KEBIJAKAN DAN ANGGARAN

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN ANGGARAN"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DAN ANGGARAN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II KEBIJAKAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2010 SOSIALISASI TATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL 2010 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN JAKARTA, 5 JUNI 2009

2 1 2 3 4 5 6 LANDASAN HUKUM PENDEKATAN SISTEM PENGANGGARAN
POKOK BAHASAN LANDASAN HUKUM 1 PENDEKATAN SISTEM PENGANGGARAN 2 STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS 3 PERUBAHAN RINCIAN ABPP DAN PERUBAHAN DIPA 2009 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 5 PROGRAM DAN PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2010 6

3 LANDASAN HUKUM : Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pasal 14 ayat (1) Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) RKAKL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja / kinerja yang akan dicapai. PP No. 20 Tahun 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH Pasal 3 (1) Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada proritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. PP 21 Tahun 2004 TENTANG RKA-KL Pasal 4 RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut: a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; b. Penganggaran Terpadu; c. Penganggaran Berbasis Kinerja 3

4 PENDEKATAN SISTEM PENGANGGARAN
PENGANGGARAN TERPADU PENDEKATAN SISTEM PENGANGGARAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH

5 PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam RKA-KL mencerminkan informasi antara lain berupa : Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan

6 TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). 6

7 TAHAPAN KEGIATAN DALAM PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
No. Uraian Kegiatan Dok Sumber 1. Penetapan Visi dan Misi K/L Renstra K/L dan Tupoksi K/L 2. Perumusan Sasaran Strategis K/L (Outcomes K/L) Renstra K/L 3. Restrukturisasi Program Tupoksi Eselon I 4. Perumusan Outcome Program Visi & Misi Eselon I 5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program IKU Kegiatan unggulan atau pendekatan lain 6. Perumusan Kegiatan per Eselon II/Satker Tupoksi Eselon II/Satker 7. Penetapan Output Kegiatan Output utama sesuai core business unit 8. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pendekatan kuantitas, kualitas dan harga; Indikator Keluaran Suboutput.

8 PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya : Indikator kinerja Standar biaya Evaluasi kinerja

9 STANDAR BIAYA UMUM Satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran yang bersifat lintas kementerian negara/lembaga dan/ atau lintas wilayah (PMK No. 01/PM.02/2009 tentang SBU Tahun Anggaran 2010) Fungsi SBU Sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk menghitung alokasi biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran –Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010. Penerapan Standar Biaya Umum SBU merupakan satuan biaya paling tinggi, implementasinya di dalam penyusunan RKA-KL tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip antara lain hemat, tidak mewah dan ekonomis.

10 STANDAR BIAYA KHUSUS Standar Biaya Khusus merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Anggaran Berbasis Kinerja yang merupakan salah satu pilar Sistem Penganggaran (paradigma baru) sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 17 tahun 2003. Standar Biaya Khusus dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya dalam pencapaian indikator kinerja maupun indikator keluaran kementerian negara/lembaga. SBK merupakan standar alokasi biaya untuk kegiatan yang bersangkutan dan merupakan batas alokasi tertinggi yang bisa dicantumkan dalam penyusunan RKA-KL. Contoh: kegiatan Penyusunan Data Gender dan Anak.

11 PERUBAHAN RINCIAN ABPP DAN PERUBAHAN DIPA 2009 (PMK NO. 06/PMK
Revisi Rincian ABPP meliputi: Pergeseran anggaran belanja: a. Antarunit organisasi dalam satu BA: b. Antarkegiatan dalam satu program  hasil optimalisasi; c. Antarjenis belanja dalam satu kegiatan Perubahan anggaran bersumber PNBP; Perubahan pagu PHLN akibat luncuran atau percepatan penarikan PHLN; Perubahan anggaran belanja akibat penggunaan penerimaan yg bersumber PNBP untuk PT Non BHMN dan BLU; Perubahan…..

12 Perubahan Rincian ABPP…(2)
Perubahan rincian BPP untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi Perubahan rincian BPP untuk keg. Operasional yang dilaksanakan unit organisasi pusat maupun instansi vertikal di daerah Perubahan pagu PHLN akibat perubahan kurs Perubahan rincian BPP akibat luncuran kegiatan PEMILU 2009 Perubahan rincian BPP sebagai akibat penyelesaian kegiatan dlm rangka pembangunan infrastruktur

13 OPTIMALISASI Hasil optimalisasi:
merupakan hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah target pelakanaan dan/atau penandatangan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah tercapai. digunakan untuk meningkatkan sasaran atau kegiatan lainnya dalam program yang sama.

14 USULAN REVISI ABPP DILENGKAPI:
Format 1.5 RKA-KL yang memuat pergeseran; Perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan/pergeseran; Rincian sisa dana PHLN yang ditandatangani Ka.Satker diketahui Ka.KPPN, untuk perubahan PHLN akibat luncuran PHLN; Surat keterangan dari Project Management Unit (PMU) dan Annual Work Plan (AWP) yang disetujui lender dalam percepatan penarikan PHLN; Format 1.4 RKA-KL untuk kegiatan bersumber PNBP; Data pendukung terkait: TOR, RAB, dan Revisi DIPA terakhir, lainnya.

