Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

(Pengganti PMK 199/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK 82/PMK.03/2011)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "(Pengganti PMK 199/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK 82/PMK.03/2011)"— Transcript presentasi:

1

2 (Pengganti PMK 199/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK 82/PMK.03/2011)

3 Sistematika PMK Tata Cara Pemeriksaan BAB I Umum BAB II Tujuan Pemeriksaan BAB III Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan BAB IV Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain BAB V Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan BAB VI Ketentuan Lain-Lain BAB VII Ketentuan Peralihan BAB VIII Ketentuan Penutup

4 1 12 menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. dan/ atau Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan: menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

5 PEMERIKSAAN MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

6 PEMERIKSAAN MENGUJI KEPATUHAN Ruang Lingkup, Kriteria, Jenis Pemeriksaan Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak Penyelesaian Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Peminjaman Dokumen Penolakan Pemeriksaan Penyegelan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Penjelasan WP dan Pihak Ketiga Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Selama Pemeriksaan Usulan Pemeriksaan Bukper dan Penagguhan Pemeriksaan Pemeriksaan Ulang Jangka Waktu Pemeriksaan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pemberitahuan/Panggilan Pemeriksaan & Pertemuan dengan Wajib Pajak Pelaporan Hasil Pemeriksaan & Pengembalian Dokumen

7 Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Jenis Pajak : satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak Jenis Pajak : satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak Masa/Tahun Pajak : satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan Masa/Tahun Pajak : satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan

8 Kriteria Pemeriksaan Pemeriksaan Menguji kepatuhan Harus dilakukan Dapat dilakukan WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 17B UU KUP) SPT LB selain Pasal 17B UU KUP SPT Rugi; Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak NEW a a b b c c d d e e f f g g

9 Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP Pemeriksaan Selain Pasal 17B UU KUP Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Lapangan PENENTUAN JENIS PEMERIKSAANNYA DIATUR OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK f f g g a a b b c c d d e e

10 Dilakukan dengan pemeriksaan kantor dalam hal: Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP 1 2

11 Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan

12 Standar Umum Standar Pelaporan Standar Pelaksanaan a.Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, b.Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama; c.Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, mengutamakan kepentingan negara; d.Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

13 Standar Pelaksanaan Standar Pelaporan Standar Umum a)persiapan yang baik, sesuai dg tujuan Pemeriksaan b)Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun c)temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perUU perpajakan; d)dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. e)dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli f)dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain g)dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak h)dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja i)pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;

14 Standar Pelaporan Standar Pelaksanaan Standar Umum a)LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. b)Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai : 1.Penugasan Pemeriksaan; 2.Identitas Wajib Pajak; 3.Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 4.Pemenuhan kewajiban perpajakan; 5.Data/informasi yang tersedia; 6.Buku dan dokumen yang dipinjam; 7.Materi yang diperiksa; 8.Uraian hasil Pemeriksaan; 9.Ikhtisar hasil Pemeriksaan; 10.Penghitungan pajak terutang; 11.Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

15 Kewajiban Pemeriksa 1.menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau surat panggilan (pemeriksaan kantor) kepada Wajib Pajak. 2.memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan 3.Memperlihatkan Surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak kepada WP apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 4.Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: alasan dan tujuan Pemeriksaan hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; Kewajiban dari WP untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari WP 5. menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan; 6. menyampaikan SPHP 7.memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; 8.Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak 9.Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis 10.mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang dipinjam dari WP 11. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WP dalam rangka pemeriksaan NEW

16 Hak Wajib Pajak Hak WP 1.meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; 2.meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan; 3.meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa mengalami perubahan; 4.meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 5.menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 6.menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; 7.mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 8.memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

17 Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan lapangan 1.Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen 2.mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 3.memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku/catatan /dokumen/uang/barang 4.meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 5.melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; 6.meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; 7.meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2 1.Memanggil WP untuk datang ke kantor DJP 2.Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen 3.meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 4.meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak 5.Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak 6.meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2 Wewenang Pemeriksa

