Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UNDANG-UNDANG NO. 21 THN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 THN 2000.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UNDANG-UNDANG NO. 21 THN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 THN 2000."— Transcript presentasi:

1 UNDANG-UNDANG NO. 21 THN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 THN 2000 bphtb 1Puspenpa 2000

2 DASAR HUKUM bphtb 2Puspenpa 2000 UU PP KMK KEP. DJP 630/KMK.04/97 517/ KMK.04/ /KMK.04/97 518/ KMK.04/ /KMK.04/97 519/ KMK.04/ /KMK.04/97 636/KMK.04/97 514/KMK.04/ /KMK.04/ /KMK.04/2000 UU NO.21 TAHUN 1997 Sebagaimana diubah dgn UU NO.20 TAHUN 2000 No. 34/1997 No. 111 /2000 No. 112/ 2000 No. 113/2000 No. 114/ /PJ.6/97 22/PJ.6/97 23/PJ.6/97 24/PJ.6/97 531/PJ/2000

3 Dipungut antara lain atas pemindahan hak termasuk hibah wasiat atas harta tetap Objek Pajak : Barang-barang tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta kecuali : Hak Agraris Eigendom (Pasal 51 ayat 7 Ind. Staatsregeling) Ordonansi Bea Balik Nama Stbl No. 291 Objeknya terbatas pada hak-hak atas tanah dengan titel hukum barat Puspenpa 2000bphtb 3

4 Ordonansi 1924 / 291 (Objek pajaknya terbatas pada hak-hak atas tanah dengan titel hukum barat) UUPA UUNO.5/1960 (Tidak mengenal hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi 1924/291) Tidak dapat dipungut sejak th s/d sekarang UU BPHTB (Diharapkan dapat mengkompensasi penurunan penerimaan daerah karena diberlakukannya UU PDRD) Puspenpa 2000bphtb 4

5 WAJAR TANAH Memenuhi kebutuhan dasar untuk papan Lahan usaha Alat investasi yg menguntungkan bagi yang memperoleh hak atas tanah memberikan kontribusi kepada Negara dengan membayar pajak (BPHTB) Puspenpa 2000bphtb 5

6 Prinsip-prinsip yang diatur dalam UU BPHTB  Pemenuhan kewajiban berdasarkan sistem “Self Assessment”.  Tarif sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).  Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional paling banyak Rp ,00 (enam puluh juta rupiah), dan Rp ,- (tiga ratus juta rupiah) atas waris atau hibah wasiat.  Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya.  Penerimaan BPHTB merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah.  Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar ketentuan UU ini tidak diperkenankan. Puspenpa 2000bphtb 6

7 OBJEK PAJAK Pasal 2 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Pemindahan HakPemberian Hak Baru Puspenpa 2000bphtb 7

8 Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pasal 2 ayat (2)  Pemindahan Hak, karena : 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; 13. hadiah.  Pemberian Hak Baru, karena :  kelanjutan pelepasan hak;  di luar pelepasan hak. Puspenpa 2000bphtb 8

9 JENIS HAK-HAK ATAS TANAH Pasal 2 ayat (3)  hak milik  hak guna usaha  hak guna bangunan  hak pakai Diatur dlm UUPA (UU No. 5 / 1960) Diatur dlm UU Rumah Susun (UU No. 16 / 1985)  hak milik atas satuan rumah susun  hak pengelolaan Puspenpa 2000bphtb 9

10 OBYEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB OBYEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB Pasal 3 ayat (1) jo Kep.Men.Keu No.630/KMK.04/1997 Objek Pajak yang diperoleh :  perwakilan diplomatik (asas timbal balik) :  Negara untuk kepentingan umum  badan / perwakilan organisasi internasional  orang pribadi/badan karena konversi hak / perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama  orang pribadi/badan karena wakaf  untuk kepentingan ibadah

