Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan oleh Asep Karsidi (Kepala Bakosurtanal) pada Kuliah Umum, Jumat, 11 Februari 2011, Auditorium Bakosurtanal.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan oleh Asep Karsidi (Kepala Bakosurtanal) pada Kuliah Umum, Jumat, 11 Februari 2011, Auditorium Bakosurtanal."— Transcript presentasi:

1

2 Disampaikan oleh Asep Karsidi (Kepala Bakosurtanal) pada Kuliah Umum, Jumat, 11 Februari 2011, Auditorium Bakosurtanal

3 Sistem pembinaan ini akan dibangun dan dijadikan model pembinaan SDM di Bakosurtanal dengan memanfaatkan segala peluang yang ada, mulai dari peluang memberikan kesempatan pendidikan formal dan informal untuk peningkatan kemampuan serta memberikan kesempatan menjabat jabatan struktural bagi SDM yang potensial.

4  PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS junto PP 11/2002 tentang Perubahan atas PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS; PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS PP 11/2002 tentang Perubahan atas PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS  PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS; PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS  PP 100/2000, tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural junto PP 13/2002 tentang Perubahan atas PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; PP 100/2000, tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan StrukturalPP 13/2002 tentang Perubahan atas PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural  PP 16/1994, tentang Jabatan Fungsional PNS junto Keppres, 87/1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;PP 16/1994, tentang Jabatan Fungsional PNS Keppres, 87/1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS  PP 29/1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap junto PP 47/2005 tentang Perubahan atas PP 29/1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap; PP 29/1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan RangkapPP 47/2005 tentang Perubahan atas PP 29/1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap  Kepmenpan Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002, tanggal 3 Desember 2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya. Kepmenpan Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002, tanggal 3 Desember 2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya  Peraturan Kepala Bakosurtanal 156/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakosurtanal. Peraturan Kepala Bakosurtanal 156/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakosurtanal

5

6 Pangkat Gol. Ruang Kenaikan Pangkat Reguler Pembinaan SDM Penata Muda Penata Muda Tk I III a III b 04 5 th I Mempersiapkan diri, Mengikuti Pendidikan dan latihan Formal dan Informal Penata Penata Tk I III c III d 8 12 –S1 10 th I Mulai memiliki arah dan pembentukan jati diri, sudah S2 Pembina Pembina Tk I Pembina Utama Muda IV a IV b IV c 16 – S2 20- S th II Jati diri sudah terbentuk, sudah S3, Nasional recognated/ Internasional Pembina Utama Madya Pembina Utama IV d IV e th II/terakhir Internasional, Nasional recognated, sudah Profesor. Konsep Pembinaan SDM Th Masa Kerja

7

8 A.SISTEM KENAIKAN PANGKAT 1)KENAIKAN PANGKAT REGULER -TABEL GOLONGAN/RUANG KENAIKAN PANGKAT REGULER 2)KENAIKAN PANGKAT PILIHAN -JABATAN STRUKTURAL *TABEL GOLONGAN/RUANG JABATAN STRUKTURAL -JABATAN FUNGSIONAL (JABFUNG) *TABEL GOLONGAN/RUANG JABATAN FUNGSIONAL *11 JABFUNG YANG ADA DI BAKOSURTANAL *CONTOH TABEL ANGKA KREDIT (JABFUNG SURTA) B.TANGGAL PENETAPAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT C.MASA KERJA UNTUK KENAIKAN PANGKAT

9 KENAIKAN PANGKAT Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 2

10 SISTEM KENAIKAN PANGKAT Dilaksanakan berdasarkan: sistem kenaikan pangkat reguler sistem kenaikan pangkat pilihan PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Kesatu: Sistem Kenaikan Pangkat, Pasal 3

11 KENAIKAN PANGKAT REGULER Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3

12 sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 10 Nopember 2000, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Ketiga: Kenaikan Pangkat Reguler, Pasal 7 DAPAT DIBERIKAN SETINGKAT LEBIH TINGGI APABILA: KENAIKAN PANGKAT REGULER

