perekonomian nasional utk peningkatan kesra yg berkeadilan RKP 2011: Percepatan pertumbuhan Ekonomi yg berkeadilan didukung pemantapan tata kelola & sinergi pusat 12

13 REALISASI DAN SASARAN UTAMA INDIKATOR PEMBANGUNAN 13 URAIAN Realisasi Target RAPBN-P* 2013 Target Pertumbuhan Ekonomi6,26,56,236,37,0-7,7 Pengangguran7,16,56,145,8-6,15,0 -6,0 Kemiskinan13,312,411,69,5-10,59,0 - 10,0 RPJM Nasional Realisasi URAIAN Pertumbuhan Ekonomi5,75,56,36,04,6 Pengangguran11,2410,289,118,397,87 Kemiskinan15,9717,7516,5815,4214,15 (persen) * Hasil pembahasan dengan Banggar DPR-RI

14 PENCAPAIAN AGENDA I : PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT IndikatorSatuanStatus Awal Target 2014 CapaianPerkiraan Capaian Pertumbuhan ekonomi%4,676,26,56,3 Inflasi%2,83,5-5,57,03,83,5 Tingkat Kemiskinan%14, ,3312,4911,96* Tingkat Pengangguran Terbuka %7,875-67,146,566,32 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas tahun7,728,147,92 Na Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas %5,304,184,794,43Na Umur Harapan Hiduptahun70, Angka Kematian Ibu (AKI) / kel Angka Kematian Bayi/1000 kel Sudah tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai Keterangan: * status Maret 2012

15 PENCAPAIAN AGENDA V : PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN IndikatorSatuanStatus Awal (2009) Target 2014 CapaianPerkiraan Capaian 2014 (Notifikasi) Jumlah Partai Politik yang memenuhi keterwakilan pengurusan perempuan sebesar ≥ 30% Na73na 21 Jumlah masyarakat yang memiliki jaminan untuk menggunakan hak ikut pemilu melalui perekaman sidik jari e-KTP dalam rangka keakuratan DPT Na172na 147,4 PKH (RTSM)ribu Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Jamkesmas, Askes, Jamsostek dll) persen ,0763,164,58 PNPM PerdesaanJumlah Desa PNPM PerkotaanJumlah Kel Sudah tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai

16 PENCAPAIAN PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN TAHUN Kegiatan/IndikatorSatuan Tahun Klaster I 1 Program Keluarga Harapan (PKH) RTS RaskinRTS JamkesmasJuta Jiwa76,4 4 Bantuan Siswa MiskinSiswa Klaster II 1 PNPM PerdesaanKecamatan PNPM PerkotaanKecamatan PPIP/RISKecamatan PISEWKecamatan 237 Klaster III 1 Dukungan penjaminan KURPersen100 2 Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Usaha Mikro/ Koperasi usaha mikro Koperasi Koperasi Koperasi 3 Perluasan KURProvinsi33 Cakupan program-program penanggulangan kemiskinan secara umum meningkat dari tahun ke tahun

17 ISU STRATEGIS 2014 Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (MP3KI) Perluasan Program Keluarga Harapan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Peningkatan Produktivitas 17

18 1.Pelaksanaan Quick Wins MP3KI Meningkatkan 5 aset penghidupan untuk mendukung sustainable livelihood  identifikasi program PK yang sudah ada serta “gap” yang masih ada untuk pengurangan kemiskinan 2.Perkuatan program PK di kecamatan kantong-kantong kemiskinan (perluasan lokasi Quick Wins MP3KI) Merupakan arahan Presiden dan sudah disepakati anggarannya. Disusun berdasarkan usulan dari KEN (Komite Ekonomi Nasional) yang awalnya diusulkan menambahkan anggaran BLM untuk seluruh kecamatan.  Disepakati penambahan BLM (on top) dari BLM reguler, khusus untuk kecamatan-kecamatan Miskin dan memperkuat program PK di kantong-kantong kemiskinan pada kecamatan tidak miskin Tujuan : mempercepat upaya penurunan kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan dan merupakan perluasan dari lokasi quick wins MP3KI. 18 ISU STRATEGIS: PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN (MP3KI)