11 OP yang diperoleh karena waris, hibah wasiat dan hak pengelolaan diatur dengan PP Pasal 3 ayat (2) jo. PP No.111/2000 dan PP No.112/2000 Kep. Men. Keu No.514/KMK.04/2000 dan 515/KMK.04/2000 Untuk lebih memberikan rasa keadilan Hak pengelolaan merupakan hak di luar UUPA  Saat pewaris meninggal dunia pada hakikatnya telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris  mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma- cuma, maka adalah wajar apabila perolehan hak karena waris termasuk objek pajak  hibah wasiat merupakan penetapan wasiat yg khusus yg berlaku pada saat pemberi wasiat meninggal dunia  pada umumnya penerima hibah wasiat adalah orang pribadi yg masih dalam hubungan keluarga yg tidak mampu atau badan sebagai penghargaan pengenaannya perlu diatur dengan PP Puspenpa 2000bphtb 11

12 Wajib Pajak dikenakan kewajiban membayar pajak SUBJEK PAJAK (Pasal 4) “Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan” Puspenpa 2000bphtb 12

13 5% TARIF PAJAK Pasal 5 Untuk kesederhanaan dan kemudahan penghitungan pajak Tarif Tunggal Puspenpa 2000bphtb 13

14 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) DASAR PENGENAAN Pasal 6 Harga Transaksi - jual beli - penunjukan pembeli dlm lelang Nilai Pasar 1) tukar-menukar 2) hibah 3) hibah wasiat 4) waris 5) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya 6) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 7) peralihan hak karena putusan hakim yg tetap 8) pemberiah hak baru karena pelepasan hak 9) pemberian hak baru diluar pelepasan hak 10)penggagungan, peleburan dan pemekaran usaha. 11)hadiah. Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB NJOP PBB Besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal belum diketahui Puspenpa 2000bphtb 14

15 Dapat diubah dengan PP Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) P a s a l 7 paling banyak Rp ,00 selain perolehan hak dari waris & hibah wasiat Ditetapkan oleh Kakanwil dengan pertimbangan Pemda dan perekonomian daerah paling banyak Rp ,00 untuk waris atau hibah wasiat bagi orang pribadi yg masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus Puspenpa 2000bphtb 15

16 BPHTB = ( NJOP - NPOPTKP ) x Tarif BPHTB = ( NPOP - NPOPTKP ) x Tarif CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 8 a t a u Bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan Puspenpa 2000bphtb 16

17 jual beli tukar-menukar hibah pemasukan dlm perseroan/ badan hukum lainnya pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hadiah penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha waris hibah wasiat putusan hakim pemberian hak baru sbg kelanjutan pelepasan hak & di luar pelepasan hak sejak tgl dibuat dan ditandatanganinya akta sejak tgl diterbitkannya surat keputusan pemberian hak sejak tgl penunjukan pemenang lelang sejak tgl putusan pengadilan yg tetap sejak tgl pendaftaran peralihan hak SAAT PAJAK TERUTANG ( Pasal 9 ) lelang Puspenpa 2000bphtb 17

18 PELUNASAN PAJAK TERUTANG Pasal 9 ayat 2 Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak bphtb 18Puspenpa 2000

19 TEMPAT TERUTANG PAJAK Pasal 9 ayat 3 Di Wilayah: 1. Kabupaten 2. Kota 3. Propinsi Yang meliputi letak tanah dan atau bangunan Puspenpa 2000bphtb 19

20 PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ( Pasal 10 ) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan Dibayar ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Puspenpa 2000bphtb 20

21 Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau/Bangunan Kep. Men. Keu no.631/KMK.04/1997 jo Kep. DJP No. Kep-21/PJ.6/1997 Wajib Pajak Setor ke Bank Persepsi / Kantor Pos Operasional V Sebelum: a. Akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) /Notaris; b. Risalah lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang; c. dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kotamadya dalam hal: 1) pemberian hak baru; 2) pemindahan hak karena pelaksanaan Putusan Hakim, warisan atau Hibah Wasiat Dengan menggunakan Surat Setoran Bea Puspenpa 2000bphtb 21

