Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SPAN dan SAKTI PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SPAN dan SAKTI PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012."— Transcript presentasi:

1 SPAN dan SAKTI PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012

2 AGENDA  Gambaran Umum SPAN  Area Penyempurnaan Proses Bisnis  Gambaran Umum SAKTI  Koneksitas SPAN dan SAKTI 2

3 Gambaran Umum SPAN 3

4 I.PERENCANAAN II.PELAKSANAAN 1.Manajemen DIPA 2.Manajemen Komitmen 3.Manajemen Pembayaran 4.Manajemen Penerimaan 5.Manajemen Kas 6.Akuntansi dan pelaporan III.PERTANGGUNG JAWABAN  Audit, Pelaporan (LKPP), Pertanggungjawaban DJA DJPB AREA PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS 4

5 ExistingSPAN Penelaahan DIPA sampai 4 digit Penelaahan DIPA hanya sampai 2 digit Satker kurang mendapatkan fleksibilitas dalam melakukan revisi anggaran Satker mendapatkan fleksibilitas lebih banyak dalam melakukan revisi anggaran Belum semua komponen APBN dimasukan dalam DIPA Semua komponen APBN akan dimasukan dalam DIPA Belum mengadopsi konsep penganggaran berbasis kinerja (PBK) Mengadopsi Penganggaran berbasis kinerja Informasi rencana penarikan/ penerimaan dana pada halaman III tidak di update Informasi rencana penarikan/ penerimaan dana pada halaman III ter- update Penyempurnaan Proses Bisnis Manajemen DIPA Dampak Penelaahan Akan Lebih Cepat Revisi DIPA Lebih Cepat Akuntabilitas Lebih Baik Efisiensi & Efektivitas Akan Meningkat Hal. 3 DIPA Dapat Dijadikan Informasi Awal Perencanaan Kas

6 Penyempurnaan Proses Bisnis Manajemen Komitmen & Pembayaran Dampak ExistingSPAN Manajemen Komitmen belum dilaksanakan Pelaksanaan Manajemen Komitmen termasuk manajemen terhadap supplier Komunikasi data dilakukan secara manual dan paperbased Penerapan konsep paperless/lesspaper dalam proses komunikasi data Desentralisasi proses transfer pembayaran Sentralisasi proses transfer pembayaran Pencairan dana dilakukan secara manual Penerapan e- disbursement dalam proses pencairan dana Peningkatan budget control melalui manajemen komitmen Optimalisasi perencanaan kas melalui pemanfaatan data liability Mendukung Penerapan Accrual Accounting Peningkatan kecepatan dan kepastian waktu pencairan dana

7 Penyempurnaan Proses Bisnis Manajemen Penerimaan & Kas EXISTING KPPN KPPN mencatat penerimaan yang diterima melalui Bank/Pos Persepsi dan pengeluaran melalui SP2D. Saat ini rekonsiliasi bank dilakukan melalui pembuatan daftar selisih secara manual. Dit PKN Penerimaan dan pengeluaran yang melalui BI dicatat oleh Dit. PKN. Saat ini rekonsiliasi bank tidak dilakukan atas semua rekening yang dikelola Direktorat PKN Contoh rekening yang tidak direkonsiliasi bank: Rekening Pemerintah Lainnya. Dit. PKN Akurasi Perencanaan kas masih belum optimal, karena belum tersedianya database yang terintegrasi SPAN Pencocokan antara Rekening Koran Bank dengan data transaksi penerimaan yang di konsolidasi di Modul Government Receipt dan data pengeluaran dari Modul Payment (rekonsiliasi antara aliran uang dengan aliran data) Rekonsiliasi Bank akan dilakukan termasuk terhadap Rekening Pemerintah Lainnya. Rekonsiliasi tidak lagi dilakukan secara manual namun dengan menggunakan data elektronis (by system). Peningkatan akurasi perencanaan kas melalui database yang terintegrasi dengan manajemen DIPA, manajemen komitmen dan pembayaran Pengelolaan penerimaan negara secara terpusat oleh Dit. PKN melalui Bank Pusat Persepsi pada MPN G2. am Dampak Seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat tercatat dan terekonsiliasi dengan cepat sehingga dapat meningkatkan keamanan terhadap aliran dana yang terdapat pada rekening dalam kelolaan BUN Pelaksanaan forward cash planning

8 Penyempurnaan Proses Bisnis Akuntansi & Pelaporan EXISTINGSPAN Laporan Berbasis Cash Towards Accrual Laporan Berbasis Akrual Managerial Reports disusun dari database yang terpisah (berbeda) User-defined (Managerial) Reports disusun dari single database Belum ada laporan berbasis GFS Pelaporan Berbasis GFS (Government Financial Statistic) System Rekonsiliasi laporan keuangan secara konvensional (face to face) Web-based Reconciliation (Proses rekonsiliasi laporan keuangan berbasis internet) Dua sistem yang berbeda pada Sistem Akuntansi Pusat, yaitu SAU dan SAKUN Satu sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat yang terintegrasi Belum ada output pada Bagan Akun Standar Struktur Bagan Akun Standar memasukkan output Adaptasi budgetary accountingEncumbrance accounting DAMPAK Laporan keuangan lebih komprehensif dan informatif Laporan manajerial lebih mudah disusun, sesuai kebutuhan user & lebih andal Mendukung analisis dan evaluasi kebijakan fiskal serta komparasi kegiatan operasi antar negara Memudahkan KL melakukan cross check data dengan data BUN sehingga Laporan keuangan lebih cepat, tepat, akuntabel & andal Tidak ada perbedaan data antar sistem sehingga tidak memerlukan rekonsiliasi antar sistem Sejalan dengan PBB, dapat menghasilkan informasi output Tidak ada kode transaksi, jurnal akuntansi lebih sederhana