19 III.STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN JANGKA PANJANG (MP3KI) 19

20 Outlook Target Kemiskinan dan Tingkat Ekonomi 20

21 Kerangka Desain MP3KI SEJAHTERA, BEBAS DARI KEMISKINAN ABSOLUT DAN MEMILIKI KAPABILITAS PENGHIDUPAN YANG TINGGI DAN BERKELANJUTAN MENGEMBANGKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN MENGEMBANGKAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN MENGEMBANGKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN MENGEMBANGKAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN Penyiapan kelembagaan BPJS dan supply side pendukung Perluasan program bersasaran (targeted) Pengembangan koridor pulau dan kawasan khusus di pusat pertumbuhan dan non pusat pertumbuhan PRASYARAT INSITUSI PENDUKUNG DAN IMPLEMENTASI MP3KI PRASYARAT KONDISI EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI PRASYARAT INSITUSI PENDUKUNG DAN IMPLEMENTASI MP3KI PRASYARAT KONDISI EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR VISI STRATEGI UTAMA STRATEGI PELAKSANAAN MISI 21

22 MP3KI : Gerakan Nasional Pengurangan Kemiskinan PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE PARTNERSHIP 22 KomponenSaat ini MP3KI A. Mekanisme Ekonomi - Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan inklusif (MP3EI) - Stabilitas Ekonomi MakroPengendalian Inflasi dan Kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat B. Afirmasi (Keberpihakan) - Program 4 KlasterBelum terpadu lokasi dan waktu, terutama untuk kantong kemiskinan Terpadu lokasi dan waktu, terutama kantong kemiskinan Sinergi dengan program daerah dan CSR Konsolidasi program bantuan sosial  unified data base - Sistem Jaminan SosialSistem dan cakupan terbatas Sistem diperbaiki (BPJS Kesehatan) dan cakupan diperluas Sistem semakin lengkap (BPJS lainnya) dan universal coverage - Sustainable Livelihood Sustainable Livelihood Terbatas  daya tahan penduduk miskin rentan Peningkatan income generating activities (wirausaha, financial inclusion dan supply chain MP3EI) - DukunganData belum terpadu Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju social security number ( e -KTP)

23 Pentahapan Pelaksanaan MP3KI - Pemantapan sistem penanggulangan kemiskinan secara terpadu; - Sistem jaminan sosial mencapai universal coverage. KEBERLANJUTAN (TAHUN ) - Transformasi program- program pengurangan kemiskinan; - Peningkatan cakupan, terutama untuk Sistem Jaminan Sosial menuju universal coverage; - Terbentuknya BPJS Tenaga Kerja; - Penguatan sustainable livelihood. TRANSFORMASI DAN EKSPANSI (TAHUN ) - Percepatan pengurangan kemiskinan untuk mencapai target 8% - 10% pada tahun 2014; - Tidak ada program baru kemiskinan. - Perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang berjalan selama ini, melalui cara “KEROYOKAN” DI KANTONG2 KEMISKINAN, SINERGI LOKASI DAN WAKTU, SERTA PERBAIKAN SASARAN (seperti: Program Gerbang Kampung di Menko Kesra); - Sustainable livelihood  penguatan kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan dengan MP3EI; - Terbentuknya BPJS kesehatan pada tahun REKONSOLIDASI (TAHUN ) 23

24 ► Jaminan Kecelakaan Kerja ► Jaminan Kematian ► Jaminan Hari Tua ► Jaminan Pensiun Beasiswa Siswa Miskin Raskin Bantuan Langsung Tunai Jamkesmas Tunjangan Anak Terlantar Tunjangan Orang Difable Tunjangan Lansia Program Keluarga Harapan (PKH) Beasiswa Siswa Miskin Tunjangan Anak Terlantar Tunjangan Orang Difable Tunjangan Lansia Bantuan Tunai Bersyarat (CCT) Bansos korban bencana alam Bansos korban bencana sosial Bansos korban bencana ekonomi Bansos Reguler Bansos Temporer Saat ini (2012) 2025 Jaminan Sosial Kesehatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Transformasi Klaster I 24