18 Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan 1.Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen. 2.Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik 3.Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan/dokumen/uang /barang. 4.Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 5.Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 6.Memberikan keterangan lisan/tertulis yang diperlukan Kewajiban Wajib Pajak 1.Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan 2.Memperlihatkan/meminjamkan catatan/dokumen 3.Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 4.Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 5.Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik 6.Memberikan lisan/tertulis yang diperlukan

19 Jangka Waktu Pemeriksaan JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN Jangka waktu sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan/Sejak WP datang memenuhi panggilan s.d. tanggal SPHP disampaikan Jangka waktu sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP JANGKA WAKTU PENGUJIAN JANGKA WAKTU PEMBAHASAN AKHIR DAN PELAPORAN KANTOR 4 Bulan + 2 Bulan LAPANGAN 6 Bulan + 2 Bulan SPHP Tanggapan Tertulis Undangan Pembahasan Akhir Pembahasan Akhir Penandatanganan BA 7 Hari 3 Hari Perpanjangan Penyampaian Tanggapan Tertulis 3 Hari Permohonan Pembahasan dgn Tim QA Pembahasan Tim QA 3 hari 3 Hari LHP 2 Bulan Risalah Pembahasan Panggilan Penandatanganan BA WP K3S MIGAS WP GRUP INDIKASI TRANSFER PRICING/ TRANSAKSI KHUSUS LAIN (2 BULAN) 2 BULAN KANTOR 4 Bulan LAPANGAN 6 Bulan + 3x6 Bulan

20 Jangka Waktu Pemeriksaan Alasan: PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN LAPANGAN a.Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya b.terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga c.ruang lingkup Pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak d.berdasarkan pertimbangan Kepala UP2 WP K3S MIGAS WP GRUP INDIKASI TRANSFER PRICING/ TRANSAKSI KHUSUS LAIN 2 BULAN Apabila terkait dengan: 3x 6 BULAN

21 Jangka Waktu Pemeriksaan PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN KANTOR Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor, Kepala UP2 harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak Alasan: a.Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya b.terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga c.ruang lingkup Pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak d.berdasarkan pertimbangan Kepala UP2 2 BULAN

22 Penyelesaian Pemeriksaan PENYELESAIAN PEMERIKSAAN Menghentikan Pemeriksaan Dengan membuat LHP SUMIR membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan atau STP

23 Penyelesaian Pemeriksaan Dengan Membuat LHP Sumir WP Tidak ditemukan/ tidak memenuhi panggilan A A Dilanjutkan penyidikan namun penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan (Pasal 44B UU KUP) LL Pemeriksaan Lapangan WP tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan Pemeriksaan Kantor WP tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan diterbitkan Pemeriksaan ditangguhkan, ditindaklanjuti dengan bukper terbuka, dan bukper.... B B Tidak dilanjutkan penyidikan karena WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) Tidak dilanjutkan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan SKPKB (Pasal 13A UU KUP) Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya D D Terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak E E Pemeriksaan ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan tertutup dan penyidikan tersebut dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP C C

24 Penyelesaian Pemeriksaan Dengan Membuat LHP WP Tidak ditemukan/ tidak memenuhi panggilan (Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B) A A Dilanjutkan penyidikan namun penyidikannya dihentikan karena memenuhi ketentuan Pasal 44A UU KUP LL Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan ditangguhkan, ditindaklanjuti dengan bukper terbuka, dan bukper.... D D Dihentikan karena WP meninggal dunia Dihentikan karena tidak ditemukan bukti permulaan tindak pidana perpajakan Dilanjutkan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap WP ditemukan dan pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu pemeriksaan B B C C WP ditemukan dan pemeriksaan belum dapat diselesaikan s.d. berakhirnya jangka waktu atau perpanjangan jangka waktu pengujian WP tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan WP tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan diterbitkan Pemeriksaan ditangguhkan, ditindaklanjuti dengan penyidikan sbd tindak lanjut bukper tertutup, dan penyidikannya.... E E dihentikan karena memenuhi ketentuan Pasal 44A UU KUP Dilanjutkan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

