PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

Presentasi berjudul: "PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
JAKARTA, 30 JANUARI 2010

2 YA’AHOWU

3 EKSPOS PEJABAT BUPATI NIAS UTARA
PADA ACARA RAMAH TAMAH DENGAN MASYARAKAT NIAS UTARA SE JABODETABEK JAKARTA, 30 JANUARI 2010

4 KTR BUPATI NIAS UTARA LOTU

5 PEMBENTUKAN KAB. NIAS UTARA
DIAWALI DARI ASPIRASI SELURUH ELEMEN MASYARAKAT NIAS UTARA YANG TERWADAHI DALAM BADAN PERSIAPAN PEMEKARAN KAB. NIAS UTARA (BPP-KANIRA) SBG PJ. BUPATI MENJADI KEWAJIBAN KAMI MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERMASUK YANG BERADA DI LUAR NIAS UTARA, YANG KAMI ANGGAP SEBAGAI PEMILIK KAB. NIAS UTARA YANG SESUNGGUHNYA

6 KAB. NIAS UTARA DIBENTUK BERDASARKAN UU NO.45 TAHUN 2008
DIRESMIKAN PADA TGL 26 MEI 2009 SEKALIGUS BERSAMAAN DENGAN PELANTIKAN PENJABAT (PJ) BUPATI NIAS UTARA OLEH MENTERI DALAM NEGERI RI SEBAGAIMANA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TAHUN 2009

7 TUGAS POKOK PENJABAT BUPATI NIAS UTARA
MENYIAPKAN STRUKTUR DAN MEKANISME ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH SBG DAERAH OTNOM BARU MEMFASILITASI PEMBENTUKAN DPRD MEMFASILITASI PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI DEFINITIF

8 GAMBARAN UMUM KAB. NIAS UTARA ADALAH PEMEKARAN DARI KAB. NIAS SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DENGAN UU NOMOR 45 TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN KAB. NIAS UTARA DI PROV. SUMATERA UTARA DIRESMIKAN OLEH MENDAGRI R.I PADA TANGGAL 26 MEI SEKALIGUS MELANTIK PENJABAT BUPATI NIAS UTARA SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENDAGRI NO TAHUN 2009

9 BATAS WILAYAH KAB. NIAS UTARA
BERDASARKAN UU NOMOR 45 TAHUN WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA BERBATASAN DENGAN : - SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN SAMUDERA INDONESIA - SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN KOTA GUNUNGSITOLI - SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN KAB. NIAS DAN KAB. NIAS BARAT - SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN KAB. NIAS - SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN SAMUDERA INDONESIA

10 LUAS WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA SECARA KESELURUHAN MEMILIKI LUAS WILAYAH 1.480,37 KM2, DENGAN NO KECAMATAN DESA/KEL LUAS (Km2) 1 TUHEMBERUA 8 55,40 2 LOTU 13 109,28 3 SITOLU ORI 6 78,72 4 SAWO 10 90,33 5 ALASA 14 214,20 NAMOHALU ESIWA 11 149,45 7 ALASA TALUMUZOI 92,25

11 NO KECAMATAN DESA/KEL LUAS (Km2) 8 LAHEWA 21 222.97 9 LAHEWA TIMUR 7 202,30 10 AFULU 144.11 11 TUGALA OYO 121,35

12 KONDISI PNS PNS (GURU SEKOLAH) 1.007
PNS (SKPD)/KEC./ CABDIS/KELURAHAN DAN SEKDES 220 PNS DI PUSKESMAS/PUSTU 145

13 PRASARANA GED. SEKOLAH DAN KESEHATAN
SD/SEDERAJAT 136 SMP/SEDERAJAT 24 SMA/SEDERAJAT 10 PUSKESMAS/PUSTU 43

14 PRODUKSI HASIL PERTANIAN
No Komoditi Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) 1. Padi 4.764 18.085 3,79 - Sawah 4.606 17.802 3,86 - Ladang 158 283 1,79 2. Jagung 187 325 1,74 3. Ubi Kayu 395 3.874 9,81 4. Ubi Jalar 402 2.538 6,31 5. Kacang 128 151 1,18 - Tanah 64 81 1,27 - Hijau 70 1,09

15 PRODUKSI PRODUKSI IKAN
No Kecamatan Produksi (ton) Jumlah Ikan Laut Ikan Tawar 1. Lotu 172 2. Sawo 566 3. Tuhemberua 572 1.1 573.1 4. Sitolu Ori 5. Namohalu Esiwa 6. Alasa Talu Muzoi 7. A l a s a 143 144.1 8. Tugala Oyo 9. Afulu 445 10 L a h e w a 1.783 11 Lahewa Timur 287

16 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
1) PENYUSUNAN KEWENANGAN DAERAH MELALUI PENETAPAN PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 1 TENTANG URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA ;

17 2. PENYIAPAN PENYUSUNAN ORGANISASI. PERANGKAT DAERAH DENGAN MEMINTA
2. PENYIAPAN PENYUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN MEMINTA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI R.I DAN DIASISTENSI OLEH GUBERNUR SUMATERA UTARA. HASILNYA ADALAH DITERBITKANNYA PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 2 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. NIAS UTARA YANG TERDIRI DARI : SETKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS-DINAS DAERAH (7 DINAS), BADAN 4 BUAH, KANTOR 2 BUAH DAN SATPOL PP. ORGANISASI YANG DIPAKAI MASIH POLA MINIMAL SEHINGGA DAPAT MENGHEMAT BIAYA OPERASIONAL. UNTUK MENGISI STRUKTUR ORGANISASI INI MAKA PADA TANGGAL 26 OKTOBER TELAH DILAKSANAKAN PELANTIKAN PEJABAT STRUCTURAL SESUAI DENGAN KETERSEDIAAN SDM