25 2012 Klaster II, III, IV 2012 PNPM KUR Program Pro-Rakyat Pembangunan rumah murah dan sangat murah Penyediaan air bersih untuk rakyat Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau Penyediaan angkutan umum murah Peningkatan kehidupan nelayan Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan PNPM KUR Program Pro-Rakyat Pembangunan rumah murah dan sangat murah Penyediaan air bersih untuk rakyat Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau Penyediaan angkutan umum murah Peningkatan kehidupan nelayan Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan 2025 Sustainable Livelihood 2025 Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil mandiri, dan bantuan integrasi terhadap pasar (aset finansial) Balai pelatihan kerja (bekerjasama dengan industri, sertifikasi, pendidikan universal (aset manusia) Perbaikan kampung, listrik mudah pakai dan jaringan air bersih (aset infrastruktur) Perlindungan lingkungan dan penanggulangan polusi (aset alam) perencanaan partisipatif komunitas (aset sosial) Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil mandiri, dan bantuan integrasi terhadap pasar (aset finansial) Balai pelatihan kerja (bekerjasama dengan industri, sertifikasi, pendidikan universal (aset manusia) Perbaikan kampung, listrik mudah pakai dan jaringan air bersih (aset infrastruktur) Perlindungan lingkungan dan penanggulangan polusi (aset alam) perencanaan partisipatif komunitas (aset sosial) Transformasi Klaster II, III, IV 25

26 MP3EI Tujuan: Akselerasi Pertumbuhan dengan Pemerataan (Growth with Equity) Sasaran : GDP/kapita USD (2025) Pendekatan : -Peningkatan nilai tambah berbasis komoditi unggulan koridor -Keterlibatan Pemerintah, BUMN, dan Swasta Strategi : -Pengembangan Koridor Ekonomi -Pengembangan SDM/IPTEK, -Penguatan Konektivitas MP3KI Tujuan: Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Sasaran : Tingkat Kemiskinan 4 -5% (2025) Pendekatan: -Pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan -Keterlibatan Pemerintah, BUMN, Swasta, Masyarakat (P4: Public-Private-People Partnership). Strategi: -Sistem perlindungan sosial menyeluruh, -Peningkatan pelayanan dasar masyarakat miskin dan rentan, -Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Strategi Utama: Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Environment RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Kedudukan MP3KI DAN MP3EI: terintegrasi dalam dokumen perencanaan 26

27 MP3EI MP3KI Pemerintah Daerah, Swasta, dan BUMN Pengembanga n Koridor Penguatan Konektivitas Pertumbuhan yang tinggi, inklusif dan berkeadilan Menurunnya tingkat kemiskinan Meningkatkan kesempatan kerja Pembangunan ekonomi merata di seluruh wilayah tanah air Sinergi MP3EI dan MP3KI: mewujudkan Pertumbuhan yang Tinggi, Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Pengemban gan SDM Peningkatan Keahlian SDM Kebijakan Investasi Pro- poor Sinergi klaster 1, 2, 3, dan 4 Memperkuat Akses menuju Pusat Ekonomi 27

28 Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Populasi Terlatih: Kebijakan pendukung industri padat karya Peningkatan program kemitraan Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Populasi tak Terlatih: Pembangunan SMK-SMK Peningkatan kapasitas SDM pasca sekolah dan wirausaha  Diklat Fasilitasi pendirian usaha sebagai penyedia barang dan jasa (supplier) bagi aktfitas industri inti Intervensi pada Area non-Pusat Pertumbuhan : “Keroyok” kantong kemiskinan dengan program 4 klaster dan pendukung lainnya, termasuk infrastruktur dasar desa Akses dari pusat pertumbuhan ke non-Pusat Pertumbuhan (transportasi) Kebijakan yang mendorong peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian dan perkebunan ke sektor industri Fasilitasi modernisasi sektor pertanian Fasilitasi penguasaan hak guna atas tanah sebagai faktor produksi primer dalam sektor pertanian Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi MP3EI Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Banda Aceh Medan Tanjung Pinang Pekanbaru Padang Jambi Pangkal Pinang Serang - Jakarta Bandar Lampung Bengkulu Palembang Contoh Strategi dan Sinergi MP3KI dan MP3EI di Koridor Sumatera 28