25 Penyelesaian Pemeriksaan Pengujian yang belum dapat diselesaikan harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian dan melanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP

26 Penyelesaian Pemeriksaan Pemeriksaan dapat dilakukan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan Wajib Pajak Yang Tidak Ditemukan (Restitusi Pasal 17B) Pajak terutang terhadap Wajib Pajak ditetapkan secara jabatan Penyelesaian dengan LHP SUMIR

27 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) SP2 diterbitkan untuk: satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama satu Bagian Tahun Pajak Tahun Pajak 1 1 Jika terjadi perubahan tim pemeriksa: Kepala UP2 harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak 2 2 Bantuan dari tenaga ahli tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak 3 3

28 Wajib diberitahukan kepada WP dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dapat disampaikan kepada Wakil atau Kuasa WP; atau pihak yang mewakili (pegawai WP/ anggota keluarga yang telah dewasa dari WP/pihak lain yang dapat mewakili) dalam hal WP tidak berada ditempat SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

29 disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN Pemanggilan Wajib Pajak (Pemeriksaan Kantor)

30 Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak/ Wakil atau Kuasa WP untuk menjelaskan: alasan dan tujuan Pemeriksaan; hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari Wajib Pajak Pertemuan Dengan Wajib Pajak Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak WP Menolak ttd Membuat catatan mengenai penolakan pada BA Pertemuan dianggap telah dilaksanakan

31 Peminjaman Dokumen PEMERIKSAAN LAPANGAN: Dokumen yang diperlukan dan ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan dipinjam saat itu juga. PEMERIKSAAN LAPANGAN: Dokumen yang diperlukan dan ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan dipinjam saat itu juga. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, & Dokumen (Dilampiri daftar dokumen yg wajib dipinjamkan) Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, & Dokumen (Dilampiri daftar dokumen yg wajib dipinjamkan) Data WP dikelola secara elektronik Minta Bantuan WP Minta Bantuan Tenaga Ahli Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli Dokumen WP berupa Fotokopi/Elektronik Surat Pernyataan bahwa Fotokopi/Elektronik sesuai aslinya Harus dipenuhi WP dlm jangka waktu 1 bulan PEMERIKSAAN KANTOR: Dokumen yang dibawa saat wajib pajak datang memenuhi panggilan PEMERIKSAAN KANTOR: Dokumen yang dibawa saat wajib pajak datang memenuhi panggilan Atas Biaya WP Dokumen Belum dipinjamkan

32 Peminjaman Dokumen Jangka Waktu Pemenuhan Pinjaman WP wajib menyerahkan buku, catatan & dokumen yang dipinjam pemeriksa maks 1 bulan sejak Surat Permintaan Peminjaman disampaikan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Cat, Dokumen disampaikan ke WP Surat Peringatan ISurat Peringatan II BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Cat, Dokumen Dilampiri dengan Daftar buku, cat, & dokumen yg belum dipinjamkan 2 minggu 3 minggu 1 bulan Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Tidak atau hanya sebagian saja yg diserahkan Diserahkan seluruhnya Pemeriksa harus menentukan dapat tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasar bukti yang kompeten yg cukup dan standar pemeriksaan Dilampiri dengan Daftar buku, cat, & dokumen yg belum dipinjamkan

33 Peminjaman Dokumen WP tidak atau hanya menyerahkan sebagian dari buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan WP OP yg melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP Badan Penghasilan Kena Pajak dihitung secara jabatan Pemeriksa harus menentukan dapat tidaknya melakukan pengujian untuk menghitung penghasilan kena pajak Tidak dapat menghitung normal Dapat menghitung normal Pemeriksa Pajak dapat meminjam tambahan buku, catatan, dan/atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah dipinjam

34 Dokumen Yang Dipinjam Pada Saat Pemeriksaan Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus

35 Penyegelan Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan Alasan Penyegelan WP/Wakil/Kuasa tidak memberi kesempatan memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen WP/Wakil/Kuasa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan WP/Wakil/Kuasa tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda WP/Wakil/Kuasa tidak berada di tempat dan pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