9 1. PENYUSUNAN ANGGARAN 9

10 A.Tahun Anggaran Yang Direncanakan : 1)Fungsi Perencanaan Anggaran; 2)Fungsi Penyusunan Anggaran; 3)Fungsi Pembahasan Anggaran dengan DPR RI; 4)Fungsi Penetapan Alokasi Anggaran. B.Tahun Anggaran Berjalan : 1)Fungsi Penyusunan RAPBN-Perubahan; 2)Fungsi Revisi Anggaran; 3)Fungsi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran. 10 Ruang Lingkup Fungsi Penganggaran

11 11 Proses Bisnis Fungsi Penganggaran Unit terkait Alur proses bisnis Fungsi Penganggaran (Jan-Des) Perencanaan (Jan-Apr)Penyusunan (Mei-Jul)Pembahasan (Agt-Okt)Penetapan (Nov-Des) DPR Presiden Kemkeu c.q. DJA Bappenas K/L Penyusunan resource envelope & usulan kebijakan APBN Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan 1 2 Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP) Penyusunan KEM, PPKF dan Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keu dan Himpunan RKA-K/L Pengesahan UU APBN Penetapan Alokasi Anggaran K/L Penyusunan Keppres Rincian ABPP Penetapan Keppres Rincian ABPP Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA- K/L Persetuju an RUU APBN Penyusunan DIPA Pelaksanaan Trilateral Meeting Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keu dan Himpunan RKA-K/L Penyusunan RKA-K/L Penyesuaian RKA-K/L 6 12a

12 12 Proses Bisnis Fungsi Perencanaan Anggaran Unit terkait Alur proses bisnis Fungsi Perencanaan Anggaran (Jan-Apr) DPR Presiden Kemkeu c.q. DJA Bappenas K/L Penyusunan Resource Enve- lope dan usulan kebijakan APBN (Feb-Mar) Asumsi & Prioritas Pembangunan (Jan) *) Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan (Jan) Penyusunan Renja K/L (Apr) Trilateral Meeting (Apr) *) dalam perumusan asumsi resource envelope juga melibatkan unit lain spt : BKF, DJPU, Bank Indonesia dan BPS. 1 Penyusunan Standar Biaya Masukan (Mar) 2 Penyusunan SEB Pagu Indikatif (Apr) 3 4 Pengajuan New Inisiatif II (Mei-Jun) Evaluasi New Inisiatif II (Jun)

13 13 Proses Bisnis Fungsi Penyusunan Anggaran Unit terkait Alur proses bisnis Fungsi Penyusunan Anggaran (Mei-Juli) DPR Presiden Kemkeu c.q. DJA Bappenas K/L Penyusunan Petunjuk RKA- K/L (Juni) Pengajuan New Inisiatif II Mei-Jun) Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP) (20 Mei) Penyusunan RKA-K/L (Jun-Jul) Penyusunan KEM, PPKF dan RKP (Mei) Evaluasi New Inisiatif II (Jun) 1 *) dalam penyusunan KEM dan PPKF sebagai leader adalah BKF dan melibatkan unit lain, seperti : Bappenas, DJPU, BI dan BPS. Penyusunan Pagu Anggaran K/L (Juni) Penyusunan Standar Biaya Keluaran (Juni) Penetapan KEM, PPKF dan RKP (Mei) Penelaahan PNBP K/L Penyusunan RAPBN, RUU APBN, NK dan Himpunan RKA- K/L (Jul) Pembicaraan pendahuluan (Mei-Jun) Penelaahan RKA-K/L (Jun-Jul)

14 14 Proses Bisnis Fungsi Pembahasan Anggaran Unit terkait Alur proses bisnis Fungsi Pembahasan Anggaran (Agust-Okt) DPR Presiden Kemkeu c.q. DJA Bappenas K/L Penyampaian, RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L (Agt) Pembahasan dg Komisi Terkait (Agt-Okt) Pembahasan RAPBN, RUU APBN, NK dan Himpunan RKA-K/L (Agt-Okt) UU APBN Pembahasan Hasil Optimalisasi APBN (Okt) Persetujuan RUU APBN (30 Okt) Pembahasan dg Komisi XI dan penyesuaian asumsi makro APBN (Agt-Okt) Pengesahan UU APBN (Nov) Penetapan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L (Agt) 1 *) Dalam rangka pembahasan RAPBN, juga memperhatikan pertimbangan DPD. Pembahasan dg Badan Anggaran (Panja A, B, dan C) (Agt-Okt) Penilaian usul Inisiatif Baru kesemptn III (Okt) Pengajuan New Inisiatif III (Sep- Okt) Evaluasi New Inisiatif III (Sep- Okt) Pemandangan umum oleh fraksi-fraksi sidang paripurna Tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi sidang paripurna Pembhsn dg Tim Perumus RUU APBN (Okt)

15 15 Proses Bisnis Fungsi Penetapan Alokasi Anggaran Unit terkait Alur proses bisnis Fungsi Penetapan Alokasi Anggaran (Nov-Des) DPR Presiden Kemkeu c.q. DJA DJPBN K/L Penetapan Alokasi Anggaran K/L (Pagu Definitif) (Nov) Penetapan SP RKA-K/L (Nov) Penyesuaian RKA- K/L dan Inisiatif Baru III (Nov) Penyusunan DIPA Penyusunan Keppres Rincian ABPP (Nov) Penetapan Keppres Rincian ABPP (30 Nov) Keppres Rincian ABPP Pengesahan DIPA (Des) Penyerahan DIPA (Des) 1 2 3