29 Wilayah dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang tinggi Wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi Wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi MP3EI Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Banda Aceh Medan Tanjung Pinang Pekanbaru Padang Jambi Pangkal Pinang Serang - Jakarta Bandar Lampung Bengkulu Palembang Penanganan Kawasan Khusus Permukiman Kumuh dan Ilegal Kawasan Perbatasan Lingkungan Hutan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Masyarakat Adat Terpencil Penanganan Kawasan Khusus Permukiman Kumuh dan Ilegal Kawasan Perbatasan Lingkungan Hutan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Masyarakat Adat Terpencil # PERLINDUNGAN SOSIAL YANG MENYELURUH #PERLUASAN PELAYANAN DASAR # PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN Prioritas Penanganan Lokasi Termiskin 29

30 MP3EI MP3KI Social Protection Sustainable Livelihood Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Nilai Tambah Produk Peningkatan Efisiensi Produksi dan Pemasaran Innovation-Driven Economy Peningkatan Human Capital (Keahlian dan Keterampilan) Peningkatan Human Capital (Keahlian dan Keterampilan) Peningkatan Financial Capital (Modal Berusaha) Peningkatan Financial Capital (Modal Berusaha) Peningkatan Social Capital (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Jaminan Kesehatan Jaminan Pendidikan Jaminan Ketenagakerjaan Bantuan Sosial (Food Stamp) Bantuan Sosial (Temporary Shelter) Bantuan Sosial (Lost Income Compensation) Skilled Labors (Tenaga Terlatih) Skilled Labors (Tenaga Terlatih) Vulnerable Population (Kelompok Rentan Kemiskinan) Unskilled Labors The Unemployed The Underemployed Universal Coverage Formalisasi Lapangan Kerja Penumbuhkembangan Kewirausahaan (Entrepreneurship) SCALING- UP Sinergi MP3EI dan MP3KI dalam Pengembangan Livelihood 30

31 Sustainable Livelihood Approach merupakan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi untuk pemenuhan kelima aset individu sehingga mandiri dan berkesinambungan. Kelima aset tersebut: aset alam, aset fisik, aset sosial, aset finansial, dan aset manusia). Bagi masyarakat sangat miskin diarahkan untuk memiliki cukup pangan, diberikan conditional cash transfer, assets transfer, dan skills training. Bagi masyarakat miskin diarahkan untuk memiliki kecukupan aset-aset, dengan pemberian bantuan kredit skala mikro, assets transfer, pembiasaan menabung, dan skills training Bagi masyarakat hampir miskin diarahkan untuk pengembangan aset dan channeling dengan lembaga keuangan formal, peningkatan ketrampilan, dan akumulasi aset (saving). G R A D U A T I O N PENDEKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH) 31

32 STRATEGI P3KI DI KORIDOR EKONOMI 1. KORIDOR JAWA 32

33 2. KORIDOR SULAWESI 33

34 3. KORIDOR SUMATERA 34

35 4. KORIDOR KALIMANTAN 35

36 5. KORIDOR BALI - NUSA TENGGARA 36

37 6. KORIDOR MALUKU-PAPUA 37

38 38

39 Perlunya Quick Wins MP3KI Quick Wins merupakan instrumen Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan yang digunakan dalam penerapan MP3KI. Prinsip: menangani kemiskinan di lokasi-lokasi termiskin dalam ruang lingkup wilayah tertentu sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dikerahkan dan difokuskan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di wilayah itu. Kementerian/lembaga di pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, badan usaha negara, lembaga donor, dan masyarakat selanjutnya berkoordinasi untuk bersama-sama mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di wilayah Quick Wins, termasuk mengefektifkan kinerja 4 klaster program-program penanggulangan kemiskinan. Komitmen bersama dari seluruh pihak menjadi kunci dari harmonisasi dan sinergitas upaya-upaya tersebut sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan saling melengkapi, benar-benar mengatasi persoalan pokok/mendasar di lokasi, dan memberikan dampak jangka panjang kepada masyarakat miskin dan lingkungannya (sustainable). 39