36 Penyegelan Penyegelan dilakukan dengan menggunakan tanda segel dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa selain anggota tim Pemeriksa berita acara penyegelan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi Dalam hal saksi menolak menandatangani berita acara penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara penyegelan dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa Dalam melakukan penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat

37 Pembukaan Segel Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh 2 saksi Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak atau hilang berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan melaporkan kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia Dalam hal saksi menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi Wajib Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan pertimbangan Pemeriksa, penyegelan tidak diperlukan lagi

38 Tindak Lanjut Penyegelan menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya tetap tidak memberi izin untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan menolak menandatangani Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan penyegelan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau usul pemeriksaan bukti permulaan

39 Penolakan Pemeriksaan WP menolak untuk dilakukan pemeriksaan dalam hal: WP harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan WP tidak mau? Pemeriksa membuat BA Penolakan Pemeriksaan Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan Pemeriksaan lapangan WP menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan kantor WP memenuhi panggilan namun menolak dilakukan pemeriksaan

40 Penolakan Pemeriksaan Lapangan WP TIDAK ADA DITEMPAT Ada pihak yang dapat mewakili? Pemeriksaan tetap dapat dilakukan Pemeriksaan ditunda Penyegelan Sebatas kewenangan dari pihak yg mewakili Pemeriksaan dilanjutkan Wajib Pajak Wakil/Kuasa Menolak membantu Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Menolak lagi? BA Penolakan membantu Kelancaran Pemeriks aan ADA TIDAK Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau usul pemeriksaan bukti permulaan Pemeriksa meminta Pegawai/ Anggota keluarga yg telah dewasa untuk membantu kelancaran Pemeriksaan TETAP TIDAK ADA

41 Penolakan Pemeriksaan Kantor 1 bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan diterima, WP sama sekali tidak memenuhi panggilan dan surat tidak kempos BA Tidak Dipenuhinya Panggilan Oleh WP Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau usul pemeriksaan bukti permulaan

42 Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui Kepala UP2 dapat memanggil Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak Penjelasan yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak, dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian penjelasan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak Penjelasan Wajib Pajak Permintaan penjelasan dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara, Pemeriksa Pajak membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara

43 Permintaan Keterangan dan/atau bukti Kepada pihak ketiga Pemeriksa Pajak melalui Kepala UP2, dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang- Undang KUP secara tertulis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara permintaan keterangan kepada pihak ketiga

44 Penyampaian SPHP dan Tanggapan Tertulis dari Wajib Pajak Perpanjangan SPHP Daftar Temuan Secara langsung/faksimili WP Tanggapan tertulis 7 HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA SPHP 3 HARI KERJA Surat Pemberitahuan Perpanjangan Setuju Tidak menyampaikan tanggapan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Surat Sanggahan Menolak Menerima SPHP WP ttd Surat Pernyataan Penolakan Menerima SPHP Menolak lagi BA Pernyataan Penolakan Menerima SPHP Secara langsung/faksimili Tidak Setuju Sebagian/ Seluruhnya BA Tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP

45 Undangan Pembahasan Akhir Dalam rangka melaksanakan Pembahasan Akhir, kepada Wajib Pajak harus diberikan undangan secara tertulis yang mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya pembahasan akhir diterimanya tanggapan tertulis dari Wajib Pajak berakhirnya jangka waktu perpanjangan penyampaian tanggapan tertulis dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis Undangan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan harus disampaikan kepada WP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak: Secara langsung/ faksimili

46 Bagan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Hadir Tidak hadir Risalah pembahasan Risalah Pembahasan Setuju Tidak Setuju Sebagian/ Seluruhnya TANGGAPAN TERTULIS Tidak Menyampaikan Tanggapan Tidak Menyampaikan Tanggapan Hadir Tidak hadir Risalah pembahasan Risalah Pembahasan Hadir Tidak hadir Risalah Pembahasan BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan BA Ketidakhadiran WP Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tim Quality Assurance Beda Pendapat Tim Quality Assurance Beda Pendapat Pembahasan Akhir dianggap telah dilakukan Risalah pembahasan Hari Kerja BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan BA Ketidakhadiran WP Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