16 16 Proses Bisnis Setiap Fungsi Penyusunan RAPBN-P Unit terkait Alur proses bisnis Fungsi Penyusunan RAPBN-P (Jul-Sept) DPR Presiden Kemkeu c.q. DJA DJPBN K/L Penyusunan Lap. Semester I dan Prognosis Semester II APBN (Jul) Revisi Anggaran dan Usulan ABT (Jan-Jul) Pembahasan RAPBN-P, RUU APBN-P, dan Nota Keu-P (Agt) Penyusunan RAPBN-P, RUU APBN-P, dan Nota Keu-P (Jul) Persetujuan UU APBN-P (Sept) Penetapan Alokasi Anggaran K/L-P (Sept) 1 3 Penetapan RAPBN-P, RUU APBN-P, Nota Keuangan – P (Agt) NB : Secara normatif, proses penyusunan APBN-P sbgmn bagan diatas. Namun dalam prakteknya dimungkinkan berbeda sesuai situasi dan kondisi Realisasi pelaksanaan APBN (Jul) Pengesahan UU APBN (Sept) Penyampaian RAPBN-P, RUU APBN-P, dan Nota Keu-P (Jul) Pemandangan umum oleh fraksi-fraksi sidang paripurna Tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi sidang paripurna Pembahasan dg Badan Anggaran (Panja A, B, dan C) (Agt-Sept) Pembahasan dg Komisi XI dan penyesuaian asumsi makro APBN (Agt-Sept) Penghimpunan hasil revisi dan penilaian usul perubahan dan atasu tambahan anggaran K/L Pembhsn dg Tim Perumus RUU APBN (Sept)

17 17 Proses Bisnis Fungsi Revisi Anggaran Unit terkait Alur proses bisnis Fungsi Revisi Anggaran (Jan-Des) DPR Menkeu Kemkeu c.q. DJA DJPBN K/L Penetapan Revisi SP RKA-K/L APBN-P Usulan Revisi Anggaran (Jan-Des) Penyusunan Revisi DIPA Pengesahan DIPA Revisi Persetujuan oleh Menkeu Persetujuan oleh DPR RI 2 Penetapan Revisi SP RKA-K/L Reguler (Non APBN-P) 1 Usulan Revisi Anggaran (Jul-Sep)

18 18 Proses Bisnis Fungsi Monev Kinerja Anggaran Unit terkait Alur proses bisnis Fungsi Monev Kinerja Anggaran (Jan-Des) DPR Menkeu Kemkeu c.q. DJA DJPBN K/L Rekomendasi penerapan Reward and Punishment Laporan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran (Jan-Des) Persetujuan oleh Menkeu 2 Pengukuran & evaluasi kinerja anggaran TA sblmnya 1 Konfirmasi hasil penilaian Bahan pertimbangan penetapan alokasi thn berikutnya Laporan realisasi pelaksanaan APBN (Jan-Des) 4 Pemantauan kinerja anggaran TA berjalan 3 Laporan realisasi pelaksanaan APBN (Jan-Des)

19 2. MANAJEMEN DIPA 19

20 24 DJADIT PASATKERFO KPPNSTAFF KANWIL KASI BID. PA KABID PAKEPALA KANWIL 3. ADK Konsep DIPA 4. Validasi 4. Validasi 3.a Upload ADK Konsep DIPA 6. Persetujuan 7. Pengesahan 8. Jurnal Allotment 8. Jurnal Allotment 5. Persetujuan 1. RABPP 1. RABPP 2. Jurnal Appropriasi 2. Jurnal Appropriasi 9. Print DIPA 9. Print DIPA 10. DIPA 10. DIPA Alternatif Pengiriman ADK Catatan : Point 3.a merupakan alternatif pengiriman ADK melalui KPPN

21 Konsep Validasi Membandingkan Appropriasi dengan ADK satker (pengesahan) Membandingkan Data DIPA (allotment) terupdate di SPAN dengan data usulan Revisi Data yang dibandingkan struktur COA a.Kesesuaian denan COA b.Kewenangan revisi c.Semua dibandingkan kecuali Lokasi, KPPN, Kewenangan (LKK)

22 3. ADK Konsep DIPA R Catatan : Point 3.a merupakan alternatif pengiriman ADK melalui KPPN Catatan : Point 3.a merupakan alternatif pengiriman ADK melalui KPPN 1. RABPP 10. DIPA Aplikasi SPAN 3.a Upload ADK Konsep DIPA R 2. Jurnal Appropriasi 5. Persetujuan 6. Persetujuan 7. Pengesahan 4. Validasi 8. Jurnal Allotment 9. Print DIPA

23 DJADIT PASATKERFO KPPNSTAFF KANWIL KASI BID. PA KABID PAKEPALA KANWIL 3. ADK Konsep DIPA R 4. Validasi 4. Validasi 3.a Upload ADK Konsep DIPA R 6. Persetujuan 7. Pengesahan 8. Jurnal Allotment 8. Jurnal Allotment 5. Persetujuan 1. RABPP Revisi 1. RABPP Revisi 2. Jurnal Appropriasi 2. Jurnal Appropriasi 9. Print DIPA R 9. Print DIPA R 10. DIPA R 10. DIPA R Alternatif Pengiriman ADK Catatan : Point 3.a merupakan alternatif pengiriman ADK melalui KPPN

24 SATKERFO KPPNSTAFF KANWIL KASI BID. PA KABID PAKEPALA KANWIL DJADIT PA 1. ADK Konsep DIPA R 7. Update Data 8. Jurnal Appropriasi 2. Validasi 1.a Upload ADK Konsep DIPA R 4. Persetujuan 5. Pengesahan 6. Jurnal Allotment 3. Persetujuan Catatan : Point 1.a merupakan alternatif pengiriman ADK melalui KPPN

25 AFP/Rencana Penarikan dana Tidak mengikat Perbulan Mengikat Pertahun Perubahan dari satker Dua digit Apabila ada kelebihan di bulan januari, sisa dana di transfer otomatis ke bulan Februari Apabila ada kekurangan dana di bulan Maret, kekurangan diambil di bulan Desember

26 3. MANAJEMEN KOMITMEN 26

27 27  Tahap pelaksanaan anggaran: (i) otorisasi atas pagu anggaran kepada Satker (ii) pembuatan komitmen/ perikatan (iii) perolehan dan verifikasi barang dan jasa (iv) penerbitan perintah membayar, dan (v) pembayaran DIPA PERIKATAN/ Komitmen BERITA ACARA SERAH TERIMA INVOICING / TAGIHAN PEMBAYARAN Definisi (1)

28 Definisi (2) Komitmen atau Perikatan Tindakan/ keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran negara Potensi timbulnya kewajiban di masa yang akan datang Diikuti dengan ada/ tidaknya pemenuhan kondisi tertentu yang diperjanjikan/ disyaratkan Belum menjadi kewajiban/ hutang/ liability, sampai dengan terpenuhinya kondisi tertentu yang disyaratkan/ serah terima.

