Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERIKSAAN PAJAK VI Pasal 29 UU KUP. Fase timbulnya hak dan kewajiban Fase self assessment Fase Pengawasan Fase Sengketa Fase Penyelesaian Sengketa Pengadilan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERIKSAAN PAJAK VI Pasal 29 UU KUP. Fase timbulnya hak dan kewajiban Fase self assessment Fase Pengawasan Fase Sengketa Fase Penyelesaian Sengketa Pengadilan."— Transcript presentasi:

1 PEMERIKSAAN PAJAK VI Pasal 29 UU KUP

2 Fase timbulnya hak dan kewajiban Fase self assessment Fase Pengawasan Fase Sengketa Fase Penyelesaian Sengketa Pengadilan Pajak Berlakunya UU Hak dan kewajiban Ber-NPWP & PKP Menyampai- kan SPT Diperiksa ? Tidak Pemeriksaan Ketetapan Pajak Setuju? Ya Tidak Keberatan Surat Kep. Keberatan Surat Kep. Keberatan Setuju? Ya Tidak BANDING PUTUSAN BANDING Ya SELESAISELESAI 5 Th Pembukuan

3 Pengertian & Tujuan Pemeriksaan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa *Berdasarkan Pasal 1 UU KUP menguji kepatuhantujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan STANDAR PEMERIKSAAN (PER-199/PMK.03/2007) menghimpun mengolah Data Keterangan Bukti Objektif Profesional

4 satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007 Ruang Lingkup WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak SPT yang LB SPT yang Rugi Merger, konsolidasi, ekspansi, likuidasi, pembubaran tidak menyampaikan /menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran Risk Based Selection (Kriteria Seleksi) Pemeriksaan Lapangan (4-8 bulan) Pemeriksaan Kantor (3-6 bulan)

5 Pemeriksaan untuk Tujuan Lain DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa *Berdasarkan Pasal 29 UU KUP Pemberian NPWP secara jabatan WP mengajukan keberatan Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP Penghapusan NPWP Penentuan WP di daerah terpencil Pencocokan data & alket. Pengumpulan bahan guna penyusunan NPPN Penentuan tempat terutang PPN (pemusatan) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra P3B Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak Jenis Pemeriksaan Tujuan Lain

6 Hak & Kewajiban WP (dalam Pemeriksaan) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/ meminta diperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP3 2.meminta penjelasan tentang alasan & tujuan Pemeriksaan 3.meminta diperlihatkan Surat Tugas 4.menerima SPHP 5.menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 6.mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas 7.memberikan pendapat/penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan Hak WP *Tambahan (dalam hal Pemeriksaan Lapangan) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

7 Hak & Kewajiban WP (dalam Pemeriksaan) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/ memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 2.memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik 3.memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 4.memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 5.menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 6.memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan Kewajiban WP (Pemeriksaan lapangan)

8 Hak & Kewajiban WP (dalam Pemeriksaan) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/ memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan 2.memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 3.memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 4.menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 5.meminjamkan KKP yang dibuat oleh Akuntan Publik 6.memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan Kewajiban WP (Pemeriksaan Kantor)

9 Kewajiban Pihak Ketiga (dalam pemeriksaan) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa *Berdasarkan UU Pasal 35 dan PMK 199/PMK.03/2007 Pihak Ke III Kantor Administrasi Konsultan Pajak Notaris Akuntan Publik Bank Pihak III lain WAJIB memberikan Keterangan/ bukti Pihak ke III harus memberikan keterangan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang

10 Proses Pemeriksaan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Standar Pemeriksaan SPHP Closing Conference STPSKP

11 PRODUK PEMERIKSAAN PAJAK SKPKB Pokok Pajak > Kredit Pajak SKPLB Pokok Pajak < Kredit Pajak SKPN Pokok Pajak = Kredit Pajak SKPKBT Ada data baru & utang pajak STP Sanksi adm. DILANJUTKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KETETAPANKETETAPAN

12 Sanksi Administrasi (Kurang Bayar Hasil Pemeriksaan) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa *Berdasarkan Pasal 13 UU KUP Hasil Pemeriksaan SKPKB pajak yang terutang tidak/kurang dibayar kewajiban dalam Pasal 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang PPN & PPn BM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% Sanksi bunga 2% per bulan Sanksi kenaikan 100% Sanksi kenaikan 50% PPh yg tidak/kurang dibayar 100% PPN & PPn BM tidak/kurang dibayar 100% PPh yg tidak/kurang dipotong


Download ppt "PEMERIKSAAN PAJAK VI Pasal 29 UU KUP. Fase timbulnya hak dan kewajiban Fase self assessment Fase Pengawasan Fase Sengketa Fase Penyelesaian Sengketa Pengadilan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google