13 Sumber: 1.PP 98/2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Bab IV Penyaringan, Pasal 11, Ayat 4, Huruf a sampai dengan h junto PP 11/2002 tentang Perubahan atas PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS Pasal 11, Ayat 4, Huruf a sampai dengan h. 2.PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Ketiga: Kenaikan Pangkat Reguler, Pasal 8, Huruf a sampai dengan h. GOLONGAN/RUANG (REGULER) BERDASARKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN GOLONGAN/ RUANG TERENDAH GOLONGAN/ RUANG TERTINGGI SDI/aII/a SLTPI/cII/c SLTAII/aIII/b D1II/aIII/b D2II/bIII/b D3II/cIII/c D4III/aIII/d S1III/aIII/d S2III/bIV/a S3III/cIV/b

14 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 4

15 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG: a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Pilihan, Pasal 9

16 Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 5 JABATAN STRUKTURAL

17 JENJANG ESELON BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG JENJANG ESELONGOLONGAN/ RUANG TERENDAH GOLONGAN/ RUANG TERTINGGI I aIV/e I bIV/dIV/e II aIV/cIV/d II bIV/bIV/c III aIV/aIV/b III bIII/dIV/a IV aIII/cIII/d IV bIII/bIII/c VIII/aIII/b Sumber: PP 13/2002 tentang Perubahan atas PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural

18 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 6 JABATAN FUNGSIONAL

19 Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. PP 16/1994, tentang Jabatan Fungsional PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 1 JABATAN FUNGSIONAL

20 Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 7 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

21 DI BAKOSURTANAL: No.Jabatan FungsionalInstansi Pembina 1Analis KepegawaianBadan Kepegawaian Negara (BKN) 2ArsiparisArsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 3AuditorBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 4Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 5PenelitiLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 6Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 7PerencanaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 8Pranata KomputerBadan Pusat Statistik (BPS) 9PustakawanPerpustakaan Nasional (Perpusnas) 10Surveyor PemetaanBadan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) 11WidyaiswaraLembaga Administrasi Negara (LAN)

22 JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL NO. JENJANG FUNGSIONAL GOLONGAN/ RUANG KETERANGANBESAR TUNJANGAN 1Pelaksana PemulaII/aSekurang- kurangnya berijazah SLTA Setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon Vb 2PelaksanaII/b-II/c-II/dSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon Va 3Pelaksana LanjulanIII/a-III/bSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IVa 4PenyeliaIII/c - III/dSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IIIa I. JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL Sumber: Keppres 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, Bagian Kedua: Jenjang Jabatan Fungsional, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8

23 JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL NO. JENJANG FUNGSIONAL GOLONGAN/ RUANG KETERANGANBESAR TUNJANGAN 1Ahli PertamaIII/a-III/bSekurang- kurangnya berijazah Sarjana (SI) atau D-IV Setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IVa 2Ahli MudaIII/c - III/dSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IIIa 3Ahli MadyaIV/a-IV/b-IV/cSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IIa 4Ahli UtamalV/d - IV/eSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon Ia II. JABATAN FUNGSIONAL AHLI Sumber: Keppres 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, Bagian Kedua: Jenjang Jabatan Fungsional, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8

24 NO.NO.UNSURPERSENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN PELAKSANA PEMULA SURVEYOR PEMETAAN PELAKSANA SURVEYOR PEMETAAN PELAKSANA LANJUTAN SURVEYOR PEMETAAN PENYELIA II/aII/bII/cII/dIII/aIII/bIII/cIII/d I UTAMA A.Pendidikan B.Kegiatan survei C.Kegiatan pemetaan D.Pengembangan Profesi >80% IIPENUNJANG Penunjang Tugas Surveyor Pemetaan <20% J U M L A H 100% JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT TERAMPIL LAMPIRAN III: KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 134/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL: 3 DESEMBER 2002

25 NO.NO.UNSURPERSENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN PERTAMA SURVEYOR PEMETAAN MUDA SURVEYOR PEMETAAN MADYA III/aIII/bIII/cIII/dIV/aIV/bIV/c I UTAMA A.Pendidikan B.Kegiatan survei C.Kegiatan pemetaan D.Pengembangan profesi >80% IIPENUNJANG Penunjang Tugas Surveyor Pemetaan <20% J U M L A H100% JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT AHLI LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 134/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL: 3 DESEMBER 2002