22 Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar ( SKBKB ) Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar ( SKBKB ) Pasal 11 Dalam jangka Waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan / keterangan lain Pajak kurang dibayar SKB KB + bunga 2% / bln maksimum 24 bln sejak saat pajak terutang s/d diterbitkan SKBKB Dasar penagihan Pasal 14 Wajib Pajak Puspenpa 2000bphtb 22

23 Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan ( SKBKBT ) Kurang Bayar Tambahan ( SKBKBT ) Pasal 12 Dalam jangka Waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan di temukan data baru dan/atau yang semula belum terungkap Pajak kurang dibayar SKB KBT + kenaikan 100%; kecuali Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan Dasar penagihan Pasal 14 Wajib Pajak Puspenpa 2000bphtb 23

24 + bunga2%/bln maks 24 bln sejak saat pajak terutang menagih sanksi adm.berupa bunga dan/ataudenda menagih pajak yang kurang dibayar karena salah tulis/hitung pada SSB menagih pajak yang tidak/ kurang dibayar SURAT TAGIHAN BPHTB ( STB ) SURAT TAGIHAN BPHTB ( STB ) Pasal 13 Puspenpa 2000bphtb 24

25 DASAR PENAGIHAN PAJAK Pasal 14 Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar, Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan BPHTB, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah Harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak Tata Cara Penagihan Pajak diatur dengan Keputusan Menteri Puspenpa 2000bphtb 25

26 SURAT PAKSA Pasal 15 JUMLAH PAJAK TERUTANG BERDASARKAN SKBKB, SKBKBT, SURAT TAGIHAN BPHTB, DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DAN SURAT KEPUTUSAN BANDING TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR PADA WAKTUNYA DAPAT DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA Puspenpa 2000bphtb 26

27 K E B E R A T A N Pasal 16 dan 17 SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN Maksimum 3 bulan sejak diterimanya SKB DIRJEN PAJAK Keputusan maksimum 12 bulan Ditolak Diterima seluruh/sebagian Menambah bphtb 27bphtb 2Puspenpa 2000

28 KEPUTUSAN KEBERATAN Pasal 20 Kep. DJP N0.Kep-22/PJ.6/1997 SKB.KB s/d Rp ,00 SKB.KB › Rp ,00 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Puspenpa 2000bphtb 28

29 B A N D I N G Pasal 18 Surat Keputusan Keberatan WAJIB PAJAK (MENERIMA) WAJIB PAJAK (MENOLAK) BANDING Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yg jelas, dalam jk waktu maksimum 3 bulan sejak SK Keberatan diterima BADAN PERADILAN PAJAK Apabila SK Keberatan menambah jumlah pajak terutang (merupakan dasar penagihan) Pasal 14 PEMBAYARAN Puspenpa 2000bphtb 29

30 PENGAJUAN KEBERATAN ATAU BANDING DITERIMA Psl.19 Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% perbulan paling lama 24 bulan sejak tanggal pembayaran sampai diterbitkannya keputusan Puspenpa 2000bphtb 30

31 DIBERIKAN KARENA HAL-HAL TERTENTU kondisi tertentu WP yg ada hubungannya dengan Objek Pajak: 1. WP tidak mampu secara ekonomis yg memperoleh hak baru melalui program pemerintah (75%) 2. WP pribadi menerima hibah dari OP yg mempunyai hubungan keluarga sedarah (50%) Tanah dan/atau bangunan yg digunakan untuk kepentingan sosial/pendidikan yg tidak mencari keuntungan (50%) PENGURANGAN PENGURANGAN Pasal 20 jo Ps 1 & 2 KMK No.518/KMK.04/2000 kondisi WP yg ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu: 1. Ganti rugi pemerintah dibawah NJOP (50%) 2. Pengganti tanah yg dibebaskan pemerintah (50%) 3. Terkena dampak krisis sehingga harus melakukan restrukturisasi usaha dan utang sesuai kebijakan pemerintah (100%) 4. Penggabungan usaha yg disetujui DJP(100%) 5. Bencana alam paling lama 3 bulan sejak tandatangan akta (50%) 6. Perolehan atas rumah dinas pemerintah (50%) Puspenpa 2000bphtb 31