15 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional 4 Pemulihan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim

16 PROGRAM DAN KEBUTUHAN PRIORITAS TAHUN 2010
PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG DAN /ATAU PRIORITAS K/L (AKAN DISESUAIKAN DG PLATFORM PRESIDEN TERPILIH; KEBUTUHAN BELANJA MENGIKAT; KEBUTUHAN DANA PENDAMPING; KEBUTUHAN ANGGARAN MULTI YEARS PROJECT; KEGIATAN YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANGAN; DISTRIBUSI ALOKASI ANTAR DAERAH SESUAI KEBUTUHAN DAN SINERGI DENGAN PROGRAM- PROGRAM DI DAERAH 1 2 3 4 5 6

17 1 2 3 TINDAK LANJUT K/L DLM. PENYIAPAN RKA-KL 2010 SESUAI
PENGANGGARAN DALAM PROGRAM-KEGIATAN 2010 TINDAK LANJUT K/L DLM. PENYIAPAN RKA-KL 2010 SESUAI DENGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN: MELAKUKAN OPTIMALISASI PAGU INDIKATIF 2010; ALOKASI ANGGARAN SEJALAN DENGAN PENCAPAIAN TUPOKSI/OUTPUT K/L (INDIKATOR KINERJA MASING-MASING; ALOKASI ANGGARAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SELEKTIF & EFISIEN (DAYA SERAP TINGGI DENGAN OUTPUT OPTIMAL) 1 2 3

18 PAGU TAHUN 2010 SEBAGAI BASELINE BUDGET :
HANYA MEMPERTIMBANGKAN PENYELESAIAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG HARUS DITUNTASKAN OLEH PEMERINTAH, DAN MEMPERHITUNGKAN KEBUTUHAN DASAR (POKOK) BAGI KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BASE LINE BUDGET  DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN RUANG GERAK DAN KELELUASAN BAGI PEMERINTAH BARU UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM & KEGIATANNYA SESUAI DENGAN PLATFORM PRESIDEN TERPILIH.

19 KEGIATAN-KEGIATAN YANG HARUS DIBATASI…
Pengadaan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan dan lokakarya 1 Pemasangan telepon baru kecuali untuk satker yang belum memiliki saluran telepon 2 Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tupoksi antara lain mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan dan gedung pertemuan 3 Pengadaan kendaraan bermotor kecuali pengadaan kendaraan fungsional Seperti ambulan rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, roda dua untuk Penyuluh dan penggantian kendaraan rusak berat 4 Pengeluaran lain-lain yang sejenis atau serupa tersebut diatas 5

20 PROGRAM-PROGRAM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan ( ) KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ( ) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ( ) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ( ) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan ( )

21 PERKEMBANGAN PAGU ALOKASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TA
PERKEMBANGAN PAGU ALOKASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TA s. d TA (Dalam Ribuan Rupiah) NO PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (INDIKATIF) 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan JUMLAH

22 PERKEMBANGAN PAGU ALOKASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TA
PERKEMBANGAN PAGU ALOKASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TA s. d TA (Dalam Ribuan Rupiah)

23 ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS PAGU INDIKATIF MENEG PP TA. 2010
Kegiatan Prioritas Nasional Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (5257) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. (5261) Pembentukan P2TP2A Kegiatan Prioritas Bidang (5251) Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (5265) Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) (5266) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (0093) Penyerasian Peraturan Perundangan Bidang Anak dan Perempuan (5254) Penyusunan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Anak, Perempuan dan Gender. (5259) Penyusunan Data Gender dan Anak (5262) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KHPP (5263) Penyusunan Kebijakan KHPP (dalam Trilateral Meeting diusulkan untuk menjadi prioritas Nasional) Kegiatan Prioritas K/L (0033) Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik (KPAI) (5252) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pewrlindungan Anak (KPAI) (5253) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan KPA (5255) Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Anak dan Perempuan (5256) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Anak dan Perempuan (5260) Koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak (5264) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan KHPP

24 DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/ LPND
Januari - April Mei - Agustus September - Desember DPR Presiden dan Sidang Kabinet Kementerian Negara PPN Kementerian Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Daerah 4 8 9 UU APBN Pembahasan Pokok-pokok Keb. Fiskal & RRKP Pemb. RKA-KL Pembahasan RAPBN Kebijakan Umum & Prioritas Anggaran Nota Keu RAPBN dan Lampiran 11 Keppres Tentang Rincian APBN 7 Penelaahan konsistensi dengan RKP SEB Prioritas Program & Indikasi Pagu 6 10 2 Lampiran RAPBN (Himpunan RKA-KL) Rancangan Keppres Tentang Rincian APBN SE Pagu Sementara 13 Pengesahan Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran 3 5 1 12 14 RKA-KL RENSTRA KL Rancangan Renja KL Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran

25 TERIMA KASIH