Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 DASAR HUKUM UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 PP No. 25 Tahun 2002 KMK No. 523/KMK.04/1998 KEP-16/PJ.6/1998.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 DASAR HUKUM UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 PP No. 25 Tahun 2002 KMK No. 523/KMK.04/1998 KEP-16/PJ.6/1998."— Transcript presentasi:

1 1 DASAR HUKUM UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 PP No. 25 Tahun 2002 KMK No. 523/KMK.04/1998 KEP-16/PJ.6/1998

2 2 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PAJAK KEBENDAAN ATAS BUMI DAN/ATAU BANGUNAN DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI ATAU BADAN SECARA NYATA: MEMPUNYAI HAK DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BUMI, DAN/ATAU MEMILIKI, MENGUASAI, DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BANGUNAN ADALAH

3 3 Objek PAJAK BUMI ADALAH : PERMUKAAN BUMI YG MELIPUTI TANAH DAN PERAIRAN PEDALAMAN SERTA LAUT WILAYAH INDONESIA, DAN TUBUH BUMI YG ADA DIBAWAHNYA Pasal 1 angka 1 Pasal 2 ayat (1) BANGUNAN ADALAH : KONSTRUKSI TEKNIK YG DITANAM ATAU DILEKATKAN SECARA TETAP PADA TANAH DAN/ATAU PERAIRAN Pasal 1 angka 2

4 4 BANGUNAN  TERMASUK DALAM PENGERTIAN BANGUNAN ADALAH (Penjelasan Pasal 1 angka 2) :  Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;  Jalan tol;  Kolam renang;  Pagar mewah;  Tempat olah raga;  Galangan kapal, dermaga;  Taman mewah;  Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;  Fasilitas lain yang memberikan manfaat. Objek PAJAK Pasal 2 ayat (1)

5 5 FAKTOR YANG MENENTUKAN KLASIFIKASI Objek PAJAK Pasal 2 ayat (2) BUMI/TANAH - Letak - Peruntukan - Pemanfaatan - Kondisi lingkungan - Dan lain-lain BANGUNAN - Bahan bangunan - Rekayasa - Letak - Kondisi lingkungan - Dan lain-lain

6 6 §Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; §Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; §Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; §Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; §Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. ADALAH Objek PAJAK YANG : Objek PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB Pasal 3 ayat (1)

7 7 OBJEK PAJAK YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pasal 3 Ayat (2) PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

8 8 Memiliki, menguasai bangunan Mempunyai suatu hak atas bumi Memperoleh manfaat atas bangunan Memperoleh manfaat atas bumi WAJIB PAJAK Dikenakan kewajiban membayar pajak SUBJEK PAJAK SUBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1) ORANG ATAU BADAN Pasal 4 ayat (2)

9 9 Dirjen Pajak menetapkan Subjek Pajak Objek Pajak yang belum jelas Wajib Pajaknya SUBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3)

10 10 NJOPTKPNJOPTKP Rp ,00 untuk setiap Wajib Pajak Rp ,00 untuk setiap Wajib Pajak  Per Wajib Pajak;  Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan;  Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar. NILAI JUAL Objek PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) Pasal 3 Ayat (3)

11 11 N J O P (Nilai Jual Objek Pajak) DASAR PENGENAAN Pasal 6 Ayat (1), (2) NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui : - perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis;atau - nilai perolehan baru; atau - Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar

12 12 PENILAIAN Objek PBB PENDEKATAN PENILAIAN PENDEKATAN PENILAIAN  Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)  Pendekatan Biaya (Cost Approach)  Pendekatan Pendapatan (Income Approach) CARA PENILAIAN CARA PENILAIAN  Penilaian Massal  Penilaian Individual PENENTUAN NJOP

13 13 Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)  NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.  Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan. Pendekatan Biaya (Cost Approach) Pendekatan Biaya (Cost Approach)  Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan phisiknya. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) Pendekatan Pendapatan (Income Approach)  Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut  Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan PENDEKATAN PENILAIAN