40 PENANGANAN LOKASI QUICK WINS MP3KI LOKASI ditetapkan KEBUTUHAN teridentifikasi PEMENUHAN 40

41 41 KRITERIA UMUM KECAMATAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERBESAR (10 terbesar) Kabupaten/kota sebagai prioritas MP3KI Prioritas i: jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan tinggi Prioritas ii: jumlah penduduk miskin tinggi Prioritas iii: tingkat kemiskinan tinggi Kabupaten/kota penerima program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal Kecamatan penerima program gerbang kampung KRITERIA KHUSUS Lokasi investasi MP3EI Kecamatan pesisir, kumuh perkotaan, kawasan adat terpencil, atau perbatasan Keterbatasan infrastruktur /pelayanan dasar Tingkat kedalaman kemiskinan tinggi (P1) Tingkat keparahan kemisknan tinggi (P2) KRITERIA PENETAPAN KECAMATAN SEBAGAI LOKASI QUICK WINS

42 42 LOKASI QUICK WINS 2013 Wilayah/kawasan di Indonesia yang dipilih menjadi lokasi percontohan untuk penerapan pendekatan MP3KI Merupakan simpul-simpul kemiskinan yang penanganannya dapat berpengaruh besar pada penurunan kemiskinan. BULAKAMBA 42

43 HASIL SURVEY: PERMASALAHAN UMUM KESADARAN BERSEKOLAH RENDAH POLA HIDUP TIDAK SEHAT FASILITAS AIR (MINUM DAN BAKU) KURANG JALAN DAN IRIGASI SANGAT DIPERLUKAN PENYEDIAAN LISTRIK PERMUKIMAN YANG LAYAK DIVERSIFIKASI KEAHLIAN KURANG ARUS BARANG TIDAK LANCAR KARENA INFRASTRUKTUR KEWIRAUSAHAAN PERLU DIGALI SDM INFRASTRUKTUR EKONOMI 43

44  Lokasi Quick Wins TA 2014 adalah: Lokasi Quick Wins TA 2013 (17 lokasi) Empat lokasi untuk masing-masing propinsi ⌖ Dua lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat ⌖ Dua lokasi lain, ditentukan oleh Pemerintah Propinsi  Kriteria Quick Wins TA 2014: Lokasi Quick Wins 2013 Kriteria Pusat Kriteria Daerah Penentuan Quick Wins TA

45  Jumlah penduduk miskin kabupaten dan kecamatan  Tingkat kemiskinan kabupaten dan kecamatan  Kategori Daerah Tertinggal  Daerah lokasi MP3EI  Daerah pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan 4 Klaster Kriteria Pusat  Historis penurunan angka kemiskinan (5 tahun) di kabupaten/kota  Kondisi infrastruktur dasar di tingkat kecamatan: kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, dan prasarana jalan  Angka partisipasi sekolah SD, SLTP, dan SLTA, serta indikator pembangunan lainnya  Historis penurunan angka kemiskinan (5 tahun) di kabupaten/kota  Kondisi infrastruktur dasar di tingkat kecamatan: kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, dan prasarana jalan  Angka partisipasi sekolah SD, SLTP, dan SLTA, serta indikator pembangunan lainnya Kriteria Daerah Data Dasar Penetapan Lokasi Quick Wins TA

46  Dana Quick Wins MP3KI TA 2014 yang disalurkan melalui tambahan BLM PNPM Mandiri  Dana Tambahan BLM untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan yang disalurkan melalui tambahan BLM PNPM Mandiri  APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk secara pro aktif dan bersama-sama memenuhi kebutuhan kegiatan penanggulangan kemiskinan akselerasi di lokasi QW sesuai ruang lingkup kewenangannya  Anggaran Kementerian/Lembaga terkait dengan isu/permasalahan/kebutuhan kegiatan penanggulangan kemiskinan akselerasi di masing-masing lokasi QW  Sumber lain (swasta, BUMN/BUMD, lembaga donor, masyarakat) yang dapat digalang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku POTENSI UTAMA PENDANAAN QW TA

