Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL OLEH : DEDY ARFIYANTO SE,MM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL OLEH : DEDY ARFIYANTO SE,MM."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL OLEH : DEDY ARFIYANTO SE,MM.

2  World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.  Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di negaranya masing-masing.

3 Sebelum berdirinya WTO masih banyak perundingan yang dilakukan dalam rangka memujudkan perjanjian multilateral berkaitan dengan perdagangan antara lain: 1. Tahun : Pada tahun 1947 di Geneva diadakan perundingan perumusan perjanjian GATT yang menetapkan penurunan jenis tarif dengan nilai 10 miliar dolar AS. Perundingan ini diikuti 23 negara.

4 : Pada tahun 1949 di Kota Annecy berlangsung perundingan yang lebih dikenal sebagai “Perundingan Annecy”. Dalam perundingan kali ini, telah disepakati untuk meratifikasi 5000 jenis tarif yang diikuti 33 negara : Pada periode ini berlangsung “Perundingan Torquay” yang diselenggarakan di Kota Torquay dimana disepakati untuk meratifikasi 5,500 jenis tarif yang diikuti oleh 34 negara : Pada periode ini berlangsung “Perundingan Jenewa” yang diselenggarakan di Kota Jenewa di mana disepakati untuk meratifikasi sejumlah jenis tarif dengan nilai perdagangan sejumlah 2,5 miliar dolar AS, yang diikuti oleh 34 negara.

5 : Pada periode ini berlangsung Perundingan yang lebih dikenal sebagai “Putaran Dillon”, yang diselenggarakan di Kota Jenewa, putaran GATT kali ini diikuti oleh 45 negara yang menghasilkan kesepakatan untuk meratifikasi jenis tarif dengan nilai perdagangan sejumlah 4,9 miliar dolar AS, yang diikuti oleh 34 negara : Putaran GATT kali ini lebih dikenal sebagai “Putaran Kennedy”, yang diselenggarakan di Jenewa. Perundingan ini menyepakati penurunan sejumlah jenis tarif dengan nilai perdagangan sejumlah 40 miliar dolar AS dan kesepakatan anti-dumping yang diikuti 48 negara.

6 : Putaran GATT yang lebih dikenal sebagai “Putaran Tokyo”, Jepang dengan menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain; ratifikasi sejumlah jenis tarif dan non-tarif dengan nilai perdagangan sejumlah 155 miliar dolar AS. Perundingan kali ini diikuti oleh 99 negara : Dalam periode ini, negara-negara peserta mengadakan perundingan di Jenewa berdasarkan mandat Deklarasi Punta Del Este. Perundingan kali ini tidak hanya membahas peratifikasian tarif dan non-tarif sejumlah komoditas, namun juga telah membahas bidang jasa dalam perdagangan dunia.

7

8 Agenda utama liberalisasi perdagangan adalah mereduksi hambatan perdagangan (trade barriers) baik untuk barang, jasa, hak milik intelektual maupun investasi. Dalam perjalanannya, konsep globalisasi tersebut mengalami perubahan dengan terbentuknya kelompok perdagangan berdasarkan kedekatan wilayah (integrasi regional) atau berdasarkan skala ekonomi.

9 Menurut World Economic Forum, beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya dayasaing industri di tingkat mikro diantaranya :  Buruknya infrastruktur,  Buruknya institusi dan kelembagaan pemerintah dan swasta terkait dengan pelayanan publik,  Inefisiensi pasar barang industri,  Pendidikan dan keahlian tenaga kerja yang belum memadai,  Efisiensi pasar tenagakerja yang rendah,  Rendahnya kemampuan perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru,  Perkembangan pasar keuangan yang belum mendorong perkembangan industri,  Rendahnya inovasi dan penerapan teknologi tinggi yang efisien.

10 o Berdasarkan Industrial Development Report tahun 2011, industri manufaktur Indonesia mengalami penurunan peringkat daya saing dari 40 pada tahun 2005 menjadi peringkat ke-43 pada tahun o Daya saing Indonesia yang diukur dengan indeks daya saing kinerja industri (Competitiveness Industrial Performance) masih di bawah negara-negara ASEAN, seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina.

