Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 4 Matakuliah: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun: 2009.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 4 Matakuliah: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun: 2009."— Transcript presentasi:

1

2 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 4 Matakuliah: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun: 2009

3 Bina Nusantara University 3 Learning Outcomes Keberatan dan Banding Pengurangan PBB Pengenaan PBB dalam hal-hal tertentu Pembagian Hasil PBB

4 Bina Nusantara University 4 Outline Materi Keberatan dan Banding Pengurangan PBB Pengenaan PBB dalam hal-hal tertentu Pembagian Hasil PBB

5 Bina Nusantara University 5  Keberatan diajukan atas :  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);  Surat Ketetapan Pajak (SKP).  Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan setelah SPPT atau SKP diterima oleh WP kecuali WP dalam keadaan di luar kekuasaannya.  Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan WP paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.  Atas keberatan yang diajukan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang.  Keberatan dapat diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan Fiskus  Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak kepada Pengadilan Pajak.  Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan Pasal 27 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 27 Tahun KEBERATAN DAN BANDING Pasal 15 dan 16

6 Bina Nusantara University 6 PENGURANGAN Pasal 19 dan 20 Menteri Keuangan Menteri Keuangan dalam hal : - Kondisi tertentu Objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak/sebab -sebab tertentu lainnya - Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa Dirjen Pajak atas permintaan WAJIB PAJAK karena hal-hal tertentu PAJAK TERUTANG DENDA ADMINISTRASI

7 Bina Nusantara University 7 Objek Pajak yang bersifat khusus adalah sebagai berikut :  Jalan tol  Pelabuhan laut/sungai/udara  Lapangan golf  Industri semen/pupuk  PLTA, PLTU, PLTG  Pertambangan  Tempat rekreasi  Dan lain-lain sejenisnya PENGENAAN PBB TERHADAP OBJEK PAJAK YANG DINILAI SECARA INDIVIDUAL KMK No. 523/KMK.04/1998 OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS DAPAT DITENTUKAN BERDASARKAN PENILAIAN SECARA INDIVIDUAL KEP. DIRJEN PAJAK NO. KEP. 16/PJ.6/1998

8 Bina Nusantara University 8 - Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/1994 tanggal 19 Maret 1994, 10% bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh Daerah Tingkat II - SKB DJA-DJP KEP. 56/A/44/1996 KEP. 50/PJ.6/1996 DATI I I 64,8 % DATI I 16,2 % PEM. PUSAT 10 % BIAYA PEMUNGUTAN 9 % PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB Pasal 18

9 Bina Nusantara University 9 WAJIB PAJAK PETUGAS PEMUNGUT BANK PERSEPSI/ KANTOR POS BANK/ OPERASIONAL V TEMPAT PEMBAYARAN Pelimpahan 10% 9% 16,2% 64,8% PEM. PUSAT Propinsi Kab/Kota BIAYA PEMUNGUTAN ALUR PENERIMAAN PBB Pembayaran Pelimpahan Pembagian


Download ppt "PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 4 Matakuliah: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun: 2009."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google