47  Dilakukan oleh Bappeda Provinsi berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota  Bappeda Kab./Kota berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas PU selaku pengelola dari PNPM Mandiri. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN KEGIATAN QW 2014 Identifikasi permasalahan dan kebutuhan dengan para pelaku di Kecamatan dan Desa/Kel. Cek Lapangan dan Pendalaman Isu bersama Masyarakat Rapat dengan SKPD untuk Penajaman dan Tindak Lanjut 47

48 Kriteria Kegiatan QW 2014 Lintas wilayah/desa/kecamatan Jangkauan Besaran biaya diluar jangkauan PNPM Mandiri Biaya Tidak direncanakan pembiayaan melalui APBD Bukan Kegiatan APBD 48

49 TARGET KINERJA DAN PENDANAAN PNPM PERDESAAN 2014 No.Program/KegiatanIndikator Kinerja KegiatanTargetPagu (Milyar Rp) 1.Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) a. PNPM Inti10.527,52 PNPM Reguler5.260 Kec9.298,52 Uji coba penghidupan berkelanjutan (MP3KI) *3 Kec di 3 Kab450,00 Sinergi program pembangunan untuk penanganan lokasi prioritas MP3KI (Quick wins MP3KI) * 149 Kec Perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan (Perluasan lokasi Quick wins MP3KI) * 246 Kec779,00 b. PNPM Penguatan366,06 PNPM MP Perbatasan85 Kec85,00 PNPM SPPN85 Kab240,00 PNPM Respek Pertanian 43 Kec41,06 Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat PNPM Generasi500 Kec616,70 Total PNPM Perdesaan (PNPM Inti, Penguatan dan PNPM Generasi)11.510,28 Catatan: * merupakan indikator baru

50 PENJELASAN INDIKATOR BARU PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN (PNPM-PERDESAAN) KEGIATAN PAGU INDIKATIF 2014 KELUARAN PAGU (Milyar Rupiah) A. Pelaksanaan MP3KI yg bersinergi dengan PNPM 450,00 1. Uji coba pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (dana stimulan per Rp ) 3 kecamatan pada 3 kabupaten pada 3 provinsi 6,00 2. BOP Rp. 500 juta per Kab (dalam rangka uji coba penghidupan yg berkelanjutan) 3 Kabupaten1,50 3. Sinergi program pembangunan untuk penanganan lokasi prioritas MP3KI (quick wins) 149 Kecamatan442,50 B. Perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan (Perluasan lokasi Quick wins MP3KI) 246 kecamatan779,00 1. Tambahan BLM per Rp 3,17 * Lokasi Quick wins dan perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan akan segera dibahas dengan TNP2K

51 TARGET KINERJA DAN PENDANAAN PNPM PERKOTAAN, PISEW DAN RIS/PPIP No.Program/KegiatanIndikator Kinerja KegiatanTargetPagu (Milyar Rp) 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Keswadayaan Masyarakat (kelurahan) Kel1.998,00 Quick wins MP3KI10 Kota30 Perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan (Perluasan lokasi Quick wins MP3KI) 27 Kec10 Total PNPM Perkotaan2.038,00 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman 1. Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi & sosial (RISE) 237 Kec534,90 2. Infrastruktur Perdesaan (PNPM-PPIP & RIS)2.600 Desa770,40

52 KEGIATAN PAGU INDIKATIF 2014 KELUARANPAGU A. Uji coba pengembangan penghidupan berkelanjutan 40,00 1. Quick wins MP3KI per Rp 1 Milyar10 Kota 10 provinsi 10,00 B. Sinergi program pembangunan untuk penanganan lokasi prioritas MP3KI (Perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan (Perluasan lokasi Quick wins MP3KI) 27 kecamatan30,00 1. Tambahan BLM per Rp 1,1 PENJELASAN INDIKATOR BARU PADA KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA (PNPM- PERKOTAAN) * Lokasi Quick wins sudah ada dan sedang proses sosialisasi kepada daerah untuk persiapan, sedangkan lokasi perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan akan segera dibahas dengan TNP2K

53


Download ppt "Woro S. Sulistyaningrum Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS Pertemuan Regional PNPM Mandiri Perkotaan Tahun."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google