Triarko Nurlambang Departemen Geografi FMIPA UI Maret 2006.

Presentasi berjudul: "Triarko Nurlambang Departemen Geografi FMIPA UI Maret 2006."— Transcript presentasi:

1 Triarko Nurlambang Departemen Geografi FMIPA UI Maret 2006

2

3

4 National Transportation Infrastructures Transportation and Communication Infrastructures enable economic, population and information mobility. Problems arise when transportation corridors are undeveloped (e.g. Columbian oil fields controlled by rebels and drug dealers.) Economic growth in profoundly enabled by transportation. India is working on this. Africa is characterized by ‘Tap Routes’ which benefit foreign exploitation more than pan-African development

5

6 GreeneryMixingDistance to existingPublic transport Compactness Density open waterof functionurban areasavailabity Soil pollution # # # # # # Water pollution * # # # # # Air pollution # * * * * * Energy use # * * * * * Potential for use of # # # # # # Renewable sources Efficient use of space * # # # * * # perkiraan adanya hubungan langsung * Perkiraan adanya hubungan tidak langsung

7 1.Tempat transit yang pasti; diutamakan dengan mode transport kereta (di atas maupun di bawah permukaan). Jalan koridor dilayani subway sedangkan jalan kolektor dilayani oleh mode trnsportasi bis atau trams 2.Mixed-use, mixed-income neighborhoods 3.Bangunan yng berbeda umur, kondisi dan ukuran 4. Tempat tinggal dimana-mana khususnya di dekat pusat kota 5.Besar dan kecil taman kota (ruang publik) pada setiap persimpangan 6.Banyak masyarakat datang dan pergi ke kota (kota tidak saja sebagai tempat kumpul manusia tetapi juga dijadikan sebagai ‘inkubator ide’) 7.Pepohonan sepanjang jalan yang rimbun 8.Terkoneksi oleh kereta cepat dan ringan (Light rail/rapid train) 9.Ruang/tanah pertanian di dekat/pinggir kota 10.Toko yang didepannya ruang pejalan kaki bukan tempat parkir (antara toko dan jalan raya). Tempat parkir ada di bawah permukaan atau disampaing

8

9

10

11 Prinsip 1 Membangun untuk semua Prinsip 2 Skala Kegiatan untuk masyarakat Prinsip 3 Ciptakan hubungan yg luas Prinsip 4 Jalan memelihara/ mempunyai berbagai kebutuhan/ pemakaian Prinsip 5 Pejalan harus merasa nyaman; mudah menyeberang jalan Prinsip 6 Mempertahankan Lalu lintas terpisah dan berkecepatan rendah (road diets, Land-width reductiona, bricked streets) Prinsip 7 Mempertahankan Lalu lintas tetap (jangan terlalu banyak berhenti) Prinsip 8 Bangun Jalan yang hijau Prinsip 9 Bangun jalan untuk sepeda Prinsip 11 Bangun persimapangan yang ‘kompak’ (untuk semua kendaraan dan pejalan kaki) Prinsip 10 Bangun akses orang cacat Prinsip 12 Bangun ruang publik sebanyaknya Prinsip 13 Bangun segala sesuatunya sesuai dengan skala dan ukurannya Prinsip 13 Bangun manfaat multiguna dan multipendapatan

12 Transport Geography Transportasi dan Ruang

13 Model Kajian Geografi Transportasi Jarak Aksesibilitas Interaksi Spatial /jalur Transportasi / model penggunaan tanah Kompleksitas Data yg dibutuhkan

14 Aksesibilitas

15 Hubungan antara Jarak dan Peluang/ Kesempatan (Aksesibilitas) Jarak Peluang Low density Medium density High density

16 ab dc fg e Aksesibilitas dalam Sistem Nodal dan Ruang Most Least

17 Aksesibilitas dan Struktur Spasial 1 2 2 1 Distance # of centers 2 1 2 1 2 1 2 1 A B C

18 Connectivity Matrix A B D C E ABCDE A01110 B10100 C11011 D10100 E00100 Network Connectivity Matrix

19 Connectivity Matrix - 2 ABCDEFG A0111000 B1000000 C1000000 D1000101 E0001010 F0000100 G0001000 Network Connectivity Matrix A B D C G E F