29 Proses Bisnis: Future

30 30 Fungsi-fungsi proses bisnis--Komitmen PAGU ANGGARAN PERIKATAN/ KOMITMEN PEMBAYARAN DATA KOMITMEN Committed Balance Forecast: Jumlah & Waktu Forecast: Jumlah & Waktu Budget Encumbrance Actual FA Kontrol Anggaran Kontrak Total Angsuran Fungsi terkait pagu Fungsi terkait manajeme n kas

31 4. MANAJEMEN PEMBAYARAN 31

32 INTERAKSI SATKER DAN KPPN (current) 32 MANAJEMEN KOMITMEN APLIKASI SATKER MANAJEMEN KOMITMEN APLIKASI SATKER MANAJEMEN PEMBAYARAN APLIKASI KPPN MANAJEMEN PEMBAYARAN APLIKASI KPPN DATA SUPPLIER / KONTRAK DATA SUPPLIER / KONTRAK PENERBITAN SPP PENERBITAN SPP PENERBITAN SPM PENERBITAN SPM PENERBITAN SP2D PENERBITAN SP2D SPM SP2D

33 INTERAKSI SATKER DAN KPPN (future SPAN) 33 MANAJEMEN KOMITMEN APLIKASI SATKER (SAKTI) MANAJEMEN KOMITMEN APLIKASI SATKER (SAKTI) MANAJEMEN PEMBAYARAN APLIKASI KPPN (SPAN) MANAJEMEN PEMBAYARAN APLIKASI KPPN (SPAN) DATA SUPPLIER / KONTRAK DATA SUPPLIER / KONTRAK PENERBITAN SPP PENERBITAN SPP PENERBITAN SPM PENERBITAN SPM PEMBERIAN CAN PEMBERIAN CAN PENCATATAN HUTANG PENERBITAN SP2D PENERBITAN SP2D RESUME TAGIHAN SPM CAN NOMOR TAGIHAN SP2D APLIKASI INTERFACE SUPPLIER/ RFC

34 INTERAKSI SATKER DAN KPPN Proses Request for Commitment (RfC) – Perekaman Data Supplier dan Resume Kontrak – Pencadangan dana DIPA (encumbrance) Proses Resume Tagihan – Perekaman Data Supplier (Khusus untuk Continuing Commitment) – Pengakuan pembebanan (accrual accounting) – Perencanaan Kas (Manajemen Kas) Proses SPM – Approval SPP/Resume Tagihan – Proses pembayaran/ settlement 34

35 Proses Bisnis Manajemen Pembayaran 35

36 PENGIRIMAN RESUME TAGIHAN DAN SPM Resume tagihan : Data SPP yang dikirim ke KPPN. Ditentukan jatuh tempo tagihan. Fungsi untuk : - Pengakuan beban - Perencanaan kas Pengecekan Data Supplier, data kontrak dan Ketersediaan Dana, dll. SPM diajukan sebelum tanggal jatuh tempo. 36

37 PENGUJIAN KETERSEDIAAN DANA DIPA CURRENT BUSINESS PROCESS FA = pagu DIPA – Realisasi Pengeluaran FUTURE BUSINESS PROCESS FA = pagu DIPA– Encumbrances – Realisasi Pengeluaran – Dana TUP FUTURE BUSINESS PROCESS (With Cash Limit Case) FA = pagu DIPA – Cash Limit – Encumbrances – Realisasi Pengeluaran – Dana TUP

38 PENERAPAN JATUH TEMPO TAGIHAN Satker (PPK) menentukan secara fleksibel tanggal jatuh tempo tagihan sesuai dengan kebutuhan (1 s/d 14 hari). Perhitungan jatuh tempo sejak tanggal resume tagihan sampai dengan tanggal dikeluarkannya SP2D. Fungsi : Perencanaan Kas Jangka Pendek

39 Penerapan Payment Term Dalam Proses Penagihan

40 5. MANAJEMEN PENERIMAAN 40

41 Jenis- jenis penerimaan negara yang dilakukan/dicatat melalui modul GR disesuaikan dengan karakteristik proses bisnis pada modul lain (PM, CM dan GL). Adapun penerimaan negara yang dilakukan oleh modul GR pada SPAN meliputi: 1.Setoran melalui Bank/pos Persepsi (interfacing) 2.Setoran langsung melalui rekening Kas Negara pada BI (RKUN, SubRKUN, RPL, dll).

42 Sedangkan penerimaan negara yang dilakukan/dicatat di luar modul GR (melalui modul PM) meliputi: 1.Penerimaan negara melalui potongan SPM 2.Pengembalian pendapatan melalui SPM-KP, SPM-KC, SPM-PP, dll. 3.Penerimaan Satker BLU 4.Penerimaan pembiayaan melalui penerbitan SP3 pada KPPN Khusus Jakarta VI.

43

44 Tantangan Saat IniKe DepanManfaatTantangan  Pelaksanaan MPN: - Setoran terbatas pada loket; - Jam layanan bank terbatas; - Penyampaian LHP manual; -Desentralisasi penatausahaan; penerimaan negara (KPPN).  Penerimaan negara pada saat masuk ke rekening penampung (RPL) pada BI belum dicatat.  Rekonsiliasi penerimaan dan rekening koran secara manual.  Pelaksanaan MPN-G2: - Optimalisasi seluruh channel pembayaran; -Layanan 24 jam (e-banking) - Penyampaian LHP secara elektronik -Sentralisasi penatausahaan penerimaan negara di Kantor Pusat DJPBN  Penerimaan negara sudah dicatat pada saat masuk ke rekening penampung (RPL).  Rekonsiliasi data penerimaan dengan rekening koran dilakukan by system  Antrian di loket bank menjadi berkurang.  Handling penata- usahaan penerimaan negara menjadi berkurang.  Transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan negara.  Proses rekonsiliasi menjadi lebih cepat (by system)  Sangat tergantung pada implementasi sistem MPN-G2.  Persetujuan keterlibatan DJA (Rek. SDA) dan DJPU (Rek.SUN) dalam mengakses SPAN.  Standarisasi elemen data rekening koran pada seluruh bank yang terlibat.