18 3). DENGAN PENEMPATAN. PERSONIL PADA STRUKTUR. ORGANISASI YANG TELAH
3) DENGAN PENEMPATAN PERSONIL PADA STRUKTUR ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN MAKA PELAYANAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN SUDAH EFEKTIF DILAKSANAKAN DENGAN TETAP BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS DAN PROVINSI SUMATERA UTARA

19 4). UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN. PENYELENGGARAAN. PEMERINTAHAN,
4) UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, MAKA SESUAI DENGAN AMANAT UU NO. 45 TAHUN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DIBANTU DENGAN EMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. NIAS T.A SEBESAR Rp ,- DAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA T.A SEBESAR RP ,-

20 PELAKSANAAN TUGAS SBG PJ
S/D AKHIR THN 2009, TELAH MENYELESAIKAN TUGAS PEYUSUNAN ORGANISASI MELALUI PERBUP NO 2THN 2009 MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN SBG DOB MELALUI - PENGAKTIFAN PNS DARI BLN SEPT DAN PELANTIKAN PEJABAT STRUK. ESELON PD TGL 26 OKT 2009

21 MENYELENGGARAKAN RAPAT-RAPAT PEMERINTAHAN BERSAMA MASY
MENYELENGGARAKAN RAPAT-RAPAT PEMERINTAHAN BERSAMA MASY. DAN TOKOH SERTA MEMFASILITASI PERAYAAN HARI BESAR KEAGAMAAN MELAKUKAN KUNJUNGAN KE KEC/DESA PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SELURUH SKPD MEMPERSIAPKAN PERTAPAKAN IBUKOTA KAB. NIAS UTARA MENYUSUN APBD 2009 DAN R-APBD 2010, DAN SEBAGAINYA

22 SISA TUGAS UTAMA SEBAGAI PJ. BUPATI :
FASILITASI PEMBENTUKAN DPRD KABUPATEN NIAS UTARA, DAN FASILITASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA DEFINITIF. KEDUA SISA TUGAS SBG PJ TELAH DIPERSIAPKAN MELALUI KEGIATAN PADA APBD TA.2010

23 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(1) PAD, TERDIRI DARI : PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (2) DANA PERIMBANGAN, TERDIRI DARI : DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) (3) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH, MELIPUTI : HIBAH BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN LAIN ATAU PROVINSI

24 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PERTAMBANGAN BIDANG PERKEBUNAN
POTENSI DAN PELUANG BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PERTAMBANGAN BIDANG PERKEBUNAN BIDANG PARIWISATA

25 HAMBATAN DAN TANTANGAN
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG SANGAT MINIM KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG MASIH RENDAH KEMAMPUAN DANA YANG DITAMPUNG MELALUI APBD SANGAT TERBATAS, PERANGKAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BELUM TERSEDIA SDM BIROKRASI YANG TERSEDIA SECARA KUALITAS DAN KUANTITAS SANGAT MINIM, DAN SEBAGAINYA

26 KONDISI INFRASTRUKTUR JALAN
JALAN PROPINSI SEPANJANG 100,75 KM : KONDISI BAIK 65,10 KM, RUSAK RINGAN 8,65 KM DAN RUSAK BERAT 27 KM JALAN KABUPATEN SEPANJANG 637,10 KM FENGAN KONDISI BAIK 117,50 KM, RUSAK RINGAN 118,31 KM DAN RUSAK BERAT 235,81.

27 SARANA GEDUNG PEMERINTAHAN SAAT INI
UNTUK SEMENTARA, TEMPAT PENYELNGGARAAN PELAYANAN PEMERINTAHAN MEMINJAM BEBERAPA TEMPAT, YAKNI : 1) GED. PUSKESMAS LOTU 2) GED. KTR. KEC. LOTU, DAN 3) SMK NEG. 1 LOTU DAN GED. SDN LOTU.

28 RENCANA PENETAPAN LAMBANG DAERAH KAB. NIAS UTARA
UNTUK MENGGALI KREATIFITAS SELURUH ELEMEN MASYARAKAT, MAKA TELAH DILAKUKAN SAYEMBARA DESAIN LOGO LAMBANG DAERAH KAB. NIAS UTARA, DENGAN HASIL SBB :

29 USUL LAMBANG DAERAH LOGO 1 :

30 LOGO 2 : LOGO 3 :

31 LOGO 4 : LOGO 5 :

32 PENUTUP DIHARAPKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT NIAS UTARA YANG ADA DI LUAR DAERAH BERKENAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN BERUPA IDE, PENDAPAT, SARAN BAHKAN KTRITIK SEKALIPUN KEPADA PEMDA DEMI KEMAJUAN NIAS UTARA DIUCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA SEMUA PIHAK YG TELAH BERKENAN MEMFASILITASI DIALOG INI SEMOGA MENJADI WAHANA PEMERSATU TEKAD KITA UNTUK MEMBANGUN NIAS UTARA KEDEPAN

33 TERIMA KASIH Ya'ahowu