20 Total Accessibility Matrix (T-Matrix) T ABCDE  A3232111 B222219 C3242112 D222219 E111115 1 9 9546 ABCDE A01110 B10100 C11011 D10100 E00100 ABCDE A01110 B10100 C11011 D10100 E00100 = C1 X C2 ABCDE A31211 B12121 C21410 D12121 E11011 ABCDE A01110 B10100 C11011 D10100 E00100 C1 + = C2 ABCDE A31211 B12121 C21410 D12121 E11011

21 Aksesibilitas Geografis A B C E D ABCDE A084915 B8071218 C470511 D912506 E15181160 L 5 6 4 7 8 ABCDE  /n A 0849157.2 B 80712189.0 C 4705115.4 D 9125066.4 E 1518116010.0  /n 7.29.05.46.410.038.0 A(G)

22 GIS Generated Distance Grid From Center B

23 Aksesibilitas Potensial A B C E D ABCDE A084915 B8071218 C470511 D912506 E15181160 L 5 6 4 7 8 i\jABCDE∑i A 1200.0150.0300.0133.380.01863.3 B 112.5900.0128.675.050.01266.1 C 375.0214.31500.0300.0136.42525.7 D 66.650.0120.0600.0100.0936.6 E 53.344.472.7133.3800.01103.7 ∑j 1807.41358.72121.31241.61166.47695.4 P(G) A1200 B900 C1500 D600 E800 P 1200 900 1500 600 800

24 GIS Generated Potential Accessibility Grid

25 Proses Pemilihan Rute

26 The Traveling Salesperson Problem 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 15 km 10 km 8 km 15 km 9 km 5 km Total = 62 km 8 km 9 km 5 km 10 km 8 km Total = 48 km

27 Cost Minimization and Efficiency Maximization Low High Costs Efficiency Low High Compromise

28 Sea Land a b p1 a b p4 12 a b p2 3 R {C(sea) = C(land)} R1 {C(sea) > C(land)} R2 {C(sea) < C(land)} Effect of Transport Costs on Route Selection p2 p3 p4 R (sea) R (land) R (sea) R (land) R2 (sea) R1 (sea) R1 (land) R2 (land) R {  C(land) >  C(sea)}

29 1 3 a b Effect of Topography on Route Selection Low elevation Medium elevation High elevation 2 c

30 Geographic Information Systems untuk Transportasi (GIS-T)

31 Geographic Information Systems and Transportation Encoding Representation model (space and data) ManagementSpatial – Thematic - Temporal AnalysisQuery – Operations - Modeling ReportingVisualization and Cartography Real World User Transportation Network Flows Land Use Layers