45 Konfigurasi MPN-G2 Biller DJPBiller DJBCBiller DJA Switching Bank Teller (P2H)Non Bank (P2H)Bank e-Banking (H2H) Data Tagihan Proses Billing Proses Billing Proses Billing Monitor Data Pembayaran Settlement Data Tagihan SPAN

46 6. MANAJEMEN KAS 46

47

48 Banking Arrangement Rek Penempatan RKUN Sub RKUN Pengeluaran Sub RKUN Penerimaan 501 Terpusat Pengeluaran SUN RPK BUN P BO I BO II BO III Rek Retur Rek Escrow Rek Pengeluaran BI (KPPN Jkt VI) BI SSSS Pihak Ketiga & Bendahara RPL (termasuk RDI, RPD) Penerimaan SUN Penerimaan Reksus Bank/Pos Persepsi/Devisa Bank/Pos Persepsi PBB Rek Hibah Pihak Ketiga Agen/Dealer Lender Bendahara Penerimaan Pihak Ketiga (WP/WS Pember Hibah Rek SAL Keterangan: Receipt Flow Payment Flow Placement Flow Rekening di BI Rekening di Bank Umum Rekening Eksternal Menggunakan BO I dan BO II pada KPPN sampai dengan 2012

49 Mekanisme pencocokkan antara jumlah kas dalam rekening dengan jumlah kas menurut pembukuan (berdasarkan transaksi) Transaksi Pembayaran Transaksi Penerimaan Transaksi Pemindahbukuan Rekening Koran Cash Management Modul (Manual/Automatic Bank Reconciliation) 1.Laporan Hasil Rekonsiliasi 2.Posting to GL 1.Laporan Hasil Rekonsiliasi 2.Posting to GL

50 Transaksi Upload Rekening Koran Rekonsiliasi Bank Create Accounting Laporan Kas Posisi

51 Rencana per Bulan: Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan pada Halaman III DIPA/ AFP [Belanja, Pendapatan dan Pembiayaan] Rencana penarikan dana berdasarkan kontrak serta payment term pada proses payment Data External forecast for adjustment: Debt Repayment Forecasting CPIN Historical

52  Menggunakan data pada Halaman III DIPA yang merupakan rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan (mencakup perkiraan belanja, pendapatan juga pembiayaan bila memungkinkan).  Dibandingkan secara bulanan dengan rencana pencairan dana berdasarkan termin kontrak (untuk yang bersifat kontraktual) dan payment term pada resume tagihan, serta realisasi pencairan sesuai SP2D.  Data dapat di group per KPPN dan per Satker.  Menggunakan data pada Halaman III DIPA yang merupakan rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan (mencakup perkiraan belanja, pendapatan juga pembiayaan bila memungkinkan).  Dibandingkan secara bulanan dengan rencana pencairan dana berdasarkan termin kontrak (untuk yang bersifat kontraktual) dan payment term pada resume tagihan, serta realisasi pencairan sesuai SP2D.  Data dapat di group per KPPN dan per Satker. Monthly Budget Control Mengikat Data Updating Berdasarkan Realisasi Update oleh Satker Fungsi Perencanaan Kas

53  Merupakan perencanaan pencairan dana harian yang didapat dari data kontrak (termin pembayaran kontrak) dan payment term resume tagihan (SPP/SPM) yang berasal dari Satuan Kerja.  Payment term merupakan tanggal yang telah ditentukan oleh Satker terkait pencairan dana atas resume tagihan (SPP) yang disampaikan.  Merupakan perencanaan pencairan dana harian yang didapat dari data kontrak (termin pembayaran kontrak) dan payment term resume tagihan (SPP/SPM) yang berasal dari Satuan Kerja.  Payment term merupakan tanggal yang telah ditentukan oleh Satker terkait pencairan dana atas resume tagihan (SPP) yang disampaikan.

54 1.SPAN dapat melakukan monitoring atas setiap rekening pemerintah secara GL 2.Menggunakan segment Bank pada Chart of Account (5 digit) 3.Penyederhanaan akun kiriman uang (81 dan 82) 1.SPAN dapat melakukan monitoring atas setiap rekening pemerintah secara GL 2.Menggunakan segment Bank pada Chart of Account (5 digit) 3.Penyederhanaan akun kiriman uang (81 dan 82)

55 7. BUKU BESAR DAN BAS 55

56 Kerangka Konsepsi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 56 Kewenangan: BUN dan KL selaku Pengguna Anggaran (Pasal 8&9 UU 17/2003) Kewenangan: BUN dan KL selaku Pengguna Anggaran (Pasal 8&9 UU 17/2003) Piutang dari BUN and Utang dari BUN Piutang dari BUN and Utang dari BUN Sistem di KL (SAI) Sistem di BUN (SA BUN) Pemegang Kas dan Pengguna Kas

57 NoAkuntansi Akrual pada SPANPoin Perubahan 1.Tahapan penjurnalan: anggaran, komitmen, realisasi, penutup, koreksi Terdapat pencatatan komitmen untuk kebutuhan reserve pagu 2.Sistem akuntansi Satker menggunakan dua pencatatan: akrual dan kas menghasilkan LK sesuai SAP 3.BAS berbasis akrual dan hanya menggunakan satu BAS untuk pencatatan akrual dan kas Terdapat penambahan akun- akun akrual misalnya beban persediaan 1. AKUNTANSI AKRUAL PADA SPAN Mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 57