14 14 Penilaian Massal (Mass Appraissal) Penilaian Massal (Mass Appraissal)  NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata- rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).  NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dikurangi penyusutan phisik.  Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan program komputer (Computer Assisted Valuation / CAV). Penilaian Individual (Individual Appraissal) Penilaian Individual (Individual Appraissal) Diterapkan untuk Objek tertentu yang bernilai tinggi atau keberadaannya mempunyai sifat khusus, antara lain :  Jalan tol  Pelabuhan laut/sungai/udara  Lapangan golf  Industri semen/pupuk  PLTA, PLTU, PLTG  Pertambangan  Tempat rekreasi  Dan lain-lain sejenisnya  Objek pajak tertentu, seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, lap. golf, Objek rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. CARA PENILAIAN

15 15 NILAI JUAL KENA PAJAK DASAR PENGHITUNGAN Pasal 6 ayat (3) dan (4) SERENDAH-RENDAHNYA 20 % DAN SETINGGI-TINGGINYA 100 % PERSENTASE NJKP DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

16 16 NILAI JUAL KENA PAJAK OBJEK PAJAK PERKOTAAN & PEDESAAN YANG NJOP < 1 (SATU) MILIAR RUPIAH OBJEK PAJAK PERKOTAAN & PEDESAAN YANG NJOP < 1 (SATU) MILIAR RUPIAH 40% X NJOP 1.OBJEK PAJAK PERKOTAAN & PEDESAAAN YANG NJOP > 1(SATU) MILIAR RUPIAH; 2. OBJEK PAJAK PERKEBUNAN 3.OBJEK PAJAK PERHUTANAN 4. OBJEK PAJAK PERTAMBANGAN 1.OBJEK PAJAK PERKOTAAN & PEDESAAAN YANG NJOP > 1(SATU) MILIAR RUPIAH; 2. OBJEK PAJAK PERKEBUNAN 3.OBJEK PAJAK PERHUTANAN 4. OBJEK PAJAK PERTAMBANGAN 20% X NJOP PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK (PP No. 25 TAHUN 2002)

17 17 TARIF TUNGGAL TARIF Pasal 5 0,5 %

18 18 NJOP=(NJOP BUMI + NJOP BANGUNAN)  NJOPTKP 0,5% TARIF 20% x NJOP 40% x NJOP 0,5% N J K P x x PBB = x = = CARA MENGHITUNG

19 19 TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG Pasal 8 ayat (1), (2), (3) Tahun Pajak Adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember. Saat yang menentukan pajak terutang Adalah menurut keadaan Objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat Pajak Terutang :  untuk daerah Jakarta, di wilayah DKI Jakarta;  untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Dati II atau Kotamadya Dati II; yang meliputi letak Objek pajak.

20 20 PENDATAAN Pasal 9 ayat (1), (2), (3) WAJIB PAJAK MENGISI SPOP JELAS BENAR LENGKAP DITANDATANGANI

21 21 PENERBITAN KETETAPAN Pasal 10 SPOP SPPT SKP tidak disampaikan dalam waktu 30 hari disampaikan dalam waktu 30 hari BERDASARKAN PEMERIKSAAN/ DATA LAIN SPOP TIDAK BENAR Setelah ditegor secara tertulis

22 22 TEMPAT PEMBAYARAN - Bank, - Kantor Pos, - Tempat lain yg ditunjuk SPPT S T P S K P 6 bulan 1 bulan TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 11, 12, 13, dan 14 DASAR PENAGIHAN MENTERI KEUANGAN DAPAT MELIMPAHKAN KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK KEPADA : - GUBERNUR KDH. TK.I DAN/ATAU - BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH. TK. II SEJAK D I T E R I M A

23 23 SKP DIKEM- BALIKAN SPOP 30 hr TIDAK YA SPPT JATUH TEMPO STP JATUH TEMPO 1 bln Segera stlh. 7 hr TEGORAN SURAT PAKSA SURAT PERINTAH MELAKUKAN PE- NYITAAN Ternyata SPOP tdk benar (Ketetapan kurang ) 21 hr PERMINTAAN JADWAL WAKTU & TEMPAT PELELANGAN Paling cepat 10 hr KLN + denda 25% dari pokok pajak + denda 25% dari selisih pajak terutang + bunga 2% sebulan (maks 24 bulan) PENDAFTARAN, PENAGIHAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 9 dan 10 1 bulan 6 bulan 2 X 24 JAM