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Info tambahan

41 Kebijakan Makro (kondisi kualitatif) 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditunjang peningkatan infrastruktur 2. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi s/d 6,6% /tahun utk 5 thn yad diperlukan investasi infrastruktur baru sebesar Rp 689,4 triliun (reff. Menkoekuin/Deputi Infrastruktur) 3. Tiga inisiatif Kebijakan untuk partisipasi kalangan swasta (reff. Bappenas) a. General Policy Environment b. Entry Policies : reduce regulatory obstacle and facilitate fair competition c. Pricing Policy : reliable procedrue and institutional set up 4. Policy direction for management and mitigation of non-commercial risk (reff: Bappenas) a. Political Risk : In order to establish a "safe place to invest" b. Economic Risk : To establish a stable macro-economic environment c. Project Risk : Risk sharing (gov. and private sector) d. Legal Risk : Reforming the judiciary system and implementing respect for rules and law e. Other Risks : Addressing corruption problems 5. Tujuh prioritas pembangunan (Reff. Menkoekuin) : a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangn kesenjangan b. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor c. Revitalisasi pertanian dan kesehatan d. Peningkatan aksesibilitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan e. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi f. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan, ketertiban serta penyelesaian konflik g. Rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias 6. Target reformasi bidang mikro ekonomi bersandar pada dua pilar utama: (reff. Menkoekuin) a. perbaikan iklim investasi dan berusaha; namun kenyataannya iklim investasi belum membaik krn kondisi moneter dan mikro melemah b. Percepatan pembangunan infrastruktur diseluruh pelosok Indonesia; namun kenyataannya realisasi msh dibawah target (<50% dr target) 7. Dampak dan reaksi terhadap kenaikan BBM (reff. Gapensi, LPJKN, AKI dan MenPU) a. Kontraktor minta peran pemerintah untuk mengendalikan/menyesuaikan kenaikan komponen/ material pembangunan infrastruktur b. Diperlukan eskalasi realisasi proyek yang sedang berjalan c. Revisi target penyelesaian pembangunan infrastruktur jika tidak tersedia dana. Menunggu kebijkan MenPU, Bappenas dan Menkeu d. Besar kenaikan rata2 biaya pembangunan infrastruktur diperkirakan mencapai 17-27% dari nilai kontrak e. MenPU: "pelaksana jasa konstruksi diminta utk segera melaksanakan stock opname sbg dasar perhitunagan besarnya nilai pek.yg boleh dinaikkan" f. Pemerintah /MenPU: dimungkinkan untuk mengurangi penacapaian target penyelesaian pek. s/d 80% (setelah dikaji terlebih dahulu proyek ybs) g. Nilai proy. DPU s/d Sept. 05 tercatat Rp 13,1 triliun, sdgkan dlm anggaran perubahan mentargetkan Rp 17,3 triliun dan baru terealisir Rp 6,1 triliun h. Pengurangan subsidi BBM memberi harapan kemampuan pendanaan pembangunan meningkat = a.l.menciptakan eskalasi realisasi proy infrastruktur Teruskan ke hal berikunya………….

42 8. Beberapa Catatan Perkiraan/harapan kondisi tahun 2006 a. MenPU: lebih banyak investor asing masuk Indonesia untuk membangun infrastruktur; sayangnya hasil Infrastructure Summit I ternyata hanya terealisasi 10% dari target kebutuhan (daftar) proyek infrastruktur dalam negeri sebesar Rp1.300 triliun b. Indonesia Infrastructure Summit II akan dilaksanakan bulan Pebruari 2006 c. Berdasarkan pengalaman thn 1997-2001, kontraktor asing melaksanakan sekitar 29% dari total nilai proyek infrastruktur d. Kemampuan /kapasitas kontraktor asing dalam melaksanakan proyek infrastruktur diperkirakan rata2 Rp 45,72 trilliun/ thn pd thn 2005-2011 e. Perkiraan kebutuhan dana sektor infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi 6,6% = Rp 689 triliun dalam 5 tahun; diperkirakan rata2 Rp 137 triliun/thn f. Peran/kontribusi pemerintah dibandingkan non-pemerintah = 40:60 (?) g. Berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa siklus bisnis properti adalah 10 tahunan yaitu 86, 96 dan diperkirakan 2006 juga mengalami "puncak" namun kehati-hatian dalam pengambilan keputusan untuk investasi sangat diperlukan mengingat faktor eksternal sgt berpengaruh, selain terbatasnya ketersediaan lahan (reff. Ciputra) 9. Catatan perspektif BUMN a. 3 kunci (yang menjadi satu kesatuan) acuan merubah BUMN: restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi = REFORMASI BUMN b. 3 faktor pengubah utama: konsumen, kompetisi dan teknologi c. Restrukturisasi: upaya peningkatan posisi kompetitif melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala dan penciptaan core competence d. Profitisasi: upaya meningkatkan secara agresif efisiensi perusahaan sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yg optimal e. Privatisasi: upaya peningkatan kegiatan penyebaran kepemilikan perusahaan kpd masy. Umum, swasta (nasional / asing) shg memudah- kan utk memperoleh akses kpd pendanaan, teknologi, manajemen modern, dan pasar internasional f. Reformasi BUMN tahap lanjutan adalah menciptakan Daya Saing dan Daya Cipta tinggi agar unggul di pasar global/internasional g. Percepatan proses Reformasi BUMN dpt dilakukan dengan merger/pengelompokkan kedalam bentuk Holding h. Bentuk Holding juga memungkinkan untuk memperoleh peningkatan corporate leverage shg posisi tawar membaik dan memungkinkan terciptanya market value creation yg lebih baik i. Inti kelemahan (rasional) BUMN: profitabilitas rendah (rata2,5%), budaya birokrasi, inward looking, produktifitas dan utilitas asset rendah, pemasaran dan pengembangan produk tdk sejalan, masih terfokus pd industri primer, mengandalkan keunggulan komparatif pada SDA & tenaga kerja yg murah j. Berdasarkan kelompok usaha BUMN, ternyata BUMN konstruksi tercatat kedua tertinggi untuk kemampuan kompetisi. Catatan; Infrastruktur terdiri dari bidang transportasi (laut, udara dan darat), energi (listrik dan minyak/gas), sumber daya air dan sanitasi, telekomunikasi, dan perumahan Lanjutan ……