58 NoAkuntansi Akrual pada SPANPoin Perubahan 4.Pola hubungan satker dan KPPN menggunakan Due to dan Due from Menggunakan utang dan piutang dari KUN sejak realisasi 5.Akrual pada saat transaksi pembayaran Akrual saat transaksi menggantikan prosedur akrual saat ini yang dilakukan pada akhir tahun 6.Akrual dimulai saat pencatatan barang/jasa yang nilainya terukur Cash Towards Accrual tidak mencatat BAST 7.Koreksi dengan jurnal balik Adanya audit trail AKUNTANSI AKRUAL PADA SPAN

59 2. RESTRUKTURISASI BAS a)Menggunakan satu BAS untuk pencatatan akrual dan kas b)Menggunakan satu BAS untuk BUN dan Satker c)Mengakomodir Penganggaran Berbasis Kinerja d)Penyesuaian dengan aplikasi SPAN-SAKTI  Terdapat pemisahan antara struktur dan atribut pelaporan e)Penyempurnaan akun menjadi akun berbasis akrual

60 NoKLASIFIKASIDigitTUJUANATRIBUT PELAPORAN 1SATKER 6LK PER KL BA, Eselon1, Konsolidasi Satker, Lokasi 2KPPN 3LK PER KPPN 3AKUN 6KLASIFIKASI EKONOMI 4PROGRAM3+2+2KLASIFIKASI PROGRAM 5OUTPUT4+3LAPORAN KINERJA Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan 6DANA1+1+8KLASIFIKASI DANANo Register Utang dan Hibah 7Bank1+4Bank, Arus KasPKN 8Kewenangan1Jenis Kewenangan 9Lokasi 2+2Tempat kegiatan 10Anggaran 1 11Antar entitas 6Due-To and Due-From 12Cadangan 6 STRUKTUR Bagan Akun Standar per 1 Okt

61 3. DUA PENCATATAN-BUN Sistem Akuntansi Pusat SAUSAKUN Sistem Akuntansi Satu Sistem Akrual Kas Akrual sebagai pencatatan utama, sedangkan kas sebagai pencatatan kedua sekarang Ke depan

62 8. PELAPORAN 62

63 63 Penggunaan Integrated Database (SPAN Single Database) Single Database di sisi BUN Penggunaan single database akan berdampak pada prosedur penyusunan laporan Pemberian Kewenangan Akses ke Database SPAN Penyempurnaan Pelaporan Berjenjang (Paperless) Manfaat : cepat, tepat dan akurat, serta efektif dan efisien

64 64 Penggunaan Integrated Database (SPAN Single Database) Proses Pelaporan (Paperless) Dan Konsolidasi Laporan Keuangan Penggunaan single database memungkinkan unit-unit di BUN untuk langsung mengakses data sehingga tidak perlu pelaporan berjenjang Penyusunan laporan dilakukan dengan mengakses database, selanjutnya bisa dihasilkan laporan sesuai kebutuhan masing-masing

65 Ilustrasi Penyusunan Internal Report dengan data dari KPPN/Kanwil (Current) Dit. ADit. CDit. B KPPN 1 KPPN 2 KPPN 3 KPPN 4 KPPN 5 KPPN 6

66 Ilustrasi Penyusunan Internal Report dengan data dari KPPN/Kanwil (dalam rangka SPAN) Dit. ADit. CDit. B KPPN 1 KPPN2 KPPN 3 KPPN 4 KPPN 5 KPPN 6 Single Database

67 Konsekuensi dari Penyederhanaan Prosedur Rekonsiliasi Prosedur Rekonsiliasi di tingkat KPPN-Satker harus dilakukan dengan lebih ‘ketat’ sehingga data di level ini akan benar-benar valid, akurat dan bisa diandalkan Perlu perumusan kembali prosedur-prosedur dalam proses rekonsiliasi eksternal (penyempurnaan prosedur) Ada prosedur pengamanan melalui sistem seperti penentuan Security Rules & Cross Validation Rules

68 Usulan Penyempurnaan Prosedur Rekonsiliasi (1 of 2) Mekanisme pemberian sanksi bagi satker yang tidak melakukan masih cukup efektif Rekon di tingkat satker dilakukan dengan merekonsiliasi data “sampai dengan bulan berjalan”. Hal ini untuk memastikan bahwa apabila ada perbaikan data di bulan sebelumnya maka akan ter-update juga (mungkin saat ini sudah dilakukan). Demikian juga data yang dikirim satker ke wilayah, Eselon 1 maupun pusat adalah data “sampai dengan bulan berjalan”.

69 Usulan Penyempurnaan Prosedur Rekonsiliasi (2 of 2) Untuk memberikan keyakinan bahwa satker mengirimkan datanya ke level diatasnya (wilayah, Eselon 1 & ktr pusat), diusulkan adanya mekanisme konfirmasi. Level atas tetap menerima data dari level dibawahnya (disamping menerima data dari satker) untuk keperluan pelaporan Perlu “notifikasi” dari level di atasnya untuk konfirmasi penerimaan data/laporan dari satker Data dari satker akan digunakan oleh level atas sebagai bahan pembanding thd data yang diterima dari level dibawahnya Usulan; BAR dihasilkan secara otomatis oleh sistem aplikasi (untuk menghindari terjadinya kolusi).

70 REKONSILIASI SAAT SPAN

71 Strategi Implementasi Reformulasi Proses Rekonsiliasi Tahap Pertama Sistem tetap menfasilitasi rekonsiliasi di 4 level. Setelah penyempurnaan rekonsiliasi di tingkat KPPN memberikan hasil yang andal, dilakukan ujicoba implementasi tahap 2 Tahap Kedua Rekonsiliasi di tingkat wilayah ( dan eselon1) adalah optional. Tahap Ketiga Untuk alasan efektivitas dan efisiensi, dilakukan penyederhanaan (penghapusan) proses rekonsiliasi tingkat wilayah dan eselon 1 Catatan : Penghapusan rekonsiliasi tingkat wilayah tidak menghilangkan fungsi Bidang Aklap. Bidang Aklap justru lebih difungsikan pada monitoring, evaluasi dan pembinaan satker-satker di lingkupnya dalam penyusunan laporan keuangan

