Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II SOSIALISASI TATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL 2010 KEMENTERIAN NEGARA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II SOSIALISASI TATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL 2010 KEMENTERIAN NEGARA."— Transcript presentasi:

1 1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II SOSIALISASI TATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL 2010 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN JAKARTA, 5 JUNI 2009 KEBIJAKAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2010

2 2 LANDASAN HUKUM PENDEKATAN SISTEM PENGANGGARAN PROGRAM DAN PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2010 STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS PERUBAHAN RINCIAN ABPP DAN PERUBAHAN DIPA POKOK BAHASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN

3 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pasal 14 ayat (1)  Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL)  RKAKL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja / kinerja yang akan dicapai. PP No. 20 Tahun 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH Pasal 3 (1)Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada proritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. PP 21 Tahun 2004 TENTANG RKA-KL Pasal 4 RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut: a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; b. Penganggaran Terpadu; c. Penganggaran Berbasis Kinerja LANDASAN HUKUM :

4 4 PENGANGGARAN TERPADU PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH PENDEKATAN SISTEM PENGANGGARAN PENDEKATAN SISTEM PENGANGGARAN

5 5 PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA Penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam RKA-KL mencerminkan informasi antara lain berupa : 1. Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program 2. Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan 3. Kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan

6 6 TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA a.Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); b.Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); c.Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

7 7 No.Uraian KegiatanDok Sumber 1.Penetapan Visi dan Misi K/LRenstra K/L dan Tupoksi K/L 2.Perumusan Sasaran Strategis K/L (Outcomes K/L)Renstra K/L 3.Restrukturisasi ProgramTupoksi Eselon I 4.Perumusan Outcome ProgramVisi & Misi Eselon I 5.Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ProgramIKU Kegiatan unggulan atau pendekatan lain 6.Perumusan Kegiatan per Eselon II/SatkerTupoksi Eselon II/Satker 7.Penetapan Output KegiatanOutput utama sesuai core business unit 8.Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pendekatan kuantitas, kualitas dan harga; Indikator Keluaran Suboutput. TAHAPAN KEGIATAN DALAM PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

8 8 Dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya : 1. Indikator kinerja 2. Standar biaya 3. Evaluasi kinerja PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

9 9 STANDAR BIAYA UMUM Satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran yang bersifat lintas kementerian negara/lembaga dan/ atau lintas wilayah (PMK No. 01/PM.02/2009 tentang SBU Tahun Anggaran 2010) Fungsi SBU Sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk menghitung alokasi biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran Penerapan Standar Biaya Umum SBU merupakan satuan biaya paling tinggi, implementasinya di dalam penyusunan RKA-KL tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip antara lain hemat, tidak mewah dan ekonomis.

10 10 STANDAR BIAYA KHUSUS 1.Standar Biaya Khusus merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Anggaran Berbasis Kinerja yang merupakan salah satu pilar Sistem Penganggaran (paradigma baru) sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 17 tahun Standar Biaya Khusus dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya dalam pencapaian indikator kinerja maupun indikator keluaran kementerian negara/lembaga. 3.SBK merupakan standar alokasi biaya untuk kegiatan yang bersangkutan dan merupakan batas alokasi tertinggi yang bisa dicantumkan dalam penyusunan RKA-KL. Contoh: kegiatan Penyusunan Data Gender dan Anak.

11 11 PERUBAHAN RINCIAN ABPP DAN PERUBAHAN DIPA 2009 (PMK NO. 06/PMK.02/2009) Revisi Rincian ABPP meliputi: 1. Pergeseran anggaran belanja: a. Antarunit organisasi dalam satu BA: b. Antarkegiatan dalam satu program  hasil optimalisasi; c. Antarjenis belanja dalam satu kegiatan 2. Perubahan anggaran bersumber PNBP; 3. Perubahan pagu PHLN akibat luncuran atau percepatan penarikan PHLN; 4. Perubahan anggaran belanja akibat penggunaan penerimaan yg bersumber PNBP untuk PT Non BHMN dan BLU; 5. Perubahan…..

12 12 Perubahan Rincian ABPP…(2) 5. Perubahan rincian BPP untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi 6. Perubahan rincian BPP untuk keg. Operasional yang dilaksanakan unit organisasi pusat maupun instansi vertikal di daerah 7. Perubahan pagu PHLN akibat perubahan kurs 8. Perubahan rincian BPP akibat luncuran kegiatan PEMILU Perubahan rincian BPP sebagai akibat penyelesaian kegiatan dlm rangka pembangunan infrastruktur

13 13 OPTIMALISASI Hasil optimalisasi:  merupakan hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah target pelakanaan dan/atau penandatangan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah tercapai.  digunakan untuk meningkatkan sasaran atau kegiatan lainnya dalam program yang sama.