11 PERDAGANGAN LUAR NEGERI PERDAGANGAN DALAN NEGERI INVESTASI RIIL

12 PERDAGANGAN LUAR NEGERI KOMITMEN INDONESIA TERHADAP SEJUMLAH BLOK PERDAGANGAN :  WTO  APEC ( NEGARA MAJU ANGGOTA APEC TAHUN 2010, NEGARA BERKEMBANG ANGGOTA APEC TAHUN 2020 ).  ASEAN TAHUN 2015  EPA ( ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) DENGAN JEPANG TAHUN 2006  KEK ( KAWASAN EKONOMI KHUSUS ) DENGAN SINGAPURA

13 KEBIJAKAN PLN KEBIJAKAN TEKNOLOGI & PENDIDIKAN KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN ENERGI KEBIJAKAN PERTANIAN KEBIJAKAN INVESTASI KEBIJAKAN INDUSTRI KEBIJAKAN HUKUM KEBIJAKAN PERBURUAN KEBIJAKAN PERBANKAN KEBIJAKAN SEKTOR 2 TRADABLE LAINNYA

14 PERDAGANGAN DALAM NEGERI PERMASALAHAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI : 1.INFRASTRUKTUR DAN LOGISTIK 2.BARANG SELUNDUPAN / IMPOR ILEGAL 3.PERSAINGAN 4.DISTRIBUSI 5.HAMBATAN – HAMBATAN PDN LAINNYA.

15 INFRASTRUKTUR DAN LOGISTIK TANTANGAN YANG DIHADAPI INDONESIA : a)MEMPERBAIKI SEMUA INFRASTRUKTUR YANG RUSAK, SEPERTI JALAN – JALAN RAYA YANG BERLUBANG DAN BERGELOMBANG DAN YANG SEBAGIAN HANCUR KARENA TANAH LONGSOR DALAM WAKTU SINGKAT. b)MEMBANGUN JALAN TOL, JALAN KERETA API KE PELABUHAN. c)MENINGKATKAN AKSELERASI LISTRIK.

16 BARANG SELUNDUPAN KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH : 1)KETERBATASAN KAPAL PATROLI 2)SDM 3)DANA OPERASI

17 PERSAINGAN a)menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b)mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c )mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d ) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

18 FAKTA DI INDONESIA MENJAMURNYA PASAR RITEL DI INDONESIA SEPERTI ; SUPERMARKET,MINIMARKET,PUSAT GROSIR, HIPERMARKET DI INDONESIA

19 DISTRIBUSI PERMASALAHAN DI INDONESIA : SISTEM JARINGAN KOLEKSI DAN DISTRIBUSI NASIONAL MASIH LEMAH, KARENA BELUM TERINTEGRASINYA SISTEM PERDAGANGAN DI TIGA TINGKATAN PASAR ( PENGUMPUL,ECERAN DAN GROSIR ),SERTA MARAKNYA BERBAGAI PUNGUTAN DAN PERATURAN DI TINGKAT DAERAH AKIBAT PENYELENGGARAAN OTONOMI.

20 HAMBATAN – HAMBATAN LAINNYA ASPEKPERINGKAT KEMUDAHAN MELAKUKAN BISNIS123 MEMULAI SUATU USAHA168 BERURUSAN DENGAN LISENSI99 MEMPEKERJAKAN PEKERJA153 REGISTRASI PROPERTI121 MENDAPATKAN KREDIT68 MELINDUNGI INVESTOR51 MEMBAYAR PAJAK110 PERDAGANGAN LINTAS PERBATASAN41 MENJALANKAN KONTRAK - KONTRAK141 MENUTUP SUATU USAHA136

21 INVESTASI RIIL ISU – ISU UTAMA INVESTASI RIIL DI INDONESIA  EKONOMI BIAYA TINGGI  KEPASTIAN USAHA / HUKUM  RUU PENANAMAN MODAL  SISTEM INSENTIF  HARMONISASI PERATURAN  KELEMBAGAAN ( FASILITAS, PELAYANAN DAN PROMOSI )  DISTRIBUSI  KEPABEANAN  PERPAJAKAN  PENGAMANAN PASAR


Download ppt "KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL OLEH : DEDY ARFIYANTO SE,MM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google