72 PENYEMPURNAAN Mekanisme Konsolidasi Konsolidasi dilakukan oleh sistem, dengan menggunakan aplikasi Oracle Penyusunan Laporan Konsolidasi BA BUN secara otomatis karena penggunaan akses langsung Oracle pada BA BUN Konsolidasi LKPP dimungkinkan oleh sistem, dengan menggunakan data dalam data base SPAN setelah direkonsiliasi 72

73 LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN Mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah SPAN menghasilkan Laporan Keuangan berbasis akrual dan kas: A. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Laporan Perubahan SAL 3.Neraca 4.Laporan Operasional 5.Laporan Arus Kas 6.Laporan Perubahan Ekuitas 7.Catatan atas Laporan Keuangan 73

74 LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN Mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 2. Laporan selain LKPP a.Laporan kinerja, berupa capaian output b.Laporan berbasis Government Finance Statistics (GFS) berupa pre defined reports c.Laporan managerial (user defined reports) sesuai kebutuhan pengguna 74

75 2 2 Gambaran Umum SAKTI Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

76 Apa Itu SAKTI? SAKTI : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Sistem aplikasi satker yang mengintegrasikan aplikasi perencanaan dan penganggaran (Aplikasi DIPA, RKA- KL), aplikasi pelaksanaan (Aplikasi SPM, Gaji, Peran), dan aplikasi pelaporan (Aplikasi SAK, SIMAKBMN, dan Persediaan) Integrasi database dan single entry point Mendukung akurasi dan mengurangi duplikasi data base

77 77 SPAN Manajemen Kas manajemen Penerimaan Manajemen Pembayaran Manajemen Komitmen Manajemen DIPA Penyusunan Anggaran Pelaporan SATKER Bendahara Persediaan Aset Tetap Pembayaran Komitmen Anggaran Pelaporan GL Admin istrasi Integrasi Aplikasi IT: - Single entry point - Satu Aplikasi - Secara Elektronik -Rekonsiliasi per periode antara Satker & KPPN 77 SPAN dan SAKTI 77

78 DIPA SIMAK BMN SAKPA SPM RUH Data Pagu DIPA - RUH Daftar/ Jurnal Aset -RUH Data SPM & SP2D - RUH Penerimaan SKPA RUH Data Pagu DIPA PERSEDIAAN PERAN RUH Data Pagu DIPA RUH Rencana Pencairan Dana RUH Data Kontrak GAJI RUH Data Pegawai Duplikasi Sistem Aplikasi Satker (Saat Ini)

79

80 Penyusunan RKA-KL Penyesuaian data DIPA Revisi DIPA HyperionOracle EBS KPPN/Kanwil Input Data : Belanja, Data Pegawai, Penerimaan, Rencana Penarikan, Rencana Penerimaan Ubah Data : Belanja, Data Pegawai Penerimaan, Rencana Penarikan, Rencana Penerimaan Upload Data : Belanja, Penerimaan, Rencana Penarikan, Rencana Penerimaan, SBK Usulan Anggaran Persetujuan Anggaran Revisi Anggaran

81 MODUL PENGANGGARAN Fitur – Perekaman RKAKL – AFP

82 Uang Persediaan Kwitansi dan Uang Muka Uang Titipan (tmsk Hibah kas) Setoran Pajak, PNBP, dan SSBP Daftar Honor LPJ Bendahara Bendahara Manajemen Supplier Upload Data Gaji Manajemen Kontrak Pembuatan Resume Tagihan (LS dan UP) Pembuatan Perintah Bayar UP PPK Pembuatan SPM Approval Invoice (SPM) PPSPM Oracle EBS Supplier Interface Contract Interface Invoice Interface SPM Interface

83 FITUR modul komitmen Perekaman dan pengiriman Data Supplier Perekaman dan pengiriman Data Kontrak Monitoring Karwas Kontrak

84 FITUR MODUL BENDAHARA Perekaman Kuitansi dan Uang Muka Perekaman Surat Bukti Setor Perekaman Penerimaan PNBP, PNBP, Pengembalian Belanja Pencatatan Dana Titipan Pencatatan Hibah Kas Pembuatan LPJ dan ADK LPJ Bendahara Monitoring Uang Persediaan Tidak Mencakup Bendahara BLU dan Bendahara Pembantu Pengeluaran

85 85 Modul pembayaran

86 86 Fitur modul pembayaran 1. r/u/h spm dan apdpl 2. Cetak spm dan apdpl 3. Monitoring spm 4. Transfer adk 5. Validasi spm

87 Skema Integrasi Pembukuan Bendahara BB : KAS UP -Kas Tunai -Kas Bank -Kwitansi -Bon Pengeluaran BB : KAS TUP -Kas Tunai -Kas Bank -Kwitansi -Bon Pengeluaran BB : KAS Lainnya -Kas Tunai -Kas Bank BB : UTANG Pot Bendahara -Pot Pajak PPh Psl xx -Pot Pajak PPN BB : UTANG Pihak Ke-3 -Titipan Gaji -Titipan Honor Transfer An.Potg Transfer An.Potg

88 88 Modul persediaan

89 89 Tahapan Transaksi APBN DIPA Komitmen Realisasi:  BAST  RT  SPM  SP2D Penutup APBN DIPA Realisasi Penutup

90 90 Fitur modul persediaan 1. Menerima transaksi persediaan yang berasal dari kontrak yang berasal dari modul komitmen (bast) 2. Menerima transaksi persediaan yang berasal dari pembelian modul bendahara (kwitansi pembelian) 3. Mengakomodir metode pencatatan periodik dan perpetual 4. Mengakomodir metode penilaian fifo, average dan harga pembelian terakhir

91 91 Modul aset tetap

92 92 Fitur modul aset tetap 1. Menerima transaksi aset tetap yang berasal dari kontrak yang berasal dari modul komitmen (bast) 2. Menerima transaksi aset tetap yang berasal dari pembelian modul bendahara (kwitansi pembelian) 3. Mengakomodir metode penyusutan garis lurus, saldo menurun ganda dan unit produksi