43 A. Potential Demand 1. Total Market Size Infrastruktur(Rp triliun) a. Kebutuhan 2006129.4asumsi:a) pertumbuhan ekonomi (asumsi terakhir pemerintah = 6,2%) linier dg kebutuhan infrastruktur ; b. Roll over 2005 23.8b) iklim investasi membaik atau min. sama dengan awal tahun 2005 TOTAL153.2c) Pengurangan subsidi BBM akan memperbesar kemampuan anggaran utk infrastruktur d) Demand for fund = rata2 kebutuhan dana tahunan + roll over pekerjaan 2005 = Rp 153,2 triliun e) Peran pendanaan pemerintah melalui APBN hanya 10% dari total demand for fund untuk infrastruktur 2. Sumber Pembiayaanf) Ada 3500 perusahaan kontrakstor di Indonesia (BUMN, swasta Nasional dan Asing) a. APBN28.9 b. Non-APBN (Investor/loan)124.3 TOTAL153.2 3. Market share per Operator(triliun Rp) a. BUMN karya (5 corporate)58.72Sumber APBN28.861 b. Kontraktor Asing45.72 c. Swasta Nasional48.76 TOTAL153.2

44 Perbandingan Potensi Pasar Per Korporat dan per SBU 2006 B. Real Demand -2 (Rp triliun) WIKAHKAKWKPPTotal a. Bendung/irigasi1.3232.4891.7531.3701.1928.126 b. Jalan dan jembatan3.66116.8308.8772.3011.87633.545 c. Pelabuhan, bandara0.3621.0961.3390.2281.8414.866 d. Bangunan gedung3.6414.31110.1204.9948.57331.639 e. Jalan Tol4.6465.0284.5252.9202.41419.534 f. Pembangkit1.3201.0711.5050.8301.1295.855 g. Kereta api1.4251.1570.3250.1790.2443.330 h. Tambang Batu Bara0.1710.1390.1950.1070.1460.759 i. Kelautan0.000 j. Lain-lain0.2280.1850.2600.1430.1951.012 T O T A L24.49419.88727.93115.39620.957108.665

45 B. Real Demand -2 (Rp triliun) WIKAHKAKWKPPTotal a. Bendung/irigasi1.22%2.29%1.61%1.26%1.10%7.48% b. Jalan dan jembatan3.37%15.49%8.17%2.12%1.73%30.87% c. Pelabuhan, bandara0.33%1.01%1.23%0.21%1.69%4.48% d. Bangunan gedung3.35%3.97%9.31%4.60%7.89%29.12% e. Jalan Tol4.28%4.63%4.16%2.69%2.22%17.98% f. Pembangkit1.21%0.99%1.38%0.76%1.04%5.39% g. Kereta api1.31%1.06%0.30%0.16%0.22%3.06% h. Tambang Batu Bara0.16%0.13%0.18%0.10%0.13%0.70% i. Kelautan0.00% j. Lain-lain0.21%0.17%0.24%0.13%0.18%0.93% T O T A L22.54%18.30%25.70%14.17%19.29% 100.00%

46

47

48