26 Tabel Golongan Ruang No.Gol.RuangPangkat Reguler Jenjang Jabatan Fungsional Jenjang Eselon TerampilAhli 1IaJuru Muda---- 2IbJuru Muda Tingkat I---- 3IcJuru---- 4IdJuru Tingkat I---- 5IIaPengatur MudaPelaksana Pemula--- 6IIbPengatur Muda Tingkat IPelaksana--- 7IIcPengaturPelaksana--- 8IIdPengatur Tingkat IPelaksana--- 9IIIaPenata MudaPelaksana LanjutanAhli Pertama- V 10IIIbPenata Muda Tingkat IPelaksana LanjutanAhli Pertama VIV b 11IIIcPenataPenyeliaAhli Muda IV bIV a 12IIIdPenata Tingkat IPenyeliaAhli Muda IV aIII b 13IVaPembina-Ahli Madya III bIII a 14IVbPembina Tingkat I-Ahli Madya III aII b 15IVcPembina Utama Muda-Ahli Madya II bII a 16IVdPembina Utama Madya-Ahli Utama II aI b 17IVePembina Utama-Ahli Utama I bI a Sumber 1.Keppres 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, Bagian Kedua: Jenjang Jabatan Fungsional, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8; 2.1.PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Ketiga: Kenaikan Pangkat Reguler, Pasal 8, Huruf a sampai dengan h. 3.PP 11/2002 tentang Perubahan atas PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS Pasal 11, Ayat 4, Huruf a sampai dengan h. 4.PP 13/2002 tentang Perubahan atas PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Lampiran.

27 TANGGAL PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT 1 Januari; 1 April; 1 Juli; dan 1 Oktober PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Kedua: Masa Kenaikan Pangkat, Pasal 4

28 MASA KERJA UNTUK KENAIKAN PANGKAT PERTAMA PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Kedua: Masa Kenaikan Pangkat, Pasal 5 Dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

29

30 JABATAN RANGKAP Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan: Jaksa, merangkap jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan; Peneliti, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi Pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian; dan Perancang, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan. PP 47/2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 29/1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap, Pasal 2, Ayat 1 dan 2

31

32 IJAZAH Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (PNS yang mendapat ijazah), dapat diberikan apabila : a. DIANGKAT DALAM JABATAN/DIBERI TUGAS yang memerlukan pengetahuan/keahlian YANG SESUAI DENGAN IJAZAH YANG DIPEROLEH; b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan e. LULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Pasal 18, Ayat 2

33 IJAZAH Ijazah sebagaimana dimaksud adalah Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang TELAH DIAKREDITASI* oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. Catatan: (*) Akreditasi Minimal B (Kebijakan di Bakosurtanal) PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS, Pasal 11 ayat 5

34 IJAZAH (Lanjutan) Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS, Pasal 11 ayat 6

35

36 STRUKTUR ORGANISASI BAKOSURTANAL Struktur Organisasi Lengkap KLIK DI SINI Sumber: Peraturan Kepala Bakosurtanal 156/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakosurtanal

37 BIODATA Nama:Asep Karsidi Tempat/Tanggal Lahir:Sumedang, 7 September 1954 Status:Menikah dengan 1 anak Pangkat/Golongan/Ruang:Pembina/IV/d Jabatan:Kepala Bakosurtanal sejak 15 Juni 2010 Agama:Islam Alamat surat Pendidikan Formal:  S1, Sarjana FMIPA Universitas Indonesia, Bidang Studi Geografi, selesai tahun 1980;  S2, Pasca Sarjana IPB, Bidang Agroklimatologi, selesai tahun 1987;  Post Graduate on Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Water Resources Management, ITC, Post The Netherlands, Belanda, tahun 1990  S3 (Ph.D.) Bidang GIS dan Remote Sensing di Universitas Adelaide South Australia, selesai tahun 2003

38 “Bekerja adalah bagian dari ibadah. Jabatan adalah sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kemudian.”


Download ppt "Disampaikan oleh Asep Karsidi (Kepala Bakosurtanal) pada Kuliah Umum, Jumat, 11 Februari 2011, Auditorium Bakosurtanal."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google