24 24  Keberatan diajukan atas :  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);  Surat Ketetapan Pajak (SKP).  Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan setelah SPPT atau SKP diterima oleh WP kecuali WP dalam keadaan di luar kekuasaannya.  Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan WP paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.  Atas keberatan yang diajukan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang.  Keberatan dapat diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan Fiskus  Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.  Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan Pasal 27 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun  Pengajuan keberatan atau banding tidak menunda pembayaran pajak. KEBERATAN DAN BANDING Pasal 15 dan 16

25 25 - Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/1994 tanggal 19 Maret 1994, 10% bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh Daerah Tingkat II - SKB DJA-DJP KEP. 56/A/44/1996 KEP. 50/PJ.6/1996 DATI I I 64,8 % DATI I 16,2 % PEM. PUSAT 10 % BIAYA PEMUNGUTAN 9 % PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB Pasal 18

26 26 WAJIB PAJAK PETUGAS PEMUNGUT BANK PERSEPSI/ KANTOR POS BANK/ OPERASIONAL V TEMPAT PEMBAYARAN Pelimpahan 10% 9% 16,2% 64,8% PEM. PUSAT DATI I DATI II BIAYA PEMUNGUTAN ALUR PENERIMAAN PBB Pembayaran Pelimpahan Pembagian

27 27 PENGURANGAN Pasal 19 dan 20 Menteri Keuangan Menteri Keuangan dalam hal : - Kondisi tertentu Objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak/sebab - sebab tertentu lainnya - Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa Dirjen Pajak atas permintaan WAJIB PAJAK karena hal-hal tertentu PAJAK TERUTANG DENDA ADMINISTRASI

28 28 KEWAJIBAN PEJABAT YANG DALAM JABATAN/TUGAS PEKERJAANNYA BERKAITAN LANGSUNG DENGAN Objek PAJAK Pasal 21 dan MENYAMPAIKAN LAPORAN BULANAN MENGENAI SEMUA MUTASI DAN PERUBA HAN Objek PAJAK KEPADA DJP; 2. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN ATAS PERMINTAAN DJP KEWAJIBAN TERSEBUT BERLAKU JUGA BAGI PEJABAT LAIN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN Objek PAJAK KEWAJIBAN UNTUK MERAHASIAKAN DITIADAKAN SEPANJANG MENYANGKUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PBB TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DIKENAKAN SANKSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

29 29 HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS DALAM UU PBB Pasal 23 BERLAKU KETENTUAN : - UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN - PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA TIDAK DIATUR DALAM UU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

30 30 - PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 (ENAM) BULAN, ATAU - DENDA SETINGGI-TINGGINYA 2 (DUA) KALI PAJAK TERUTANG - PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 (ENAM) BULAN, ATAU - DENDA SETINGGI-TINGGINYA 2 (DUA) KALI PAJAK TERUTANG TIDAK MENGEMBALIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK SPOP TIDAK BENAR/ TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR KARENA ALPA KETENTUAN PIDANA Pasal 24 MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA

31 31 TIDAK MENGEM BALIKAN/ MENYAM PAIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK SPOP TIDAK BENAR/ TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MELAMPIR KAN KETERA NGAN YANG TIDAK BENAR MEMPERL IHAT KAN SURAT/ DOKU- MEN PALSU ATAU DIPALSU KAN TIDAK MEMPERLI HATKAN/ MEMIN JAMKAN SURAT/ DOKUMEN LAINNYA TIDAK MENUN JUKKAN/ MENYAM PAIKAN DATA/ KETERA NGAN YANG DIPERLU KAN - PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 2 (DUA) TAHUN, ATAU - DENDA SETINGGI- TINGGINYA 5 (LIMA) KALI PAJAK TERUTANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA KETENTUAN PIDANA Pasal 25 ayat (1) D E N G A N S E N G A J A

32 32 Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan, yang dengan sengaja melakukan tindakan :  tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;  tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp ,00 (dua juta rupiah). Ancaman pidana dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara/sejak dibayarnya denda. Tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. KETENTUAN PIDANA Pasal 25 ayat (2), (3) dan Pasal 26