93 93 Gl dan pelaporan

94 94 RKAKL/AFP/DIPA/RDIPA/ POK/JURNAL ANGGARAN REALISASI/KOMITMEN/ REFERENSI/INF. POSTING & CLOSING PENGATURAN MODUL DAN REFERENSI SEMUA MODUL TRANSAKSI ASET TETAP/ JURNAL ASET INF. ASET TETAP DARI KOMITMEN & BENDAHARA/ REFERENSI/INF. POSTING & CLOSING DIPA/RDIPA/AFP/POK/ KONTRAK/BENDAHARA/ REFERENSI/INF. POSTING & CLOSING SPP/SPM/ JURNAL PEMBAYARAN KWITANSI/BON PENGELUARAN SSP/SSBP/SSPB/ JURNAL BENDAHARA SPTB/LPJ BENDAHARA/ PEMBAYARAN/REFERENSI/ INF. POSTING & CLOSING DIPA/RDIPA/REALISASI KONTRAK/REFERENSI/ INF. POSTING & CLOSING KONTRAK/SUPPLIER/ JURNAL ASET & PERSEDIAAN INF. PERSEDIAAN DARI KOMITMEN & BENDAHARA/ REFERENSI/ INF. POSTING & CLOSING TRANSAKSI PERSEDIAAN/ JURNAL PERSEDIAAN JURNAL NERACA/POSTING/ CLOSING/VALIDATION JURNAL TERKAIT ANGGARAN/ ASET TETAP/PERSEDIAAN/ BENDAHARA/PEMBAYARAN / REFERENSI/INF. POSTING & CLOSING KOMITMEN BENDAHARA ANGGARAN ASET TETAP PEMBAYARAN PERSEDIAAN GL & P ADMIN DB SAK TI ADK RKAKL ADK DIPA ADK POK ADK RFC ADK SUPPLIER ADK RESUM TGH ADK SPM ADK REKON CEK PIN ADK RKAKL ADK DIPA ADK POK CAN NRS NO. TAGIHAN SP2D BAR PIN PEJABAT DB SPAN DB SPAN SPAN SMS APLIKASI SAKTI PERMINTAAN INF. TRANSAKSI DAN AKTIFASI PIN PERMINTAAN INF. TRANSAKSI DAN AKTIFASI PIN INF. TRANSAKSI DAN INF. AKTIFASI PIN INF.TRANSAKSI DAN INF. AKTIFASI PIN GAMBARAN UMUM SAKTI DAN KAITAN TERHADAP SPAN

95 95 GAMBARAN PROSES MODUL GL VALIDASI JURNAL (COA) POSTING Modul Penganggaran Modul Komitmen Modul Pembayaran Modul Bendahara Modul Persediaan Modul Aset Tetap Modul Pelaporan Modul Administrator CLOSING TRIAL BALANC E PEMBENT UKAN SALDO NERACA

96 JENIS TUTUP BUKU TUTUP BUKU SEMENTARA TERJADI PADA SAAT MODUL GL TELAH MELAKUKAN PENGIRIMAN ADK REKONSILIASI SAMPAI PENCATATAN BAR REKON (UNTUK MEMASTIKAN ADK REKON TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN AKIBAT PERUBAHAN MODUL LAINNYA) ** BISA DILAKUKAN BATAL TUTUP BUKU TUTUP BUKU PERMANEN 1. TUTUP BUKU MANUAL APABILA TELAH MENDAPATKAN BAR REKONSILIASI FINAL. 2. TUTUP BUKU OTOMATIS BY SYSTEM APABILA SYSDATE APLIKASI SUDAH MELEWATI TANGGAL CLOSING DATE YANG DI TETAPKAN ** TIDAK BISA DILAKUKAN BATAL TUTUP BUKU

97 Fitur modul gl 1. Tracing jurnal kedalam transaksi sampai dalam history datanya 2. Rekonsiliasi internal atas data konfirmasi keluaran span (Selain sakti tingkat uakpa) 3. Akrual basis sehingga muncul lo, lpe dan tambahan laporan kinerja 4. Posting dan closing akan menentukan pola koreksi atas semua modul 5. Menganut cross validation rule yang diterapkan dalam span

98 INFORMASI dalam LAPORAN KEUANGAN 1.Informasi Keuangan * Anggaran diisi dari DIPA * Realisasi dari penerbitan SP2D 2. Informasi Kinerja (Output) * Rencana/target capaian diisi dari DIPA * Realisasi capaian output diisi dari informasi yang dikirim secara periodik (bulanan/Triwulanan)

99 Contoh Format Laporan Kinerja LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 20XX (dalam ribuan rupiah) Kementerian/Lembaga: … Satuan Kerja: … ……. KodeKegiatan BelanjaKeluaranKet AnggaranRealisasiRencanaRealisasiSatuan 1428Kegiatan Pengemb. SAI Penyusunan SAI3,6 Milyar orang --

100 100 administrasi

101 FITUR MODUL ADMINISTRASI Mengelola (rekam, ubah, hapus) referensi terkait modul lainnya. Mengatur hak akses user dalam penggunaan menu-menu modul di SAKTI Backup / restore data referensi

102 Desain Konektivitas Sakti- SPAN

103 103 Span sms

104 Fitur span sms 1. Tracking status adk (sama seperti portal) 2. Broadcast message dari kppn 3. Komentar, kritik dan saran 4. Ubah dan blokir pin pejabat

105 105

106 Proses Registrasi User Portal

107

108 ACCOUNTABILITY (APPLICATION Security) Pengamanan User – Berdasarkan role user yang di-manage di Aplikasi SAKTI – Ada PIN rahasia untuk pengiriman data transaksi (KPA, PPK, PPSPM) Pengamanan Jaringan – Pengiriman ADK menggunakan protocol FTPS – 1 User Portal SPAN Mewakili 1 Satker Pengamanan Data (ADK) – Enkripsi Data – Portal akan melakukan pengecekan metadata ADK

109 TERIMA KASIH 109


Download ppt "SPAN dan SAKTI PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google