47 Tim Quality Assurance Tugas Tim Quality Assurance Pemeriksan a.membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; b.memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak; dan c.membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersifat mengikat. tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas

48 Workflow Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance RISALAH PEMBAHASAN MASIH TERDAPAT PERBEDAAN PENDAPAT WP MENGAJUKAN PEMBAHASAN DENGAN TIM QUALITY ASSURANCE WP TIDAK MENGAJUKAN PEMBAHASAN DENGAN TIM QUALITY ASSURANCE BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Ditandatangani pemeriksa dan WP WP Menolak menandatangani Membuat catatan penolakan dalam BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Risalah Tim Quality Assurance

49 Workflow Pembahasan dengan Tim Quality Assurance WP Max. 3 hari kerja sejak penandatanganan risalah pembahasan Surat permohonan (langsung/fax) Undangan Pembahasan dengan Tim QA Risalah Tim Quality Assurance Ditandatangani Tim QA, Tim Pemeriksa, WP SYARAT PENGAJUAN: Risalah Pembahasan telah di ttd oleh Tim Pemeriksa dan WP BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan belum di ttd pemeriksa dan WP Kakanwil/ Dir P2 Pembahasan dengan Tim QA WP menolak menandatangan i Membuat catatan mengenai penolakan tsb pada Risalah Tim QA WP tidak hadir dalam pembahasan BA Ketidakhadiran WP+Risalah Tim QA Pembahasan dengan Tim QA dianggap telah dilakukan Dihadiri minimal Ketua, Sekretaris, 1 anggota tim QA, dan 2 pemeriksa

50 Penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Surat Panggilan untuk menandatangani BA Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan Jk. Waktu untuk hadir adalah 3 hari kerja sejak tanggal Surat Panggilan diterima WP hadir tapi menolak tanda tangan WP tidak hadir catatan pada BA PAHP mengenai tidak dipenuhinya panggilan Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Panggilan BA Penolakan Menerima surat panggilan WP menolak menandatangani WP hadir dan bersedia tanda tangan WP tidak setuju sebagian/seluruhnya Mengajukan pembahasan dengan Tim QA Tidak Mengajukan pembahasan dengan Tim QA WP menolak menerima WP menerima catatan pada BA PAHP mengenai penolakan penandatanganan BA

51 Dokumen yang dapat dipertimbangkan dalam Pembahasan Akhir Dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan penetapan secara jabatan, buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan terbatas pada: Tim Penelaahan Sejawat Dengan Surat Tugas kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan secara jabatan

52 Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Dokumen Risalah Pembahasan BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Risalah Tim QA Bagian Tak terpisahkan dari LHP Kecuali pajak yang terutang berdasarkan SPHP dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari WP sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Yang Terutang dalam SKP/STP pajak yang terutang berdasarkan SPHP dan WP dianggap menyetujui Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis

53 Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Dokumen Prosedur Pengujian Bukti yang dikumpulkan Simpulan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ditelaah oleh supervisor Nota Penghitungan (Nothit) Pengembalian buku, dokumen dan catatan yang dipinjam Maks. 7 hari kerja sejak tanggal LHP SKP/STP

54 Pembatalan Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak Pemeriksaan dilakukan tanpa penyampaian SPHP Pemeriksaan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dibatalkan proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Untuk pemeriksaan dlm rangka restitusi Ps. 17B (1) UU KUP dilanjutkan dgn penerbitan: 1.skp sesuai PAHP apabila jangka waktu 12 bulan belum terlewati. 2.SKPLB sesuai SPT apabila jangka waktu 12 bulan terlewati. Catatan:

55 Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Selama Pemeriksaan Dirjen Pajak Sepanjang SPHP belum disampaikan Kesadaran sendiri Syarat: Laporan tertulis Pemeriksaan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Pemeriksaan tetap dilanjutkan skp penghitungan kekurangan pajak dalam format SPT SSP Kurang Bayar SSP kenaikan sebesar 50% Ditandatangani WP Catatan untuk SPT Masa PPN: PM yg tidak dilaporkan dalam SPT  tidak dapat diperhitungkan dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Catatan untuk SPT Masa PPN: PM yg tidak dilaporkan dalam SPT  tidak dapat diperhitungkan dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Wajib Pajak Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak

56 Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka apabila Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut

57 Penangguhan Pemeriksaan Pemeriksaan ditangguhkan disampaikan bersamaan dengan disampaikannya SP2 Bukper secara terbuka Buku, catatan, dan dokumen yang terkait dengan Pemeriksaan diserahkan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak Berita Acara Serah Terima Dokumen (kopi BA diserahkan ke WP)

58 Dilakukan Pemeriksaan Bukper Terbuka Tidak Dilanjutkan penyidikan Dilanjutkan penyidikan Tidak Dilanjutkan Penuntutan Dilanjutkan Penuntutan Tidak ditemukan bukti permulaan Penerbitan SKP Ps 13A UU KUP Pengungkapan ketidakbenaran Ps 8(3) KUP Karena Ps 44B UU KUP Karena Ps 44A UU KUP Terdapat putusan pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap Dan salinan putusan sudah diterima DJP Pemeriksaan dilanjutkan LHP SUMIR Pemeriksaan ditangguhkan WP meninggal dunia Pemeriksaan dilanjutkan Tindak Lanjut Pemeriksaan Yang Ditangguhkan (Bukper Terbuka) membuat laporan kemajuan Pemeriksaan

59 Tindak Lanjut Pemeriksaan Yang Ditangguhkan (Bukper Tertutup) Dilakukan Pemeriksaan Bukper Tertutup dan Dilanjutkan dengan penyidikan Dilanjutkan Penuntutan Tidak Dilanjutkan Penuntutan Karena Ps 44B UU KUP Pemeriksaan ditangguhkan LHP SUMIR Karena Ps 44A UU KUP Terdapat putusan pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap Dan salinan putusan sudah diterima DJP Pemeriksaan dilanjutkan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan

60 Tindak Lanjut Pemeriksaan Yang Ditangguhkan Pemeriksaan yang dihentikan, masih dapat dilakukan kembali apabila terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang-Undang KUP jangka waktu pengujian/ perpanjangan pengujian diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (bulan) bulan Pemeriksa Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak Pemeriksaan yang dilanjutkan Pemeriksaan yang dihentikan

61 Pemeriksaan Ulang Dasar Persetujuan Dirjen Pajak Instruksi Dirjen Pajak Alasan Terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap HASIL adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya tetapi terdapat perubahan jumlah rugi fiskal SKPKBTLHP Sumir keputusan mengenai rugi fiskal kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan rugi fiskal ke tahun pajak berikutnya

62 PEMERIKSAAN TUJUAN LAIN

63 PEMERIKSAAN TUJUAN LAIN Ruang Lingkup, Kriteria, Jenis Pemeriksaan Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Standar Pemeriksaan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Peminjaman Dokumen Penolakan Pemeriksaan Penjelasan WP dan Pihak Ketiga Jangka Waktu Pemeriksaan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pemberitahuan/Panggilan Pemeriksaan

64 Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

65 Pemeriksaan Tujuan Lain 1.pemberian NPWP secara jabatan selain verifikasi; 2.penghapusan NPWP selain verifikasi; 3.pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain verifikasi; 4.Wajib Pajak mengajukan keberatan; 5.pengumpulan bahan guna menyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; 6.pencocokan data dan/atau alat keterangan; 7.penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 8.penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN; 9.pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 10.penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; 11.memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B

66 Standar Umum Standar Pelaporan Standar Pelaksanaan a.Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, b.Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama; c.Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, mengutamakan kepentingan negara; d.Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

67 Standar Pelaksanaan Standar Pelaporan Standar Umum a)persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama b)luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan c)dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. d)dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak e)dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja f)pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;