33 33 Objek Pajak yang bersifat khusus adalah sebagai berikut :  Jalan tol  Pelabuhan laut/sungai/udara  Lapangan golf  Industri semen/pupuk  PLTA, PLTU, PLTG  Pertambangan  Tempat rekreasi  Dan lain-lain sejenisnya PENGENAAN PBB TERHADAP Objek PAJAK YANG DINILAI SECARA INDIVIDUAL KMK No. 523/KMK.04/1998 OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS DAPAT DITENTUKAN BERDASARKAN PENILAIAN SECARA INDIVIDUAL KEP. DIRJEN PAJAK NO. KEP. 16/PJ.6/1998

34 34 STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) PERKEBUNAN KEP DJP NO.16/PJ.6/1998 SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar yang dihitung berdasarkan : - koomponen tenaga kerja; - bahan dan alat; mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman menghasilkan Catatan : Penentuan SIT perkebunan diatur sebagai berikut : a. Besarnya SIT perkebunan dihitung berdasarkan jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar dalam satu tahun. b. Apabila suatu jenis tanaman budidaya perkebunan dalam satu tahun mengalami lebih dari satu kali periode tanam, maka besarnya SIT perkebunan dalam satu tahun dihitung sebesar standar investasi untuk sekali periode tanam dikalikan jumlah periode tanam dalam satu tahun. Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau penanaman dan/atau penggalian jenis sumber daya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan

35 35  Areal kebun :  Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = NJOP tanah + Jumlah Investasi Tanaman Perkebunan sesuai dengan SIT menurut umur tanaman NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERKEBUNAN KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik Pasal 3

36 36  Areal produktif :  Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = 8,5 x Hasil bersih setahun sebelum tahun pajak berjalan NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR KEHUTANAN KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik A.Untuk HPH, HPHH, IPK, serta ijin sah lain selain HPHTI Pasal 4

37 37  Areal hutan :  Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan hutan tanaman industri  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = NJOP tanah + jumlah biaya pembangunan hutan tanaman industri menurut umur tanaman NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR KEHUTANAN KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik B.Untuk HPHTI Pasal 5

38 38  Areal produktif :  Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = 9,5 x Hasil penjualan minyak dan gas bumi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik Pasal 6

39 39  Areal produktif :  Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = 9,5 x Hasil penjualan energi panas bumi/ listrik dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik Pasal 7

40 40  Areal produktif :  Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = 9,5 x Hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik Pasal 8

41 41  Areal produktif :  Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = Angka kapitalisasi tertentu X hasil bersih galian tambang dalam setahun sebelum tahun pajak berjalan NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS GALIAN C KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik Pasal 9 Catatan : NJOP atas Objek Pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak yang berlaku (Pasal 10)

42 42  Areal penangkapan ikan :  Areal pembudidayaan ikan  Areal emplasemen dan areal lainnya  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = 10 x Hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan PENENTUAN BESARNYA NJOP USAHA BIDANG PERIKANAN LAUT KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya Pasal 11 NJOP = 8 x Hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

43 43  Areal pembudidayaan ikan darat :  Areal emplasemen dan areal lainnya  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya + Standar biaya investasi tambak menurut jenisnya PENENTUAN BESARNYA NJOP USAHA BIDANG PERIKANAN DARAT KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya Pasal 12 NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

44 44  Areal tanah :  Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi  Areal perairan untuk kepentingan pembangkit listrik tenaga air (PLTA)  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya PENENTUAN BESARNYA NJOP OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 NJOP = 10 X (10 % dari hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan) Pasal 13 NJOP = Nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

45 45 PENENTUAN BESARNYA NJOP OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 Pasal 14 Besarnya NJOP atas Objek Pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai dan dibuatkan laporan penilaian kemudian ditetapkan oleh Kakanwil DJP atas nama Menteri Keuangan Objek Pajak Khusus adalah Objek Pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti khusus seperti : a. jalan tol b. pelabuhan laut/sungai/udara c. lapangan golf d. industri semen/pupuk e. PLTA, PLTU dan PLTG f. pertambangan g. tempat rekreasi h. dan lain-lain yang sejenis


Download ppt "1 DASAR HUKUM UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 PP No. 25 Tahun 2002 KMK No. 523/KMK.04/1998 KEP-16/PJ.6/1998."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google