Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Perpajakan Pertambangan Minerba Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPK, Kementerian ESDM, DJP Nusa Dua, Bali 3-4 Desember.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Perpajakan Pertambangan Minerba Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPK, Kementerian ESDM, DJP Nusa Dua, Bali 3-4 Desember."— Transcript presentasi:

1 Perpajakan Pertambangan Minerba Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPK, Kementerian ESDM, DJP Nusa Dua, Bali 3-4 Desember 2014 Koordinasi & Supervisi Pengelolaan Pertambangan Minerba

2 KPK, Kementerian ESDM, DJP Semakin tertib penyetoran pajak akan menambah Penerimaan Pajak yang dapat berimbas pada meningkatnya Pendapatan Daerah dalam bentuk Alokasi Dana Transfer ke Daerah Latar Belakang

3 Adanya pemilik IUP yg tidak teridentifikasi NPWP nya atau memiliki NPWP tetapi tidak ditemukan alamatnya Adanya pemilik IUP yang memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan SPT nya Adanya Pemilik IUP yang ber NPWP tetapi melaporkan SPT-nya dengan tidak benar Permasalahan Perpajakan IUP

4 KPK, Kementerian ESDM, DJP Data IUP Nasional Pemegang IUP (100%) Ber-NPWP (84%) Lapor SPT (88%) Tidak Lapor SPT 740 (12%) NPWP Belum Teridentifikasi* (16%) Jumlah IUP : Periode Pajak = 2010 s.d Berdasarkan Data IUP per Okt *Menurun dari sebelumnya Pemilik IUP per Juni 2014

5 KPK, Kementerian ESDM, DJP Penerimaan PPh WP Pemegang IUP Jenis Pajak Periode Pembayaran Jan - Des 2013Jumlah WPJan - Okt 2014Jumlah WP PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Rp 346 Juta 42Rp 166 Juta 30 PPh Pasal 25/29 Badan Rp 6,49 Trilyun Rp 4,9 Trilyun 878 Penerimaan PPh Pasal 25/29 (dalam rupiah) Berdasarkan Data MPN per Oktober 2014

6 KPK, Kementerian ESDM, DJP Data IUP – 19 Provinsi Aceh 120 Sumut 82 Riau 95 Bengkulu 129 Sumbar 263 Banten 123 Jabar 446 Jateng 233 DIY 14 Jatim 386 Sulbar 70 Gorontalo 44 NTB 134 Papua 130 Jumlah IUP/KP/SIPD3.180 Jumlah Pemegang IUP NPWP Teridentifikasi NPWP Belum Teridentifikasi365 Data per Desember 2014 Lampung 234 NTT 331 Maluku 111 Papua Barat 119 Sulut 116

7 KPK, Kementerian ESDM, DJP Tindak Lanjut Koordinasi data dengan Dirjen Minerba (Kemen ESDM) dan Dinas Pertambangan kabupaten/kota/provinsi & surveyor Pembentukan Tim Pengamanan Penerimaan Pajak kerjasama antara DJP-Bareskrim Polri-KPK 1.Data IUP 2.Data Produksi 3.Data Biaya (RKAB) 4.Data Royalti 5.Data Penjualan 6.Peta IUP 1.Data IUP 2.Data Produksi 3.Data Biaya (RKAB) 4.Data Royalti 5.Data Penjualan 6.Peta IUP Penyidikan Pemeriksaan Himbauan & Konseling untuk melaporkan dan/atau memperbaiki SPT Validasi NPWP & Tax Clearance pada setiap pemegang IUP

8 KPK, Kementerian ESDM, DJP Tindak Lanjut Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Pembayaran Kewajiban Keuangan & Produksi Berbasis Web Aplikasi dikembangkan oleh Kanwil DJP Kalselteng Penggunaan Sistem Aplikasi tahap awal telah diujicoba (pilot project) di Provinsi Kalimantan Tengah Aplikasi dikembangkan oleh Kanwil DJP Kalselteng Penggunaan Sistem Aplikasi tahap awal telah diujicoba (pilot project) di Provinsi Kalimantan Tengah

9 Pajak Pajak 9 Tahun Pajak280,9347,9409,2490,9658,7652,1743,3850, ,2 Bukan Pajak126,7146,9226,9215,1320,6219,5247,2250, ,2556,9

10 KPK, Kementerian ESDM, DJP Kewajiban Penyampaian LHKPN & SPT LHKPN Dasar Hukum o UU No. 28 Tahun 1999 o UU No. 30 Tahun 2002 o Kep. KPK No. KEP/07/KPK/02/2005 Pelapor o Penyelenggara negara yang diwajibkan Yang dilaporkan o Harta kekayaan/aset yang dimiliki o Penghasilan o Pengeluaran SPT Dasar Hukum o Pasal 4 UU KUP o Pasal 39 UU KUP Pelapor o Wajib Pajak Yang dilaporkan o Penghasilan o Penghasilan Kena Pajak o Pajak o Daftar Harta o Daftar Kewajiban

11 KPK, Kementerian ESDM, DJP Kewajiban Penyampaian LHKPN & SPT LHKPN Harta yang dilaporkan o Harta Tidak Bergerak o Harta Bergerak o Surat Berharga o Uang Tunai o Piutang o Hutang SPT Daftar Harta o Daftar Harta o Daftar Kewajiban Penyelenggara negara yang diwajibkan Jika terdapat selisih kekayaan antara LHKPN dan SPT, maka selisih tersebut dapat masuk dalam kategori tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf p UU PPh.

12 KPK, Kementerian ESDM, DJP Jika tidak sama, supaya segera diperbaiki karena setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar/lengkap sehingga menimbulkan kerugian negara dipidana dengan pidana penjara:  paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun; dan  denda paling sedikit 2 X dan paling banyak 4 X jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 39 UU KUP) Kewajiban Penyampaian LHKPN & SPT

13 KPK, Kementerian ESDM, DJP Bangga Membayar Pajak Terima Kasih Direktorat Jenderal Pajak


Download ppt "Perpajakan Pertambangan Minerba Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPK, Kementerian ESDM, DJP Nusa Dua, Bali 3-4 Desember."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google