Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DERAJAT KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROV.JATENG SEMARANG 19 MARET 2008.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DERAJAT KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROV.JATENG SEMARANG 19 MARET 2008."— Transcript presentasi:

1 DERAJAT KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROV.JATENG SEMARANG 19 MARET 2008

2 ACARA RAKORNIS 1. TUJUAN PERTEMUAN. PENYAMAAN PRESEPSI DALAM PELAYANAN MASKIN MELALUI JAMKESMAS. 2. FOKUS. PENINGKATAN PELAYANAN MASKIN MELALUI JAMKESMAS.

3 ACARA RAKORNIS 3. SUSUNAN ACARA.. a) EVALUASI PROGRAM PRIORITAS & PERSIAPAN JAMKESMAS Oleh Ka.Dinkes.Prop.Jateng. b)SOSIALISASI MANLAK JAMKESMAS. Oleh c)EVALUASI KEPESERTAAN JAMKESMAS 2007 DAN PERSIAPAN 2008.Oleh PT.Askes d) PENGALAMAN INDONESIA DESEASE RELATED GROUP (INA DRG)Oleh ; Direktur RS Dr.Karjadi. e) PERKENALAN PRODUK ALKES.

4 EVALUASI PROGRAM PRIORITAS 1. HASIL FASTEK DBD. a) TIME RESPONS TERLAMBAT DISEBABKAN OLEH. PENEGAKAN DIAGNOSE DI RS. UMPAN BALIK HASIL LAB.TERLAMBAT. KEPUTUSAN DI LEVEL KAB/KOTA. b) DUKUNGAN PEMDA/POLITIS BAGUS. TREND ANGGARAN MENINGKAT DAN PROPORSI BESAR. ADANYA INSTRUKSI. c) KETERLIBATAN/PEMBERDAYAAN MASY BELUM OPTIMAL DILIHAT DARI ; ABJ RENDAH (< 95%). BELUM ADA GERAKAN PSN SECARA MASAL DAN BERKELANJUTAN

5 EVALUASI PROGRAM PRIORITAS. 1. HASIL FASTEK DBD. d) KUALITAS PSN MASIH KURANG DILIHAT DARI INDIKATOR. SASARAN KURANG TEPAT (BELUM FOKUS PADA TEMPAT PERINDUKAN VEKTOR) FREKUENSI KURANG. PSN BELUM DILAKUKAN SECARA MASAL. e) PENCATATAN & PELAPORAN DBD. KASUS DBD (LAB & SUSPECT). LAPORAN DARI RS TERLAMBAT ATAU TIDAK LAPOR. f) MANAGERIAL. PERENCANAAN S/D MONEV KURANG TERINTEGRASI DALAM SATU UPAYA PENYELESAIAN MASALAH (DBD) YANG DIDASARKAN ATAS TUPOKSI DARI MASING 2.

6 EVALUASI PROGRAM PRIORITAS REKOMENDASI PENGGULANGAN DBD. a)DIKEMBANGKAN PENEGAKAN DIAGNOSE DBD DI PUSKESMAS DALAM RANGKA MEMPERCEPAT TIME RESPONS. b)PEMANFAATAN DUKUNGAN PENGAMBIL KEBIJAKAN / POLITIS UNTUK FOKUS PADA UPAYA PENCEGAHAN. c)ADVOKASI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN BEBAS JENTIK MELALUI GERAKAN PSN YANG BENAR. d)PERBAIKAN SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN DBD YANG DIMANFAATKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEGERA ATAU DIGUNAKAN DALAM PERENCANAAN. e)INTEGRASI MULAI DARI PERENCANAAN S/D EVALUASI YANG MENGARAH PADA TUJUAN DAN SASARAN PENYELESAIAN MASALAH SESUAI TUPOKSI.

7 EVALUASI PROGRAM PRIORITAS 2. KLB MALARIA. a) TREND MALARIA (KLB MALARIA). Temanggung desa Campurejo, kec Tretep. Pos rate 5.3%. (P. falciparum & P. vivax) Import, menjadi penularan setempat. Survailans lemah. Purworejo desa Kalitapas kec.Bener Pos rate 11% (P.falciparum). Banyumas 1. Desa Somakaton, Kading kec.Somagede. Pos rate 38%. Kasus import. 2. Desa Randegan, kec. Kebasen. Kasus import. b)UPAYA YG PERLU DILAKUKAN. Peningkatan survailans migrasi. Mass Fever Survei/Mass Blood Survei dalam rangka deteksi dini dan pengobatan cepat. Monitoring vektor.

8 EVALUASI PROGRAM PRIORITAS 2. PENAGGULANGAN BENCANA. DISTRIBUSI OBAT. Semua obat yang ada di GFK/Dinkes Kab/kota dapat digunakan untuk penaggulangan bencana/KLB tidak dibedakan antara obat Buffer dan obat KLB. 3.GIZI BURUK. Upaya penggulangan Gizi Buruk. a)Kab/kota perlu memantau balita Gizi Buruk yang telah dirujuk atau diobati di Rumah Sakit untuk mengetahui angka sebenarnya balita Gibur yang telah sembuh atau menjadi gibur kembali. b)Peningkatan survailans Gizi Buruk melalui upaya pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu atau PKD.