14 14 USULAN REVISI ABPP DILENGKAPI: 1. Format 1.5 RKA-KL yang memuat pergeseran; 2. Perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan/pergeseran; 3. Rincian sisa dana PHLN yang ditandatangani Ka.Satker diketahui Ka.KPPN, untuk perubahan PHLN akibat luncuran PHLN; 4. Surat keterangan dari Project Management Unit (PMU) dan Annual Work Plan (AWP) yang disetujui lender dalam percepatan penarikan PHLN; 5. Format 1.4 RKA-KL untuk kegiatan bersumber PNBP; 6. Data pendukung terkait: TOR, RAB, dan Revisi DIPA terakhir, lainnya.

15 15 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional 4 Pemulihan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim

16 16 PROGRAM DAN KEBUTUHAN PRIORITAS TAHUN 2010 PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG DAN /ATAU PRIORITAS K/L (AKAN DISESUAIKAN DG PLATFORM PRESIDEN TERPILIH; KEBUTUHAN BELANJA MENGIKAT; KEBUTUHAN DANA PENDAMPING; KEBUTUHAN ANGGARAN MULTI YEARS PROJECT; KEGIATAN YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANGAN; DISTRIBUSI ALOKASI ANTAR DAERAH SESUAI KEBUTUHAN DAN SINERGI DENGAN PROGRAM- PROGRAM DI DAERAH

17 17 PENGANGGARAN DALAM PROGRAM-KEGIATAN 2010 MELAKUKAN OPTIMALISASI PAGU INDIKATIF 2010; ALOKASI ANGGARAN SEJALAN DENGAN PENCAPAIAN TUPOKSI/OUTPUT K/L (INDIKATOR KINERJA MASING-MASING; ALOKASI ANGGARAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SELEKTIF & EFISIEN (DAYA SERAP TINGGI DENGAN OUTPUT OPTIMAL) TINDAK LANJUT K/L DLM. PENYIAPAN RKA-KL 2010 SESUAI DENGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN:

18 18 PAGU TAHUN 2010 SEBAGAI BASELINE BUDGET : HANYA MEMPERTIMBANGKAN PENYELESAIAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG HARUS DITUNTASKAN OLEH PEMERINTAH, DAN MEMPERHITUNGKAN KEBUTUHAN DASAR (POKOK) BAGI KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BASE LINE BUDGET  DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN RUANG GERAK DAN KELELUASAN BAGI PEMERINTAH BARU UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM & KEGIATANNYA SESUAI DENGAN PLATFORM PRESIDEN TERPILIH.

19 19 KEGIATAN-KEGIATAN YANG HARUS DIBATASI… Pengadaan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan dan lokakarya Pemasangan telepon baru kecuali untuk satker yang belum memiliki saluran telepon Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tupoksi antara lain mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan dan gedung pertemuan Pengadaan kendaraan bermotor kecuali pengadaan kendaraan fungsional Seperti ambulan rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, roda dua untuk Penyuluh dan penggantian kendaraan rusak berat Pengeluaran lain-lain yang sejenis atau serupa tersebut diatas

20 20 PROGRAM-PROGRAM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ( ) Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan ( ) Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ( ) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ( ) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan ( )

21 21 PERKEMBANGAN PAGU ALOKASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TA s. d TA (Dalam Ribuan Rupiah) NOPROGRAM TAHUN ANGGARAN (INDIKATIF) Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan JUMLAH

22 22 PERKEMBANGAN PAGU ALOKASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TA s. d TA (Dalam Ribuan Rupiah)

23 23 Kegiatan Prioritas Nasional Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (5257) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. (5261) Pembentukan P2TP2A Kegiatan Prioritas Bidang (5251) Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (5265) Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) (5266) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (0093) Penyerasian Peraturan Perundangan Bidang Anak dan Perempuan (5254) Penyusunan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Anak, Perempuan dan Gender. (5259) Penyusunan Data Gender dan Anak (5262) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KHPP (5263) Penyusunan Kebijakan KHPP (dalam Trilateral Meeting diusulkan untuk menjadi prioritas Nasional) Kegiatan Prioritas K/L (0033) Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik (KPAI) (5252) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pewrlindungan Anak (KPAI) (5253) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan KPA (5255) Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Anak dan Perempuan (5256) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Anak dan Perempuan (5260) Koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak (5264) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan KHPP ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS PAGU INDIKATIF MENEG PP TA. 2010

24 24 Januari - AprilMei - AgustusSeptember - Desember DPR Presiden dan Sidang Kabinet Kementerian Negara PPN Kementerian Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Daerah Rancangan Renja KL SEB Prioritas Program & Indikasi Pagu Kebijakan Umum & Prioritas Anggaran SE Pagu Sementara RKA-KL Lampiran RAPBN (Himpunan RKA-KL) Nota Keu RAPBN dan Lampiran Keppres Tentang Rincian APBN Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran RENSTRA KL Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran Pembahasan Pokok-pokok Keb. Fiskal & RRKP Pemb. RKA-KL Pembahasan RAPBN Pengesahan UU APBN Rancangan Keppres Tentang Rincian APBN DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/ LPND Penelaahan konsistensi dengan RKP

25 25 TERIMA KASIH


Download ppt "1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II SOSIALISASI TATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL 2010 KEMENTERIAN NEGARA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google