Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK IX Pasal 17 UU KUP.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK IX Pasal 17 UU KUP."— Transcript presentasi:

1 PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK IX Pasal 17 UU KUP

2 Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT PPN Jangka Waktu 1 bulan WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan Diterbitkan SKPPKP Tidak menghendaki SKPPKP Diproses sesuai dengan Pasal 17 B

3 Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP WP YANG : 1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT 2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK ( KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR ) 3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR 4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT, HARUS DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( 3 TAHUN BERTURUT-TURUT ) WP YANG : 1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT 2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK ( KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR ) 3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR 4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT, HARUS DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( 3 TAHUN BERTURUT-TURUT ) PENETAPAN WAJIB PAJAK PATUH BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 2 TAHUN KALENDER Pasal 17C UU KUP

4 WP DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % SETELAH DITERBITKAN SKPPKP

5 Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT PPN Jangka Waktu 1 bulan WP DENGAN PERSYARATAN TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan Diterbitkan SKPPKP

6 SYARAT WP YANG DAPAT DIBERIKAN SKPPKP WP YANG : 1.ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS. 2.ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU. 3.BADAN DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU. 4.PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DENGAN JUMLAH PENYERAHAN DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU WP YANG : 1.ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS. 2.ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU. 3.BADAN DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU. 4.PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DENGAN JUMLAH PENYERAHAN DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU Pasal 17D UU KUP

7 WP DENGAN SYARAT TERTENTU DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % SETELAH DITERBITKAN SKPPKP

8 meliputi Wajib Pajak badan dan orang pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

9 TELAH DISETORKAN DAN DILAPORKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG AKIBAT KESALAHAN PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUTPAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUT PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUTPAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUT DILAKUKAN TERHADAP PPN DAN/ATAU PPnBM KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN DILAKUKAN TERHADAP PPh WAJIB PAJAK / PKP YANG MELAKUKAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN TIDAK DAPAT MEMINTA KEMBALI PAJAK YANG SALAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT TERSEBUT DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT DENGAN SURAT PERMOHONAN, SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN DAPAT DIMINTA KEMBALI SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN ATAU BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUTPAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUT PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGU T PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGU T

10 S K P L B TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG 3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP PENELITIAN PENERBITAN SKPPKP ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG TIDAK TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG WAJIB PAJAK DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS

11 DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIBAYAR MELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEAN BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI ORANG PRIBADI TIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN


Download ppt "PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK IX Pasal 17 UU KUP."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google