32 BESARNYA PENGURANGAN ARISTASINYA Kep.Men.Keu No.632/KMK.04/1997 jo Kep. DJP No. Kep-23/PJ.6/ % dari Bea 75 % dari Bea Wajib Pajak a dan b Wajib Pajak c SKB.KB s/d Rp SKB.KB › Rp KP.PBB Kanwil untuk Puspenpa 2000bphtb 32

33 dilakukan pemeriksan (Pasal 22) karena Keberatan/ Banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya Karena permohonan WP,antara lain dalam hal: - kelebihan bayar - terlanjur bayar tetapi perolehan haknya batal karena pengajuan pengurangan yang diterima PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21 SKBLB + bunga 2%/bln maks. 24 bln. (Pasal 19) SKBLB + bunga 2%/bln apabila pengembalian lewat 2 bln (Psl 22) SKBN Puspenpa 2000bphtb 33

34 PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN Pasal 23 Kep. Men. Keu No.519/KMK.04/2000 BPHTB merupakan pajak pusat yang dibagikan kepada: Pemerintah Pusat 20% Pemerintah Daerah 80% Dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota secara merata - 16% untuk propinsi - 64% untuk pemerintah kabupaten Puspenpa 2000bphtb 34

35 KETENTUAN BAGI PEJABAT Pasal 24 PPAT/Notaris/Kepala KLN Kakan Pertanahan Kab/Kod - Penandatanganan Akta/ Risalah Lelang - Pendaftaran hak/peralihan hak karena waris atau hibah wasiat Sanksi (Pasal 26): Jika melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) & (2) PPAT/Notaris/Kepala KLN = Denda Rp7,5 juta Kakan Pertanahan Kab/Kod = PP 30/1980 Bukti Pembayaran BPHTB Puspenpa 2000bphtb 35

36 Sanksi (Pasal 26): Lewat waktu denda Rp250 ribu untuk setiap laporan KEWAJIBAN MELAPOR BAGI PEJABAT Pasal 25 PPAT/ Notaris/ Kepala KLN Pembuatan Akta/ Risalah Lelang Batas waktu pelaporan kepada Ditjen Pajak Bulan Yang Bersangkutan Tanggal 10 Bulan berikutnya Puspenpa 2000bphtb 36

37 KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya UU BPHTB 1 Januari 2001 Ordonansi BBN Stbl No. 291 beserta perubahannya,sepanjang mengenai pungutan BBN atas pemindahan harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan dinyatakan tidak berlaku Ketentuan pengenaan pajak atas akta pendaftaran dan pemindahan kapal berdasar Ordonansi BBN Stbl No. 291 masih tetap berlaku “ Hal yg tidak diatur dalam Undang-Undang ini, berlaku Kententuan dalam UU KUP” Puspenpa 2000bphtb 37

38 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 111 TAHUN 2000 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT Kep. Men. Keu No.514/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 Puspenpa 2000bphtb 38

39 PENGERTIAN (Pasal 1 dan 2) 1. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris kepada pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia 2. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Puspenpa 2000bphtb 39

40 BESARNYA BPHTB ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS & HIBAH WASIAT YANG DITERIMA: Pasal 2 DIKENAKAN SEBESAR 50% DARI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG SEHARUSNYA TERUTANG Puspenpa 2000bphtb 40

41 SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAS PEROLEHAN HAK KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT SEJAK TANGGAL YANG BERSANGKUTAN MENDAFTARKAN PERALIHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTA ADALAH SAAT TERUTANGNYA PAJAK (Pasal 3) Puspenpa 2000bphtb 41

42 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 112 TAHUN 2000 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN Kep. Men. Keu No.515/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 Puspenpa 2000bphtb 42

