Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMPLEMENTASI DAN FENOMENA PENERAPAN UU KIP PADA BADAN PUBLIK Oleh : ISMAIL CAWIDU Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMPLEMENTASI DAN FENOMENA PENERAPAN UU KIP PADA BADAN PUBLIK Oleh : ISMAIL CAWIDU Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik."— Transcript presentasi:

1 IMPLEMENTASI DAN FENOMENA PENERAPAN UU KIP PADA BADAN PUBLIK Oleh : ISMAIL CAWIDU Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

2 ADA APA DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI? MENGAPA HARUS GUSAR??

3 SALAH SATU TUJUAN DISUSUNNYA UU INI ADALAH ::: MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM DEMOKRASI

4 TUJUAN NASIONAL HAK PUBLIK UNTUK TAHU UU KETERBU KAAN INFORMA SI PARTISIPA SI PUBLIK DEMO KRASI FILOSOFI DISUSUNNYA UU KIP

5 REGULASI TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI NEGARA LAIN Green: Comprehensive national law enacted Yellow: Pending effort to enact law White: No law or law not operate Green: Comprehensive national law enacted Yellow: Pending effort to enact law White: No law or law not operate KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5

6 1.MALE 2.Akses yg murah, cepat, utuh, dan akurat 3.Proaktif 4.Ada Keseimbangan Hak & Kewajiban antara BP dan Pemohon 5.Penyelesaian sengketa yg cepat kompeten, independen 6.Sanksi bagi penghambat Perhatikan situasi yang ingin dicapai dari UU KIP Masa Ketertutupan Masa Keterbukaan Pengcualian bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak Informasi Tertutup PRINSIP KETERBUKAAN YG SPORTIF

7 SELURUH INFORMASI YANG ADA DI KANTOR INI MILIK PUBLIK KECUALI.. YANG DAPAT DIRAHASIAKAN SESUAI UU INI

8 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

9 MASIH KURANGNYA RESPON PIMPINAN LEMBAGA LEMAHNYA DATA DOKUMENTASI TERBATASNYA SARANA dan SDM PENDUKUNG BELUM TERANGGARKAN KONDISI OBJEKTIF

10 1.Peraturan Pimpinan Badan Publik ttg Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan badan publik; 2. Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Organisasi dan PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI(PPID) di Lingkungan Badan Publik; Apa yg harus disiapkan BP?

11 3.Penetapan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BP ybs, 4.Keputusan PPID tentang Tatacara Penyebarluasan Informasi Publik di Lingkungan Badan Publik. 5.Keputusan Pimpinan BP ttg standar biaya perolehan informasi Apa yg harus …lanjutan

12 Siapa yang menjadi PPID ? Pejabat yang dapat ditunjuk Sebagai PPID di BP Negara Di pusat dan Daerah merupakan Pejabat yang membidangi Informasi publik ( PP 61..psl 12)

13

14

15

16 Informasi mengenai laporan keuangan dari Badan Publik; Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; Informasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9 UU KIP) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16 LAKSANAKAN KEWAJIBAN DASAR BP

17 Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, endemi (wabah penyakit), dan sebagainya. TSUNAMI TANGGUL SITU GINTUNG JEBOL FLU BABI 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10 UU KIP) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 17

18 daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik (tidak termasuk informasi yang dikecualikan); hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. PROYEK SEMINAR MENKOMINFO 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11 UU KIP) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18

19 Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum; Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan dan pertahanan negara; Informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Informasi yang merugikan ketahanan ekonomi nasional dan hubungan luar negeri; Informasi yang mengungkapkan akta otentik bersifat pribadi (wasiat seseorang); Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 4) Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17 UU KIP) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19

20  BP masih terkesan ”serampangan” dalam mengecualikan informasi.  BP masih mengecualikan informasi hanya atas dasar ”commonsense”, subyektifivitas, tanpa dasar yang kuat dalam mengecualikan informasi sehingga tak jelas mana yang merupakan ”rahasia sesungguhnya (the genuine secrecy)”, atau hanya sekedar rahasia birokrasi (bireucratic secrecy), atau rahasia politik (political secrecy). Cara BP mengecualikan Informasi

21 … LANJUT AN TATA CARA PENGECUALIAN PENGECUALIAN  Informasi yang dimohon: …………………………  Alasan penolakan (konsekuensi) o Pasal 17 (a-i) UU KIP ……………………….. o Undang-undang lain (j) ……………………….. PENGECUALIAN  Informasi yang dimohon: …………………………  Alasan penolakan (konsekuensi) o Pasal 17 (a-i) UU KIP ……………………….. o Undang-undang lain (j) ……………………….. Konsekuensi apa yang akan ditimbulkan? Informasi dikecualikan? Y PERTIMBANGAN  Masyarakat tetap dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan yang memiliki dampak serius pada publik;  Masyarakat tetap dapat memperoleh informasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;  Pihak yang berwenang tetap dapat bertindak secara adil terhadap masyarakat;  Masyarakat tetap tidak akan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang;  Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tetap dapat diketahui oleh publik  Akuntabilitas Badan Publik tetap terjaga. Mengkaji Pertimbangan Dokumen IP

22 TATA CARA PENGEC UALIAN Bagaimana melakukan uji Konsekuensi? 1.PPID melakukan pengujian konsekuensi ber- dasarkan alasan pada pasal 17 UU KIP sebelum menyatakan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan. Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya permo-honan wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID. Dalam hal pengujian konsekuensi dilakukan karena adanya permohonan, dan oleh karenanya perlu dihitamkan atau dikaburkan tidak memerlukan persetujuan atasan PPID. 2.PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

23 Anatomi Kerahasiaan Menurut Pasal 17 UU KIP Pengecualian Informasi RN Penegakan hukumPertahanan & keamanan Ketahanan ekonomi nasional Hubungan internasinal Kekayaan alam Surat dan memo di badan publik RB Hak kekayaan intelektual Rahasia dagang RP Rahasia Menurut UU Lain

24 Ancaman Pidana dalam UU KIP, bukanlah menjadi tujuan utama dilahirkannya UU ini tetapi konsekuensi normatif atas adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam UU. Ancaman pidana dalam UU ini berlaku sejak diundangkannya.. Sesuai asas retroaktif.. Ancaman Pidana dalah bagian akhir dari proses sengketa informasi yg tdk dapat dimediasi oleh Komisi Informasi, Hukuman pidana dapat diterapkan apabila memenuhi semua unsur sesuai UU..(misalnya dapat membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh pemohon informasi. MENYIKAPI ANCAMAN PIDANA

25

26


Download ppt "IMPLEMENTASI DAN FENOMENA PENERAPAN UU KIP PADA BADAN PUBLIK Oleh : ISMAIL CAWIDU Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google