9 EVALUASI PROGRAM PRIORITAS 3. PELAYANAN PERSALINAN DI RS. a)Grafik pelayanan persalinan di RS Pemerintah & RS Swasta cenderung ke tindakan sectio caesaria (grafik terlampir). b)Perlu di kaji ulang yang terkait dengan peningkatan proporsi tindakan sectio caesaria di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta. 4.PENGEMBANGAN DESA SIAGA. Perlu adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa menjadi siaga, terutama dalam pemanfaatan PKD dan kegiatan di Forum Kesehatan Desa (FKD). 5.PENGEMBANGAN OAI. Pemanfaatan OAI sebagai obat komplementer di Unit Pelayanan Kesehatan.

10 % TINDAKAN SECTIO CAESARIA DI RS PEMERINTAH TH 2007 Persentase maksimal 20% RS Pemerintah dengan sectio caesaria > 60% al. RS Kota Semarang (91%) RS Ajibarang Banyumas (71%)

11 % TINDAKAN SECTIO CAESARIA DI RS SWASTA TH 2007 Persentase maksimal 20% RS Pemerintah dengan sectio caesaria > 60% al. RSIA Griya Husada Kartosuro SKH (82.76%) RSIA Griya Raharja Klaten (62.14%), RSIA Anugerah Semarang (61.8%), RSIA Budi Asih Purwokerto (66.27%), RSIA Sarila Husada Sragen (63.53%)

12 6. ASKESKIN 2007 a)Banyaknya masalah2 yang terkait dengan kepesertaan (jumlah kuota tidak sesuai dgn data maskin daerah, banyaknya SKTM). b)Kurang optimalnya sistem pelayanan rujukan yang berjenjang. c)Tingginya utilisasi pelayanan rujukan rawat inap. d)Sosialisasi program yang belum optimal. e)Lemahnya sistem pelaporan & monev f)Keterlambatan realisasi klaim pembayaran g)Masalah yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan dana Askeskin. h)Belum optimalnya peran Pemda dalam mendukung kontribusi pembiayaan kesehatan maskin. EVALUASI PROGRAM PRIORITAS

13 JAMKESMAS Perlunya sosialisasi yang efektif mulai dari tingkat Provinsi-Kab/Kota-Puskesmas 2.Perlu segera dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pengelola serta pelaksana verifikasi baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota. 3.Perlunya memantapkan kerjasama & koordinasi dengan semua lintas sektor terkait termasuk dengan PT Askes sebagai mitra dalam manajemen kepesertaan. 4.Dukungan kebijakan dari Pemda Provinsi & Kab/Kota setempat sangat diperlukan untuk mendukung program Jamkesmas.

14 UPAYA YANG DILAKUKAN 1.Menegaskan kembali Surat Edaran Menkes no. 169/Menkes/II/2007  PPK untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada Maskin. 2.Mengkomunikasikan surat Menkes no.113/Menkes/II/2008 perihal Pelayanan Masyarakat Miskin di Puskesmas & Jaringannya Tahun 2008 dan surat Menkes no. 115/Menkes/II/2008 perihal Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Tahun Melakukan dengar pendapat dengan Komisi E DPRD tentang masalah-masalah dalam pelaksanaan Askeskin Melakukan audiensi dengan Gubernur / Sekda perihal masalah pelaksanaan Askeskin khususnya di Rumah Sakit Provinsi. 5.Melakukan konsultasi ke Pusat terkait dengan permasalahan Askeskin di Jawa Tengah dan rencana pelaksanaan Jamkesmas 2008.

15 6.Pembentukan Tim Pengelola Tingkat Provinsi. 7.Meneruskan usulan Tim Verifikator Kab./Kota ke Pusat. 8.Koordinasi dengan Lintas Sektor Terkait 9.Informasi terkini ke Kab./Kota dan RS UPAYA YANG DILAKUKAN

16 Kab./Kota yg belum serahkan SK Maskin 1.Kota Magelang 2.Kota Semarang 3.Kota Salatiga 4.Kab. Magelang 5.Kab. Kebumen 6.Kab.Pekalongan 7.Kab. Semarang 8.Kab. Kendal 9.Kab. Rembang 10.Kab. Blora 11.Kab. Kudus

17 Kab./Kota yg BelumMengusulkan Tim Verifikator 1.Kota Magelang 2.Kota Pekalongan 3.Kota Tegal 4.Kab. Magelang 5.Kab. Semarang 6.Kab. Demak 7.Kab. Pati 8.Kab. Boyolali 9.Kab. Sragen 10.Kab. Sukoharjo

18 Kab./Kota yg telah serahkan Nomor Rekening 1.RSUD Majenang Cilacap 2.RS Emanuel Klampok, Banjarnegara 3.RS Soewondo Kendal 4.RS Soedjati Grobogan 5.RS Nirmala Purbalingga 6.RSU Kartini Jepara 7.RS Margono Purwokerto 8.RSI Sultan Agung Semarang 9.RSI Surakarta 10.RSI Klaten 11.RSU Sinar Kasih Purwokerto 12.RS Mitra Bangsa Pati 13.RSU Kudus

19 Mohon Perhatian : 1.Rumah Sakit yang belum membuka Rekening segera membuka rekening giro (15 digit) An.Rumah Sakit (bukan perorangan). 2.Rumah Sakit yg telah menerima dana dari Depkes agar segera laporan ke Dinkes Prov. 3.Manlak Jamkesmas 2008 dapat di akses melalui 4.Kab./Kota segera bentuk Tim Koordinasi Jamkesmas sesuai Manlak. 5.Nama-nama verifikator yang telah dikirim ke Dinkes Prov.,spesifikasinya disesuaikan dengan Manlak (Umur,pendidikan dll).

20 TERIMA KASIH


Download ppt "DERAJAT KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROV.JATENG SEMARANG 19 MARET 2008."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google