43 Hak Pengelolaan adalah Hak menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya Antara lain untuk : merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah keperluan pelaksanaan tugas keperluan pelaksanaan tugas menyerahkan bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga atau bekerja sama dengan pihak ketiga menyerahkan bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga atau bekerja sama dengan pihak ketiga PENGERTIAN (Pasal 1) Puspenpa 2000bphtb 43

44 - DEPARTEMEN, - LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN, - PEMDA PROVINSI - PEMDA KABUPATEN/ KOTA - LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA - PERUM PERUMNAS PIHAK-PIHAKLAINNYA 0 % 50 % Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Yang Seharusnya Terutang DARI BESARNYA BPHTB ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN Pasal 2 Puspenpa 2000bphtb 44

45 SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAS PEROLEHAN HAK PENGELOLAAN SEJAK DITANDATANGANI DAN DITERBITKANNYA SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ADALAH SAAT TERUTANGNYA PAJAK (Pasal 3) Puspenpa 2000bphtb 45

46 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 114 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN PP NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Puspenpa 2000bphtb 46

47 20 % PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT KAS NEGARA 80 % PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH HASIL PENERIMAAN BPHTB MERUPAKAN PENERIMAAN NEGARA ( Pasal 1 ) jo Kep. Men. Keu No.519/KMK.04/2000 Puspenpa 2000bphtb 47

48 KEGIATAN : 1. Peningkatan Sertifikasi Tanah 2. Penyediaan Peralatan dan Sarana 3. Komputerisasi Pertanahan 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia SISA : 1. Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB 2. Biaya administrasi Peningkatan Pelayanan BPHTB 3. Pemberian Imbalan Bunga PENGGUNAAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT ( Pasal 5 ) jo Kep. Men. Keu No.519/KMK.04/2000 Puspenpa 2000bphtb 48

49 16 % PEMERINTAH DAERAH PROPINSI 64 % PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA PENDAPATAN DAERAH DAN SETIAP TAHUN ANGGARAN DICANTUMKAN DALAM APBD PENERIMAAN DAERAH 80% Puspenpa 2000bphtb 49

50 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN. Puspenpa 2000bphtb 50

51 Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang Menandatangani akta atau Risalah Lelang atas tanah dan atau bangunan PEJABAT YANG BERWENANG Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT ( Pasal 1 ) Puspenpa 2000bphtb 51

52 KP PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan Wajib menyampaikan laporan bulanan disertai fotokopi Surat Setoran BPHTB (SSB) TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT Pasal 1 ayat (1) PEJABAT YANG BERWENANG Puspenpa 2000bphtb 52

53 Diberikan oleh : PEROLEHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEMBERIAN HAK BARU Pasal 1 ayat (2) Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Memberitahukan kepada Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Dengan disertai bukti SSB Puspenpa 2000bphtb 53

54 Nomor dan Tanggal akta, Risalah lelang Status hak Letak tanah dan atau bangunan Luas tanah Luas Bangunan Membuat laporan sekurang-kurangnya memuat : Nomor dan tahun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NJOP PBB Harga Transaksi/ Nilai Pasar Nama dan alamat pihak yang mengalihkan dan yang memperoleh hak Tanggal dan jumlah setoran. TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT Pasal 1 ayat (3) PEJABAT YANG BERWENANG Puspenpa 2000bphtb 54

55 TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT ( Pasal 1 ayat (4) Laporan bulanan Disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Kep. Men. Keu No.636/KMK.04/1997 tanggal 22 Des’97 Puspenpa 2000bphtb 55

56 PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS, KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU SANKSI BAGI PEJABAT Pasal 2 APABILA PEJABAT TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN Puspenpa 2000bphtb 56

57 KETENTUAN LEBIH LANJUT YANG DIPERLUKAN MENGENAI PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN LAPORAN BAGI PEJABAT Pasal 3 DIATUR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN Puspenpa 2000bphtb 57


Download ppt "UNDANG-UNDANG NO. 21 THN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 THN 2000."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google