Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Heri Sunaryanto, Ph.D. KOALISI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Heri Sunaryanto, Ph.D. KOALISI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU."— Transcript presentasi:

1 Heri Sunaryanto, Ph.D. KOALISI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU

2  LPP Bengkulu lebih tinggi dari rata-rata LPP nasional yaitu 1,69 persen dibanding 1,49 persen (Sensus 2010).  TFR Bengkulu meningkat dari 2,3 pada 2000 menjadi 2,5 dimana TFR tsb lebih tinggi dari rata-rata TFR nasional yaitu 2,23 (Sensus 2010)  Permasalahan:  Permasalahan yang dapat ditarik dari penjelasan diatas adalah mengapa LPP dan TFR penduduk Bengkulu masih relatif tinggi dibandingkan dengan LPP dan TFR Indonesia?  Faktor sosial-demografi apa saja yang berkontribusi terhadap angka fertilitas di provinsi Bengkulu ?  Bagaimana dampak tingginya angka fertilitas terhadap pembangunan dan pengembangan kualitas SDM.

3  Menganalisis tren perkembangan Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Fertilitas penduduk Bengkulu.  Menganalisis faktor-faktor sosial-demografi yang berhubungan dengan fertilitas di Bengkulu.  Manganalisis dampak fertilitas terhadap pengembangan kualitas SDM di Bengkulu  Memberikan rekomendasi kebijakan terhadap upaya pengendalian Fertlitas kepada BKKBN provinsi Bengkulu.

4  Data hasil Sensus Penduduk  Data hasil SDKI 2007  Data hasil Survey Mini BKKBN Bengkulu  Data-data dari hasil kajian para ahli

5  Teori Transisi Demografi  Menjelaskan hubungan laju pertumbuhan penduduk dengan tingkat pembangungan (level of modernisation) (Hugo, et.al, 1987).  Teori Sosiologi Fertilitas  pentingnya norma-norma yang dianut oleh masyarakat yaitu yaitu norma tentang besarnya keluarga. Selanjutnya norma-norma tentang besarnya keluarga di pengaruhi oleh struktur sosial-ekonomi. (Freedman, 1962)  Teori Ekonomi Fertilitas Teori perilaku konsumen (theory of consumer behaviour) mengasumsikan bahwa anak dianggap sebagai suatu jenis barang konsumsi dimana anak dianggap sebagai aset atau investasi untuk menggarap lahan sebagai sandaran hidup dan atau tabungan hari tua (Todaro dan Smith, 2003: 313).

6  Tipe produksi ekonomi  Partisipasi wanita dalam lapangan kerja  Status sosial ekonomi  Peluang mobilitas  Kebijakan pemerintah

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17  Dengan asumsi LPP Bengkulu Stabil yaitu 1,69 TahunProyeksiTambahan Penduduk 20101,715, ,955,400139, ,125,800410,282

18  “jika permasalahan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan selama periode tertentu sedikit banyak telah teratasi, maka tidak diragukan lagi bahwa periode tersebut memang merupakan periode pembangunan bagi negara/wilayah bersangkutan. Akan tetapi jika salah satu atau ketiga persoalan mendasar tersebut menjadi semakin buruk, maka negara atau wilayah itu tidak bisa dikatakan telah mengalami proses pembangunan yang positif, meskipun, barangkali selama kurun waktu tersebut,pendapatan per kapita mengalami peningkatan hingga dua kali lipat.”

19 Indonesia14.15 Bengkulu18.59 Kab. Bengkulu Selatan25.08 Kab. Rejang Lebong15.79 Kab. Bengkulu Utara16.10 Kab. Kaur23.49 Kab. Seluma23.07 Kab. Muko-muko15.39 Kab. Lebong13.94 Kab. Kepahiang16.60 Kota Bengkulu17.57 Kab. Benteng52.41

20

21 Penduduk tanpa akses pada air bersih* Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan Rata-rata lama sekolah (tahun) NASIONAL Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Bengkulu Utara Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Muko-muko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kota Bengkulu

22  Penurunan Fertilitas di Bengkulu lebih dipengaruhi oleh faktor makro yaitu kuatnya komitmen dan intervensi pemerinrah.  Lemahnya komitmen dan intervensi pemerintah pasca orde baru telah menyebabkan angka Fertilitas Bengkulu naik.  Kesadaran masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai sosial-budaya menjadi faktor yang signifikan.

23  Untuk mengendalikan angka Fertilitas Total sebagai mana yang ditargetkan pada MDG’s yaitu 2,1, maka beberapa hal yang perlu dilakukan :  1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya norma Keluarga Kecil.  2. Memberi peran koordinasi yang lebih luas kepada BKKBN provinsi dengan institusi kependudukan di kabupaten/kota.  3. Mendorong otonomi institusi kependudukan.  4. Memperkuat, Menghidupkan dan mengidentfikasi kembali PLKB, PPLKB, Pos Kb dan Kader KB.  5. Meningkatkan komitmen pemerintah Daerah segera membuat Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagaimana telah ditetapkan dengan Kep. Menko Kesra No. 27/2011

24


Download ppt "Heri Sunaryanto, Ph.D. KOALISI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google