68 Standar Pelaporan Standar Pelaksanaan Standar Umum a)LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait b)Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai : 1.Identitas Wajib Pajak; 2.Penugasan Pemeriksaan; 3.Dasar (tujuan) pemeriksaan 4.Buku dan dokumen yang dipinjam; 5.Materi yang diperiksa; 6.Uraian hasil Pemeriksaan; 7.Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

69 Kewajiban Pemeriksa 1.menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau surat panggilan (pemeriksaan kantor) kepada Wajib Pajak. 2.memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan 3.Memperlihatkan Surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak kepada WP apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 4.Menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan 5.menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 6.mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang dipinjam dari WP 7.merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WP dalam rangka pemeriksaan

70 Hak Wajib Pajak Hak WP 1.meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; 2.meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan; 3.meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 4. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak kepada WP apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan 5. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

71 Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan lapangan 1.Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen 2.mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 3.memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku,catatan, dokumen 4.meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; 5.meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2 1.Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen 2.meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak 3.meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2 Wewenang Pemeriksa

72 Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan 1.Memperlihatkan/meminjamkan buku/catatan/dokumen. 2.Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik 3.Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan/dokumen. 4.Memberikan keterangan lisan/tertulis serta data/keterangan lain yang diperlukan Kewajiban Wajib Pajak 1.Memperlihatkan/meminjamkan buku/catatan/dokumen. 2.Memberikan keterangan lisan/tertulis serta data/keterangan lain yang diperlukan

73 Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Kantor paling lama 4 bulan sejak tanggal WP atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP, datang memenuhi surat panggilan sampai dengan tanggal LHP paling lama 14 hari sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada WP atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP, sampai dengan tanggal LHP Dalam hal jangka waktu terlampaui, Pemeriksaan harus diselesaikan. Pemeriksaan dalam rangka permohonan penghapusan NPWP, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan Pemeriksaan dalam rangka permohonan pencabutan pengukuhan PKP, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan

74 SP2 dan Tanda Pengenal Pemberitahuan/Pemanggilan Pemeriksaan Peminjaman Dokumen Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga Ketentuan mengenai hal tersebut dibawah ini mengacu pada ketentuan Pemeriksaan Menguji Kepatuhan:

75 Pemeriksaan Lapangan WP menolak untuk diperiksa Termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Kantor Memenuhi Panggilan, namun menolak untuk diperiksa WP tidak mau? Pemeriksa membuat BA Penolakan Pemeriksaan WP harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan

76 a.Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil b.Penentuan saat mulai berproduksi atau memperpanjang jk. waktu kompensasi kerugian a.Pemberian NPWP secara jabatan b.Pengukuhan PKP Secara jabatan diterbitkan NPWP / dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan a.Penghapusan NPWP b.Pencabutan pengukuhan PKP Tidak dikabulkan Tidak dapat diproses/ tidak dapat dipertimbangkan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan BA Penolakan Pemeriksaan

77 PENYAMPAIAN KUESIONER PEMERIKSAAN KETENTUAN LAIN-LAIN KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

78 Penyampaian Formulir Kuesioner Tim Pemeriksa Wajib Pajak Kakanwil Kuesioner Pemeriksaan PENGAWASAN DAN EVALUASI Jika pemeriksaan oleh Kanwil/KPP Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Kuesioner Pemeriksaan disampaikan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak Pemeriksaan Tujuan Lain Kuesioner Pemeriksaan disampaikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau saat WP datang memenuhi panggilan dalam rangka pemeriksaan Direktur P2

79 Ketentuan Lain-Lain Pemeriksa Pajak tidak dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Jenis dan bentuk surat, dokumen dan/atau daftar yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini

80 Ketentuan Peralihan terhadap SP2 yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan Pemeriksaan belum selesai, proses penyelesaian selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini terhadap Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan telah dibuat LHP Sumir, dapat dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak sepanjang hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan

81 Ketentuan Penutup PMK 191/PMK.03/2007 tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan PMK 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku PMK 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak PMK 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas PMK 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

82 LOGO rifky.kusuma-2012 © Subdit Perencanaan Pemeriksaan


Download ppt "(Pengganti PMK 199/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK 82/PMK.03/2011)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google